KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Warga Tuntut Kades Dibebaskan

SUARA MERDEKA – Rabu, 13 November 2012

  • Kasus Korupsi TPA Sampah

KULONPROGO – Puluhan warga Desa Banyuroto menggelar aksi demonstrasi di depan Kejaksaan Negeri (Kejari) Wates, Senin (12/11). Mereka menuntut kepala desa dibebaskan dalam kasus dugaan korupsi pengadaan tanah tempat pembuangan akhir (TPA) sampah Banyuroto.

Warga yang menggelar aksi bersama elemen masyarakat Gerakan Rakyat Anti Korupsi Kulonprogo, Koalisi Masyarakat Pegiat Anti Korupsi Yogyakarta (Gerakku ñ Kompak Yo) itu tertahan di luar karena petugas Kejari menutup gerbang. Mereka kemudian berorasi di depan pintu gerbang sambil mengangkat poster-poster bertuliskan ìBebaskan Kades Kami atau TPA S Banyuroto Kami Tutupî.

Korlap Gerakku, Warsita mengatakan, tuntutan yang disampaikan yakni meminta kepala Kejaksaan Agung agar memerintahkan Jaksa Agung Muda Pengawas segera turun ke Kejari Kulonprogo. Untuk memeriksa kepala Kajari Wates dan semua jaksa pemeriksa kasus tersebut terkait penetapan Kepala Desa Banyuroto, Suroso, sebagai tersangka.

ìKarena ditemukan banyak kejanggalan. Misalnya, Pak Suroso semula diperiksa di kepolisian sebagai saksi kemudian jadi tersangka di Kejaksaan, kenapa kasus ini ditangani dua institusi. Juga sepertinya ada upaya untuk melindungi kepentingan di antara Tim Sembilan, sehingga hanya 2 orang yang ditetapkan tersangka,î katanya.

Salah satu warga, Juwardi mengatakan, kedatangan warga tersebut sekaligus ingin meminta kejelasan kepada Kejari terkait pentapan kades mereka sebagai tersangka. Warga menyayangkan Kejari karena panitia pengadaan tanah Pemkab untuk TPA ada 9 orang (Tim Sembilan) tapi hanya dua orang yang ditetapkan menjadi tersangka. ìIni ada apanya?î ujarnya.

Lima perwakilan warga dan Gerakku kemudian diizinkan masuk dan ditemui oleh Kasi Intelejen Kejari Wates, Arief Muda Darmanta. Kepada perwakilan warga, Arief memaparkan penetapan tersangka terhadap Suroso dan Kabid Pemerintahan Desa pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPPKB), Puji Hartono, telah melalui mekanisme oleh penyidik.

ìSetelah mendapat keterangan saksi-saksi, surat-surat dan dokumen, serta keterangan ahli hukum pidana, penyidik mengambil kesimpulan dalam Tim Sembilan sementara yang ditetapkan dua orang itu,î tegasnya.

Meski begitu, imbuhnya, hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam (BAP) masih bisa berkembang saat dalam persidangan di pengadilan. Dengan demikian dimungkinkan ada keterangan-keterangan yang lebih mengarah pada tersangka baru. Warga akhirnya membubarkan diri namun masih menunggu perkembangan kasus tersebut selanjutnya. (H87-45)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/smcetak/index.php?fuseaction=beritacetak.detailberitacetak&id_beritacetak=205230

14 November 2012 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Kejari Diberi Benang Kusut

SUARA MERDEKA – Rabu, 14 November 2012

SRAGEN – Kejaksaan Negeri (Kejari) Sragen diberi benang kusut oleh sejumlah pendemo dari aktivis Gerakan Rakyat Bersatu (GRB) saat mengadakan aksi di depan pintu masuk Kejari, Selasa (13/11).

Selama setengah jam, pendemo yang menggunakan pakaian hitam-hitam sembari membawa poster bertuliskan ‘’Save Penegak Hukum Save Indonesia dan Korupsi Kasda dan PPID Menghitung’’, serta bendera merah putih, melakukan orasi.

Disela-sela orasi, perwakilan pendemo menghadiahi benang kusut pada pimpinan, Kajari Gatot Gunarto. Tapi karena tidak ada, benang diterima Kasi Pidana Umum, Ismail Fahmi. ìNanti saya sampaikan pada Pak Kajari ya. Beliau lagi tugas di luar,î terang dia.

Menurut koordinator aksi yang juga Ketua Presidium GRB, Lucky Setya Nugraha, hadiah benang kusut tersebut, sebagai simbol ruwetnya persoalan sejumlah kasus yang saat ini ditangani Kejari Sragen. Bahkan kasus tersebut belum dituntaskan.

Seperti dugaan korupsi dana Proyek Percepatan Infrastruktur Daerah (PPID) Sragen Tahun 2011 senilai Rp13,5 miliar. ”Ini pekerjaan rumah yang harus diselesaikan dengan tuntas dan juga jelas. Satu tahun masya­rakat Sragen menunggu,” katanya.

Tidak hanya itu, pihaknya juga mendesak kasus pencairan agunan berupa deposito milik kas daerah (Kasda) yang dilakukan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Djoko Tingkir tanpa melalui prosedur pengelolaan keuangan daerah, sebesar Rp 11,7 miliar, segera diselesaikan. (H80-53)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/smcetak/index.php?fuseaction=beritacetak.detailberitacetak&id_beritacetak=205369

14 November 2012 Posted by | SRAGEN | Tinggalkan komentar

Mantan Kadisdik Divonis 5,5 Tahun

SUARA MERDEKA – Rabu, 14 November 2012

  • Korupsi Dana BSM 2009-2010

 

SUKOHARJO- Mantan Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Sukoharjo Djoko Raino Sigit divonis lima tahun enam bulan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jawa Tengah di Semarang.

Djoko juga dimiskinkan. Sebab dia harus membayar denda Rp 100 juta subsider tiga bulan kurungan serta mengganti uang negara Rp 3,4 miliar subsider tiga tahun penjara.

Vonis Pengadilan Tipikor tersebut lebih ringan dari tuntuan Jaksa, yakni tujuh tahun penjara, denda Rp 200 juta subsider enam bulan penjara, serta mengembalikan uang ne­gara Rp 3,4 miliar subsider tiga tahun penjara.

Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Sukoharjo Ferdinan Cahyadi mewakili Kajari Dwi Samudji mengatakan, majelis hakim dipimpin oleh Winarto.

“Vonis terhadap terdakwa dibacakan 1 November. Atas vonis tersebut, pihak terdakwa mengajukan banding, kami pun juga akan mengajukan banding,” ujar Ferdi.

Dalam vonis tersebut, Djoko Raino terbukti melanggar dakwaan primer Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31/1999 tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Untuk diketahui, Djoko Raino ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian ditahan Polres Sukoharjo dalam kasus dugaan penggelapan dana Beasiswa Siswa Miskin (BSM) tahun 2009-2010 senilai Rp 3,4 miliar.

Uang tersebut sedianya diberikan pada siswa miskin di Sukoharjo. Namun kenyataannya, uang tidak diberikan pada siswa. Atas kasus tersebut, Djoko Raino kemudian mengundurkan diri sebagai Kepala Dinas Pendidikan Sukoharjo.

Selama proses hukum berjalan, Djoko Raino sempat dirawat di Rumah Sakit Jiwa Daerah (RSJD) Surakarta selama beberapa saat. Bahkan pelimpahan berkas barang bukti dan tersangka dari Polres Sukoharjo ke Kejari sempat ditolak.

Sebab kejaksaan tidak mau menerima tersangka yang belum sehat. Namun akhirnya, beberapa saat kemudian Kejari menerima pelimpahan itu kemudian meneruskan perkaranya ke Pengadilan Tipikor Jateng di Semarang.

Terlalu Ringan

Terkait dengan putusan tersebut, Wahyono salah satu aktivis LSM Sukoharjo mengaku belum puas. Terlebih, tuntutan dari jaksa tujuh tahun. “Secara pribadi saya mengapresiasi penegakan hukum di Sukoharjo. Vonis itu saya rasa masih terlalu ringan,” ujar Wahyono.

Sebab, Djoko Raino telah melakukan tindak pidana korupsi pada rakyat miskin. “Siswa tidak mampu itu orang miskin. Karena itu, mestinya vonis lebih tinggi atau semaksimal mungkin,” tukasnya.

Terkait dengan kasus ini, Polres Sukoharjo juga masih menyelidiki tersangka lain. Mereka diduga ikut terlibat atau turut serta dalam kasus tersebut.

Kedua orang yang diduga kuat terlibat merupakan pegawai di luar Dinas Pendidikan Sukoharjo. Kabarnya, dua orang tersebut berasal dari lingkungan Kantor Pos Sukoharjo. Mereka adalah STP dan DK.

“Masih dalam penyelidikan dan pemeriksaan,” ujar Kasat Reskrim Polres Sukoharjo AKP Andis Arfan Taufani. (H46-61)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/smcetak/index.php?fuseaction=beritacetak.detailberitacetak&id_beritacetak=205368

14 November 2012 Posted by | SUKOHARJO | Tinggalkan komentar

60 Persen Tower di Semarang Tak Berizin

SUARA MERDEKA.com – Selasa, 13 November 2012

SEMARANG, suaramerdeka.com – Satpol PP Kota Semarang memastikan, setidaknya 60 persen bangunan tower yang ada di Kota Semarang tak punya kelengkapan izin. Jumah tersebut dinilai membahayakan dan mengurangi pendapatan asli daerah.

“Saat ini tinggal menunggu waktu yang baik untuk menertibkan,” ujar Kepala Bidang Pengendalian Operasional Satpol PP Aniceto Magno Da Silva.

Bangunan tower tersebut, meliputi pemancar telekomunikasi dan jaringan lain yang dibangun pada lahan secara langsung maupun di atas gedung. Meski belum memastikan jumlah pasti bangunan tower yang ada, Aniceto memperkirakan jumlahnya mencapai ribuan. “Itu berada di 177 kelurahan yang ada di Kota Semarang,” ujarnya.

Sejumlah tower tersebut dinilai tak melengkapi izn secara utuh, bahkan ada pengelola tower yang sengaja diperpanjang kelengkapan perizinannya. Padahal, menurutnya, keberadaan tower yang menjamur di Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah ini bisa menjadi pemasukan asli daerah.

Keberadaan tower di Kota Semarang ini juga menjadi keluhan masyarakat setempat. Di antaranya warga kelurahan Jatisari, Kecamatan Mijen yang merasa terancam atas pendirian tower di dekat perkampungan mereka. “Ini membahayakan, apalagi tower tersebut tak memiliki izin,” ujar Unggul Yudantomo, salah seorang warga Jatisari.

Keberadaan tower di Kota Semarang ini sebenarnya diaturan dalam peraturan daerah nomor 5 tahun 2009, tentang bangunan dan gedung. Dan pihaknya telah menyampaikan protes kepada pemerintah daerah untuk menertibkan tower tersebut, namun hingga kini tak tanda-tanda akan ditindak.

Bahkan Unggul dan sejumlah warga pernah mendatangi ke kantor Wali Kota Semarang untuk menyampaikan protes. “Namun kami hanya dijanjikan terus tanpa ketegasan,” katanya.

( Lanang Wibisono / CN31 / JBSM )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news_smg/2012/11/13/135400/60-Persen-Tower-di-Semarang-Tak-Berizin

14 November 2012 Posted by | SEMARANG | Tinggalkan komentar

Sri Dartutik Kembali Dipanggil Sebagai Tersangka

SUARA MERDEKA.com – Rabu, 14 November 2012

JAKARTA, suaramerdeka.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil Sri Dartutik, tersangka dalam kasus dugaan suap terkait perkara penyimpangan anggaran pemeliharaan mobil dinas Sekretariat DPRD Kabupaten Grobogan. “Sri Dartutik diperiksa sebagai tersangka,” kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha, Rabu (14/11).

Diketahui, kasus ini bermula saat KPK menangkap dua hakim Tipikor. Dua hakim itu adalah Kartini Marpaung yang bertugas sebagai hakim ad hoc di Pengadilan Tipikor Semarang dan Heru Kisbandono, hakim ad hoc di Pengadilan Tipikor Pontianak.

Mereka ditangkap sesaat setelah menerima uang dari Sri Dartuti, adik terdakwa M Yaeni. Saat penangkapan, petugas KPK menemukan uang Rp 150 juta dibagi dalam tiga buah amplop. Informasi yang diterima, Heru yang merupakan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pontianak diduga menjadi perantara dalam kasus ini.

( Mahendra Bungalan / CN26 / JBSM )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2012/11/14/135458/Sri-Dartutik-Kembali-Dipanggil-Sebagai-Tersangka

14 November 2012 Posted by | GROBOGAN | Tinggalkan komentar

John Manoppo Tidak Akan Ajukan Penangguhan Penahanan

SUARA MERDEKA.com – Selasa, 13 November 2012

SALATIGA, suaramerdeka.com – Setelah John Manoppo ditangkap penyidik Polda Jawa Tengah, besar kemungkinan akan diikuti penahanan. Bila benar-benar ditahan, melalui kuasa hukumnya, John menyatakan tidak akan mengajukan penangguhan.

“Bila ditahan, kami tidak akan mengajukan penangguhan,” ujar Heru Wismanto, pengacara John, usai kliennya ditangkap, Selasa (13/11).

Menurutnya, hal itu guna mempercepat dan tidak mengganggu proses hukum kepada mantan Wali Kota Salatiga tersebut. “Agar proses hukum bisa berjalan cepat dan tidak terganggu. Pak John akan mengikuti dan menghormati proses hukum,” lanjut Heru.

John merupakan satu dari tiga tersangka kasus korupsi pembangunan JLS. Tersangka lainnya adalah Direktris PT Kuntjup yang juga istri Wali Kota Yuliyanto, Titik Kirnaningsih. Lalu Saryono, mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Salatiga, Saryono. Keduanya telah dinyatakan bersalah oleh majelis hakim.

Pengadilan Tipikor Semarang menjatuhkan pidana empat tahun kepada Saryono, sedangkan Titik divonis lima tahun penjara. Keduanya kini mengajukan banding.

Dalam korupsi pembangunan JLS tahap dua STA 1+800 – 8+350, yang kini disidik Polda Jateng, John disangka melakukan tindak pidana dengan memberikan nota dinas untuk pemenangan PT Kuntjup dalam proses lelang.

Selain proses lelang dan pengerjaan proyek yang bermasalah, berkaitan kasus tersebut diduga juga ada penyuapan kepada anggota DPR. Namun, dugaan yang disebut terakhir, hingga kini sama sekali belum disentuh penyidik.

( Wahyu Wijayanto / CN31 / JBSM )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2012/11/13/135378/John-Manoppo-Tidak-Akan-Ajukan-Penangguhan-Penahanan

14 November 2012 Posted by | SALATIGA | Tinggalkan komentar

KP2KKN Menilai BPK Tidak Proaktif

SUARA KARYA ONLINE – Selasa, 13 November 2012

  • KORUPSI APBD REMBANG

SEMARANG (Suara Karya): Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) didesak agar lebih serius dalam mendukung penuntasan penanganan kasus dugaan korupsi APBD Kabupaten Rembang yang diduga telah menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 5,2 miliar.

 

Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah menilai, sejauh ini BPK kurang pro aktif dengan belum mengeluarkan rincian kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi yang menyeret Bupati Rembang, Moch Salim, tersebut.

 

“BPK kurang greget. Akibatnya kasus dugaan penyimpangan penyertaan modal dari APBD Kabupaten Rembang tahun anggaran 2006 dan 2007 tadi masih terhenti di penyidikan Polda Polda Jateng,” ujar Koordinator Divisi Monitoring Aparat Penegak Hukum, Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jateng, Eko Haryanto, di Semarang, Senin (12/11).

 

Dijelaskan Eko, kasus yang telah menetapkan dua tersangka, yakni Bupati Rembang H Moch Salim dan mantan Direktur PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (RBSJ) Siswadi tersebut, sampai sekarang tak kunjung tuntas. Pekan kemarin, pemeriksaan saksi terhadap orang nomor satu di Kabupaten Rembang kembali dilakukan oleh penyidik Polda Jateng, namun aparat penegak hukum mengaku masih mengalami kesulitan mendapatkan rincian kerugian negara hasil audit BPK.

 

“Dulu kasus ini terkatung-katung dengan alasan pemeriksaan terhadap bupati Rembang terganjal izin Presiden. Sekarang saat penyidik telah memiliki keleluasaan tanpa harus menunggu izin tersebut, gantian BPK yang lambat,” tegas dia.

 

Pada bagian lain, Eko juga mengkritik pihak Polda Jateng dalam penanganan kasus itu. Pihaknya mempertanyakan alasan Polda Jateng yang harus menunggu rincian hasil audit BPK. Sebab, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah meminta kepada BPK untuk mengaudit kasus dugaan korupsi penyertaan modal tersebut. Namun oleh Polda Jateng, hasil audit BPK dianggap belum cukup untuk ditetapkan sebagai kerugian negara.

 

KP2KKN menduga ada kepentingan politis tertentu di balik penyidikan kasus korupsi ini. “Apalagi Moch Salim tercatat sebagai kader Partai Demokrat di daerahnya,” ungkap Eko.

 

Terpisah, Kasubdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda Jateng, AKBP Joko Setiono, meminta agar BPK segera menyelesaikan dan mengeluarkan rincian hasil audit. Dengan demikian, kasus korupsi Kabupaten Rembang bisa cepat diselesaikan.

 

Alasannya, rincian ini untuk mengetahui alur penggunaan anggaran penyertaan modal yang ditengarai terjadi penyimpangan. Selama rincian belum turun, penyidik Polda Jateng belum dapat melengkapi berkas pemeriksaan kedua tersangka.

 

“Oleh sebab itu, kita berharap BPK segera mengirimkan kepada kami. Sehingga penanganan kasus dugaan korupsi Rembang secepatnya dapat kita tuntaskan untuk dilimpahkan kepada jaksa penuntut,” tegas dia. (Pudyo Saptono)

Sumber : http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=315346

14 November 2012 Posted by | KP2KKN DALAM BERITA, REMBANG | Tinggalkan komentar

KEPALA DAERAH DI JAWA TENGAH YANG BERMASALAH HUKUM (DATA 2012)

KEPALA DAERAH DI JAWA TENGAH YANG BERMASALAH HUKUM

                                                                                      

Kepala Daerah Aktif :

1.        Bupati Rembang (aktif) M Salim tersangka dalam kasus dugaan korupsi Penyimpangan Penyertaan Modal PT RBSJ (Rembang Bangkit Sejahtera Jaya) dari APBD TA 2006 dan 2007 senilai Rp.5,2M. Penyidik Polda Jateng.

2.      Bupati Karanganyar (aktif) Rina Iriani diduga terlibat dalam kasus korupsi Perumahan Griya Lawu Asri (GLA) senilai Rp.21,9M.  Status tersangka berdasarkan laporan hasil ekspose penyidikan perkara tindak pidana korupsi di Kejagung, tanggal 13 Oktober 2010. Penyidik Kejati Jawa Tengah.

3.      Walikota Semarang (aktif) Soemarmo HS terlibat dalam kasus suap APBD 2012 Kota Semarang. Status terdakwa. Penyidik KPK.

4.      Wakil Bupati Temanggung (aktif) Budiarto diduga terlibat dalam kasus korupsi penyimpangan proyek Pembangunan Pasar Kliwon Temanggung tahun 2002-2003 senilai Rp.2,5M. Status tersangka berdasarkan laporan hasil ekspose penyidikan perkara tindak pidana korupsi di Kejagung, tanggal 13 Oktober 2010. Penyidik Kejati Jawa Tengah.

5.      Bupati Pati (aktif) Haryanto diduga terlibat dalam kasus korupsi tukar guling tanah kas desa di Desa Kebon Sawahan, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati senilai Rp.1M. Status tersangka. Penyidik Polda Jawa Tengah.

6.      Bupati Sragen (aktif) Agus Fatturachman diduga terlibat dalam kasus korupsi dana kas daerah Sragen TA 2003 – 2010 senilai Rp.1,1M. Penyidik Kejati Jawa Tengah.

7.       Bupati Pekalongan (aktif) Amat Antono diduga terlibat dalam kasus korupsi/penyelewengan dana APBD TA 2011 senilai Rp.105M. Dilaporkan oleh Front Rakyat AntiKorupsi (Fraksi) Kab. Pekalongan ke KPK pada tanggal 10 September 2012.

8.      Bupati Purbalingga (aktif) Heru Sudjatmoko diduga terlibat dalam kasus korupsi penataan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) pada tahun 2010, dalam bentuk pemberian tunjangan pejabat tak dilantik senilai Rp.6M. Dilaporkan oleh Pratikno Widiarso (staf ahli, pejabat Eselon IIb) ke KPK pada bulan Oktober 2012.

9.      Wakil Bupati Jepara (aktif) Subroto adalah tersangka yang diduga terlibat dalam kasus penggelapan dan penipuan dalam jual/ beli lahan di Padepokan Ganesa Jalan Badak Timur V Semarang seluas satu hektar, senilai Rp.2,5M. Penyidik Polrestabes Semarang

 

Mantan Kepala Daerah :

 

1.      Mantan Bupati Boyolali Djaka Srijanta tersangka dugaan korupsi pengadaan Buku Paket BP (Balai Pustaka) APBD Perubahan TA 2003 dan APBD TA 2004 dengan jumlah kerugian keuangan negara Rp.8,7M. Belum disidangkan di Pengadilan Tipikor. Penyidik Polres Boyolali.

2.     Mantan Walikota Surakarta Slamet Suryanto tersangka dugaan korupsi pengadaan Buku Ajar terbitan BP Kota Solo TA 2003 senilai Rp.3,7M. Dalam kasus Buku Ajar Slamet Suryanto belum disidangkan di Pengadilan Tipikor. Penyidik Polda Jateng dahulu Polwil Surakarta.

3.     Mantan Bupati Temanggung Totok Ary Prabowo tersangka kasus dugaan korupsi Dana Pendidikan Putra Putri Anggota DPRD Temanggung senilai Rp.1,8M (sekarang buronan). Kasus dana pendidikan yang melibatkan Totok AP belum disidangkan di Pengadilan Tipikor. Dan saat ini Totok AP adalah buronan pihak Kejari Temanggung.

4.     Mantan Bupati Cilacap Probo Yulastoro tersangka dugaan korupsi Simpedes (Sistem Informasi Pemerintahan Desa) senilai Rp.6,8M. Kasus Simpedes Probo Yulastoro belum disidangkan di Pengadilan Tipikor. Penyidik Polda Jateng dahulu Polwil Banyumas. Probo juga adalah tersangka dalam kasus korupsi pembangunan Pasar Sampang TA 2008 senilai Rp.7,5M. Penyidik Kejari Cilacap.

5.     Mantan Walikota Salatiga John Manoppo tersangka dalam 2 (dua) kasus korupsi, yaitu kasus dugaan korupsi/penyalahgunaan dana Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) TA 2007 – 2010 senilai Rp.220Juta yang disidik oleh Polres Salatiga, dan kasus dugaan korupsi Jalan Lingkar Selatan (JLS) senilai Rp.12,2M. Untuk kasus JLS ini disidik oleh Penyidik Polda Jateng.

Database KP2KKN Jawa Tengah – November  2012

14 November 2012 Posted by | PUBLIKASI KP2KKN | Tinggalkan komentar

Spirit Hijrah Memerangi Korupsi

SUARA MERDEKA – Rabu, 14 November 2012

  • Oleh : Jamal Ma’mur
  
MUHAMMAD sejatinya aktor sejarah yang membangun peradaban besar dunia yang hingga kini mampu menginspirasi jutaan pengikut. Ia mampu mengubah zulumat (kegelapan) menuju nur (cahaya) yang sarat nilai-nilai ketuhanan, keadilan, dan kemanusiaan universal. Dia dikenal sebagai orang yang jujur sehingga dipercaya orang lain (Fazlurrahman, 1979:11). 

Agama yang dibawa, menjadi agama universal dan peradaban kosmopolitan (Nurcholish Madjid, 2000:425). Pemikiran dan perjuangannya menjadi teladan umat Islam dalam mengukir sejarah yang mengagumkan dunia. 
Sejarah, menurut Kuntowijoyo (2003), tidak lepas pemikiran-pemikiran besar yang punya pengaruh terhadap sejarah itu sendiri, konteks sosial politik yang melingkupi, dan pengaruh pemikiran tersebut dalam masyarakat. 
Sejarah Nabi Muhammad sarat pemikiran besar, konteks sosial yang problematis, dan pengaruh besar bagi perubahan dunia.

Peringatan peristiwa hijrah Nabi Muhammad  pada 15 November 2012 adalah salah satunya. Momentum ini seharursnya mendorong umat Islam untuk melanjutkan kesuksesan yang pernah diukirnya dalam membangun peradaban yang berbasis nilai-nilai ketuhanan, kegigihan, kejujuran, dan kemanusiaan. 
Hijrah Nabi dari Makkah menuju Madinah tak terlepas dari kegigihan menyebarkan ajaran Islam yang berpihak kepada kaum miskin dan papa, membebaskan mereka dari tirani kekuasaan yang korup, hegemonik, sentralistik, dan eksploitatif, serta mendorong mereka meningkatkan pengetahuan, ekonomi, dan kesejahteraan hakiki. 

Peta Politik

Misi agung Nabi ditentang oleh orang-orang kafir Makkah, karena kesetaraan yang diperjuangkan Nabi, antara hak bangsawan dan hamba sahaya, sangat merugikan mereka (Badri Yatim, 2011).
Hijrah Nabi ke Madinah mengubah peta politik Islam dari posisi inferior menjadi superior. Nabi langsung menjadi pemimpin agama sekaligus negara. Ia  memperkokoh bangunan kenegaraan dan kemasyarakatan dengan membangun masjid sebagai wahana mempertautkan jiwa umat Islam. Bahkan masjid Nabi berfungsi sebagai pusat pemerintahan. 

Nabi juga memperkuat persaudaraan antarumat Islam, khususnya Anshar (sahabat dari penduduk pribumi Madinah) dan muhajirin (sahabat yang hijrah dari Makkah ke Madinah). 

Selain itu, menjalin hubungan dengan masyarakat yang tidak beragama Islam melalui Piagam Madinah yang berisi perjanjian untuk saling menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan dari segala serangan luar (Badri Yatim, 2011).
Salah satu visi dan misi Nabi dalam membangun negara Madinah adalah memberantas segala macam korupsi, eksploitasi, dan marginalisasi kaum miskin. Ketegasan Nabi dalam melawan korupsi patut diapresiasi. Nabi bersabda,’’ Sesungguhnya yang menghancurkan orang-orang sebelum kamu adalah jika ada orang terhormat mencuri, ia dibiarkan. Namun jika orang lemah yang mencuri maka ia segera dihukum. Demi Allah, seandainya Fatimah, anak Muhammad mencuri, pasti aku potong tangannya.’’ (HR Bukhari-Muslim).

Ketegasan Nabi dalam memberantas korupsi diniatkan dari keluarga. Jika pada level keluarga sudah gagal, sulit memberantas korupsi pada level negara. Kejatuhan Soeharto dari kursi kepresidenan tak terlepas dari korupsi yang dilakukan anak-anaknya dan kroni mereka. Kongkalikong antara birokrat, politikus, dan pengusaha menyuburkan praktik korupsi yang menggerogoti negara dan menyengsarakan rakyat. 

Kini gebrakan Dahlan Iskan memutus budaya kongkalikong antara pejabat BUMN dan anggota DPR patut didukung supaya lembaga negara bersih dari segala praktik kotor. Langkah Presiden SBY memerintahkan seluruh aparat birokrasi pemerintah tidak bermain mata dengan DPR dan pengusaha dalam mengerjakan tender proyek apa pun layak diapresiasi tinggi. 

Namun Presiden dan orang-orang yang mempunyai otoritas harus memberi contoh nyata kepada rakyat. Jangan sampai mereka dan keluarga terlibat dalam kongkalikong proyek yang menguntungkan satu golongan tetapi merugikan negara dan rakyat secara keseluruhan.

Pemberantasan korupsi ini akan berujung pada kesejahteraan sosial. Misi Islam adalah membangun kesejahteraan sosial lintas sektoral, khususnya kaum miskin dan papa. Zakat, sedekah, infak, hibah, dan hadiah adalah ajaran Islam yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan kalangan bawah. 

Tugas utama pemimpin adalah menggapai kesejahteraan rakyat sesuai kaidah kebijakan pemimpin harus berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Spirit Hijrah Nabi kali ini seharusnya mendorong pemimpin untuk lebih tegas dan tanpa pandang bulu memberantas korupsi. Uang negara yang seharusnya untuk kesejahteraan rakyat jangan sampai dimakan koruptor rakus yang pikiran dan hatinya sudah buta terhadap kesengsaraan dan penderitaan rakyat. 
Mereka harus dihukum seberat-beratnya, supaya tidak mengulangi praktik yang sama. Dengan langkah itulah, kesejahteraan rakyat bisa ditingkatkan, dan kita menjadi bangsa yang makmur dan maju, disegani bangsa-bangsa lain karena punya kedisiplinan dalam pemberantasan korupsi dan kesungguhan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. (10)

–  Jamal Ma’mur, dosen Staimafa Pati, mahasiswa S-3 Islamic Studies IAIN Walisongo Semarang

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2012/11/14/205394/Spirit-Hijrah-Memerangi-Korupsi-

14 November 2012 Posted by | ARTIKEL | Tinggalkan komentar

Neneng Tetap Mendekam di Sel

SUARA MERDEKA – Rabu, 14 November 2012

  • Permohonan Tahanan Kota Ditolak
JAKARTA – Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menolak permohonan tahanan kota atas terdakwa kasus korupsi supervisi proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Kemenakertrans, Neneng Sri Wahyuni.

”Jadi untuk permohonan itu belum dapat dikabulkan, kami tidak sependapat dengan pendapat saudara terdakwa. Terdakwa tetap berada di dalam tahanan,” kata Ketua Majelis Hakim Tuti Hardianti usai pembacaan tanggapan jaksa atas eksepsi terdakwa di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (13/11).

Majelis hakim memutuskan Neneng untuk tetap dalam  Rutan KPK cabang Rutan Klas 1 Cipinang, Jakarta Timur. Selanjutnya terhadap alasan terdakwa yang tidak diberikan kesempatan untuk menemui anaknya,  majelis berpendapat penuntut umum telah memberikan waktu kepada terdakwa untuk bertemu dengan anaknya di rutan KPK.
”Maka dipergunakan waktunya untuk bertemu dengan anak-anak dan keluarga,” ujar Hakim Tati.

Minta Dipindah

Meski begitu, istri Muhammad Nazaruddin ini tetap meminta kepada majelis hakim agar dipindahkan dari Rutan KPK ke Rutan Pondok Bambu. Sebab, kata Neneng, sampai saat ini suami Neneng, M Nazaruddin tidak mengizinkan anak-anaknya datang ke Rutan KPK.

“Mungkin pikiran suami saya akan mengganggu psikologis anak, karena di KPK kan selalu ada wartawan,” ucap Neneng.
Namun permohonan Neneng tetap saja ditolak majelis hakim, Tati Hardianti. “Itu tadi sudah ada jawaban majelis.”
Dalam sidang yang sama, saat membacakan tanggapan atas eksepsi terdakwa, jaksa Rini Triningsih meminta majelis menolak eksepsi atau keberatan terdakwa kasus korupsi supervisi proyek PLTS di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) tahun 2008 itu.  (J13-80)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2012/11/14/205385/Neneng-Tetap-Mendekam-di-Sel

14 November 2012 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: