KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

MA Wajibkan Merekam Sidang Perkara Korupsi

ANTARA – Selasa, 18 September 2012

Jakarta (ANTARA) – Mahkamah Agung telah mengeluarkan SEMA nomor 04 tahun 2012 tentang Perekaman sidang Pengadilan yang mengharuskan setiap pengadilan tingkat pertama untuk merekam audio dan video persidangan perkara tindak pidana korupsi atau perkara yang menarik perhatian publik.

“Hasil rekaman audio visual harus disimpan, dikelola, diarsip, dan lebih jauh lagi bisa dikirimkan ke MA sebagai bagian dari berkas upaya hukum,” kata Ketua MA Hatta Ali, saat pidato pelantikan 13 pelantikan ketua pengadilan banding di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, perekaman audio visual merupakan bagian penting bagi akuntabilitas lembaga MA dan dapat dijadikan alat verifikasi yang sangat penting dalam proses pengawasan.

“Adanya rekaman memungkinkan kami melangkah lebih jauh kepada strategi besar pengembangan catatan persidangan, juga sebagai alat verifikasi yang penting dalam proses pengawasan yang memungkinkan otoritas pengawasan bisa dengan mudah memverifikasi pengaduan pelanggaran perilaku,” katanya.

Sebagai suatu inisiatif yang baru, kata Hatta, MA menginginkan agar proses perekaman audio visual tersebut bisa dimulai pelaksanaannya secara bertahap mulai Desember 2012.

Selain mengeluarkan SEMA tentang Perekaman Sidang pengadilan, MA selama tahun ini juga mengeluarkan SEMA Nomor 02 tahun 2012 tentang Pengusulan, Pengangkatan/mutasi Hakim Karir dan Hakim Adhoc Tipikor, SEMA nomor 03 tahun 2012 tentang Penantanganan Pakta Integritas, SEMA nomor 05 tahun 2012 tentang Penetapan Perpanjangan Penahanan Perkara Korupsi dan SEMA nomor 06 tahun 2012 tentang Pengesahan Akte Kelahiran yang Terlambat.

“Semua topik yang dimuat dalam SEMA adalah mengindikasikan tingkat kepentingannya, namun saya ingin meminta perhatian pada SEMA Nomor 04 tahun 2012,” katanya.

Untuk itu, ketua MA ini meminta ketua MA tingkat banding yang baru dilantik bisa memastikan kebijakan ini bisa terlaksana dengan baik.

“Kinerja pimpinan pengadilan pada prinsipnya tercermin kepada seberapa baik kebijakan pusat bisa disampaikan dan dipatuhi,” katanya.(rr)

Sumber : Antara

18 September 2012 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

JANGAN PILIH ORANG BERMASALAH DAN TIDAK KREDIBEL SEBAGAI HAKIM AD HOC TIPIKOR !!

Pernyataan Pers Koalisi Masyarakat Sipil

JANGAN PILIH ORANG BERMASALAH DAN TIDAK KREDIBEL

SEBAGAI HAKIM AD HOC TIPIKOR !!

– 53 %  calon diduga bermasalah dan 47 % diragukan kredibilitasnya –

Pada tahun 2012 ini pihak Mahkamah Agung (MA) sedang melakukan proses seleksi terhadap calon hakim adhoc tipikor yang akan ditempatkan di sejumlah Pengadilan Tipikor di daerah. Hingga per Agustus 2012, calon yang lulus seleksi administratif berjumlah 89 orang, dan selanjutnya akan mengikuti proses seleksi profile assesmentdan wawancara untuk dipilih menjadi menjadi hakim adhoc. Saat ini kebutuhan hakim adhoc di seluruh Indonesia mencapai sedikitnya 80 orang (Majalah Tempo: 10 September 2012).

Secara umum calon hakim adhoc didominasi oleh advokat/konsultan hukum, kemudian disusul oleh Panitera/Pegawai Pengadilan, PNS dan Akademisi. Dari sekitar 50 orang calon hakim ad hoc tipikor tingkat Pertama, komposisi profesi dari pendaftar  didominasi oleh yang berlatar belakang Advokat/konsultan hukum sebanyak 32 orang (64%), disusul oleh Panitera 6 orang (12%), PNS 5 orang (10%), Dosen 2 orang (4%), Pensiunan PNS 2 orang (4%), LSM & swasta 3 orang (6%). Kemudian dari sisi Usia, tercatat yang berusia 40-45 tahun berjumlah 20 orang (40%),  46-50 tahun sebanyak 22 orang (44%) dan diatas 51 tahun sebanyak 8 orang (40%).

Sedangkan dari sekitar 39 orang calon hakim ad hoc tipikor tingkat banding, komposisi profesi dari pendaftar berasal dari kalangan advokat sebanyak 13 orang (33%), Panitera 9 orang (23%), PNS 5 orang (13%), Dosen 6 orang (15%), PNS/purnawirawan 5 orang (13%), dan LSM/swasta 1 orang (3%). Kemudian yang berusia 40-45 tahun berjumlah 10 orang (26), 46-50 sebanyak 12 orang (31%), dan diatas 51 tahun sebanyak 17 orang (43%).

Hingga proses berjalan, publik sendiri tidak mengetahui kriteria seperti apa yang dibutuhkan oleh MA untuk mendapatkan hakim adhoc tipikor yang ideal (parameter yang jelas tentang kebutuhan hakim ad-hoc tersebut). Berangkat dari kerancuan kerangka berpikir demikian, yang pasti: publik tentu saja berharap seleksi hakim ad hoc tipikor gelombang kedua yang dilakukan oleh MA ini menghasilkan para pengadil yang berintegritas dan berkualitas. Berdasarkan hasil seleksi gelombang pertama lalu, cukup sudah publik terkecoh oleh seleksi hakim ad hoc yang ternyata menghasilkan beberapa orang koruptor!

Kriteria Calon Hakim Adhoc Tipikor versi Masyarakat Sipil

Berdasarkan Pasal 12 UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor, disebutkan bahwa untuk dapat diangkat sebagai Hakim ad hoc, calon harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

  1. warga negara Republik Indonesia;
  2. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  3. sehat jasmani dan rohani;
  4. berpendidikan sarjana hukum atau sarjana lain dan berpengalaman di bidang hukum sekurang-kurangnya selama 15 (lima belas) tahun untuk Hakim ad hoc pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan pengadilan tinggi, dan 20 (dua puluh) tahun untuk Hakim ad hoc pada Mahkamah Agung;
  1. berumur sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun pada saat proses pemilihan untuk Hakim ad hoc pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan pengadilan tinggi, dan 50 (lima puluh) tahun untuk Hakim ad hoc pada Mahkamah Agung;
  2. tidak pernah dipidana karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  3. jujur, adil, cakap, dan memiliki integritas moral yang tinggi serta reputasi yang baik;
  4. tidak menjadi pengurus dan anggota partai politik;
  5. melaporkan harta kekayaannya;
  6. bersedia mengikuti pelatihan sebagai Hakim tindak pidana korupsi; dan
  7. bersedia melepaskan jabatan struktural dan/atau jabatan lain selama menjadi Hakim ad hoc tindak pidana korupsi.

Diluar kriteria berdasarkan UU Pengadilan Tipikor, Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari ILR, ICW dan MaPPI-FHUI menemukan beberapa kriteria yang seharusnya dicermati oleh MA dalam menyaring para hakim ad hoc tipikor ke depan. Kriteria yang dimaksud antara lain:

1.        Administrasi.

Mempunyai pengalaman 15 tahun di bidang hukum. Syarat ini merupakan syarat yang mengikat bagi MA, karena UU No. 46 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi mensyaratkan bahwa calon hakim ad hoc tipikor harus berpengalaman 15 tahun di bidang hukum

ð  bukan 15 tahun setelah menjadi sarjana hukum; karena beberapa calon hakim ditemukan bahwa calon hakim menjalani pekerjaan tidak konsisten pada satu profesi tertentu selama 15 tahun tersebut (misalnya : Dosen, Advokat, Jaksa, dll)

2.      Integritas.

Tidak pernah dilaporkan bermasalah atau bersengketa dan tidak melakukan tindakan suap atau korupsi dalam menangani suatu perkara. Dalam hal ini penting pula dicermati pembela hukum bagi pelaku tindak pidana korupsi, apakah mereka juga melakukan tindakan koruptif untuk membela kliennya? Hal ini yang penting untuk ditelusuri. Poin ini penting untuk ditekankan sebagai bentuk komitmen moral dari para calon hakim ad hoc.

3.      Kualitas.

Mempunyai kompetensi yang di atas rata-rata dan relevan dengan posisi sekarang (calon hakim ad hoc tipikor);

4.      Independensi.

Tidak pernah menjadi pengurus dan anggota partai politik 10 tahun terakhir. Hal ini penting untuk mengeliminir kemungkinan pengadilan korupsi dibajak oleh partai politik tertentu. Karena sebagaimana yang kita ketahui, bahwa salah satu permasalahan yang kita temui, korupsi politik yang terjadi di daerah secara kuantitas makin meningkat. Untuk itu perlu calon-calon hakim tipikor yang benar-benar bebas dan imparsial dari kepentingan politik partai politik tertentu.

5.      Orientasi dan komitmen pemberantasan korupsi.

Calon mendaftar karena ingin berjuang terlibat aktif dalam pemberantasan korupsi dan bukan job seeker (calon yang pernah melamar dalam beberapa seleksi jabatan publik dan gagal, atau motif pribadi tertentu yang tidak sejalan dengan upaya pemberantasana korupsi);

6.      Usia Masih Produktif.

Faktor usia tidak dapat dipungkiri punya pengaruh bagi upaya kualitas dan produktifiktas seseorang. Berdasarkan usia pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) yaitu 56 tahun, maka harus dipilih calon –calon yang dinilai masuk usia produktif kerja dan sekaligus menghindari hakim adhoc tipikor diisi oleh para masa pensiun .

Hasil Penelusuran Rekam Jejak Calon Hakim Adhoc Tipikor

Untuk memberikan masukan kepada Pansel, Koalisi Masyarakat sipil yang terdiri dari ICW, MaPPI-FHUI, dan ILR melakukan penelusuran rekam jejak terhadap 89 orang calon Hakim adhoc Tipikor ditingkat pertama dan banding. Selain di Jakarta, kegiatan penelusuran juga dilakukan dengan dukungan anggota Koalisi di Semarang (KP2KKN), Padang (LBH Padang dan PUSAKO), Riau (Jikalahari) dan Banten (Masyarakat Transparansi Banten). Metode yang digunakan adalah investigasi, obeservasi studi dokumen/CV, penelusuran melalui media dan proses wawancara. Karena alasan waktu yang terbatas, sumber daya dan lokasi tidak semua metode tersebut digunakan untuk seluruh calon hakim ad hoc tipikor.

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dan berdasarkan hasil penelusuran, Koalisi Masyarakat Sipil kemudian menemukan 47 orang (53 persen) dari 89 calon hakim adhoc tipikor diduga bermasalah. Secara terperinci temuan Koalisi menemukan  antara lain:

Temuan

Jumlah

Pernah menjadi kuasa hukum tersangka/terdakwa kasus korupsi.

7

Tidak memiliki orientasi yang jelas/Pencari kerja/peruntungan. Pernah mengikuti proses seleksi calon hakim adhoc tipikor sebelumnya (2010 /2011). Atau seleksi pejabat publik lainnya seperti  calon pimpinan KPK, Komisi Kejaksaan, BPK, KPU, dan Pengadilan Pajak.

14

Masih aktif dalam partai politik (baik sebagai pengurus/mantan anggota DPRD/calon anggota legislatif dari partai)

5

Belum memenuhi syarat administratif, pengalaman di bidang hukum yang kurang dari 15 tahun.

6

sedang menjadi pihak yang sedang bersengketa.

1

Berusia lanjut (diatas 54 tahun)

14

Total

47*

Sedangkan selebihnya 42 orang atau 47 persen diragukan kredibilitasnya. Keraguan ini ini didasarkan pertimbangan bahwa calon sementara ini tidak ditemukan catatan buruk dan juga tidak ditemukan kontribusi yang signifikan dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Dari seluruh calon yang ada, tidak ada satupun yang direkomendasikan oleh Koalisi Masyarakat Sipil.

Berdasarkan hal itu maka kami meminta MA selaku panitia Seleksi:

1.       Tidak memaksakan diri untuk memenuhi kouta kebutuhan hakim adhoc saat ini (80 orang) dengan memasukkan calon yang diragukan maupun diduga bermasalah sebagai hakim adhoc tipikor.

2.       Memperdalam dan memaksimalkan hasil penelusuran rekam jejak yang dilakukan oleh masyarakat sipil maupun Komisi Yudisial, dalam proses seleksiprofile assesment, wawancara atau jika diperlukan MA dapat dilakukan investigasi tambahan untuk mendapatkan hakim-hakim adhoc tipikor terbaik.

3.      Mencoret calon-calon yang diragukan (baik karena aspek administratif, integritas maupun kualitas, indepedensi, orientasi atau komitmen yang jelas dalam pemberantasan korupsi). Bahkan dalam kondisi yang sangat khusus, MA sebaiknya mencoret semua calon hakim adhoc tipikor yang jika menurut MA calon-calon tersebut dianggap meragukan. Hal ini penting agar tidak terjadi lagi hakim tipikor yang ditangkap oleh penegak hukum atau munculnya putusan-putusan yang dinilai kontroversial.

Jakarta, 17 September 2012

 

 Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi

18 September 2012 Posted by | JEJARING KP2KKN, RILIS MEDIA | Tinggalkan komentar

Penyimpangan Ganti Rugi Tol – Purnawirawan TNI Resmi Jadi Tersangka

KORAN SINDO – Minggu, 20 Mei 2012

SEMARANG – Polda Jateng resmi menetapkan Letkol (purn) Moedrik Soesanto, sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyimpangan dalam pembayaran ganti rugi tol Semarang-Solo.

Moedrik Soesanto ditetapkan tersangka setelah penyidik Polda Jateng telah mengantongi bukti cukup atas tindak pidana yang dilakukannya. Pensiunan Kodam IV/Diponegoro tersebut diduga telah melakukan penyerobotan tanah milik Ny Sumiyatun,warga Dusun Krajan Kelurahan Beji Kabupaten Semarang. Akibatnya pemilik tanah resmi justru tidak mendapatkan ganti rugi. “Sudah tersangka. Sudah cukup unsur (telah) melakukan penipuan, penggelapan dan penyerobotan tanah,” ungkap Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Jateng Kombes Pol Bambang Rudi Pratiknyo, kemarin.

Seperti diketahui,kasus penyerobotan tanah berawal dari proses utang piutang.Pada tahun 2002, tanah milik Sumiyatun seluas 2814 meter persegi telah digadaikan oleh Kharisun, anak Sumiyatun kepada Moedrik Soesanto, warga Gedanganak, Ungaran. Pada Juli 2006,sertifikat Sumiyatun tersebut telah berganti kepemilikan atas nama Moedrik Soesanto.Padahal selama ini Sumiyatun tidak pernah melakukan jual beli atas kepemilikan tanah.

Dalam Peraturan Gubernur No 593/11910 tanggal 10 Agustus 2005 tentang lokasi Penggunaan Jalan Tol Semarang-Solo,tanah tidak diperbolehkan diubah status kepemilikannya. Dalam poin lima disebutkan, gubernur melarang transaksi pembelian terhadap tanah yang akan digunakan untuk jalan tol. Kalaupun terjadi jual beli, harus mengajukan izin kepada gubernur. Namun pada 2009, tim pembebasan tanah (TPT), yang waktu itu diketuai oleh Suyoto, membayar ganti rugi Rp846 juta kepada Moedrik Soesanto,yang mengklaim pemilik tanah.

Pembayaran dilakukan setelah TPT menerima surat pemberitahuan hasil penyelidikan (SPHP) dari Polres Semarang yang menyatakan tanah tidak dalam sengketa. Bambang Rudi Pratiknyo melanjutkan, pihaknya masih mendalami kasus ini dan tidak melakukan penahanan terhadap Moedrik. “Itu tidak penting, yang penting nanti sidangnya,” kata Bambang.

Koordinator LSM Gempar Widjayanto yang mendampingi korban mengapresiasi ditetapkannya Moedrik sebagai tersangka. Pihaknya mendesak agar polisi melakukan pemeriksaan terhadap semua yang terlibat dalam proses perubahan status kepemilikan tanah. Di antaranya adalah notaris dan kepala kelurahan setempat. arif purniawan

Sumber : http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/496254/

18 September 2012 Posted by | UNGARAN - KAB. SEMARANG | Tinggalkan komentar

Berawal dari Sepuluh Penari Berbadan Tambun

SUARA MERDEKA – Senin, 17 September 2012

Gubernur Vs Jatilan
KONTROVERSI pernyataan Gubernur Jateng Bibit Waluyo soal Jatilan terjelek sedunia hingga kini belum usai. Para seniman dan budayawan terus melakukan perlawanan dengan menggelar aksi performance dan orasi budaya. Bagaimana sebenarnya awal munculnya polemik ini hingga mengundang protes masyarakat pecinta kesenian tradisional, seniman dan budayawan berikut laporannya.

Hampir semua masyarakat menilai bahwa penyataan Gubernur Jateng itu melukai para seniman, budayawan dan masyarakat pecinta Jatilan. Wajar jika kemudian muncul reaksi terhadap pernyataan itu, yang dilakukan seniman hingga pejabat.

Intinya mereka melakukan pembelaan terhadap kesenian tradisional yang baru digandrungi masyarakat tersebut.
Kontroversi pernyataan itu muncul  ketika Gubernur Jateng memberikan sambungan dalam acara The 14th Merapi and Borobudur Senior’s Amateur Golf Tournament Competing The Hamengku Buwono X Cup di Borobudur International Golf and Country Club Kota Magelang, Minggu (9/9).

Sembilan Orang

Sebelum sambutan Gubernur disuguhi pementasan kesenian tradisional Jatilan. Mereka yang pentas berasal dari Kelompok Jatilan Kartika Harapan dari Rejowinangun Kota Magelang. Saat itu penarinya ada sembilan orang, semuanya adalah ibu-ibu yang boleh dibilang berbadan tambun semua, kira-kira umurnya 35 tahun ke atas.
Enam orang berada di panggung yang sempit kemudian tiga orang berada di bawah panggung. Karena persoalan tempat pementasan yang sempit ini, menjadikan penampilan para penari tidak bisa maksimal. Apalagi penampilan mereka hanya 10 menit sehingga tak bisa sampai klimaks.

Kemudian Gubernur memberikan sambutan yang salah satu pernyataannya seperti ini,”Kesenian jaran kepang adalah kesenian yang paling jelek sedunia. Memalukan, Wali Kota Magelang menampilkan kesenian itu untuk acara seperti ini,”ujar Bibit Waluyo dalam sambutannya.

Pemkot yang disentil tak merasa memberikan suguhan Jatilan dalam acara itu. Tampilnya kelompok Jatilian Kartika Harapan dari Kota Magelang diundang oleh pihak panitia dengan bayaran kurang lebih Rp 600 ribu. Normalnya kesenian tradisional Jatilan di Magelang dalam setiap kali pentas antara Rp 1,5 juta hingga Rp 2 juta.

Jika ingin spesial penarinya muda-muda (ABG) cantik-cantik harganya bisa mencapai Rp 2,5 juta hingga Rp 5 juta. Harga tersebut sudah lengkap satu paket Jatilan, Grasak dan Topeng Ireng. Jika dibandingkan dengan bujet dari panitia The 14th Merapi and Borobudur Senior’s Amateur Golf Tournament Competing The Hamengku Buwono X Cup yang hanya Rp 600 ribu tentu yang didapat adalah penampilan yang tak bisa maksimal.

Mungkin saja wajar, ketika secara spontan Bibit mengatakan Jatilan terjelek sedunia dengan maksud yang pentas saat malam itu seperti dalam klarifikasinya. Namun sejelek apapun penampilan Jatilan Kartika Nusantara, tak bisa dihakimi dianggap jelek.

Sebagai pelindung kesenian tradisional di Kota Magelang, Wali Kota Ir H Sigit Widyonindito MT juga melakukan pembelaan terhadap kesenian Jatilan.

Menurutnya kesenian tradisional tetap menjadi bagian dari hiburan masyarakat di Magelang.
”Jangan sepelekan kesenian ini karena memiliki filosofi tinggi dan patut dilestarikan. Tak hanya Jaran Kepang, kesenian tradisional lain seperti Topeng Ireng, Kuntulan, Tari Gambyong juga perlu dilestarikan. Siapa lagi kalau bukan kita yang menjalaninya sekarang,”katanya.

Menurutnya, kesenian ini perlu dilestarikan terutama oleh anak-anak muda. Dari pada terjerumus dalam pergaulan bebas dan menyentuh narkoba, lebih baik anak-anak muda turut dalam melestarikan kesenian kebanggan bangsa itu.
Biarpun dianggap jelek kelompok kesenian tradisional Jatilan Kartika Harapan mendapatkan penghargaan dari panitia Turnamen Golf Perpesi Hamengku Buwono X Cup. Penghargaan itu diberikan atas semangat para seniman yang tetap eksis melestarikan kesenian tradisional tersebut.

Reaksi keras juga dari Komunitas Lima Gunung (KLG), meluapkan kemarahan mereka melalui sebuah acara Pentas dan Dialog Jaran Kepang dengan tema ”Kemrosotan Budaya”. Acara ini berlangsung di Studio Mendut baru-baru ini. Kemarahan itu bukan diluapkan dengan aksi kekerasan dan memaki tapi disampaikan dengan santun melalui pementasan jaran kepang dari Lereng Merbabu dan Lereng Andong. (Sholahuddin al-Ahmed-45,88)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2012/09/17/198982/Berawal-dari-Sepuluh-Penari-Berbadan-Tambun

18 September 2012 Posted by | BERITA POLITIK DAN BERITA UMUM | Tinggalkan komentar

Siap Hadapi Segala Risiko

SUARA MERDEKA – Sabtu, 15 September 2012

  • Dugaan Pemalsuan Raperda Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)

KEBUMEN – Ketua Fraksi PKB DPRD Kebumen Ir Sri Hari Susanti MM siap menerima risiko terkait langkahnya melaporkan pimpinan DPRD Kebumen dan Tim Raperda Eksekutif terkait dugaan pemalsuan Raperda Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) ke Polres Kebumen. Termasuk jika ketua DPRD Kebumen bersama Panitia Khusus (Pansus) DPRD melakukan upaya hukum berupa laporan balik tentang pencemaran nama baik.

“Saya juga siap jika dilaporkan balik. Sebelum melangkah ke jalur hukum, saya sudah mempertimbangkan segala risiko yang akan dihadapi,” ujar Sri Hari Susanti kepada Suara Merdeka, Jumat (14/9).

Menurut Santi, sapaan akrabnya, saat ini pihaknya menyerahkan kepada Polres Kebumen untuk menindaklanjuti perkara yang dia laporkan.

Dia memberikan dukungan kepada pihak kepolisian untuk bekerja secara profesional dalam rangka penegakan hukum yakni mengusut adanya dugaan pemalsuan Raperda IUJK. “Selain itu kami meminta dukungan masyarakat untuk ikut mengamati proses ini,” ujarnya.

Sementara itu, tim pengacara dari Pusat Advokasi dan Kajian Hukum Indonesia (Pakhis) Kebumen yang menjadi kuasa hukum Sri Hari Susanti menilai tanggapan berlebihan yang disampaikan oleh Ketua DPRD Kebumen Ir Budi Hianto Susanto bersama beberapa unsur pimpinan DPRD menunjukan kepanikan mereka terkait laporan dugaan pemalsuan Raperda IUJK ke Polres Kebumen yang dilaporkan oleh kliennya tersebut.

Salah satu tim pengacara dari, Umi Mujiarti SH, berpendapat, tanggapan tersebut justru memperlihatkan bahwa dugaan pemalsuan tersebut benar adanya.

“Jika dugaan pemalsuan tersebut tidak benar, ketua DPRD seharusnya bisa menjelaskan secara terbuka kepada publik tentang proses pembentukan Perda IUJK yang ditetapkan pada 31 Juli lalu,” ujarnya.

Hal senada disampaikan pengacara lain yakni Ahmad Hasan SH, Prabowo SH, dan Kasran SH. Kasran SH pengacara lainnya menyampaikan, pihaknya siap mendampingi klienya jika pimpinan DPRD dan Pansus akan melaporkan balik tentang pencemaran nama baik.

Prabowo SH menyatakan ditetapkannya Raperda IUJK menjadi Perda IUJK 31 Juli 2012 terindikasi adanya korupsi untuk itu. “Tidak menutup kemungkinan persoalan tersebut bisa dilaporkan ke Kpmisi Pemberantasan Korupsi,” tandasnya. (J19-86,15)

o
KEBUMEN – Ketua Fraksi PKB DPRD Kebumen Ir Sri Hari Susanti MM siap menerima risiko terkait langkahnya melaporkan pimpinan DPRD Kebumen dan Tim Raperda Eksekutif terkait dugaan pemalsuan Raperda Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) ke Polres Kebumen. Termasuk jika ketua DPRD Kebumen bersama Panitia Khusus (Pansus) DPRD melakukan upaya hukum berupa laporan balik tentang pencemaran nama baik.

“Saya juga siap jika dilaporkan balik. Sebelum melangkah ke jalur hukum, saya sudah mempertimbangkan segala risiko yang akan dihadapi,” ujar Sri Hari Susanti kepada Suara Merdeka, Jumat (14/9).

Menurut Santi, sapaan akrabnya, saat ini pihaknya menyerahkan kepada Polres Kebumen untuk menindaklanjuti perkara yang dia laporkan.

Dia memberikan dukungan kepada pihak kepolisian untuk bekerja secara profesional dalam rangka penegakan hukum yakni mengusut adanya dugaan pemalsuan Raperda IUJK. “Selain itu kami meminta dukungan masyarakat untuk ikut mengamati proses ini,” ujarnya.

Sementara itu, tim pengacara dari Pusat Advokasi dan Kajian Hukum Indonesia (Pakhis) Kebumen yang menjadi kuasa hukum Sri Hari Susanti menilai tanggapan berlebihan yang disampaikan oleh Ketua DPRD Kebumen Ir Budi Hianto Susanto bersama beberapa unsur pimpinan DPRD menunjukan kepanikan mereka terkait laporan dugaan pemalsuan Raperda IUJK ke Polres Kebumen yang dilaporkan oleh kliennya tersebut.

Salah satu tim pengacara dari, Umi Mujiarti SH, berpendapat, tanggapan tersebut justru memperlihatkan bahwa dugaan pemalsuan tersebut benar adanya.

“Jika dugaan pemalsuan tersebut tidak benar, ketua DPRD seharusnya bisa menjelaskan secara terbuka kepada publik tentang proses pembentukan Perda IUJK yang ditetapkan pada 31 Juli lalu,” ujarnya.

Hal senada disampaikan pengacara lain yakni Ahmad Hasan SH, Prabowo SH, dan Kasran SH. Kasran SH pengacara lainnya menyampaikan, pihaknya siap mendampingi klienya jika pimpinan DPRD dan Pansus akan melaporkan balik tentang pencemaran nama baik.

Prabowo SH menyatakan ditetapkannya Raperda IUJK menjadi Perda IUJK 31 Juli 2012 terindikasi adanya korupsi untuk itu. “Tidak menutup kemungkinan persoalan tersebut bisa dilaporkan ke Kpmisi Pemberantasan Korupsi,” tandasnya. (J19-86,15)

Sumber : Suara Merdeka Cetak

18 September 2012 Posted by | KEBUMEN | Tinggalkan komentar

Penahanan Rekanan Gelis Dipertanyakan

SUARA MERDEKA – Senin, 17 September 2012

  • Ajukan Penangguhan
KUDUS  Penahanan sub kontraktor proyek pembangunan talud Kali Gelis, Abdul Jamal (55) oleh Pengadilan Negeri Tipikor Semarang (SM 15/9), dinilai banyak hal yang perlu dipertanyakan. Salah satunya, terdakwa sebenarnya bukan merupakan pemenang tender proyek tersebut, sehingga namanya tidak terdapat dalam dokumen kerja.

Pernyataan tersebut dikemukakan oleh kuasa hukum Jamal, Jamaah SH, kepada Suara Merdeka, Minggu (16/9). Kliennya hanya melaksanakan apa yang tertera dalam dokumen kerja saja.
”Hal itu menurut saya perlu dipertanyakan,” imbuhnya.

Sebagai seseorang yang tidak termasuk di dalam kontrak kerja, tentu hanya menjalankan sesuai yang telah digariskan. Seandainya sejak awal ditemukan adanya pelanggaran atau hal-hal tertentu yang dianggap melawan regulasi, seharusnya sudah dikemukakan.

”Bagaimana dengan fungsi pengawasan proyeknya,” tandasnya.
Padahal, hingga akhir pengerjaan di dalam dokumen kerja disebutkan pekerjaan selesai 100 persen. Pengertiannya, tidak ada persoalan di dalamnya. Tentunya, pihak terkait seharusnya sudah menghentikan proyek sejak awal seandainya hal tersebut dianggap bermasalah. Patut dipertanyakan dan dikaji, bagaimana pola pengawasan proyek, sehingga dapat terjadi hal seperti sekarang ini.

Sebagai sub kontraktor, kliennya hanya melaksanakan saja. Semua itu dapat dilihat di dokumen proyek.  Menurutnya, hal tersebut lebih tepat masuk ranah perdata.
”Klien kami hanya mengerjakan saja dan namanya tidak ada di dalamnya,” ujarnya.

Keadilan

Satu hal lagi yang masih perlu dipertanyakan yakni soal kerugian negara sebesar Rp 210 juta. Menurutnya, hal itu sudah dibebankan kepada pejabat Dinas Bina Marga Pengairan Energi dan Sumber Daya Mineral, Arumdyah Lienawati sebelumnya. Penjelasannya, total kerugian Rp 210 juta dan sudah diselesaikan oleh pejabat tersebut, apa terdakwa lainnya harus juga membayar.

”Kalau pihak yang tekait sebanyak sepuluh orang, apa harus membayar semuanya padahal nilai kerugian negaranya mencapai Rp 210 juta saja,” paparnya.

Meskipun begitu, kliennya tetap berlaku kooperatif. Salah satunya, dengan telah menitipkan apa yang disebut sebagai kerugian negara sebesar Rp 191 juta. ”Mengapa Rp 191 juta, karena hal tersebut sudah dikurangi fee untuk pemenang proyek yang sesungguhnya,” tandasnya.
Dia menambahkan, pada persidangan Rabu (19/9), pihaknya akan mengajukan penangguhan penahanan dan pengalihan status. Terlepas dari semua itu, pihaknya tetap akan memperjuangkan keadilan terhadap kliennya. (H8-42,88)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2012/09/17/198986/Penahanan-Rekanan-Gelis-Dipertanyakan

18 September 2012 Posted by | KUDUS | Tinggalkan komentar

Rekanan Proyek Kali Gelis Ditahan

SUARA MERDEKA – Sabtu, 15 September 2012

  • Dititipkan di Lapas Kedungpane

KUDUS – Subkontraktor proyek pembangunan talut Kali Gelis, Abdul Jamal (55), mulai Rabu (12/9) ditahan oleh Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Semarang.

Rekanan tersebut kini dititipkan di Lapas Kedungpane, Semarang. Majelis hakim PN Tipikor yang diketuai Noor Ediyono usai persidangan perdana dengan agenda pembacaan dakwaan, menetapkan penahanan Abdul Jamal. Upaya terdakwa melalui kuasa hukumnya untuk tidak ditahan tidak membawa hasil.

Sesuai isi penetapan, dia ditahan selama 30 hari. Sedangkan untuk persidangan berikutnya, Rabu (19/9) di tempat yang sama.

Kepala Kejaksaan Negeri Kudus, Bambang Hariyanto mengemukakan hal itu kepada Suara Merdeka, Jumat (14/9). Ditambahkannya, penetapan penahanan beregister 10/IX/Pen.H.JO No: 87 N Pid.SUS/2012/PN/TIPIKOR/SMG.

‘’Persoalan penahanan sepenuhnya menjadi kewenangan majelis hakim,’’ katanya.

Ditambahkannya, Jamal dijerat dengan dakwaan primair pasal 2 (1) Ju pasal 18 UU 31/1999 tentang Tipikor yang telah diperbaharui UU  20/2001. Sedangkan untuk dakwaan subsidair yakni pasal 3 juncto pasal 18 UU 31/1999 tentang Tipikor yang  diperbaharui UU 20/2001. Adapun ancaman hukuman untuk pasal 2 yakni kurungan minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun, dengan denda minimal Rp 200 juta dan maksimal Rp 1 miliar. Sedangkan ancaman hukuman untuk pasal 3 yakni kurungan minimal 1 tahun dan maksimal 20 tahun, dengan denda minimal Rp 50 juta dan maksimal Rp 1 miliar.

Ditindaklanjuti

Mengenai pengembangan kasus tersebut selanjutnya, Bambang menyerahkan sepenuhnya kepada perkembangan di pengadilan. Misalnya, dalam perkembangan persidangan ternyata terungkap fakta-fakta baru, tentunya akan ditindaklanjuti. ‘’Secara normatif, perkembangan dan fakta-fakta di persidangan mendatang akan tetap ditindaklanjuti,’’ ungkapnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Jamal merupakan bos PT Karya Utama, yakni sebagai subkontraktor dari PT Wirausaha, yang pemiliknya, Ahmad Sanjali (45), juga masih terus memperjuangkan proses banding atas putusan yang diterimanya. Saat dilakukan kajian, terjadi dugaan pengurangan volume sehingga mengakibatkan kerugian negara hingga Rp 210 juta.

Pada Agustus dua tahun lalu, Sanjali memenangi tender pembuatan talud atau bronjong Sungai Kaligelis senilai Rp 978,6 juta, dari anggaran APBD 2008. Hanya saja, pekerjaan tersebut dikerjakan atau disubkontrakkan kepada Jamal.(H8-15)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2012/09/15/198766/Rekanan-Proyek-Kali-Gelis-Ditahan

18 September 2012 Posted by | KUDUS | Tinggalkan komentar

Kisruh, Klarifikasi Dugaan Korupsi APBD

SUARA MERDEKA – Selasa, 18 September 2012

  • Deposito Rp 105 M Tak Diketahui Dewan

KAJEN – Klarifikasi kasus dugaan korupsi deposito APBD sebesar Rp 105 miliar di DPRD Kabupaten Pekalongan, Senin siang kemarin sempat diwarnai kekisruhan dari sekelompok pihak.

Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi (GNPK) Provinsi Jateng dipimpin Basri Budi Utomo AS bersama tim, kemarin melakukan klarifikasi atas dugaan korupsi yang ramai diberitakan media online karena telah dilaporkan ke KPK di Jakarta oleh LSM Fraksi.

Kekisruhan terjadi saat perjalanan klarifikasi masih berlangsung dan sekelompok orang melontarkan kata-kata keras serta sempat menghentikan jalannya kegiatan audensi antara GNPK dan DPRD.

Namun kegiatan dapat dilanjutkan secara lancar, GNPK dapat melakukan klarifikasi dan Ketua DPRD Asip Kholbihi juga dapat memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan Ketua GNPK Provinsi Jateng Basri Budi Utomo.

Meski semula, DPRD menyampaikan dana itu sudah sesuai peruntukannya, namun pada akhir-akhir kegiatan muncul jawaban bahwa DPRD tidak mengetahui dana deposito senilai Rp 105 miliar yang dilakukan oleh eksekutif pada penggunaan APBD Tahun 2011.

Pembahasan

Wakil Ketua Komisi C Sumar Rosul mengungkapkan, DPRD mengetahui adanya dana deposito Rp 105 miliar setelah dilakukan pembahasan anggaran pada Rapat Badan Anggaran DPRD. Namun, saat diketahui dana tersebut sudah didepositokan oleh eksekutif.

“Kami mengetahui dana Rp 105 miliar setelah anggaran itu didepositokan, sebelumnya kami tidak tahu,” ungkapnya.

Kendati demikian, pihaknya setuju dengan deposito tersebut yang tujuannya guna meningkatkan PAD. Tapi, asal hal tersebut dilaksanakan sesuai aturan dan mendapatkan pengawasan.

Pada kesempatan itu, pihaknya juga menegaskan, berkaitan soal deposito Rp 105 miliar, dewan tak menerima suap, seperti yang ramai diberitakan oleh media online beberapa waktu lalu.

“Setelah muncul informasi adanya laporan ke KPK soal dugaan suap, saya langsung dihubungi wartawan dan sejumlah aktvis LSM untuk keperluan klarifikasi, saya langsung membantah tegas soal berita, bahwa tak ada suap di DPRD. Ini penting saya sampaikan untuk meluruskan informasi tersebut,” tandas dia.

Hal senada juga disampaikan Ketua DPRD Asip Kholbihi. Menurutnya, pemanfaatan dana idle atau anggaran belum digunakan adalah kewenangan eksukutif. (H65,G16-48,47)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2012/09/18/199123/Kisruh-Klarifikasi-Dugaan-Korupsi-APBD

18 September 2012 Posted by | KAJEN - KAB. PEKALONGAN | Tinggalkan komentar

Kantor Dikpora Kramat Ambruk

SUARA MERDEKA – Jum’at, 14 September 2012

  • Baru 2 Pekan Selesai Dibangun

SLAWI- Dua lokal bangunan Kantor Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga (Dikpora) Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal, ambruk, Kamis (13/9) pukul 08.50. Bangunan yang baru selesai pada dua pekan lalu itu, untungnya tidak menimpa para siswa SDN Kemantran 1. Pasalnya, dua lokal tersebut tengah dipinjam untuk kegiatan belajar mengajar siswa SD itu.

Informasi di lapangan, tanda-tanda akan ambruk bangunan itu diketahui oleh warga sekitar sejak beberapa hari lalu. Dua lokal ruang kantor yang dibangun pada awal Agustus 2012, terlihat sudah mulai miring. Kemarin, seorang warga yang rumahnya berada di sebelah utara kantor tersebut, Sugito (53) melaporkan kondisi bangunan itu kepada penilik sekolah di Kecamatan Kramat, Mulyo Badawi.

‘’Saat saya jalan-jalan sekitar pukul 05.00, melihat bangunan sudah miring. Saya berinisiatif menghubungi penilik sekolah,’’ kata Sugito.

Informasi dari warga itu ditindaklanjuti Mulyo Badawi dengan mengecek bangunan itu sekitar pukul 06.00. Dirinya juga khawatir dengan kondisi bangunan yang sudah miring, sehingga membuat pembatas dengan menggunakan tali.

‘’Ini sebagai tanda agar siswa tidak masuk ke dalam ruangan itu,’’ terangnya.

Kondisi tersebut juga diantisipasi pihak sekolah dengan memulangkan siswa lebih awal, yakni sekitar pukul 07.30.

‘’Kami memulangkan siswa lebih awal karena kondisinya sangat mengkhawatirkan,’’ kata Kepala SDN Kemantran 1, Sutiyono.

Setelah sekitar 1,5 jam, tiba-tiba bangunan ambruk. Kejadian itu sempat membuat warga sekitar gempar. Mereka berduyun-duyun melihat kejadian itu.

Kondisi tersebut membuat Jalan Raya Kemantran yang berdekatan dengan Pasar Kemantran sempat terhambat. Petugas dari Polsek Kramat yang tiba beberapa saat setelah ambruk, langsung membuat garis polisi. (H64-49,47)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2012/09/14/198670/Kantor-Dikpora-Kramat-Ambruk-

18 September 2012 Posted by | SLAWI | Tinggalkan komentar

Polisi Akan Periksa Saksi Meringankan Kepala DKP

SUARA MERDEKA – Senin, 17 September 2012

  •  Kasus Dugaan Korupsi dalam Proyek Pengadaan Taman
SOLO – Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Surakarta, Satryo Teguh Subroto,yang kesandung kasus dugaan korupsi dalam proyek pengadaan taman, diberi kesempatan mengajukan saksi meringankan.
‘’Kami memberikan waktu yang cukup untuk memeriksa saksi yang meringankan bagi Satryo Teguh,’’ tegas Kasat Reskrim Kompol Edy Suranta Sitepu, kemarin.

Pemeriksaan saksi yang meringankan itu menjadi agenda pekan ini. ‘’Setelah cukup, perkara ini segera dilimpahkan Kejari Surakarta,’’ jelas Sitepu mewakili Kapolresta Surakarta Kombes Pol Asjima’in.

Didampingi Kanit Tipikor AKP Sudarsono SH, dia mengatakan belum memiliki rencana untuk memeriksa kembali Kepala DKP. Satryo Teguh yang berstatus tersangka telah diperiksa penyidik, Kamis (13/8) seusai Idul Fitri. Penyidik Tipikor juga telah merampungkan pemeriksaan para saksi yang cukup banyak. Namun, dia enggan membeberkan materi pemeriksaan.

“Ada beberapa materi yang kami pertanyakan kepada Satryo soal pengadaan taman di Jalan Adi Sucipto,’’ tandas Sitepu.
Penyidik, menurut Sitepu, menemukan bukti yang cukup, Satryo Teguh diduga melakukan korupsi dana APBD 2010 yang digunakan untuk pengadaan taman. (G11-26,23)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2012/09/17/198990/Polisi-Akan-Periksa-Saksi-Meringankan-Kepala-DKP-

18 September 2012 Posted by | SURAKARTA - SOLO | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: