KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Kasus Simulator, KPK Panggil Pejabat Kemenkeu

TEMPO.CO – SELASA, 11 SEPTEMBER 2012

TEMPO.COJakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil tiga pejabat Kementerian Keuangan dalam kasus suap simulator surat izin mengemudi (SIM), Selasa, 11 September 2012. Mereka adalah Direktur Jenderal Anggaran Herry Purnomo, Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Askolani, dan Direktur Anggaran Sambas Mulyana.

“Diperiksa sebagai saksi untuk DS (Djoko Susilo),” kata Kepala Divisi Pemberitaan KPK, Priharsa Nugraha, di kantornya siang ini.

Namun, Priharsa menolak memberitahukan materi pemeriksaan dengan alasan sudah masuk materi penyidikan. Meskipun begitu, Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Agus Suprijanto, yang diperiksa pada 31 Agustus mengatakan dia ditanyai ihwal pengucuran anggaran proyek yang disetujui instansinya.

Djoko Susilo adalah jenderal bintang dua yang diduga menyalahgunakan kewenangan dalam proyek berbiaya Rp 196 miliar. Akibat perbuatan mantan Gubernur Akademi Kepolisian itu, negara merugi sekitar Rp 100 miliar.

KPK juga menetapkan tiga tersangka lain, yaitu Wakil Kepala Korps Lalu Lintas Brigadir Jenderal Didik Purnomo, serta dua pengusaha, yakni Direktur PT Inovasi Teknologi Indonesia Sukotjo S. Bambang, dan Direktur PT Citra Mandiri Metalindo Budi Susanto.

Belakangan, kasus tersebut menjadi polemik karena Markas Besar Polri tiba-tiba berkukuh ikut mengusut kasus ini dan menetapkan lima tersangka. Satu tersangka, yaitu Didik, ditahan di Trunojoyo, sebutan untuk Markas Besar Polri.

TRI SUHARMAN

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2012/09/11/063428762/Kasus-Simulator-KPK-Panggil-Pejabat-Kemenkeu

11 September 2012 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Wa Ode: Fakta Sidang Mirwan Terlibat

foto

Mantan Anggota Banggar DPR RI, Wa Ode Nurhayati mendengarkan keterangan saksi Pimpinan banggar Tamsil Linrung dan Mirwan Amir dalam persidangan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, (07/08). TEMPO/Seto Wardhana.

TEMPO.CO – SELASA, 11 SEPTEMBER 2012

TEMPO.COJakarta – Terdakwa kasus suap dana penyesuaian infrastruktur daerah, Wa Ode Nurhayati, menganggap fakta yang terungkap dalam persidangannya sudah menjelaskan peran bekas Wakil Ketua Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat, Mirwan Amir.

“Semua sudah muncul di fakta sidang, khususnya keterangan soal adanya kode khusus untuk daerah penerima alokasi DPID,” kata Nurhayati saat ditemui di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Selasa, 11 September 2012.

Dalam kasus ini Nurhayati didakwa mendapat duit Rp 6,25 miliar dari Fahd El Fouz, Saul Paulus David Nelwan alias Paul Nelwan, dan Abram Noch Mambu, lewat Haris Surahman. Fahd disebut menyetor Rp 5,25 miliar, Paul Nelwan Rp 350 juta, dan Abram Rp 400 juta. Duit itu untuk mengurus anggaran dana infrastruktur di empat kabupaten, yakni Aceh Besar, Pidie Jaya, Minahasa, dan Bener Meriah.

Saat bersaksi untuk Nurhayati, Fahd menyebut pernah dihubungi seorang pejabat daerah asal Aceh. Menurut Fahd, pejabat itu mengatakan kabupaten incarannya sudah diplot untuk politikus lain. “Fahd bilang daerah itu sudah jatahnya Mirwan Amir dan Tamsil Linrung (Wakil Ketua Banggar dari Partai Keadilan Sejahtera),” ujar Nurhayati.

Pengakuan staf Banggar bernama Nando juga dipandang Nurhayati sudah menunjukkan peran bos Banggar DPR, termasuk Mirwan. Saat diperiksa beberapa waktu lalu, Nando tak memungkiri dirinya pernah membuat daftar penerima DPID, sesuai permintaan empat pemimpin Badan Anggaran, yakni Mirwan, Tamsil, Olly Dondokambey, dan Melchias Markus Mekeng.

Nando menjelaskan, dalam dokumen alokasi DPID yang diketik, ada kode-kode yang digunakan. Di antaranya kode P1, P2, P3, P4, kode 1-9, PIM, K, dan A. P1 merujuk pada Mekeng, P2 Mirwan, P3 Olly, dan P4 Tamsil, K pada koordinator kelompok fraksi, PIM adalah pimpinan, dan A merupakan anggota.

Adapun kode 1-9 digunakan untuk menyederhanakan sembilan fraksi, yakni Partai Demokrat, Partai Golongan Karya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional, Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Gerakan Indonesia Raya, dan Partai Hati Nurani Rakyat.

Nurhayati menjelaskan, dalam dokumen itu, Minahasa dan Bener Meriah ditandai dengan stabilo kuning dan tulisan merah muda. Adapun Pidie Jaya dan Aceh Besar ditandai dengan stabilo kuning dan tulisan biru. “Warna merah muda itu merujuk pada Partai Keadilan Sejahtera, sedangkan biru merujuk pada Partai Demokrat,” ujarnya.

Komisi Pemberantasan Korupsi hari ini memeriksa Mirwan dan Olly untuk berkas tersangka Fahd. Namun keduanya membantah disebut mengatur plot daftar penerima dana infrastuktur. Mirwan juga menyangkal kenal dengan Fahd.

ISMA SAVITRI

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2012/09/11/063428872/Wa-Ode-Fakta-Sidang-Mirwan-Terlibat

11 September 2012 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

KPK Diminta Usut Dugaan Korupsi di 16 Universitas

TEMPO.CO – SELASA, 11 SEPTEMBER 2012

TEMPO.COJakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi diminta mengusut dugaan korupsi pengadaan di 16 perguruan tinggi di Indonesia. Desakan ini datang dari Ketua Komisi Pendidikan Dewan Perwakilan Rakyat, Agus Hermanto.

Menurut Agus, berdasarkan telaah Badan Akuntabilitas Keuangan Negara DPR, terdapat kerugian negara hingga Rp 309,7 miliar. “Jika memang ada indikasi korupsi, KPK harus memprosesnya secara hukum,” kata Agus di komplek parlemen Senayan, Selasa, 11 September 2012.

Dalam sidang paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso, Badan Akuntabilitas Keuangan Negara DPR, Sumarjati Aroso, mengatakan proyek pengadaan yang terindikasi korupsi itu terjadi sejak 2008 hingga 2010. Dia menjelasan beberapa bentuk penyimpangan, seperti pengadaan yang tidak sesuai kontrak, mark up anggaran, pembangunan fisik yang tak terselesaikan, serta persaingan dalam tender yang sehat.

Penyimpangan yang paling besar berupa pengadaan fiktif yang tidak disertai bukti sah sebesar Rp 74, 49 miliar yang terjadi di Universitas Mataram, Universitas Gajah Mada, dan Universitas Sumatera Utara. Sedangkan persekongkolan dalam pengadaan barang terjadi di Universitas Andalas dengan kerugian negara hingga Rp 52 miliar. “Kami harapkan pimpinan DPR meneruskan kepada KPK untuk menindaklanjuti telaah BAKN ini,” kata Sumarjati.

Laporan BAKN ini, menurut Agus, sebelumnya sudah pernah dibahas di Komisi. Dia pun pernah bertanya kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M. Nuh. Dalam keterangannya, Nuh mengatakan temuan BAKN ini terjadi pada periode sebelum dia menjabat sebagai menteri. Nuh pun mempersilakan KPK untuk memproses jika memang ada indikas korupsi.

Komisi, Agus melanjutkan, akan membicarakan lebih lanjut temuan tersebut dalam rapat internal. Menurut Agus, jika dibutuhkan bisa saja komisi akan membentuk panitia kerja untuk mendalami temuan ini. Namun, apakah jadi atau tidak dibentuk tergantung keinginan mayoritas anggota fraksi. “Akan kami lihat nanti apakah Komisi sepakat membentuk Panja atau tidak. Masalahnya, dugaan ini terjadi pada periode lama,” katanya.

Meskipun begitu, Agus mengatakan laporan Badan Akuntabiltas Dewan ini akan dijadikan catatan Komisi untuk lebih berhati-hati mengawasi anggaran di Kementerian Pendidikan, terutama untuk proyek-proyek pembangunan di universitas.

IRA GUSLINA SUFA

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2012/09/11/063428852/KPK-Diminta-Usut-Dugaan-Korupsi–di-16-Universitas

11 September 2012 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Buron Dua Tahun, Koruptor Ditangkap

TEMPO.CO – SELASA, 11 SEPTEMBER 2012

TEMPO.CO, Blitar – Kejaksaan Negeri Blitar berhasil menangkap Imam Basuki, tersangka korupsi danaProgram Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) senilai Rp 2,5 miliar. Imam melarikan diri saat hendak ditahan penyidik Juli 2010 lalu.

Kepala Seksi Intelejen Kejaksaan Negeri Blitar, Ansori, mengatakan bahwa Imam Basuki ditangkap di salah satu rumahnya di Kelurahan Sukorejo, Blitar pada Jumat, 7 September 2012 malam. Penangkapan dilakukan saat petugas kejaksaan berpapasan dengan tersangka di sebuah jalan raya dan langsung membuntutinya. “Kami tidak sengaja bertemu,” kata Ansori kepada Tempo, Selasa, 11 September 2012.

Tak ingin buruannya lolos kedua kali, kejaksaan langsung menjebloskan Imam ke Lembaga Pemasyarakatan Blitar malam itu juga. Saat ini tersangka masih menjalani rangkaian pemeriksaan oleh penyidik untuk segera dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya.

Ansori menjelaskan bahwa perburuan terhadap Imam Basuki cukup melelahkan. Bahkan tim penyidik sempat mengumumkan ciri-ciri Imam di media massa. Selama masa pelariannya, Imam diketahui selalu berpindah-pindah tempat hingga ke luar Jawa.

Imam juga bertindak sebagai makelar proyek P2SEM yang dibiayai Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur. Imam ditetapkan sebagai tersangka Januari 2010 lalu setelah diketahui memotong anggaran P2SEM yang
diperuntukkan kepada 25 kelompok tani di Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar.

Program yang dilakukan pada 2008 lalu itu dikelola oleh Imam Basuki bersama tiga rekannya yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka.

Dari hasil penyelidikan kejaksaan, anggaran yang seharusnya dialokasikan untuk pemberdayaan petani itu tidak dipergunakan sebagaimana mestinya. Menurut laporan kegiatan yang dibuat Imam Basuki, masing-masing kelompok tani menerima dana Rp 300 juta hingga Rp 350 juta. Namun realisasi di lapangan hanya 50 persen dengan keuntungan yang diraup para tersangka.

Sempat beredar informasi bahwa aliran dana tersebut sebagian dipergunakan untuk membiayai operasional salah satu partai politik. Namun hal itu masih diselidiki oleh penyidik dengan mengumpulkan bukti pendukung. “Soal (setoran partai) itu masih kita dalami,” ujar Ansori.

Sebelumnya Kejaksaan Blitar sempat dituding sengaja melepaskan Imam. Tudingan disampaikan Ketua Komite Rakyat Pemberantasan Korupsi (KRPK), Triyanto, yang menengarai sejumlah kejanggalan. Salah satunya kebocoran informasi rencana penahanan terhadap Imam hingga akhirnya melarikan diri. “Ujung-ujungnya menghentikan kasus,” ucapnya.

Namun dengan ditangkapnya Imam, Triyanto berharap kejaksaan benar-benar bisa menuntaskan kasus tersebut, termasuk melacak aliran dana ke partai politik.

HARI TRI WASONO

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2012/09/11/058428875/Buron-Dua-Tahun-Koruptor-Ditangkap

11 September 2012 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Kepergok Pelesiran di Denmark, Anggota DPR ”Ngeles”

TEMPO.CO – SELASA, 11 SEPTEMBER 2012

TEMPO.COJakarta – Anggota Badan Legislasi DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Honing Sanny, mengakui rombongan yang melawat ke Denmark sempat mencicipi wisata transportasi air di sana.

Namun dia membantah perjalanan dengan menggunakan kapal mengelilingi sungai di Kota Copenhagen itu menggunakan uang negara. “Itu pakai uang pribadi. Kami naik kapal itu cuma sekitar Rp 92 ribu. Tidak ada persiapan khusus,” ujarnya di kompleks parlemen, Senayan, Selasa, 11 September 2012.

Dua rombongan Badan Legislasi DPR awal bulan lalu melawat ke dua negara, Denmark dan Turki. Lawatan ini terkait dengan pembahasan Undang-Undang Lambang Palang Merah Indonesia. Meskipun sempat diprotes sejumlah pihak karena dianggap tak perlu, acara studi banding ini terus berlanjut. Acara studi banding sempat heboh karena beredarnya foto sepuluh orang anggota badan legislasi sedang menikmati wisata air disana.

Honing mengakui dirinya dan rekan-rekannya sempat mencicipi keindahan Sungai Copenhagen. Menurut dia, agenda itu dibuat karena banyaknya waktu luang di hari kedua kunjungan di sana. Saat itu, menurut dia, rombongan baru selesai bertemu dengan pihak Kementrian Luar Negeri Denmark sekitar pukul 13.00 waktu setempat.

Setelah pertemuan dengan pihak Kemenlu Denmark, mereka dijadwalkan bertemu dengan pihak Kedutaan Besar Indonesia disana pada pukul 17.00. “Kami punya selisih waktu dari jam 2 sampai jam 5, karena 1 jam kita pakai makan siang, ” katanya.

Dengan jeda waktu selama itu, Honing mengatakan anggota rombongan memiliki dua pilihan, kembali ke hotel atau mencoba moda transportasi air. Namun, Honing berkelit bahwa saat itu mereka ingin melihat bagaimana pengelolaan dan tata air di sana.

Pengakuan bahwa anggota rombongan sempat mencicipi keindahan Kota Copenhagen juga datang dari pimpinan rombongan Achmad Dimiyati Natakusuma. Politikus PPP ini menganggap bahwa agenda itu tak bermasalah karena tak melanggar kode etik.”Enggak ada yang salah,” katanya.

Senada dengan Honing, Dimiyati mengatakan bahwa agenda wisata air itu masih masuk dalam tugas kelegislasian anggota dewan. “Di sana hanya mengisi waktu untuk melihat situasi kondisi lingkungan Copenhagen seperti apa sih, masih berkaitan dengan tugas kelegislasian,” katanya.

FEBRIYAN

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2012/09/11/078428858/p-Kepergok-Pelesiran-di-Denmark-Anggota-DPR-Ngeles

11 September 2012 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Lembaga Peradilan Harus Terbuka soal Jadwal Putusan

SUARA MERDEKA.com – Selasa, 11 September 2012

JAKARTA, suaramerdeka.com – Selama ini ada kesan Panitera tidak memberitahukan jadwal pelaksanaan sidang kepada pencari keadilan. Lembaga peradilan sebenarnya terikat ketentuan untuk melaksanakan persidangan secara terbuka, seperti termaktub dalam Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Atas dasar ini Advokat Muhamad Zainal Arifin, mengajukan permohonan uji materi terhadap Pasal 195 KUHAP. Dalam pasal itu terkandung frasa ‘diucapkan di sidang terbuka untuk umum’ yang mewajibkan lembaga peradilan melaksanakan sidang secara terbuka, terutama untuk sidang putusan.

“Hampir seluruh putusan banding, kasasi, dan peninjauan kembali dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum secara semu karena sidang tersebut hanya dihadiri oleh hakim dan panitera. Masyarakat umum tidak bisa menghadiri putusan tersebut, karena pengadilan tidak terbuka dalam memberikan jadwal putusan,” ujar Arifin membacakan permohonan dalam sidang di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (11/9)

Arifin mengatakan, selama ini banyak masyarakat yang tidak mengetahui adanya putusan terkait perkara mereka. Masyarakat hanya dapat mengetahui adanya putusan apabila memiliki akses ke kepaniteraan. “Dalam praktik peradilan selama ini, masyarakat baru mengetahui adanya putusan tidak seketika itu juga ketika putusan dibacakan disebabkan birokrasi kepaniteraan di pengadilan,” kata Arifin.

Selanjutnya, Arifin menjelaskan, putusan yang dibacakan oleh hakim merupakan bentuk tanggung jawab seorang hakim kepada putusannya kepada Tuhan Yang Maha Esa, pencari keadilan, masyarakat, pengadilan yang lebih tinggi dan ilmu hukum. Untuk itu, tambahnya, putusan harus dibacakan dalam sidang umum.

Namun demikian, Arifin menerangkan, ketentuan itu seringkali tidak diindahkan oleh hakim. Menurutnya, para hakim telah membuat penafsiran yang berbeda terhadap frasa ‘diucapkan di sidang terbuka untuk umum’, yakni dengan memaknai hal itu cukup dinyatakan dalam pernyataan ketika sidang dibuka.

Lebih lanjut, Arifin meminta MK untuk mempertegas makna dari pasal ini. Dia pun meminta MK menyatakan frasa ‘diucapkan di sidang terbuka untuk umum’ konstitusional bersyarat. Dalam sidang yang dipimpin oleh hakim Achmad Sodiki, majelis menyatakan permohonan pemohon sah dan dapat diproses. “Permohonan pemohon dinyatakan sah. Selanjutnya, pemohon diharap menunggu panggilan dari MK,” ujar Sodiki sambil menutup sidang

( Budi Yuwono / CN26 / JBSM )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2012/09/11/129618/Lembaga-Peradilan-Harus-Terbuka-soal-Jadwal-Putusan

11 September 2012 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Kejagung Akan Rekrut Auditor

SUARA MERDEKA.com – Selasa, 11 September 2012

JAKARTA, suaramerdeka.com – Jaksa Agung Basrief Arief menegaskan lembaga yang dipimpinnya berencana merekrut Auditor untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan. Kemampuan mereka dibutuhkan agar Kejakgung tidak lagi bergantung kepada lembaga lain dalam pelaksanaan audit untuk menemukan kerugian negara.

“Kita akan upayakan merekrut mereka,” tegas Basrief Arief, di Jakarta, Selasa (11/9).

Dia menyatakan, Auditor nantinya akan ditempatkan yang paling utama di Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus). Mereka akan dimanfaatkan untuk membantu pengungkapan perkara korupsi.

Basief menandaskan, keberadaan Auditor nantinya bisa menghilangkan ketergantungan Kejagung kepada Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam hal audit kerugian negara.

Wakil Jaksa Agung Darmono juga menyatakan, tindak pidana korupsi kerugiannya sudah nyata dan tidak perlu menggunakan audit BPKP.

Dia menandaskan, Kejagung beberapa kali menyatakan bahwa penyidikan mereka terganjal penghitungan kerugian keuangan negara dari BPKP. Seperti, kata dia, dalam kasus dugaan korupsi pengadaan alat pengering gabah atau drying center Bank Bukopin, BPKP tidak bisa mengaudit Bank Bukopin mengingat saham pemerintah yang hanya kurang dari 15 persen.

Kejagung sendiri merasa optimis kasus itu bisa dibawa ke pengadilan meski tidak ada audit BPKP, melainkan dengan menggunakan audit internal, namun kenyataannya sejak pertengahan 2008 kasus itu tidak jelas.

( Budi Yuwono / CN32 / JBSM )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2012/09/11/129626/Kejagung-Akan-Rekrut-Auditor

11 September 2012 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Guru Besar IAIN Cirebon Didakwa Korupsi

foto

Ilustrasi korupsi

TEMPO.CO – SENIN, 10 SEPTEMBER 2012

TEMPO.COBandung – Guru Besar Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati, Cirebon, Prof Dr Abdussalam didakwa korupsi di Pengadilan Tipikor Bandung, Senin, 10 September 2012. Bersama terdakwa Ajie Rianggoro dan bos PT Hegar Daya Hadi Soegianto, dia didakwa dalam kasus korupsi dana pengadaan peralatan dansoftware aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pendidikan kampus Syekh Nurjati 2010 senilai Rp 1,3 miliar.

Jaksa penuntut menjerat sang dosen bersama dua terdakwa lain dengan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, dan 18 Undang-undang Antikorupsi serta Pasal 55 ayat (1) kesatu dan 56 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. “Ancaman hukumannya maksimal bisa 20 tahun penjara, tapi nanti lihat saja dalam sidang pemeriksaan,” ujar jaksa penuntut Gabriel F.S. Mainake usai membacakan dakwaan di ruang sidang Kresna PN Tipikor, Senin, 10 September 2012.

Jaksa penuntut mendakwa Abdussalam telah mengabaikan aturan perundangan ketika menjadi Pejabat Pembuat Komitmen dalam pengadaan perlengkapan sistem informasi di kampusnya. Gabriel antara lain menyebutkan, pria 50 tahun itu alpa membuat Harga Perkiraan Sendiri untuk lelang proyek yang dananya dari APBN 2010 itu.

Abdussalam juga tak meneliti identitas, domisili, kapasitas, dan kebenaran berkas PT Hegar Daya yang dia tunjuk sebagai pemenang lelang. Padahal, semua berkas penawaran serta kontrak dari kubu PT Hegar, kata Gabriel, cuma akal-akalan terdakwa Ajie Riangoro yang sejatinya tak punya perusahaan apa pun.

Ajie hanya meminjam “bendera” PT Hegar atas seizin Direktur Utama-nya yakni Hadi Soegianto untuk ikut tender proyek tersebut di IAIN Cirebon. Ajie juga memalsukan tanda tangan Direktur Utama PT Hegar dalam semua berkas penawaran, kontrak, serta serah-terima barang dan pembayaran, seakan-akan itu tanda-tangan Hadi Soegianto.

“Terdakwa Abdussalam menandatangani kontrak kerjasama tanpa ketemu muka dengan Hadi Soegianto, Pimpinan PT Hegar Daya selaku penyedia,” katanya.

Atas dakwaan jaksa penuntut, kubu Abdussalam akan menyampaikan nota keberatan atau eksepsi dalam sidang lanjutan kasus ini pekan depan. “Kami akan mengajukan keberatan terkait ketidakcermatan jaksa dalam mendakwa,” ujar Ibnu Kholik, penasehat hukum terdakwa Abdussalam, menjawab Ketua Majelis Hakim Syamsudin menjelang akhir sidang.

Seusai sidang, Abdussalam emoh mengomentari dakwaan tersebut. “Enggak-enggak. Ini saya lagi pusing sekarang,” ujarnya kepada Temposambil terus melangkah meninggalkan ruangan sidang.

ERICK P. HARDI

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2012/09/10/178428575/Guru-Besar-IAIN-Cirebon-Didakwa-Korupsi

11 September 2012 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Bappenas Berupaya Menjadi Zona Bebas Korupsi

foto

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana (tengah) didampingi Deputi Bidang Polhuhankam Bappenas Rizky Ferianto (kanan) dan Sekretaris Menteri PPN Slamet Seno Adji (kiri) memberi keterangan kepada wartawan menanggapi pemberitaan Indonesia sebagai negara gagal di Kantor Bappenas, Jakarta, Senin (25/6). ANTARA/Rosa Panggabean

TEMPO.CO – SENIN, 10 SEPTEMBER 2012

TEMPO.COJakarta-Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) mencanangkan zona integritas menuju wilayah bebas  korupsi. Bappenas adalah kementerian ke-8 dari 35 kementerian yang mencanangkan program tersebut. Pencanangan zona bebas korupsi ini sebagai upaya memperbaiki indeks persepsi korupsi Indonesia.

“Pencanangan ini merupakan momentum yang tepat untuk menegaskan bahwa pemimpin dan seluruh pegawai Bappenas berkomitmen  mewujudkan Bappenas yang berintegritas dan bebas korupsi,” ujar Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana, Senin, 10 September 2012.

Menteri Armida menuturkan, selain pencanangan ini, berbagai langkah telah dilakukan Bappenas untuk meraih predikat wilayah bebas korupsi (WBK). Beberapa langkah yang telah diambil meliputi penandatanganan pakta integritas saat pelantikan pejabat struktural, penyampaian laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara, serta mengikuti penilaian inisiatif anti korupsi.

“Saya sampaikan juga bahwa Kementerian PPN/ Bappenas sedang dalam proses penyelesaian petunjuk teknis pelaporan gratifikasi,” Armida menjelaskan.

Ia menegaskan pencanangan zona bebas korupsi ini akan melengkapi program peningkatan akuntabilitas, reformasi birokrasi, opini audit atas laporan keuangan, dan penilaian inisiatif anti korupsi. “Tanpa reformasi birokrasi, predikat WBK akan susah diperoleh.”

Menteri Armida berharap program-program yang sudah dicanangkan dapat meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik. Lewat pencangan ini, ia ingin predikat wajar tanpa pengecualian (WTP)  dapat dipertahankan.

Berdasarkan hasil riset Transparency International, pada tahun 2011  indeks persepsi korupsi  Indonesia meningkat 0,2 poin menjadi  3 dan menduduki peringkat ke-100 dari 183 negara di dunia. Dengan adanya inisiatif pembangunan zona antikorupsi ini diharapkan dapar mempercepat peningkatan IPK Indonesia seperti Malaysia (skor 4,3 peringkat 60) dan Thailand skor 3,4 peringkat 80).

ISTMAN MP

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2012/09/10/090428514/Bappenas-Berupaya-Menjadi-Zona-Bebas-Korupsi

11 September 2012 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Bekas Bos PLN Diperiksa Lagi di Kasus Emir

foto

TEMPO/Seto Wardhana

TEMPO.CO – SELASA, 11 SEPTEMBER 2012

TEMPO.COJakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi hari ini, Selasa, 11 September 2012, kembali memanggil Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara periode 2001-2008, Eddie Widiono, dalam kasus suap Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap, Tarahan, Lampung, 2004.

Eddie bakal dimintai keterangan tentang keterlibatan Emir Moeis, anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang menjadi tersangka dalam kasus ini. “Dimintai keterangannya sebagai saksi,” kata Kepala Divisi Pemberitaan KPK, Priharsa Nugraha, di kantornya. Eddie juga telah diperiksa pada 26 Juli lalu.

Eddie bakal diperiksa bersama dua mantan karyawan Bank Mutiara, bank yang diduga menjadi tempat Emir menerima aliran duit proyek Tarahan. Mereka adalah Nyoman Sukreni dan Olivia Pingkan.

Pengusutan proyek pembangkit listrik ini adalah pengembangan dari korupsi proyek outsourcingCustomer Information System-Rencana Induk Sistem Informasi (CIS-RISI) di PLN Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang. Kasus ini membuat Eddie dijatuhi hukuman lima tahun penjara.

Eddie dianggap korupsi karena memerintahkan penunjukkan langsung PT Netway Utama sebagai kontraktor proyek. Eddie pun didakwa memperkaya diri sendiri dan orang lain sehingga merugikan keuangan negara setidak-tidaknya Rp 46,1 miliar.

Adapun PLTU Tarahan, Lampung Selatan, adalah proyek yang dikerjakan PT Adhi Karya (Persero) dan PT Alstom Indonesia. KPK menduga Emir menerima suap dan mengupayakan kemenganan kontraktor dalam proyek berbiaya Rp 2 triliun. Meski telah dijadwalkan diperiksa sekitar pukul 10.00 WIB, Eddie belum juga tampak di KPK.

TRI SUHARMAN

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2012/09/11/063428744/Bekas-Bos-PLN-Diperiksa-Lagi-di-Kasus-Emir

11 September 2012 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: