KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

PEMBAHASAN APBD YANG SELALU TERLAMBAT ADA APA?


Rilis Media

PEMBAHASAN APBD YANG SELALU TERLAMBAT ADA APA?

 

Setiap tahun pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) murni maupun perubahan diberbagai kabupaten/kota di Jawa Tengah mengalami keterlambatan, dan berbuah berbagai kritikan seputar akan merugikan masyarakat karena tidak lancarnya/terhambatnya pembangunan di kabupaten/kota, keterlambatan pembayaran gaji pegawai, sanksi dari pemerintah pusat berupa penundaan pencairan Dana Alokasi Umum (DAU).

Penundaan pencairan DAU itu juga pernah terjadi seperti di Kabupaten Blora dari DAU Blora untuk tahun 2012 ini sekitar Rp. 673 milyar ditunda pembayarannya sebesar Rp. 14 milyar, akibat terlambat dalam pembahasan APBD murni tahun anggaran 2012.

Persoalan lain adalah minimnya penyerapan anggaran APBD, sebagai akibat APBD terlambat ditetapkan sehingga tidak bisa melaksanakan proyek, yang berujung terhambat pembangunan dan mensejehterakan masyarakat.

Dari hasil monitoring dan pengamatan KP2KKN Jawa Tengah keterlambatan penyusunan APBD sering dihadapi pemerintah kabupaten/kota. Banyak faktor yang membuat penetapan APBD tidak tepat waktu. Salah satunya lemahnya pemahaman kebutuhan pembangunan sehingga proses pembahasan di tingkat pemerintah maupun DPRD sering molor.

Kabupaten Kudus adalah contoh salah satu daerah yang menurut KP2KKN selalu terlambat dalam setiap tahunnya menetapkan APBD murni maupun perubahan sebagaimana diamanatkan dalam siklus anggaran yang telah ditetapkan oleh Permendagri No.13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Pemkab Kudus 1 (satu) bulan yang lalu telah mengajukan KUA-PPS untuk dibahas di DPRD Kudus. Ketika pembahasan itu ada di tangan DPRD, sampai saat ini tidak terlihatgreget, seperti tidak ada pembahasan dan pendelegasian pembahasan. Padahal masa pembahasan APBD perubahan akan segera berakhir, dan saat ini sudah masuk siklus pembahasan RAPBD 2013.

Pembahasan APBD yang berulang terlambat, mengindikasikan adanya masalah korupsi di DPRD melalui transaksi kewenangan yang dimilikinya, baik terkait dengan legislasi, pengawasan maupun anggaran. Hal inilah yang telah terjadi di DPRD Kota Semarang dengan kasus suap pembahasan APBD Kota Semarang atau lebih dikenal dengan  kasus dana “songgekan” (baca : suap) yang menyeret Setda Kota Semarang nonaktif  Zainuri dan Sumartono – Agung PS keduanya anggota DPRD Kota Semarang serta melibatkan juga Walikota Semarang. Dimana mereka harus menjalani hukuman setelah divonis Pengadilan Tipikor.

KP2KKN melihat ada dua penyebab keterlambatan penyelesaian APBD tersebut, yakni persoalan teknis yang meliputi penyiapan rancangan dan pemenuhan standar anggaran, serta persoalan moral yang mencakup kedisiplinan lembaga legislatif yang lebih mengedepankan kepentingan partai, kelompok atau golongan ketimbang mengutamakan kepentingan masyarakat di daerahnya.

Tentu masyarakat tidak menginginkan keterlambahan pembahasan APBD Kudus itu dengan mengabaikan hak-hak rakyat karena program-program pembangunan yang seharusnya dilaksanakan dan dimanfaatkan masyarakat menjadi tertunda. Masyarakat juga tidak menginginkan pembahasan APBD dengan pola suap untuk percepatan pembahasan karena hal itu tentu saja menyakitkan hati masyarakat.

Oleh karena itu untuk menjaga agar pembahasan dan penetapan RAPBD tepat waktu sebagaimana dalam siklus anggaran, maka KP2KKN menuntut :

1. Kepatuhan dan ketaatan kepada siklus anggaran sebagaimana diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sehingga tidak ada lagi terlambat pembahasan APBD yang berujung terhambatnya program pembangunan dan mengabaian hak-hak masyarakat;-

2. Tidak dilakukan pembahasan APBD dengan cara-cara kotor melawan hukum seperti pola “songgekan” (suap) karena berimbas pada rusaknya kepercayaan masyarakat terhadap eksekutif – legislatif, bahkan pola seperti ini harus segera diakhiri apabila menginginkan kembalinya kepercayaan masyarakat kepada pemimpin dan wakil rakyat;-

3. KP2KKN mendesak agar DPRD Kabupaten Kudus melakukan pembahasan APBD Perubahan 2012 secepatnya, karena masa pembahasan APBD perubahan akan segera berakhir, dan saat ini sudah masuk siklus pembahasan RAPBD 2013.

Demikian tuntutan KP2KKN ini kami sampaikan

Semarang, 3 September 2012

 

Hormat kami;

Divisi Korupsi Politik dan Anggaran KP2KKN Jawa Tengah

Kontak person : Eko Haryanto

3 September 2012 - Posted by | RILIS MEDIA

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: