KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Kemenag akan Umumkan Pelaku Korupsi Alquran

KOMPAS.com – Sabtu, 18 Agustus 2012
JAKARTA, KOMPAS.com – Tidak hanya mengandalkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Agama juga melakukan penyidikan internal terkait kasus anggaran pengadaan Alquran. Mereka pun sudah mengantongi orang-orang yang terlibat kasus tersebut dan akan diumumkan nama-namanya setelah Lebaran.
Sekertaris Jendral Kementerian Agama Bahrul Hayat mengatakan bahwa Inspektorat Jendral (Irjen) Kementerian Agama M Jassin yang akan mengumumkan nama koruptor dari intitusi tersebut”Mereka yang terlibat korupai Alquran akan diumumkan akhir Agustus nanti. Masih menunggu setelah Lebaran. Yang jelas yang mengumumkan nama pejabat (korupsi Alquran) itu Pak Irjen (M Jassin),” ujar Bahrul setelah sidang Isbat di Kemenag, Jakarta, Sabtu (18/8/2012).

Bahrul mengungkapkan, tim penyidik internal Kemenag yang bertugas menangani tindak pidana korupsi Alquran tersebut sudah mengantongi beberapa nama. Pejabat Kemenang yang terlibat kitab suci umat Islam tersebut, lanjutnya, akan ditindak tegas sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Kepegawaian.

“Tunggu nanti akhir Agustus mereka akan dipecat atau tidak. Yang jelas sesuai PP kepegawaian kok,” pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Agama Suryadharma Ali menyatakan keprihatinannya atas kasus dugaan korupsi pengadaan Alquran. Jika ada pegawai Kementerian Agama yang terlibat, dia berjanji akan memecatnya.

“Kalau ada aparat saya yang terlibat korupsi, yang bersangkutan akan dipecat. Itu keterlaluan dan memalukan,” kata Suryadharma di sela-sela Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia di Cipasung, Tasikmalaya, Jawa Barat, Jumat (29/6/2012).

Sumber : http://nasional.kompas.com/read/2012/08/18/20144081/Kemenag.akan.Umumkan.Pelaku.Korupsi.Alquran

18 Agustus 2012 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

FITRA: Anggaran ‘Open House’ Lebaran Presiden Rp 1,5 Miliar

KOMPAS.com – Sabtu, 18 Agustus 2012
C Wahyu Haryo P/KOMPAS – “Open House” Istana Negara

 

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretariat Nasional Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA) mencatat anggaran penyelenggaraan open house Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Idul Fitri 1 Syawal 1433 H mencapai Rp 1,5 miliar.

Koordinator Investigasi dan Advokasi FITRA Uchok Sky Khadafi mengatakan, awalnya anggaran yang ditawarkan Kementerian Sekretariat Negara dalam bentuk harga prakiraan sementara (HPS) kepada kontraktor sebesar Rp 1.618.504.500. Berdasarkan hasil pemantauan, FITRA menyebutkan HPS pekerjaan pengadaan jamuan bagi Presiden dan keluarga serta para menteri, pejabat tinggi negara, dan korps diplomatik dalam rangka acara silaturahim Presiden menyambut hari raya Idul Fitri 1433 H sebesar Rp 606.150.000.

Menurut Uchok, lelang ini tidak jelas siapa pemenangnya, tidak jelas juga nilai penawaran perusahaan pemenang tendernya. Namun, proses lelang ini sudah selesai dilakukan. Lelang diikuti oleh tiga perusahaan, yakni CV. Bima Sakti Utama, PT Cakra Wredhi Pratama, dan PT Intirasa Boga Utama. “Demi proses perhitungan, maka saya tetap mencantumkan angka sebesar Rp 606 juta,” sebut FITRA dalam siaran persnya, Jakarta, Sabtu (18/8/2012).

Adapun HPS pengadaan jamuan bagi pejabat dan karyawan sekretariat presiden dalam rangka acara silaturahim Presiden menyambut Hari Raya sebesar Rp 175.250.000. FITRA menyatakan, pemenang lelang ini adalah perusahaan PT Cakra Wredhi Pratama di Jalan Kebon Nanas Utara II/16, Cipinang Cempedak, Jakarta Timur, dengan nilai penawaran sebesar Rp 155.000.000. Namun, perusahaan itu merupakan satu-satunya perusahaan yang mengikuti lelang tersebut. Dengan demikian, sebetulnya tidak ada kompetisi lelang, tetapi penunjukan langsung karena tanpa ada proses lelang.

Adapun HPS pekerjaan pengadaan jamuan snack dan minuman pada acara tersebut dianggarkan sebesar Rp 452.000.000. Pemenang lelangnya adalah PT Sindoro Bogatama yang beralamat di Jalan Tanah Abang II/13 RT 001 RW 003, Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, dengan nilai penawaran sebesar Rp 417.000.000. Lelang itu juga diikuti oleh PT Cakra Wredhi Pratama dengan nilai penawaran Rp 442 juta.

HPS sewa pemasangan dan pembongkaran tenda beserta kelengkapannya di Istana Kepresidenan Jakarta tercatat sebanyak Rp 385.104.500. Pemenang lelang adalah CV Agustina Graha Agung di Jalan Utama I No. 88 RT 006 RW 003, Cengkareng Barat, Cengkareng, Jakarta Barat, dengan nilai penawaran Rp 329.000.000. Proses lelang ini juga diikuti oleh PT Adhicomas Langgeng dengan penawaran sebesar Rp 361 juta dan CV Salsabila dengan penawaran  Rp 369 juta.

Menurut Uchok, realisasi anggaran dalam open house ini terlalu mahal, mengada-ada, dan jauh dari tindakan penghematan yang selama ini selalu dinyatakan oleh Presiden. Ia menyatakan, alokasi anggaran sebesar Rp 1,5 miliar sangat mencederai perasaan orang-orang miskin.

Ia menilai pemerintah akan menganggap wajar anggaran sebesar itu. Hal ini memperlihatkan bahwa pejabat hanya mempunyai hasrat menghambur-hambur uang negara tanpa perduli tanggung jawab itu sendiri.

“Jangankan sebesar Rp 1,5 miliar, lihat tahun 2011 saja, sesuai dengan hasil audit BPK tahun 2011, pemerintah dalam ini Kementerian Keuangan kehilangan pendapatan negara lantaran salah perhitungan pajak penghasilan minyak dan gas bumi, dan perhitungan bagi hasil migas sebesar Rp 2,3 triliun. Mereka betul-betul tidak memerdulikannya,” kata Uchok.

Sumber : http://nasional.kompas.com/read/2012/08/18/1218500/FITRA.Anggaran.Open.House.Lebaran.Presiden.Rp.1.5.Miliar

18 Agustus 2012 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

MA Diminta Koreksi Putusan Bebas Kartini Marpaung

KOMPAS.com – Sabtu, 18 Agustus 2012
KOMPAS/P RADITYA MAHENDRA YASA
Hakim Tipikor Semarang Ditangkap – Tersangka Hakim ad hoc pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kota Semarang Kartini Julianna Mandalena Marpaung setelah ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lalu dibawa ke Jakarta melalui Bandar Udara Ahmad Yani, Kota Semarang, Jawa Tengah, Jumat (17/8/2012) malam. Dua hakim ad hoc pengadilan Tipikor Kartini Julianna Mandalena Marpaung dan Heru Kisbandono ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah melakukan upacara bendera di Halaman Pengadilan Negeri Kota Semarang. Penangkapan tersebut terkait dengan dugaan suap kasus hukum yang ditangani mereka.

 

 

JAKARTA, KOMPAS.com-  Mahkamah Agung diminta untuk mengoreksi putusan bebas yang pernah dijatuhkan oleh hakim ad hoc tipikor, KM (Kartini Marpaung) yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jumat kemarin. Putusan bebas itu dijatuhkan bersama rekan sesama hakim, yaitu Lilik Nuraini (hakim karir) dan Asmadinata.

“Pada tingkat kasasi, MA harus membatalkan putusan bebas sejumlah kasus korupsi yang dikeluarkan Pengadilan Tipikor Semarang di mana Kartini Marpaung sebagai hakim anggota,” ungkap Anggota Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho, Sabtu (18/8/2012).

Kartini Marpaung bersama dengan Lilik dan Asmadinata, ujar Emerson, dikenal sebagai tiga serangkai yang telah membebaskan lima terdakwa perkara korupsi. Perkara yang dibebaskan antara lain, Untung Sarono Wiyono Sukarno (mantan Bupati Sragen yang didakwa menyalahgunakan APBD Sragen senilai Rp 11,2 miliar, Suyato (terdakwa suap/gratifikasi senilai Rp 13,5 miliar kepada mantan Bupati Kendal 2004).

Juga putusan atas nama Teguh Tri Murdiono (terdakwa dugaan korupsi proyek pengadaan alat pemancar fiktif RRI senilai Rp 4,8 miliar), Heru Djatmiko (terdakwa korupsi dan suap terhadap pejabat Kabupaten Kendal terkait pembangunan stadion utama Bahurekso senilai Rp 5,9 miliar), dan Yanuelva Etliana (terdakwa pembobolan dana Bank Jateng cabang Semarang senilai Rp 39 miliar yang dibebaskan melalui putusan sela).

Semua putusan itu dijatuhkan pada tahun ini, 2012. Pada 18 Juni 2012 lalu, Komisi Yudisial menegaskan bahwa Kartini bersama-sama dengan Lilik dan Asmadinata diduga kuat melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim pada saat menjatuhkan vonis bebas tersebut. KY telah mengusulkan penjatuhan sanksi kepada ketiga hakim itu. KY juga meminta MA untuk memindahkan ketiganya di tempat yang terpisah.

Atas usulan tersebut, MA pun mengadakan investigasi dan pemeriksaan tersendiri kepada ketiga hakim tersebut. Juru bicara MA Djoko Sarwoko mengungkapkan bahwa pihaknya telah menjatuhkan sanksi kepada Lilik yaitu penon-paluan, yaitu tidak boleh menangani perkara untuk kurun waktu tertentu.

Sumber : http://nasional.kompas.com/read/2012/08/18/13174842/MA.Diminta.Koreksi.Putusan.Bebas.Kartini.Marpaung

18 Agustus 2012 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL, SEMARANG, SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

Coret Calon Hakim yang Pernah Bela Koruptor

Seleksi Calon Hakim Ad Hoc
KOMPAS.com – Sabtu, 18 Agustus 2012
KOMPAS/P RADITYA MAHENDRA YASA
Tersangka Hakim ad hoc pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kota Semarang Kartini Julianna Mandalena Marpaung setelah ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lalu dibawa ke Jakarta melalui Bandar Udara Ahmad Yani, Kota Semarang, Jawa Tengah, Jumat (17/8/2012) malam. Dua hakim ad hoc pengadilan Tipikor Kartini Julianna Mandalena Marpaung dan Heru Kisbandono ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah melakukan upacara bendera di Halaman Pengadilan Negeri Kota Semarang. Penangkapan tersebut terkait dengan dugaan suap kasus hukum yang ditangani mereka.
 

JAKARTA, KOMPAS.com- Panitia Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) diminta untuk segera mencoret peserta seleksi yang tercatat pernah menjadi pembela terdakwa korupsi. Hal ini perlu dilakukan sebagai bentuk instrospeksi Mahkamah Agung terkait kasus penangkapan KM (Kartini Marpaung, hakim ad hoc tipikor pada Pengadilan Tipikor Semarang) dan HK (Heru Kisbandono, hakim ad hoc tipikor pada Pengadilan Tipikor Pontianak).

MA didorong untuk melakukan introspeksi dalam seleksi hakim ad hoc 2012. MA harus mencoret calon yang dinilai bermasalah atau pernah menjadi pengacara koruptor.

Hal tersebut diungkapkan anggota Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho dalam siaran persnya, Sabtu (18/8/2012).

Seperti diberitakan, Jumat kemarin Komisi Pemberantasan Korupsi bekerja sama dengan MA menangkap tangan KM dan HK sedang melakukan transaksi suap dengan pengusaha SD (Sri Dartuti, diduga adik Wakil Ketua DPRD Grobogan Yaeni yang menjadi terdakwa kasus korupsi di Pengadilan Tipikor Semarang).

“MA didorong untuk melakukan introspeksi dalam seleksi hakim ad hoc 2012. MA harus mencoret calon yang dinilai bermasalah atau pernah menjadi pengacara koruptor,” ungkap Emerson.

Seperti diketahui, MA saat ini tengah merekrut hakim ad hoc tipikor untuk memenuhi kekurangan hakim di Pengadilan Tipikor di 33 provinsi. Sebanyak 89 orang calon telah lolos seleksi tahap kedua.

Emerson juga melansir jejak rekam Kartini dan Heru. Berdasarkan catatan ICW, Heru pernah menjadi pengacara kasus korupsi dugaan korupsi proyek pengadaan mesin Tahun 2006 dengan terdakwa Dosen Politeknik Negeri Semarang (Polines) Joko Triwardoyo dan alumnus Polnes Denny Kriswanto di PN Semarang Tahun 2009.

Heru juga pernah menjadi pengacara tiga pejabat Pemerintah Kabupaten Grobogan (Soedjono, Syahiro, dan Wisnu) dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga di Grobogan Tahun Anggaran 2004 senilai Rp 1,7 miliar. Perkara itu diadili di Pengadilan Negeri Purwodadi.

Heru juga pernah menjadi pembela mantan Rektor dan Pembantu Rektor II IKIP Veteran Semarang, JFM Suwandi dan Etty Hermiwati, dalam perkara dugaan korupsi dana kemahasiswaan senilai Rp 1,2 miliar. Perkara tersebut diputus bebas oleh PN Semarang.

Heru diangkat sebagai hakim ad hoc tipikor pada 2 Maret 2011 dan diangkat sebagai hakim ad hoc pada Pengadilan Tipikor Pontianak pada 12 April 2011.

Sementara itu, jejak rekam Kartini sebagai Hakim Ad Hoc Tipikor bersama-sama dengan majelis hakim yang diketuai oleh Lilik Nuraini dan hakim tipikor lainnya Asmadinata dikenal sering membebaskan kasus korupsi. Setidaknya lima perkara dibebaskan oleh majelis hakim tersebut.

Sumber : http://nasional.kompas.com/read/2012/08/18/13094649/Coret.Calon.Hakim.yang.Pernah.Bela.Koruptor

18 Agustus 2012 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL, SEMARANG, SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

Hakim HK Pernah Daftar Jadi Wabup Grobogan

KOMPAS.com – Sabtu, 18 Agustus 2012
JAKARTA, KOMPAS.com – Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berinisial HK yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi, Jumat (17/8/2012) kemarin, disinyalir pernah mengikuti penyaringan menjadi wakil bupati Grobogan melalui PDI Perjuangan.

Demikian temuan Indonesian Corruption Watch (ICW) bersama Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KP2KKN) Semarang terhadap tersangka hakim Pengadilan Tipikor Pontianak tersebut. Dari temuan itu, diketahui bahwa HK bersama Ketua DPRD Grobogan M Yaeni pernah ikut penjaringan wabup Grobogan dari PDI-P pada 2010.

HK yang lahir di Grobogan pada 18 November 1967 lulus dari Fakultas Hukum dan Magister Hukum Universitas 17 Agustus (Untag) Semarang. Ia ditetapkan sebagai hakim ad hoc pada 2 Maret 2011 dan dilantik menjadi Hakim Ad hoc Pontianak pada 12 April 2011.

Dalam catatan ICW, HK pernah menangani perkara dugaan korupsi proyek pengadaan mesin tahun 2006 dengan terdakwa dosen Politeknik Negeri Semarang (Polines), Joko Triwardoyo, dan alumnus Polines Deny Kriswanto. Mereka diadili di Pengadilan Negeri (PN) Semarang pada 2009. HM juga menangani perkara dugaan korupsi pengadaan kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK) di Grobogan tahun anggaran 2004 senilai Rp 1,7
miliar di Pengadilan Negeri (PN) Purwodadi. Terdakwa dalam perkara itu meliputi tiga pejabat di lingkungan Pemkab Grobogan, yakni Soedjono, Syahiro , dan Wisnu, serta Direktur PT Karya Inti Karindo Semarang, Soehadi.

HM juga menangani perkara dugaan korupsi dana kemahasiswaan IKIP Veteran Semarang sebesar Rp 1,2 miliar dengan terdakwa mantan rektor dan pembantu rektor II IKIP Veteran Semarang, JFM Suwandi, dan Etty Hermiwati. Perkara diadili di PN Semarang di mana terdakwa divonis bebas.

Selain perkara korupsi, HK juga pernah menangani perkara non-korupsi, antara lain menjadi kuasa hukum dalam kasus sengketa pemilihan kepala daerah di Semarang dan Grobogan.

Pada Tahun 2010, HK pernah mengikuti penjaringan calon wakil bupati Grobogan dari PDI Perjuangan. Ketua DPRD
Grobogan M Yaeni juga mendaftarkan diri sebagai balon wabup. HM gagal dalam penjaringan itu. Ketika menjabat sebagai hakim ad hoc Pengadilan Tipikor Pontinak, tidak ada perkara korupsi yang menonjol yang diperiksa dan diputus oleh HK.

KPK menciduk HK dan dua tersangka lain di halaman Pengadilan Negeri Semarang, Jumat kemarin, seusai upacara peringatan HUT Kemerdekaan RI. Selain HK, ada hakim lain yang bertugas di Pengadilan Tipikor Semarang, yakni KM. Keduanya menjadi tersangka kasus penyuapan dalam penanganan perkara korupsi pemeliharaan mobil dinas di DPRD Grobogan.

Sumber : http://nasional.kompas.com/read/2012/08/18/14290558/Hakim.HK.Pernah.Daftar.Jadi.Wabup.Grobogan

18 Agustus 2012 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL, GROBOGAN, KP2KKN DALAM BERITA | Tinggalkan komentar

KPK Diminta Usut Korupsi Sektor Migas, Pajak, dan Tambang

KOMPAS.com – Sabtu, 18 Agustus 2012
KOMPAS/P RADITYA MAHENDRA YASA
Setelah ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi, hakim ad hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kota Semarang, Jawa Tengah, berinisial KJMM (tengah) dibawa ke Jakarta melalui Bandara Ahmad Yani, Semarang, Jumat (17/8) malam. Dua hakim ad hoc pengadilan tipikor berinisial KJMM dan HK tersebut ditangkap KPK setelah mengikuti upacara bendera di halaman Pengadilan Negeri Kota Semarang. Penangkapan tersebut terkait dugaan suap kasus hukum yang ditangani mereka. Berita di halaman 1

 

JAKARTA, KOMPAS.com – Komisi Pemberantasan Korupsi diingatkan agar tidak lupakan untuk mengusut megakorupsi yang selama ini kurang tersentuh, yakni di sektor migas, pajak, dan tambang. Pasalnya, di sektor tersebut sangat besar potensi kerugian negara.

Hal itu dikatakan Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat I Gede Pasek Suardika melalui pesan singkat, Sabtu ( 18/8/2012 ), menyikapi penangkapan hakim pengadilan tipikor Semarang dan Pontianak, KM dan HK oleh KPK.

Pasek mengapresiasi penangkapan itu lantaran hal tersebut menjadi tugas KPK untuk mengurangi atau bahkan menghapus korupsi di institusi penegak hukum. Namun, kata dia, penangkapan itu juga menjadi bukti bahwa KPK berhasil dalam bidang penindakan korupsi, namun gagal di bidang pencegahan korupsi.

Pasek juga mengkritik kinerja Pengadilan Tipikor di daerah dalam pemberantasan korupsi. Menurut dia, keberadaan Pengadilan Tipikor perlu dikaji ulang karena terbukti tidak efektif dan malah menjadi benih korupsi baru.

“Nanti kita evaluasi dulu secara komprehensif. Sebab tujuan Pengadilan Tipikor kan untuk menambah tempat mengadili para terdakwa koruptor, bukan malah menjadi sarang baru para koruptor,” pungkas politisi Partai Demokrat itu.

Seperti diberitakan, KPK telah menetapkan dua hakim itu sebagai tersangka. Ikut pula dijerat seorang pengusaha berinisial SD. Ketiganya diciduk dalam operasi tangkap tangan di Pengadilan Negeri (PN) Semarang seusai upacara HUT ke-67 Kemerdekaan RI, Jumat (17/8/2012) kemarin

Sumber : http://nasional.kompas.com/read/2012/08/18/17225089/KPK.Diminta.Usut.Korupsi.Sektor.Migas.Pajak.dan.Tambang

18 Agustus 2012 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Daftar Haji Sekarang, Berangkat 11 Tahun Kemudian

foto

Jamaah haji tergabung dalam kloter I Debarkasi Padang berdoa dan bersujud syukur saat tiba Bandara Internasional Minangkabau Padangpariaman, Sumbar (12/11). Keseluruhan jamaah kloter I Debarkasi Padang berjumlah 355 orang tiba dengan selamat. ANTARA/Iggoy el Fitra

TEMPO.CO – SABTU, 18 AGUSTUS 2012

TEMPO.CO Surabaya – Daftar tunggu atau waiting list calon jamaah haji asal Jawa Timur mencapai 11 tahun. Artinya, jika mendaftar tahun ini maka baru bisa berangkat haji pada tahun 2023.

“Waiting list di Jawa Timur tercatat sudah 400 ribuan orang, mereka ini baru 11 tahun nanti bisa berangkat,” kata Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur, M Sudjak, disela-sela mengikuti upacara peringatan 17 Agustus 2012.

Untuk mendaftar haji, calon jamaah memang tidak harus melakukan pelunasan. Melainkan cukup mendaftar dan yang bersangkutan sudah mendapatkan daftar tunggu. Calon haji baru bisa berangkat setelah melakukan pelunasan sebesar US$ 3.738 atau sekitar Rp 35,4 juta.

Sementara itu, untuk keberangkatan haji tahun ini, Sudjak mengatakan baru 87 persen yang sudah melakukan pelunasan. Untuk tahun ini, kuota Jawa Timur adalah 33.930 orang dan dari jumlah ini baru 29.450 orang yang sudah melakukan pelunasan.

Sudjak menambahkan, di Jawa Timur tahun ini akan memberangkatkan sebanyak 76 kelompok terbang dengan kloter pertama akan berangkat pada tanggal 21 September 2012 nanti.

FATKHURROHMAN TAUFIQ

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2012/08/18/173424285/Daftar-Haji-Sekarang-Berangkat-11-Tahun-Kemudian

18 Agustus 2012 Posted by | BERITA POLITIK DAN BERITA UMUM | Tinggalkan komentar

Kasus Simulator SIM, Kabareskrim Sempat Datangi KPK

foto

Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Kabareskrim) Mabes Polri Komisaris Jendral Polisi Sutarman. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO – SABTU, 18 AGUSTUS 2012

TEMPO.COJakarta: Tanpa banyak diketahui orang, Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri Komjen Sutarman ternyata sempat mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi pada Kamis 16 Agustus 2012.

Diduga kedatangan Sutarman, terkait dengan tindakan penyidik KPK yang sudah membuka kontainer berisi 30 dus barang bukti yang mereka sita dari gedung Korps Lalu Lintas (Korlantas) Mabes Polri, akhir Juli lalu.

Meski kabar kedatangan itu sudah santer beredar, pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tampak  enggan memberikan penjelasan.  “Waah,  ini pengalihan isu,” kata Wakil Ketua KPK Bambang Widjajanto di kantornya, Jumat, 17 Agustus 2012 malam. Ketika itu, Bambang memang sedang menjelaskan kronologis penangkapan dua hakim adhoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang, Jawa Tengah.

Juru Bicara KPK Johan Budi S.P juga kompak dengan atasannya. Dia mengaku tak hadir pada pertemuan antara Kabareskrim dan pimpinan KPK. “Saya tidak tahu,” katanya pendek.

Pimpinan KPK hanya memastikan bahwa mereka terus mengusut keterlibatan Irjen Djoko Susilo, mantan Komandan Korlantas Polri yang juga Gubernur Akademi Kepolisian, dalam kasus dugaan korupsi pengadaan alat simulator untuk ujian SIM ini.

SUBKHAN

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2012/08/18/063424369/p-Kasus-Simulator-SIM-Kabareskrim-Sempat-Datangi-KPK

18 Agustus 2012 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Siaran Pers : KPK Tahan Dua Tersangka Hakim Adhoc Tipikor

Jakarta, 17 Agustus 2012. Dalam pengembangan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi  pemberian/penerimaan hadiah terkait dengan penanganan perkara tindak pidana korupsi, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan tersangka KJM (Hakim Adhoc pada Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Semarang), HK (Hakim Adhoc pada Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Pontianak), dan SD (Swasta). Kedua hakim Adhoc tersebut ditahan untuk 20 hari pertama di Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Timur Cabang KPK. Sedangkan tersangka SD ditahan di Rumah Tahanan Kelas IIA Pondok Bambu. 
Sebelum dilakukan penahanan, KPK telah menetapkan KJM, HK dan SD sebagai tersangka karena ketiganya diduga melakukan tindak pidana korupsi menerima atau memberi hadiah atau janji terkait tugas dan wewenangnya. Diduga pemberian itu terkait dengan penanganan perkara tindak pidana korupsi terkait anggaran pemeliharaan mobil dinas sekretariat DPRD Kabupaten Grobogan tahun 2006 – 2008. Tersangka SD dan HK diduga adalah pemberi kepada KJM. Perkara tersebut ditangani oleh Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (PN Tipikor) Semarang dimana KJM sebagai salah satu majelis hakim yang menyidangkan kasus itu. 
Atas perbuatannya, KJM disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (2) atau Pasal 6 ayat (2) atau Pasal 11 atau Pasal 12 huruf a, b, c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. 
Sementara itu, HK  disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (2) atau Pasal 6 ayat (2) atau Pasal 11 atau Pasal 12 huruf a, b atau c atau pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 6 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Sedangkan, SD disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 6 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Atas informasi dari Mahkamah Agung dan masyarakat, KPK menangkap tangan SD di sebuah jalan di Semarang seusai menyerahkan uang kepada HK pada Jumat (17/8) pagi. Setelah itu, KPK menangkap HK dan KJM bersamaan seusai transaksi di halaman Pengadilan Negeri Semarang. KPK juga menemukan uang ratusan juta rupiah di mobil HK dan KJM. 
Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi:
Johan Budi SP 
Hubungan Masyarakat
Komisi Pemberantasan Korupsi
Jl. HR. Rasuna Said Kav C-1
Jakarta Selatan 
(021) 2557-8300
www.kpk.go.id | Twitter: @KPK_RI
Sumber : http://www.kpk.go.id/modules/news/article.php?storyid=2979

18 Agustus 2012 Posted by | RILIS MEDIA | Tinggalkan komentar

Ini Daftar ‘Hitam’ Hakim Kartini Marpaung

 

REPUBLIKA ONLINE – Sabtu, 18 Agustus 2012
Ini Daftar 'Hitam' Hakim Kartini Marpaung
Hakim ad hoc Pengadilan Tipikor Semarang, Kartini Marpaung.

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG — Penetapan Hakim Ad Hoc Tipikor, Kartini Juliana Mandalena Marpaung sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) disebut-sebut sebagai keputusan tepat. Selain terbukti menerima suap, hakin Pengadilan Tipikor Semarang itu tercatat sudah beberapa kali membebaskan terdakwa korupsi.

Data dari Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dan Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KP2KKN) Jateng menyebutkan, Kartini sudah membebaskan lima terdakwa koruptor. Dari data itu, berikut daftar hitam mantan pengacara tersebut:

1. Vonis bebas mantan Bupati Sragen Untung Wiyono, terdakwa korupsi APBD Sragen senilai Rp 11,2 miliar. Majelis Hakim Lilik Nuraini, Kartini Marpaung, Asmadinata.

2. Pembebasan Suyatno, terdakwa kasus suap APBD Kendal pada 2003-2004. Gratifikasi diberikan kepada Mantan Bupati Kendal, Hendri Boedoro sebesar Rp 13,5 miliar. Kasus tersebut pun melibatkan Wakil DPRD Jateng, Murdoko, saudara kandung Hendri Boedoro.

3. Dalam kasus yang sama, Heru Jatmiko, terdakwa lain dalam korupsi APBD Kendal. Majelis Hakim Lilik Nuraini, Kartini Marpaung, Asmadinata.

4. Terdakwa kasus korupsi Bank Jateng, Yanuelva Etliana atau Eva sebesar Rp 39 miliar. Eva diputus bebas melalui putusan sela. Majelis Hakim Lilik Nuraini, Kartini Marpaung, Asmadinata.

5. Terdakwa kasus korupsi pengadaan pemancar RRI Purwokerto, Teguh Tri Murdiono. Majelis Hakim Lilik Nuraini, Kartini Marpaung, Asmadinata.

Hakim Kartini menjalani karir sebagai hakim Ad Hoc sejak 2009 di Pengadilan Tipikor Semarang. Ia tertangkap basah oleh KPK saat menerima suap di Pengadilan Negeri Semarang, Jumat (17/8) kemarin.

Tak hanya Kartini, KPK juga menangkap Hakim Pengadilan Tipikor Pontianak, Heru Kusbandono dan pengusaha Sri Dartuti. Suap tersebut diduga terkait kasus korupsi mobil dinas DPRD Grobogan yang melibatkan ketua DPRD Grobogan, M. Yaeni. (baca: Dua Hakim Tipikor Jadi Tersangka).

Koordinator KP2KKN Jawa Tengah, Windy Setyawan menyambut baik penangkapan tersebut. Menurutnya, dengan pengungkapan suap hakim tersebut diharapkan dapat menjadi awal pengawasan ketat peradilan di daerah, terutama Jateng.

“Adanya suap yang diterima hakim tersrbut, KPK diharapkan bisa lebih inten mengawasi peradilan di daerah khususnya Jawa Tengah. Penangkapan tersebut memperlihatkan bagaimana perilaku korup hakim tipikor di daerah,” ujar Windy.

Redaktur: Karta Raharja Ucu
Reporter: Afriza Hanifa
Sumber : http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/12/08/18/m8y517-ini-daftar-hitam-hakim-kartini-marpaung

18 Agustus 2012 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL, KP2KKN DALAM BERITA, SEMARANG | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: