KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Tuntaskan Penyidikan Korupsi DAK

SUARA MERDEKA – Kamis, 19 Juli 2012

  • GPK Datangi Kantor Kejari
MAGELANG – Gerakan Pemuda Kakbah (GPK) Aliansi Tepi Barat memberikan batas waktu kepada pihak Kejari Kabupaten Magelang untuk melakukan penyidikan kasus dugaan korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan 2010 setelah Lebaran.

”Kajari mengaku sudah mengantongi nama yang terlibat kasus ini. Tetapi sudah sekian lama tak kunjung ada yang ditetapkan sebagai tersangka,” kata Sekjen GPK, Didit, usai mendatangi kantor Kejari Kabupaten Magelang, kemarin.
Ratusan anggota GPK konvoi dengan sepeda motor, menagih janji Kajari menuntaskan penyidikan kasus dugaan korupsi tersebut. Sebab, jawaban dari Kejaksaan dirasa tak memuaskan.

Jika usia Lebaran masih belum tuntas, kasus ini akan dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). GPK juga akan melaporkan orang yang dianggap sebagai tersangka kasus korupsi tersebut.
Menurut dia, masyarakat jenuh dengan maraknya korupsi yang dilakukan oknum pejabat daerah. Setelah kasus DAK selesai, GPK akan mengawal perkara lain sampai Pengadilan.

Uji Laboratorium

Koordinator Lapangan GPK Aliansi Tepi Barat, Pujiyanto, menilai, tindakan Kejari dalam menangani perkara ini, lamban.
Usai mendatangi kantor Kejari, GPK Aliansi Tepi Barat beramai-ramai menuju gedung DPRD, di depan Kejari. Mereka ditemui Ketua DPRD Susilo SPt serta pimpinan fraksi.

”Pengusutan kasus DAK ini memakan waktu lama. Alasannya masih uji laboratorium dan perhitungan kerugian negara. Penanganan kasus itu menjadi kewenangan Kejari,” kata Drs H Suwarsa, dari Fraksi PKB.
Seperti diberitakan, alokasi DAK Pendidikan 2010 sekitar Rp 77 miliar. Karena keterbatasan waktu, hanya kira-kira Rp 23 miliar yang bisa dibelanjakan untuk membeli alat peraga dan buku bagi sekolah.
Kejaksaan melakukan investigasi, dan diduga kuat terjadi penyelewengan. Tiga rekanan dimintai keterangan, karena barang yang dikrim ke sekolah, dianggap tak sesuai spesifikasi. (pr-78)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2012/07/19/193083/Tuntaskan-Penyidikan-Korupsi-DAK-

19 Juli 2012 Posted by | MUNGKID - KAB. MAGELANG | Tinggalkan komentar

Hakim Tolak Eksepsi Dhana

SUARA MERDEKA – Kamis,19 Juli 2012

JAKARTA- Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menolak nota keberatan atau eksepsi terdakwa Dhana Widyatmika yang meminta surat dakwaan jaksa dibatalkan. Hakim menilai surat dakwaan sah dan sidang dilanjutkan ke tahap pemeriksaan saksi-saksi.
“Mengadili, menyatakan keberatan tim penasihat hukum Dhana tidak diterima. Memerintahkan penuntut umum melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut,” kata Ketua Majelis Hakim Herdi Agusten saat membacakan putusan sela, Rabu (18/7).  Dalam pertimbangannya, majelis hakim menyebutkan bahwa surat dakwaan jaksa sudah jelas dan lengkap. Keberatan tim kuasa hukum terdakwa soal kerugian negara dikesampingkan karena sudah memasuki materi perkara. Majelis hakim memerintahkan tim jaksa menghadirkan para saksi fakta dalam sidang berikutnya yang digelar, Rabu (25/7).

Dhana selaku pegawai Ditjen Pajak Kementerian Keuangan didakwa melakukan tiga kejahatan sekaligus. Kasus pertama, dia diduga menerima gratifikasi senilai Rp 2 miliar dari anggota tim pemeriksa pajak PT Mutiara Virgo, Herly Isdiharsono. Dhana juga diduga menerima gratifikasi berupa Mandiri traveller’s cheque senilai Rp 750 juta dari Ardiansyah atas perintah Erwinta Marius (kepala Sub Bagian Verifikasi pada Bagian Keuangan Pemkot Batam) dan Raja Muchsin (kepala Bagian Keuangan Pemkot Batam).

Kasus kedua, Dhana selaku ketua tim pemeriksa pajak PT Kornet Trans Utama didakwa merugikan keuangan negara Rp 1,208 miliar. Kerugian tersebut muncul dari pembayaran negara atas kompensasi PT Kornet Trans Utama akibat kesalahan penghitungan pajak PPN, PPh Badan dan PPh Pasal 21 mengacu data eksternal yang tidak valid.

Pada kasus ketiga, Dhana didakwa menyembunyikan asal usul kekayaannya. Kekayaan pria berusia 38 tahun itu berupa kepemilikan beberapa rekening senilai total Rp 11,4 miliar dan 302.189 dolar AS, serta 1.100 gram logam mulia dalam deposit box Bank Mandiri. (J13-59)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2012/07/19/193173/Hakim-Tolak-Eksepsi-Dhana

19 Juli 2012 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Saiful Mujani Terima Dana dari PT HIP

SUARA MERDEKA – Kamis, 19 Juli 2012

  • Dugaan Suap Bupati Buol
JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kemarin memeriksa Saiful Mujani, bos Saiful Mujani Research and Consulting, terkait kasus dugaan suap terhadap Bupati Buol Amran Batalipu. Saiful diduga menerima dana dari perusahaan milik Siti Hartati Murdaya, PT Hardaya Inti Plantation (PT HIP). Uang itu untuk membayar survei pilkada Buol.

Usai diperiksa sekitar enam jam, Saiful mengaku melakukan survei untuk kepentingan pencalonan kembali Amran menjadi bupati Buol. ”Pak Amran minta survei kepada saya, ya sudah diklarifikasi, betul apa tidak. Ya saya bilang iya,” kata Saiful.

Saiful menegaskan, dirinya tidak menerima uang dari Amran. Ia menerima uang pembayaran survei dari Totok Lestiyo, direktur PT HIP. Namun, Saiful merahasiakan jumlah uang yang diterimanya dari anak buah pengusaha Siti Hartati Murdaya itu.

Dosen FISIP UIN Jakarta itu mengaku tidak tahu asal uang yang diterimanya dari Totok. Ia juga tak tahu menahu soal tujuan Totok membayari hasil survei elektabilitas pasangan calon pada Pilkada Buol. ”Pokoknya hanya ingin melihat kekuatan masing-masing. Hasilnya dipakai Totok,  untuk apa, saya tidak tahu,” ujarnya.

Menurut informasi, PT HIP menggelontorkan dana Rp 600 juta untuk membiayai survei Pilkada Buol. PT HIP menggandeng Saiful Mujani Research and Consulting. Pembayaran pertama Rp 300 juta untuk survei. Juni 2012, PT HIP kembali mengeluarkan Rp 300 juta untuk survei dan biaya pendampingan Amran yang kembali maju sebagai calon bupati periode 2012-2017.

Jemput Ayin

Dalam kasus itu, KPK telah menetapkan Amran Batalipu dan petinggi PT HIP atau PT Cipta Cakra Murdaya (CMM) Yani Ansori dan Gondo Sudjono sebagai tersangka. KPK juga telah melarang pemilik PT HIP dan PT CMM Siti Hartati Murdaya bepergian ke luar negeri. Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat tersebut dicekal bersama Totok Lestiyo serta pegawai PT HIP, Kirana Wijaya dan Soekirno. Amran diduga menerima uang Rp 3 miliar terkait penerbitan hak guna usaha (HGU) perkebunan sawit milik PT HIP.

Di sisi lain, KPK siap menjemput pengusaha Artalyta Suryani alias Ayin di Singapura jika yang bersangkutan tidak memenuhi panggilan pemeriksaan kedua. Beberapa hari lalu Ayin batal diperiksa terkait perizinan HGU perkebunan sawit di Buol dengan alasan sakit.

Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas mengatakan, Artalyta bisa dipanggil paksa jika tidak memenuhi panggilan pemeriksaan kedua. ”Kalau (panggilan) kedua kali tidak datang dan tidak ada surat (jawaban), kami pertimbangkan langkah berikutnya. Secara prosedural kan bisa dipaksa,” kata Busyro di kantornya, Rabu (18/7).

Menurutnya, KPK perlu mengklarifikasi apakah mantan terpidana kasus suap terhadap jaksa Urip Tri Gunawan itu terlibat pemberian suap kepada Bupati Buol Amran Batalipu. (J13-59)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2012/07/19/193144/Saiful-Mujani-Terima-Dana-dari-PT-HIP-

19 Juli 2012 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Kasus Hambalang: Awal Ramadan KPK Tetapkan Tersangka

SUARA  MERDEKA – Kamis, 19 Juli 2012

image

JAKARTA- Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad memastikan pihaknya segera menetapkan tersangka terkait kasus korupsi proyek pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Hambalang, Sentul, Jawa Barat. Paling lambat pekan depan atau pada awal Ramadan penyelidikan kasus tersebut dinaikkan ke tahap penyidikan.

’’Paling lambat pekan depan, kasus Hambalang akan naik ke penyidikan karena telah memenuhi dua alat bukti cukup,’’ tegas Abraham di kantornya, Rabu (18/7).

Abraham bahkan berharap, sebelum Ramadan pihaknya sudah menaikkan status penanganan kasus tersebut. ’’Bisa juga begitu,’’ katanya saat ditanya kemungkinan tersangka ditetapkan pekan ini. ’’Pokoknya yang saya bisa pastikan bahwa kasus Hambalang akan naik ke penyidikan.’’

Ditanya apakah tersangka merupakan petinggi di Kementerian Pemuda dan Olahraga, Abraham belum mau mengungkapkan.

’’Saya belum tahu persis karena belum keluar sprindik-nya (Surat Perintah Penyidikan-Red). Jadi saya belum tahu,’’ kilahnya.

Kabar yang santer beredar, dua pejabat Kemenpora berinisial DK dan WM diincar KPK sebagai tersangka pertama. DK adalah pejabat pembuat komitmen (PPK) di proyek Hambalang yang kini menjabat sebagai Kabiro Perencanaan Kemenpora. Adapun WM saat ini adalah Kabid Evaluasi dan Diseminasi Kemenpora.

Terkait dengan kemungkinan ada menteri yang menjadi tersangka, Abraham pun menjawab, ’’Bisa saja itu terjadi, bisa juga tidak.’’

Abraham hanya menegaskan, penyelidikan Hambalang yang ditingkatkan ke penyidikan terkait pengadaan barang dan jasa. Namun dia tidak menutup kemungkinan, tindak pidana lain termasuk dalam pengurusan sertfikat jadi fokus bagi KPK.

Seperti diketahui, dalam mengembangkan penyelidikan kasus ini KPK telah memeriksa sejumlah pihak terkait. Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum telah dua kali diminta keterangan dalam kasus ini. Selain itu, KPK juga telah meminta keterangan istri Anas, Athiyyah Laila. Athiyyah diperiksa dalam kapasitas sebagai mantan Komisaris PT Dutasari Citralaras. Perusahaan tersebut merupakan pihak yang menjadi subkontraktor PT Adhi Karya dalam proyek  itu.

Teman dekat Anas, Mahfud Suroso yang juga pemilik saham PT Dutasari Citralaras juga berkali-kali diperiksa KPK. KPK pun telah melarang Mahfud Suroso bepergian ke luar negeri terkait penyelidikan kasus ini. Sementara Dirut PT MSons Capital sekaligus Sekretaris Departemen Pemuda dan Olahraga DPP Partai Demokrat, Munadi Herlambang merupakan salah satu pemegang saham di PT Dutasari Citralaras juga telah diminta keterangan. Kemudian, mantan kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Joyo Winoto dan anggota Komisi II DPR Ignatius Mulyono juga pernah diminta keterangan.

Dalam penyelidikannya, KPK mengetahui bahwa keseluruhan nilai proyek Hambalang mencapai Rp 2,5 triliun. KPK menemukan indikasi korupsi dalam proyek konstruksi gedung senilai Rp 1,175 triliun dan proyek pengadaan senilai Rp 1,4 triliun. KPK juga telah memeriksa Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati yang diperiksa dalam kapasitasnya sebagai mantan Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan.

Anny mengaku ditanya terkait mekanisme anggaran tahun jamak. KPK pun menduga adanya kejanggalan dalam kontrak tahun jamak dalam proyek tersebut yang dari Rp 100 miliar jadi Rp 200 miliar, kemudian Rp 1,175 triliun dan ditambah Rp 1,4 trilun jadi Rp 2,5 triliun.(J13-77)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2012/07/19/193189/Awal-Ramadan-KPK-Tetapkan-Tersangka-

19 Juli 2012 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Zulkarnaen Segera Ditahan

SUARA MERDEKA – Kamis, 19 Juli 2012

  • Perkara Pengadaan Alquran
JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempertimbangkan langsung menahan tersangka kasus korupsi pengadaan Alquran dan laboratorium komputer madrasah tsanawiyah (MTs), Zulkarnaen Djabar.

Penahanan akan dilakukan usai pemeriksaan perdana pada pekan ini. ”Biasanya kan begitu (ditahan usai pemeriksaan perdana),” kata Wakil Ketua KPK, Busyro Muqoddas di kantornya, kemarin.

Namun dia mengingatkan, penahanan seseorang tidak ada kaitannya dengan hari tertentu. ”Jangan dikaitkan dengan Jumat keramat, apalagi Jumat Kliwon yang bernuansa tahayul,” katanya.

Sebelumnya, lembaga antikorupsi itu telah menetapkan anggota Komisi Agama DPR Zulkarnaen Djabar dan Dendy Prasetya Zulkarnaen Putra, Direktur Utama PT Karya Sinergi Alam Indonesia, sebagai tersangka. Ayah dan anak itu dijerat atas tiga kasus korupsi.

Mereka diduga terlibat suap pengadaan Alquran tahun anggaran 2011 senilai Rp 20 miliar dan tahun anggaran 2012 di Kementerian Agama (Kemenag).

Selain itu, mereka diduga terlibat kasus korupsi proyek pengadaan laboratorium komputer madrasah tsanawiyah di Ditjen Pendidikan Islam Kemenag 2011 senilai Rp 31 miliar.

Kedua orang itu diduga menerima uang sekitar Rp 4 miliar. Uang suap berasal dari para rekanan proyek pengadaan di Kemenag.  Suap dimaksudkan agar Zulkarnaen bisa mengarahkan nilai anggaran proyek.

Kedua tersangka diduga melanggar Pasal 5 ayat 2, Pasal 12 huruf a atau b dan atau Pasal 11 UU. Mereka terancam dipidana dengan hukuman penjara paling lama 20 tahun

Juru bicara KPK, Johan Budi SP menyatakan, pihaknya sudah melayangkan surat panggilan kepada Zulkarnaen. “Informasinya, pekan ini ada rencana pemanggilan ZD. Kalau suratnya dikirim hari ini, mungkin Jumat akan diperiksa,” kata Johan.

Pengacara Zulkarnaen, Yusril Ihza Mahendra, mengaku belum mengetahui apakah KPK sudah melayangkan panggilan kepada kliennya untuk diperiksa pada Jumat 20 Juli 2012.

“Sampai hari ini (kemarin-Red), saya belum menerima surat panggilan itu. Entah kalau surat panggilan itu disampaikan langsung ke beliau (Zulkarnaen),” kata Yusril, kemarin.

Yusril pun enggan berkomentar mengenai rencana KPK yang akan langsung menahan kliennya itu pada pemeriksaan perdananya. “Belum tahu,” ujarnya.

Dalami Kasus

Sementara itu, untuk mendalami kasus tersebut KPK terus memeriksa pengurus, kader, dan pengurus organinasi sayap Partai Golkar, Ormas Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR). Meski demikian, Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga DPP MKGR Fahd El Fouz atau yang lebih dikenal dengan Fahd A Rafiq yakin, kasus ini tidak akan menyeret Ketua Umum MKGR Priyo Budi Santoso yang juga Wakil Ketua DPR.

“Nggak ada kaitannya dengan Pak Priyo. Jauh, sama sekali tidak ada kaitannya,” kata Fahd usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (18/7).

Fahd yang juga Ketua Gerakan Muda (Gema) MKGR mengatakan,  dirinya dan sejumlah pengurus MKGR diperiksa KPK karena memiliki jabatan di PT Karya Sinergi Alam Indonesia yang dipimpin Dendy Prasetya Zulkarnaen Putra.  .

Kemarin, KPK memeriksa Ketua DPP Gema Ormas MKGR, Vasco Ruseimy. Pemuda berusia 26 tahun tersebut bahkan telah dicegah ke luar negeri terkait penyidikan kasus ini. Vasco menghindari wartawan usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi sekitar pukul 15.00. Alumnus Jurusan Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Indonesia (UI) itu enggan berkomentar soal pemeriksaan dirinya.

Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas mengatakan, KPK juga akan memeriksa Wakil Menteri Agama, Nasaruddin Umar terkait kasus tersebut.  Menurut dia, Nasaruddin akan dikonfirmasi tekait proyek pengadaan Alquran yang anggarannya kemungkinan digelembungkan. Saat proyek tersebut berjalan, Nasaruddin menjabat Dirjen Bimas Islam.

Dalam penyelidikan tersebut, KPK telah meminta keterangan Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Ditjen Bimas Islam) Ahmad Jauhari dan Sekretaris Ditjen Bimas Islam Abdul Karim. KPK juga meminta keterangan Syahrul Z, Mustafa, Edy Junaedi, Muhammad Zein, dan Ashari.

Wakil Menteri Agama Nasaruddin Umar menyatakan siap memberikan penjelasan bila dipanggil KPK. “Saya siap memenuhi panggilan KPK, nanti saya jelaskan secara detail untuk mendudukkan persoalannya. Tapi, saya belum menerima panggilan KPK,” kata Nasaruddin.  (J13, F4, viva-71)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2012/07/19/193194/Zulkarnaen-Segera-Ditahan

19 Juli 2012 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Terkait Penjualan Aset Kasus Barata KPK Panggil Bos Siantar Top

SUARA MERDEKA.com – Kamis, 19 Juli 2012

JAKARTA, suaramerdeka.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil pendiri sekaligus Presiden Direktur PT Siantar Top Tbk, Shindo Sumidomo alias Asui, Kamis (19/7). Bos perusahaan biskuit dan makanan kecil yang bermarkas di Sidoarjo, Jawa Timur itu diperiksa terkait penyidikan kasus dugaan korupsi dalam penjualan tanah PT Barata Indonesia.

“Shindo Sumidomo dari pihak swasta dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi,” kata Kabag Pemberitaan dan Informasi KPK, Priharsa Nugraha, Kamis (19/7).

Asui dimintai keterangan untuk tersangka Mahyudin Harahap yang menjabat Direktur Keuangan dan SDM di PT Barata Indonesia. Pengusaha Surabaya itu diperiksa karena dianggap mengetahui soal penjualan tanah di Jalan Raya Nagel 109 di Wonokromo, Surabaya milik PT Barata.

Informasi yang diterima, perusahaan Asui diduga membeli tanah bersengketa itu. Sebelumnya pada tahun 2010, KPK juga pernah memanggil pengusaha Surabaya lainnya, Presiden Direktur PT Maspion Indonesia, Alim Markus. Saat itu Alim membantah jika dirinya membeli tanah PT Barata.

KPK menemukan kerugian negara sekitar Rp 40 miliar akibat penjualan tanah milik perusahaan BUMN itu. Pasalnya, tanah PT Barata dijual dengan harga murah, berbeda jauh dengan harga pasaran.

Mahyudin selaku Direktur Keuangan PT Barata diduga telah melanggar hukum hingga menimbulkan kerugian negara tersebut. Pria yang kini ditahan di Rutan Cipinang itu diduga melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman penjara paling lama 20 tahun.

( Mahendra Bungalan / CN31 / JBSM )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2012/07/19/124661/KPK-Panggil-Bos-Siantar-Top-

19 Juli 2012 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

PPATK Temukan Transaksi Mencurigakan Anggota Banggar Hingga Rp 3 Miliar

SUARA MERDEKA.com – Kamis, 19 Juli 2012

JAKARTA, suaramerdeka.com – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan transaksi mencurigakan anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI terkait pembahasaan alokasi Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID).

Transaksi mencurigakan yang diduga melibatkan anggota DPR tersebut mencapai Rp 3 miliar.

“Nilai (transaksi) variatif, paling rendah Rp 100 juta paling besar Rp 3 miliar,” kata Kepala PPATK Muhammad Yusuf di kantor Kementerian Hukum dan HAM, Kamis (19/7).

Menurut Yusuf, transaksi dilakukan melalui setor tunai. Karena itu, lanjut Yusuf, pihaknya meminta Menteri Keuangan, Sekretariat Negara, dan Gubernur Bank Indonesia untuk mengeluarkan pembatasan transaksi tunai. “kalau transfer bisa ditelusuri, tapi ini tunai,” ujar Yusuf.

Sebelumnya diberitakan, terdakwa Wa Ode Nurhayati pernah menyebut Marzuki dan pimpinan Banggar ikut menerima fee terkait alokasi anggaran DPID tahun 2011. Wa Ode mengklaim ada bukti yang menunjukkan adanya fee untuk Marzuki dan pimpinan Banggar. “Berdasarkan data saudara Nando, TA Banggar, dia sebutkan bahwa kode K Ketua memiliki jatah Rp 300 miliar, Rp 250 miliar per wakil ketua dan pimpinan Banggar,” ungkap mantan anggota Banggar dari PAN ini.

( Mahendra Bungalan / CN32 / JBSM )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2012/07/19/124711/PPATK-Temukan-Transaksi-Mencurigakan-Anggota-Banggar-Hingga-Rp-3-Miliar-

19 Juli 2012 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Dana Siluman di APBD Jateng Hasil Kerja Oknum

SUARA MERDEKA.com – Kamis, 19 Juli 2012

SEMARANG, suaramerdeka.com – Gubernur Jateng Bibit Waluyo kembali membantah adanya perbedaan angka atau dana siluman antara Nota Keuangan Perubahan APBD 2012 dan KUPA-PPAS. Fraksi Persatuan Pembangunan (PPP) menuding angka dalam Nota Keuangan diubah oleh oknum eksekutif.

Bibit menyatakan bahwa tidak ada perbedaan angka dan pembahasan telah dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri No 21 Tahun 2011. “Seluruh mekanisme selalu mengedepankan aspek normatif, transparansi dan akuntabilitas,” kata Bibit dalam Sidang Paripurna Jawaban Gubernur atas Pendapat Fraksi terhadap Nota Keuangan Perubahan APBD 2012 di Gedung Berlian, Kamis (19/7).

Gubernur menjawab Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) yang mempertanyakan penambahan pendapatan senilai Rp 140 miliar dalam Nota Keuangan. Pada Nota Keuangan, pendapatan ditargetkan Rp 11,423 triliun, naik sebesar 5,44 persen, atau Rp 589,52 miliar dari traget anggaran murni. Padahal, dalam pembahasan KUPA-PPAS, pendapatan tercantum sebesar Rp 11,283 triliun, hanya naik sebesar 4,15 persen atau Rp 449,52 miliar dari APBD murni tahun 2012.

Anggaran Rp 140 miliar itu sebelumnya tidak pernah ada dan belum dibahas oleh Badan Anggaran (Banggar) dalam rapat pembahasan KUPA-PPAS. Anggota Banggar hanya menyepakati penambahan pendapatan maksimal sebesar Rp 50 miliar, sehingga dalam hal ini ada anggaran Rp 90 miliar yang di luar kesepakatan.

Menanggapi jawaban gubernur, Wakil Ketua Fraksi PPP Abdul Aziz menyatakan bahwa angka yang disepakati di Banggar telah diubah oleh oknum eksekutif. Angka baru itu dicantumkan pada Nota Keuangan yang kemudian ditandatangani gubernur dan pimpinan DPRD. “Ini bisa terjadi karena pimpinan Dewan tidak mengecek dulu Nota yang akan ditandatangani. Jadi seolah-olah memang tidak ada perbedaan antara Nota Keuangan dan KUPA-PPAS,” tegasnya.

Jika yang dikatakan Aziz benar, mengapa dari semua Anggota Banggar hanya dia yang mempertanyakan? Menurut Aziz tidak semua anggota Banggar mengetahui karena tidak semua memiliki Nota Keuangan. “Kami (Banggar) hanya diberi tiga buah. Kasus seperti ini sudah sering terjadi dalam pembahasan APBD. Pertanyaannya kemudian, dikemanakan uang Rp 90 miliar itu?,” katanya.

( Anton Sudibyo / CN32 / JBSM )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news_smg/2012/07/19/124714/Dana-Siluman-di-APBD-Jateng-Hasil-Kerja-Oknum

19 Juli 2012 Posted by | SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

Dugaan Korupsi Pengadaan Al Quran: Aliran Dana ke Anggota Keluarga Zulkarnaen Djabbar Terlacak

SUARA MERDEKA.com – Kamis, 19 Juli 2012

JAKARTA, suaramerdeka.com – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan adanya aliran dana kepada anggota keluarga tersangka Zulkarnaen Djabbar. Dan temuan tersebut sudah dikirimkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Kita sudah kirimkan kepada KPK juga, tidak hanya kepada orang itu (Zulkarnaen-red) tapi ada keluarganya yang lain,” kata Kepala PPATK Muhammad Yusuf di kantor Kementerian Hukum dan HAM, Kamis (19/7).

Ditanya ada beberapa orang yang diduga turut menerima aliran dana, Yusuf enggan mengungkapkan. Menurutnya, aliran dana diterima melalui transaksi tunai. Karenanya, lanjut Yusuf, PPATK mendorong ada pembatasan transaksi tunai. “Praktik korupsi bisa ditekan hingga 70 persen, karena semuanya pakai tunai itu suap,” kata Yusuf.

KPK menemukan dugaan suap pada pembahasan anggaran tiga proyek di Kementerian Agama (Kemenag). Antara lain proyek pengadaan laboraturium untuk madrasah tsanawiyah tahun 2011 senilai Rp 31 miliar, pengadaan kitab suci Al Quran tahun 2011 senilai Rp 20 miliar dan pengadaan Al Quran tahun 2012. Dalam kasus ini KPK menetapkan anggota Komisi VIII DPR sekaligus Wakil Ketua Umum DPP Ormas MKGR sebagai tersangka penerima suap.

Putra sulung tersangka Zulkarnaen, Dendy Prasetia yang menjabat sebagai Direktur Utama di PT Karya Sinergi Alam Indonesia merangkap Bendara Urusan Khusus DPP Ormas MKGR juga ditetapkan sebagai tersangka.

( Mahendra Bungalan / CN32 / JBSM )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2012/07/19/124715/-Aliran-Dana-ke-Anggota-Keluarga-Zulkarnaen-Djabbar-Terlacak

19 Juli 2012 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

KPK: Deddy, Anak Tangga Pertama

SUARA MERDEKA.com – Kamis, 19 Juli 2012

Tersangka Pertama Kasus Hambalang

JAKARTA, suaramerdeka.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya menetapkan tersangka dalam terkait proyek pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Hambalang, Sentul, Jawa Barat. Adalah Deddy Kusdinar yang merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam proyek tersebut.

”Kalau mau disebut anak tanggaa, jadi memang (Deddy) inilah anak tangga pertama,” kata Wakil Ketua KPK Bidang Penindakan Bambang Widjojanto di kantornya, Kamis (19/7).

Saat mengumumkan tersangka kasus Hambalang, Bambang tidak didampingi pimpinan KPK lain, dia hanya didampingi Kepala Biro Humas KPK Johan Budi Sapto Prabowo.

Bambang mengisyaratkan, pihaknya akan terus menelusuri kasus ini dengan mengusut pihak-pihak yang lain yang diduga terlibat dalam kasus ini. Termasuk mengusut dugaan keterlibatan atasan Deddy diantaranya Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Alfian Malarangeng yang menjadi Kuasa Pemegang Anggaran (KPA) dalam proyek senilai Rp 2,5 triliun itu.

Begitu juga soal dugaan keterlibatan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. ”KPK sekarang konsen ke DK (Deddy Kusdinar, red), bahwa pengembangan akan ke yang lain pada saat ini konsen ke DK,” tegas Bambang.

Ditanya apakah KPK juga mengusut tindak pidana korupsi lain seperti penyuapan dan aliran dana terkait proyek Hambalang seperti yang selama ini disebut Muhammad Nazaruddin, Bambang menegaskan, pihaknya memangani kasus Hambalang bukan berdasarkan pengakuan Nazaruddin.

”Kita melakukan penyelidikan secara seksama. Dari pemberian keterangan dari orang itulah maka ditetapkan DK ini,” ujar Bambang.

Masih terkait penyidikan kasus Hambalang, Bambang juga mengatakan, pihaknya melakukan penggeledahan dibeberapa tempat. Penggeledahan dilakukan di Kantor Kemenpora di Senayan dan Cibubur, kantor Pekerjaan Umum Jakarta Timur, kantor Adhi Karya, dan Kantor Wika. ”Untuk barang bukti masih dalam pemberkasan. Secara umum ada surat dan dokumen,” ujar Bambang.

KPK juga melarang beberapa orang pengusaha bepergian ke luar negeri. Mereka adalah Direktur Ceriajasa Cipta Mandiri Aman Santoso, Direktur Yodha Karya Yudi Wahyono, dan Direktur CV Rifa Medika Lisa Lukitawati.

( Mahendra Bungalan / CN27 / JBSM )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2012/07/19/124712/KPK-Deddy-Anak-Tangga-Pertama

19 Juli 2012 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: