KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Ada aksi kumpulkan setuja batu bata untuk KPK

ANTARA NEWS.com – Jumat, 29 Juni 2012

Koin Untuk KPK Seorang pengendara mobil memasukan uang ke dalam kotak sumbangan yang dibawa aktivis dari Komite Penyelidikan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KP2KKN), saat berlangsung penggalangan dana “Koin untuk KPK”, di Semarang, Jateng, Kamis (28/6). (FOTO ANTARA/R. Rekotomo)
Makassar (ANTARA News) – Sejumlah aktivis mahasiswa, akademisi dan LSM yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Peduli Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelenggarakan aksi pengumpulan sejuta batu bata untuk mendukung pembangunan gedung baru KPK.”Ini merupakan aksi kami dimana masyarakat meragukan kinerja KPK. Sebagian masyarakat menilai DPR seolah-olah menghalang-halangi pencairan dana pembangunan gedung baru KPK,” kata Koordinator aksi Anwar Lasappa di Makassar, Jumat.

Ia menegaskan, aksi ini sebagai bentuk kritikan terhadap kinerja DPR karena tidak mampu menyetujui anggaran pembagunan gedung baru dan terkesan “menutup mata” dari penindakan korupsi di Indonesia, selain itu membatu pembangunan gedung bila itu diminta.

“Kinerja KPK saat ini mulai terlihat di mata publik, sejumlah perkara kasus korupsi telah diangkat ke permukaan. Lantas alasan apa DPR menolak, padahal ini kepetingan semua pihak memberantas korupsi,” tandasnya.

Direktur LSM FOSIL (Forum Study Energy dan Lingkungan) ini mengungkapkan, tujuan pengumpulan batu bata sebagai simbol lemahnya pemikiran DPR ke depan terkait penanganan dan pemberantasan korupsi di Indonesia.

Tidak hanya itu, batu bata melambangkan bahan material untuk membangun gedung dan lainnya serta sebagai salah satu bahan penting struktur dalam bangunan.

“Kita mendesak DPR agar menyetujui pencairan dan pembangunan gedung baru KPK. Ini menyangkut kinerja KPK di masa mendatang. Apabila tidak dilaksanakan secepatnya bisa saja mempengaruhi kinerja mereka,” paparnya.

Mengenai alasan komisi III DPR status KPK yang bersifat ad hoc, kata dia, bukan alasan yang tepat tetapi “ada sesuatu” yang diinginkan DPR sehingga tidak menyetujui anggaran pembangunan dari total Rp225,7 miliar itu.

“Alasan bersifat ad hoc (sementara) itu bukan jaminan, DPR mesti sadar dengan adanya KPK hampir semua masalah korupsi bisa terkuak, apakah memang ada sesuatu yang diinginkan DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat,” ungkapnya.

(ANTARA)

Sumber : http://www.antaranews.com/berita/318887/ada-aksi-kumpulkan-setuja-batu-bata-untuk-kpk
Iklan

29 Juni 2012 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Warga Semarang Kumpulkan Dana untuk Gedung KPK

REPUBLIKA ONLINE – Jumat, 29 Juni 2012
Warga Semarang Kumpulkan Dana untuk Gedung KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

REPUBLIKA.CO.ID,  SEMARANG — Digalang oleh Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KP2KKN) Jateng, warga Semarang antusias memberikan “sumbangan” untuk pembangunan gedung KPK. Penggalangan dana tersebut akan berlangsung dua pekan.

Seorang sopir angkot terlihat memasukan beberapa lembar uang kertas ke dalam kotak “Koin KPK” yang dibawa anggota KP2KKN. Tersenyum, si sopir menyempatkan diri untuk ikut memberikan sumbangan di tengah padatnya lalu lintas di Tugu Muda Semarang. Pemandangan tersebut terlihat Kamis (28/6) sore saat sekelompok anggota KP2KKN menggalang dana untuk pembagunan gedung KPK.

Baru dua jam mencari “sumbangan”, delapan orang dari KP2KKN tersebut dapat mengumpulkan sekitar Rp 700 ribu. Menurut Koordinator KP2KKN Jateng, Windy Setiawan, aksi penggalangan dana tersebut akan digelar selama dua pekan di titik keramaian Kota Semarang, seperti di Tugu Muda, Simpang Lima, Simpangan Peterongan, dan lain sebagainya.

“Aksi ini akan kita lakukan selama dua pekan. Dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat yang ada di kota semarang. Kita berharap warga Jateng dapat berpartisipasi dalam penggalangan dana ini. Sehingga gedung KPK dapat terwujud demi kesejahteraan rakyat Indonesia,” ujarnya disela penggalangan dana.

Menurut Windy, penggalangan dana tersebut lebih jauh lagi ditujukan agar hati para anggota dewan tergugah untuk menyetujui rencana anggaran pembangunan oleh KPK tersebut. Karena hanya DPR yang berwenang dalan persetujuan tersebut. “Penggalangan dana ini diharapkam kalagan DPR dapat tergugah hatinya untuk dapat menngolkan?pembangunan yang diajukan KPK. Kita tahu, KPK selama ini masih bayak kekurangan baik infrastruktur maupun SDM,” ujarnya.

Aksi serupa sebelumnya juga telah dilakukan ICW di Jakarta. Dalam sehari, mereka mampu menggalang dana Rp 28 juta dari masyarakat. Hasil pengumpulan dana dari warga Semarang ini pun akan disatukan dengan langsung dikirim ke ICW.

Adapun polemik pembangunan gedung KPK terus bergulir. DPR tak kunjung memberi persetujuan atas usulan rencana pembangunan gedung baru bagi lembaga pemberantas korupsi tersebut. Padahal, pihak KPK telah mengusulkan rencana biaya pembagunan sejak tahun 2008 lalu.

Sumber : http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/12/06/29/m6c8zs-warga-semarang-kumpulkan-dana-untuk-gedung-kpk

29 Juni 2012 Posted by | AKTIVITAS KP2KKN, BERITA KORUPSI NASIONAL, KP2KKN DALAM BERITA | Tinggalkan komentar

Dukungan Terus Mengalir – Saweran untuk Gedung Baru KPK

SUARA MERDEKA – Jum’at, 29 Juni 2012

SEMARANG- Dukungan untuk gedung baru KPK terus mengalir dari berbagai lapisan masyarakat. Berbagai kelompok turun untuk menggalang dana guna disumbangkan untuk pembangunan gedung KPK yang baru.

Salah satunya dilakukan Komisi Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jateng di kawasan Tugumuda Semarang, Kamis (28/6) sore.

Selama sekitar dua jam sejak pukul 15.00, KP2KKN berhasil mengumpulkan Rp 711.400.

Melibatkan beberapa relawan magang, KP2KKN menyodorkan kotak kardus pada pengendara mobil dan motor yang melintas di depan Gedung Pandanaran dan Wisma Perdamaian, kawasan Tugumuda. Koordinator KP2KKN, Windy Setiawan Putra mengatakan, pihaknya berencana menggelar penggalangan dana tersebut hingga sekitar dua pekan ke depan.

KP2KKN berencana meneruskan penggalangan dana Jumat ini di kawasan Pasar Peterongan.

Gerakan saweran duit untuk KPK lahir akibat pengajuan dana pembangunan gedung lembaga antirasuah itu senilai Rp 225 miliar tak kunjung disetujui DPR.

Kantor KPK saat ini sudah tak lagi representatif karena terlalu kecil. Kapasitas gedung KPK yang dibangun pada 1981 ini semestinya hanya digunakan oleh 350 orang. Namun saat ini digunakan lebih dari 550 pegawai dan penyidik KPK.

Gratifikasi

Sementara itu, hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar tidak setuju dengan gerakan saweran uang dari publik untuk membangun gedung baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Akil Mochtar mengatakan, sumbangan masyarakat —termasuk dalam bentuk saweran— untuk pembangunan gedung baru KPK merupakan bentuk gratifikasi.

Bisa saja dana yang disumbangkan berasal dari praktik pencucian uang atau tindakan ilegal lain.

Selain itu, jelas dia, gratifikasi berlaku tidak hanya untuk perseorangan, melainkan juga lembaga yang memiliki badan hukum.

“Saweran untuk gedung KPK termasuk gratifikasi,” tegas Akil di kantor MK, Jakarta, Kamis (28/6).

Selain itu, menurutnya, sumbangan dari masyarakat tidak akan bisa teridentifikasi jelas. KPK, tegas Akil, tidak sama dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang bisa mendapatkan dana bantuan dari mana saja. KPK adalah lembaga negara yang harus tunduk pada aturan.

Menurut Akil, jika gedung baru KPK terwujud dari dana sumbangan, maka lembaga itu akan mudah mendapat tekanan. Dalam hal tersebut, masyarakat sebagai penyumbang akan merasa menjadi bagian dari keberadaan lembaga ad hoc tersebut. Sebagai penyumbang, maka masyarakat dapat menekan KPK untuk segera menghukum seseorang. Akil berharap KPK segera menghentikan saweran tersebut.  (D3,H89-43)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2012/06/29/191001/Dukungan-Terus-Mengalir

29 Juni 2012 Posted by | AKTIVITAS KP2KKN, BERITA KORUPSI NASIONAL, KP2KKN DALAM BERITA | Tinggalkan komentar

Saweran Gedung KPK

SUARA MERDEKA – Kamis, 28 Juni 2012

  • Oleh : Hifdzil Alim

SIKAP DPR yang menolak menganggarkan dana pembangunan gedung baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memicu reaksi publik. Tidak sedikit anggota masyarakat mengecam pilihan kebijakan itu. Rasa tidak percaya rakyat menggunung. Mereka mencari jalan sendiri demi melampiaskan kemarahan kepada DPR dan membantu KPK: saweran membangun gedung.

Sejujurnya, saya belum atau malah tidak menemukan logika yang tepat kenapa DPR menolak menganggarkan pembangunan gedung baru KPK. Berdasarkan informasi, DPR sebelumnya sudah menolak pengajuan dana KPK.

Tahun 2008, dalam surat bernomor 3988/AG/ 2008 tanggal 4 Desember 2008 dari Dirjen Anggaran Kemenkeu kepada Sekjen KPK, dinyatakan alokasi anggaran untuk gedung KPK sudah disiapkan tetapi harus dikoordinasikan dengan DPR. Namun, alokasi tersebut masih diberi tanda bintang oleh DPR alias belum disetujui masuk ke daftar isian pelaksanaan anggaran 2009.

Apakah penolakan DPR adalah bentuk penyelamatan diri dari kejaran KPK? Pertanyaan itu wajar, analisis publik mencuat. Asumsinya demikian, kalau gedung baru jadi dibuat, kemudian pegawai KPK bisa serius bekerja karena menempati gedung representatif maka kebobrokan yang selama ini terjadi di DPR dapat dicium dengan kuat.

Berkas perkara dapat dibaca dan dikelola dengan baik sehingga percepatan pemeriksaan kasus korupsi makin dipacu. Pada kondisi tersebut, memperlambat pembangunan gedung KPK —dan karenanya kurang dapat bekerja nyaman dan serius— adalah cara konstitusional bisa dipilih DPR  untuk menahan laju KPK dan gerak pemberantasan korupsi.

Asumsi itu adalah logika paling sederhana yang dapat menjawab kenapa DPR menolak penganggaran pembangunan gedung KPK. Parlemen mungkin mengutarakan alasan lain demi mempertahankan kebijakannya. Misalnya, penilaian bahwa masih banyak lembaga negara lain yang butuh infrastruktur fisik untuk menunjang kinerjanya.

Alasan bahwa lembaga negara lainnya juga butuh infrastruktur fisik dapat dibantah. Caranya adalah dengan menyusun skala prioritas. KPK dengan jumlah pegawai di atas 500 orang, dan dengan gedung sekarang yang hanya sanggup menampung 350 orang, seharusnya menempati prioritas utama pengalokasian anggaran.

Sebenarnya, alasan lembaga negara lain juga butuh gedung tidaklah tepat. Saya rasa alasan ini malah membenturkan antara satu lembaga negara dan lembaga negara lainnya. Sesuatu yang seharusnya dihindari oleh DPR.

Melemahkan KPK

Pendek kata, penolakan DPR mengalokasikan anggaran pembangunan gedung KPK, adalah kebijakan yang mengada-ada, hanya sebagai siasat melemahkan KPK. Kalau mau dibuka lembaran siasat DPR, tampaknya tidak kali ini saja rencana kebijakannya bertujuan melemahkan KPK.

Masih ingat rencana pembahasan revisi UU KPK beberapa bulan lalu? DPR (dan juga pemerintah) berkeinginan mencabut wewenang penuntutan KPK. Wewe-nang penuntutan akan dikembalikan kepada kejaksaan. Tak hanya itu, kerugian minimal kasus tindak pidana korupsi yang dapat ditangani oleh KPK juga dinaikkan.

Kala itu, masyarakat memasang mata dan telinga, menaruh curiga. Rencana pembahasan revisi UU KPK dianggap melemahkan KPK. Bagaimana mungkin mencopot wewenang penuntutan, akan tetapi di sisi lain menaikkan kriteria jumlah kerugian negara dari kasus korupsi yang bisa diperiksa. Bagaimana mungkin mengambil cangkulnya, dengan bersamaan memperluas areal sawahnya? Bukankah pengerjaan sawah itu akan lambat karena alat utama pengerjaannya dihilangkan?

Artinya, tidak kali ini saja DPR menghambat kinerja KPK. Pilihan masyarakat untuk saweran, menyumbang, mengumpulkan dana, demi membantu merealisasikan pembangunan gedung KPK adalah bentuk perlawanan terhadap kebijakan yang memperlambat pemberantasan korupsi.

Inilah cara rasional yang bisa dilakukan oleh rakyat guna mendukung KPK, mendukung pemberantasan korupsi. (10)
— Hifdzil Alim, peneliti dari Pusat Kajian Antikorupsi Fakultas Hukum UGM

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2012/06/28/190893/Saweran-Gedung-KPK

28 Juni 2012 Posted by | ARTIKEL | Tinggalkan komentar

Dua Anggota DPRD Akan Diperiksa

SUARA MERDEKA – Jum’at, 29 Juni 2012

  • Kasus SUTET Tanjung Jati

GROBOGAN- Polres Grobogan sedang menangani kasus dugaan korupsi kompensasi tanah, bangunan dan tanaman proyek Saluran Utama Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 500 KV Tanjungjati-Purwodadi-Ungaran.

Proyek yang dilaksanakan pada 2005 itu, menurut hasil audit BPKP, terdapat kerugian negara sekitar Rp 3,7 miliar. ’’Sekitar 50 saksi telah kami mintai keterangan terkait kasus ini. Ke depan, kami akan meminta keterangan dua oknum anggota DPRD Grobogan, yang kami duga terlibat. Surat izin pemeriksaan sudah saya kirim ke Gubernur Jateng,’’ kata Kapolres Grobogan AKBP Y Ragil Heru S SIK MHum melalui Kasat Reskrim AKP Ngadiyo SH, Kamis (28/6).

Ditambahkan Ngadiyo, berdasarkan hasil audit investigasi BPKP Jateng yang dikeluarkan pada 23 Desember 2008, ditemukan adanya kerugian negara sekitar Rp 3,7 miliar. Ketika ditanya soal nama kedua oknum anggota Dewan yang diduga terlibat, Kasat Reskrim belum bersedia menyebutkan.  ’’Tunggu saja nanti, setelah surat izin pemeriksaan dari Gubernur sampai di meja saya,’’ tuturnya.

Penyimpangan

Menurut hasil pemeriksaan BPKP, dugaan penyimpangan diduga juga melibatkan oknum dari PT PLN Prokiting Jateng dan DIY. Di dalam pelaksanaan pembayaran kompensasi, diduga kuat terjadi kemahalan harga.

Jumlah lahan yang dilakukan kompensasi seluas 1.310.282,75 m2, tersebar di 31 desa di delapan kecamatan. Yakni, Kecamatan Brati sebanyak tiga desa, Purwodadi (2), Penawangan (6), Karangrayung (2), Godong (6), Gubug (6), Tanggungharjo (2), dan Kecamatan Tegowanu (4).

Berdasarkan Keputusan Menteri ESDM  Nomor 975.K/47/MPE/1999, tanah tersebut dihargai Rp 3.600 per m2. Dana yang dibayar PT PLN melalui Tim Advokasi/LSM sebesar Rp 6.500 per m2. Tim Advokasi/LSM itu kemudian diduga memungut fee kepada warga sebesar Rp 2.750 per m2, atau sebesar Rp 3.449.034.530 dari jumlah yang dibayarkan PT PLN kepada warga sebesar Rp 8.516.837.880.

Selain mengalami kerugian sebesar itu, PT PLN Prokiting Wilayah Jateng dan DIY juga mengeluarkan biaya operasional sebesar 4 persen atau Rp 391 juta dari nilai kompensasi atas tanah, bangunan dan tanaman milik warga. Padahal, setiap kegiatan operasional Tim Pembebasan Tanah, Bangunan dan Tanaman Prokiting Jateng dan DIY telah dibiayai oleh perusahaan. (K11-64)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2012/06/29/190962/Dua-Anggota-DPRD-Akan-Diperiksa

28 Juni 2012 Posted by | GROBOGAN | Tinggalkan komentar

Saweran untuk Gedung KPK Bisa Dilakukan

SUARA MERDEKA.com – Kamis, 28 Juni 2012

JAKARTA, suaramerdeka.com – Kementerian Keuangan menilai gerakan saweran untuk pembangunan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa dilakukan dan sudah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.

Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, Kiagus Ahmad Baddarudin menyatakan, bentuk sumbangan untuk pembangunan gedung baru diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK). “Ada di dalam Peraturan Menteri Keuangan tahun 2007 tentang tata cara hibah langsung maupun hibah dalam bentuk barang,” ujar Kiagus ditemui Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (28/6).

Menurutnya, pemberian hibah dalam rangka mendukung kinerja pemerintah merupakan hal yang biasa terjadi. Karenanya, pihaknya pun mengapresiasi inisiatif masyarakat tersebut. Kemenkeu, kata dia, akan mengakomodir maksud baik masyarakat untuk melakukan hibah kepada KPK.

Kiagus menambahkan, anggaran pembangunan gedung baru KPK sendiri telah dialokasikan negara dengan sistem multiyears selama tiga tahun mulai dari APBN 2012 sebesar Rp 80 miliar. Namun, karena ada penghematan pemerintah dalam APBN-Perubahan 2012, anggaran tersebut terpangkas sebesar Rp 20 miliar menjadi Rp 60 miliar pada tahun ini.

Saat ini, dia menambahkan, anggaran tersebut belum bisa dicairkan oleh pemerintah karena masih diberi tanda bintang oleh DPR, yang artinya masih dalam pembahasan oleh DPR. “Tanda bintang itu masih perlu dikoordinasikan pihak terkait, yaitu Komisi III DPR dengan KPK,” jelas dia.

( Kartika Runiasari / CN31 / JBSM )
Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2012/06/28/122639/Saweran-untuk-Gedung-KPK-Bisa-Dilakukan

28 Juni 2012 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

KPK Tangkap Tiga Orang Terduga Suap Buol

SUARA MERDEKA.com – Kamis, 28 Juni 2012

JAKARTA, suaramerdeka.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (27/6), kembali menangkap tiga orang yang diduga masih terkait dugaan penyuapan terhadap pejabat di Buol, Sulawesi Tengah. Ketiga orang itu, yakni pria berinisial G, D, dan S saat ini tengah menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Kuningan, Jakarta.  Ketiganya merupakan pihak swasta yang diduga sebagai pemberi suap.

Ketiganya ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang(27/6). “Hari ini kami berhasil menangkap satu orang dan mengamankan dua orang lainnya,” kata Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto, di Jakarta, Rabu (27/6) malam.

Bambang menambahkan, tersangka A akan tiba di KPK malam ini. Oknum A saat ini sedang menuju lembaga antikorupsi tersebut guna menjalani pemeriksaan secara intensif. “Kami malam ini juga sedang menunggu A yang berangkat dari Palu, pesawatnya tadi melalui Surabaya sebelum sampai ke Jakarta,” ujarnya.

Seperti diberitakan, KPK melakukan operasi tangkap terhadap pihak swasta yang diduga melakukan tindak praktik penyuapan di Kabupaten Buol, Selawesi Tengah, Selasa (26/6) siang.

A diduga melakukan praktik penyuapan dalam hal penerbitan surat hak tahan suatu perkebunan di wilayah kewenangan Bupati Buol. A ditangkap tim penyidik KPK di jalan saat mengendarai mobilnya di daerah Kabupaten Buol pada pukul 07.00 WITA.<BR>

( RED / CN33 )
Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2012/06/28/122567/KPK-Tangkap-Tiga-Orang-Terduga-Suap-Buol

28 Juni 2012 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Makin Banyak, Penyawer Gedung Baru KPK

SUARA MERDEKA.com – Kamis, 28 Juni 2012

JAKARTA, suaramerdeka.com – Aksi penggalangan dana untuk mendukung pembangunan gedung baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seolah sudah menjadi gerakan masal.

Sebagai bentuk keprihatinan, mahasiswa Universitas Trisakti melakukan pengumpulan dana di kampus mereka, Grogol, Jakarta Barat. Kegiatan yang digagas salah satu dosen Fakultas Hukum ini dinamakan “Mohon Dua Ribu” sebagai plesetan dari mohon doa restu untuk gedung KPK. Para mahasiswa berharap dengan aksi ini permintaan gedung baru yang diajukan KPK pada dpr dapat segera terwujud.

Di Malang, Jawa Timur, sejumlah mahasiswa Universitas Brawijaya turun ke Jalan Veteran membawa kardus bertuliskan koin peduli KPK untuk menghimpun dana dari para pengguna jalan.

Di Sukoharjo, Jawa Tengah, keprihatinan justru muncul dari kalangan seniman dan rakyat kecil. Mmereka turun ke Jalan Jenderal Sudirman, mengamen dan menari di kompleks pertokoan lengkap dengan kostum tradisional. Besarnya harapan rakyat kecil akan diberantasnya korupsi membuat mereka rela menyumbangkan uang mereka.

Tak hanya akademisi dan tokoh, dukungan juga diberikan para pengacara yang terhimpun dalam Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi).

“Sebenarnya sesuai dengan aturan UU yang ada KPK tidak boleh menerima uang dari rakyat, itu jika diartikan secara harfiah. Namun jika diartikan bukan secara harfiah, itu merupakan bentuk protes KPK kepada DPR yang mendapatkan respon yang positif dari masyarakat,” kata Wakil Ketua DPP Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi), Acil Suyanto.

Menurut Acil, aksi saweran tersebut merupakan bentuk kritik sekaligus protes terhadap sikap DPR yang enggan mengucurkan dana pembangunan gedung baru KPK.

Dukungan dalam bentuk penggalangan dana  juga diberikan oleh Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) UGM. Peneliti PUKAT UGM, Hifdzil Alim, menyatakan selain akan mendorong  gerakan saweran, PUKAT juga mengimbau sejumlah LSM anti korupsi di Yogyakarta untuk menggalang dana saweran.

Hifdzil menilai sikap DPR yang menahan anggaran dana pembangunan gedung baru KPK telah merancang masyarakat untuk ikut membantu gerakan saweran. “Tingginya animo masyarakat menunjukkan bahwa rakyat atau masyarakat lebih percaya KPK daripada DPR,” tegas dia.

( vvn , lip6 / CN33 )
Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2012/06/28/122568/Makin-Banyak-Penyawer-Gedung-Baru-KPK-

28 Juni 2012 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Situs Korupedia.com, Si Ensiklopedia Korupsi

SUARA MERDEKA.com – Kamis, 28 Juni 2012

JAKARTA, suaramerdeka.com – Situs anti korupsi di Indonesia Korupedia.com, dalam minggu pertamanya mendapat dua juta pengunjung. Situs ini dengan rinci mengumumkan daftar 108 orang yang dihukum karena korupsi. Seperti nama, hukuman, dan foto-foto mereka.
“Yah, saya pikir ini adalah awal yang baik. Saya harap di masa depan kami berharap Korupedia akan menjadi ensiklopedia korupsi, tidak hanya sebagai pusat pengetahuan, tetapi juga untuk mengingatkan semua orang tentang semua koruptor yang telah divonis dan juga orang yang berpotensi sebagai koruptor yang saat ini sedang diselidiki atau diusut,” kata bekas pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Indonesia, Erry Hardjapamekas.

Menurut Transparansi Internasional, Indonesia menempati urutan ke- 100 dari 183 negara dalam Indeks Persepsi Korupsi, sehingga Indonesia lebih korup dari India.

Meskipun terdapat peluang bisnis yang banyak di Indonesia, korupsi dan suap di mana-mana menjadi  salah satu hambatan terbesar bagi orang asing melakukan bisnis di Indonesia.

Walaupun komunitas bisnis asing kemungkinan akan menyambut langkah ini, pemberantasan korupsi tidak akan selesai semalam.

Tapi ini masih merupakan langkah yang tepat, kata analis Keith Loverard dari Concorde Consulting, sebuah perusahaan yang memberikan nasihat kepada perusahaan asing untuk berbisnis di Indonesia.

“Yang pasti sebelum adanya  kelompok-kelompok yang akan mencegah pemerintah ataupun perorangan melakukan  korupsi, terus terang saya meragukan akan ada perubahan yang berarti. Jadi saya melihat ini sebagai langkah yang sangat positif bagi masyarakat madani karena mengembangkan semacam kesadaran moral untuk bertindak dalam perjuangan yang penting untuk bangsa ini,” ungkap Keith Loverard.

Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono melancarkan kampanye anti korupsi dengan gigih, tapi ia banyak dikritik karena gagal memerangi praktek-praktek korupsi.

Menurut jajak pendapat Gallup yang dirilis bulan Oktober tahun lalu, 91 persen penduduk Indonesia percaya korupsi dalam pemerintahan tersebar luas.

( Voice of America / CN32 )
Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2012/06/28/122578/Situs-Korupedia.com-Si-Ensiklopedia-Korupsi

28 Juni 2012 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Korupsi JLS Salatiga: Keberatan Titik Ditolak Hakim

SUARA MERDEKA.com – Kamis, 28 Juni 2012

SEMARANG, suaramerdeka.com – Majelis hakim Pengadilan Tipikor Semarang yang diketuai Dolman Sinaga menolak nota keberatan yang diajukan terdakwa Titik Kirnaningsih. Istri Wali Kota Salatiga yang juga anggota DPRD Salatiga itu tengah tersandung kasus korupsi proyek pembangunan Jalan Lingkar Selatan (JLS) Kota Salatiga 2008.

Peran Titik dalam proyek tersebut adalah sebagai Direktur PT Kuntjup yang memenangkan lelang. PT Kuntjup mengerjakan paket STA 1+800 sampai dengan STA 8+350 sepanjang 6,5 kilometer dengan nilai proyek Rp 49,21 miliar. Namun hasil pengerjaannya tak sesuai kontrak dan diduga merugikan negara hingga Rp 12,2 miliar.

Pihak Titik menilai kasus tersebut masuk dalam ranah hukum keperdataan, bukan pidana. Karena menyangkut pemenuhan hak dan kewajiban dalam kesepakatan kontrak pelaksanaan pekerjaan. Namun hakim menilai keberatan titik tersebut tak beralasan. “Sebab hal tersbut sudah masuk pada materi perkara yang harus dibuktikan dalam persidangan,” demikian hakim Dolman dalam sidang Kamis (28/6).

Keberatan Titik dalam hal penyusunan dakwaan jaksa juga ditolak hakim. Majelis hakim menilai penyusunan dakwaan tersebut sudah jelas dan cermat sesuai dengan KItab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). “Karenanya, majelis hakim memerintahkan persidangan ini dilanjutkan dengan pembuktian dan pemeriksaan para saksi,” lanjut Dolman.

( Eka Handriana / CN26 / JBSM )
Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2012/06/28/122660/Keberatan-Titik-Ditolak-Hakim

28 Juni 2012 Posted by | SALATIGA | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: