KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Tak Laporkan Keuangan, 9 Parpol Diadukan

24 Mei 2012 | 22:18 wib

SEMARANG, suaramerdeka.com – Lantaran tak memberikan informasi terkait laporan keuangannya, sembilan partai politik (parpol) bakal diadukan ke Komisi Informasi Provinsi (KIP) Jateng. April 2012 lalu, Komite Pepenyelidikan Pemberantasan Korupsi Kolusi, dan Nepotisme (KP2KKN) telah mengajukan permintaan informasi tersebut dari sembilan Parpol yang memiliki kursi di DPRD Jateng itu.

Sesuai ketentuan UU Nomor 14/ 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, (KIP) badan publik harus memberikan jawaban tertulis atau tak tertulis kepada pemohon informasi dalam tenggal waktu 10 hari.

Baca lebih lanjut

24 Mei 2012 Posted by | AKTIVITAS KP2KKN, KP2KKN DALAM BERITA, SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

KP2KKN: Parpol Enggan Terbuka Soal Laporan Keuangan

ANTARA JATENG.com – Kamis, 24 Mei 2012

KP2KKN

Semarang, ANTARA Jateng – Hasil uji transparansi akuntabilitas pendanaan terhadap sembilan partai politik di Jawa Tengah oleh Komisi Penyelidikan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KP2KKN) menunjukkan parpol masih enggan terbuka soal laporan keuangan.

“Dari sembilan partai politik, hanya empat yang memberikan tanggapan atas permintaan kami, meskipun tidak sesuai harapan,” kata Koordinator KP2KKN Jateng Windy Setyawan di Semarang, Kamis.

Baca lebih lanjut

24 Mei 2012 Posted by | AKTIVITAS KP2KKN, KP2KKN DALAM BERITA, SEMARANG | Tinggalkan komentar

Garut Harus Buat Peta Pemberantasan Korupsi

KOMPAS.com – Kamis, 24 Mei 2012

 

GARUT, KOMPAS.com – Penandatanganan program pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi oleh Pemerintah Kabupaten Garut, jangan dijadikan sekedar politik pencitraan.

Pemkab Garut harus membuat peta pencegahan dan penyelesaian korupsi yang konkret sebagai pedoman pelaksanaan program itu.

“Kalau hanya menandatangani, kami sudah dilakukan saat sumpah jabatan terdahulu. Harus ada tindakan konkret untuk mewujudkannya menjadi tindakan konkret. Hal itu sama sekali belum terlihat di Garut,” kata Agus Rustandi, Sekretaris Jenderal Garut Goverment Watch di Garut, Kamis (24/5/2012).

Baca lebih lanjut

24 Mei 2012 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Andi Mallarangeng Bantah Terima Uang Hambalang

Proyek Hambalang
KOMPAS.com – Kamis, 24 Mei 2012
KOMPAS/LUCKY PRANSISKA Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng.

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng membantah tudingan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, yang menyebut dirinya menerima uang Rp 20 miliar dari PT Adhi Karya, perusahaan rekanan dalam proyek Hambalang. Andi membantah hal tersebut di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (24/5/2012), usai menjalani pemeriksaan terkait penyelidikan proyek Hambalang.

Kita serahkan semua kepada KPK.
— Andi Mallarangeng

“Nggak benar,” kata Andi menjawab pertanyaan seputar tudingan Nazaruddin tersebut.

Baca lebih lanjut

24 Mei 2012 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Andi Dicecar Seputar Pembangunan Hambalang

KOMPAS.com – Kamis, 24 Mei 2012
KOMPAS/LUCKY PRANSISKA
Menteri Pemuda dan Olah Raga Andi Mallarangeng penuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Selasa (31/5/2011). Andi dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan suap pembangunan wisma altet Sea Games yang melibatkan Sekretaris Menpora Wafid Muharam.

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Pemuda dan Olahraga, Andi Mallarangeng, Kamis (24/5/2012) menjalani pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi selama kurang lebih 10 jam terkait penyelidikan proyek pusat pelatihan olahraga Hambalang, Jawa Barat.

Seusai diperiksa, Andi mengaku dicecar penyelidik KPK seputar perencanaan, pembangunan, hingga penganggaran proyek Hambalang yang nilainya mencapai Rp 1,52 triliun itu. “Saya tadi sudah memberi keterangan kepada KPK mengenai yang pertama, yang ditanyakan kepada saya mengenai perencanaan dan pembangunan dari proyek Hambalang, dan juga penganggarannya. Saya jelaskan semuanya,” kata Andi di gedung KPK, Jakarta, Kamis malam.

Baca lebih lanjut

24 Mei 2012 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Jaga Obyektivitas, MA Pindahkan Sidang Walikota Semarang

KOMPAS.com – Kamis, 24 Mei 2012
Sonya Hellen Sinombor/KOMPAS
Wali Kota Semarang Soemarmo HS selama sekitar tiga jam memberikan keterangan sebagai saksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang, Jawa Tengah

JAKARTA, KOMPAS.com – Mahkamah Agung (MA) menyetujui permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memindahkan sidang Walikota Semarang, Soemarmo HS, dari Semarang, Jawa Tengah, ke Jakarta. Pemindahan sidang itu diperlukan untuk menjamin adanya proses peradilan yang obyektif, transparan, dan independen.

“Selain itu, pemindahan juga dilakukan untuk menghindari tekanan baik langsung maupun tidak langsung terhadap aparat penegak hukum, khususnya hakim dan jaksa penuntut umum yang menangani perkara tersebut,” ungkap Ketua Muda Pidana Khusus MA yang juga Juru Bicara MA, Djoko Sarwoko, Kamis (24/5).

Baca lebih lanjut

24 Mei 2012 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL, SEMARANG | Tinggalkan komentar

Pelayanan Publik di Kabupaten Kupang Buruk

KOMPAS.com – Kamis, 24 Mei 2012
KUPANG, KOMPAS.com — Pelayanan publik di sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, buruk. Peranan calo sangat kuat dalam proses pembuatan dokumen kependudukan. Peluang terjadi pungutan liar pun tak terhindari.

Supervisi ombudsman dilakukan selama tiga pekan berturut-turut, secara diam-diam tanpa pemberitahuan kepada pimpinan daerah, atau pimpinan SKPD setempat. Supervisi model ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Baca lebih lanjut

24 Mei 2012 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Komite Penyelidikan Korupsi Laporkan Sembilan Parpol

 

TRIBUN JOGJA – Kamis, 24 Mei 2012
Laporan Reporter Tribun Jogja, Bakti Buwono

TRIBUNJOGJA.COM, SEMARANG – Ketidaktransparanan keuangan partai politik membuat Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) akan menggugat sembilan partai politik  yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Tengah ke Komisi Informasi.

Hal itu terpaksa mereka lakukan karena dari sembilan parpol yang diminta memberikan informasi keuangannya, hanya empat yang membalas yaitu partai Golongan Karya (Golkar), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Amanat Nasional (PAN). Tetapi tidak sesuai harapan.

Baca lebih lanjut

24 Mei 2012 Posted by | AKTIVITAS KP2KKN, KP2KKN DALAM BERITA, SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

Penyimpangan Jasa Konstruksi Perlu Diantisipasi

SUARA MERDEKA.com – Kamis, 24 Mei 2012

image

MUSDA: Ketua Umum BPD Gapensi Jateng Djoko Oryxahadi (kanan) didampingi pengurus lainnya saat menyampaikan rencana Musda Gapensi VIII 2012 di kantor Gapensi Jalan Puri Anjosmoro, Kamis (24/5). (suaramerdeka.com/Fista Novianti)

SEMARANG, suaramerdeka.com –Banyaknya penyimpangan yang terjadi di industri jasa konstruksi membuat beberapa pengusaha harus terlibat kasus hukum. Hal ini disebabkan karena belum sinkronnya regulasi yang diatur oleh pemerintah dengan praktik di lapangan.

Ketua Umum BPD Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Jateng, Djoko Oryxahadi menuturkan, selama ini masih banyak penyimpangan-penyimpangan dalam proyek jasa konstruksi. Regulasi di bidang jasa konstruksi belum memberikan kepastian hukum untuk melindungi pengusaha jasa konstruksi.

Baca lebih lanjut

24 Mei 2012 Posted by | SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

Berkas Siti Fadilah Belum Lengkap

SUARA MERDEKA.com – Kamis, 24 Mei 2012

JAKARTA, suaramerdeka.com – Berkas perkara tersangka mantan Menteri Kesehatan, Siti Fadilah Supari, masih belum lengkap (P19). Penyidik Polri diminta oleh Kejaksaan Agung untuk melengkapi berkas perkara kasus dugaan korupsi tahun anggaran 2005 itu.

Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Komjen Sutarman mengatakan, pihaknya masih melengkapi berkas perkara tersebut sesuai petunjuk jaksa.

Baca lebih lanjut

24 Mei 2012 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: