KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Pemilih Fiktif dalam 7 Modus


KORAN SINDO – Rabu, 23 Mei 2012

Image

Ketua Panwaslu DKI Jakarta Ramdansyah (kanan) menanggapi data pemilih ganda yang dipresentasikan di Kantor Panwaslu DKI Jakarta, kemarin.

JAKARTA– Data pemilih yang diduga fiktif dalam daftar pemilih sementara (DPS) ditemukan dalam tujuh modus. Setelah dilakukan penelitian ulang, Pusat Pergerakan Pemuda Indonesia (P3I) menemukan sekitar 947.643 pemilih fiktif.

Jumlah ini mencapai 13,5% dari total daftar pemilih sementara (DPS) sebanyak 7.044.991 orang.Kepala Riset P3I Aditya Pradipta mengungkapkan, tujuh ketidakvalidan pemilih fiktif tersebut berupa nomor induk kependudukan (NIK) ganda sebanyak 151.959; NIK kosong warga yang berusia 17 tahun terdaftar sebanyak 4.152 orang, NIK luar Jakarta 80.297 orang.

Bentuk ketidakvalidan pemilih yang diduga fiktif oleh P3I, yakni pemilik nama dan tanggal lahir sama tersebar di sejumlah kelurahan 327.040 orang; pemilih dengan penulisan nama tidak sesuai dengan ejaan yang disempurnakan (EYD) 104.695; NIK tidak dapat dideteksi di website KPU DKI Jakarta; dan ada pemilih diduga telah pindah kota, meninggal dunia dan lainnya yang belum terkonsolidasi di DPS sebanyak 248.000.

”Jumlah ini sangat besar dan rawan disalahgunakan. Bila data ini tidak diungkap,rawan terhadap kelangsungan Pilkada Jakarta. Jangan nanti sampai Pilkada di Jakarta berujung di Mahkamah Konstitusi,” kata Aditya saat menyerahkan temuan data pemilih fiktif ini ke Panwaslu DKI Jakarta kemarin. Penyerahan data pemilih diduga fiktif ini diterima Ketua Panwaslu DKI Jakarta Ramdansyah.

Menurut Aditya, ketidakvalidan ini diduga dilakukan secara masif,sebab jumlah kesalahan data ini hampir mencapai 1 juta orang. Bila kejanggalan dalam DPS ini disebabkan human eror, jumlahnya diperkirakan berkisar 2% sampai 3%. Ketua Panwaslu DKI Jakarta Ramdansyah mengatakan, kejanggalan data tersebut akan ditindaklanjuti dengan melihat pemilih yang diduga fiktif ini.

Data tersebut akan dikonfrontasikan dengan data milik KPU, agar pemilih diduga imajiner ini dapat ditekan. ”Data ini pasti dilihat sejauh mana kejanggalannya,” ungkap Ramdansyah. Panwaslu sudah sejak awal curiga terhadap dugaan pemilih fiktif ini, sebab jumlah penduduk di Ibu Kota ini hanya 5.600.660 orang.

Sementara jumlah DPS sebanyak 7.044.991 orang. ”Jumlah ini berdasarkan pada KTP elektronik (e-KTP).Pemilik e-KTP itu benar-benar riil dan tidak dapat digandakan, ”tandasnya. Sementara itu, anggota KPU DKI Jakarta Jamaludin F Hasyim meragukan temuan P3I tersebut.Menurut dia, temuan nama,tempat tanggal lahir, dan NIK sama dapat saja ada dimiliki beberapa orang.

Persoalannya kegandaan itu diduga disebabkan oleh kesalahan dari petugas ketika meng-inputdata ke dalam komputer. ”Kesalahan meng-input ini lebih rentan terjadi saat memasukan data NIK. Angka 2 bisa saja dianggap 7. Kala dimasukkan ke komputer 7. Sehingga jumlah pemilik NIK itu beberapa orang,” tutur Jamaludin.

Pemilik NIK bukan kode NIK DKI Jakarta,kata Jamaludin, merupakan warga pendatang masuk ke Jakarta. Penduduk itu merupakan warga pindahan. Saat pindah NIKnya tidak diganti, karena NIK ini berlaku nasional. ”Tidak ada warga luar Jakarta dimasukkan ke dalam DPS kita,” tandas mantan Ketua Panwaslu Pilkada DKI 2007 ini.

Secara terpisah,Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) DKI Jakarta Purba Hutapea mengatakan, persoalan DPS di KPU tidak ada kaitannya dengan daftar penduduk potensial pemilih pilkada (DP4) yang mencapai 7.545.989 orang. Data itu merupakan berdasarkan database November 2011 dan memberi keleluasaan kepada KPU untuk memverifikasi data tersebut.

”Data DPS ini bisa saja bertambah dari DP4 atau berkurang. Sebab, ada warga pindah atau meninggal dunia. Begitu juga selama waktu November 2011 hingga 11 Juli 2012 akan ada warga berusia 17 tahun,” ungkap Purba. Mengenai kemungkinan data KTP elektronik (e-KTP) dijadikan sebagai DPS Pilkada DKI Jakarta, Purba menegaskan belum bisa digunakan.

Alasannya, proses perekaman e- KTP belum selesai.Perekaman e-KTP secara massal memang telah berakhir pada 30 April 2012 dengan jumlah warga terekam sebanyak 5.600.660.Namun pada 1 Mei 2012, perekaman e-KTP dilakukan secara reguler.Per 14 Mei 2012 total warga DKI terekam dengan e-KTPsebanyak 5.670.706 jiwa. ”Perekaman secara reguler ini terus berlangsung hingga 31 Desember 2012 nanti,”tandasnya. ilham safutra

Sumber : http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/497112/38/

23 Mei 2012 - Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: