KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Istri Walikota Salatiga Segera Disidang di Pengadilan Tipikor

Kamis, 10 Mei 2012

Ilustrasi Pengadilan

Semarang, (tvOne)

Istri Wali Kota Salatiga, Kirnaningsih, yang ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan Jalan Lingkar Selatan (JLS) segera disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang setelah kejaksaan melimpahkan berkas dakwaan ke pengadilan. “Kami telah menerima berkas dakwaan dan berita acara pemeriksaan tersangka Titik Kirnaningsih dari Kejaksaan Negeri Salatiga pada Rabu (9/5) petang,” kata Juru Bicara Pengadilan Tipikor Semarang Togar di Semarang, Kamis (10/5).

Menurut dia, berkas tersebut telah tercatat dengan nomor registrasi perkara 56/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg dengan majelis hakim yang menyidangkan terdiri atas Ifa Sudewi selaku hakim ketua dengan hakim anggota Dolman Sinaga serta Robert Pasaribu. “Saat ini kami masih menunggu penetapan jadwal sidang dari Ketua Pengadilan Tipikor Semarang dan diperkirakan pekan depan,” ujarnya.

Sementara itu, menjelang persidangannya tersangka Titik Kirnaningsih justru dirawat di Paviliun Garuda Nomor 306 Rumah Sakit Umum Pusat dr Kariadi Semarang. Kepala Humas RSUP dr Kariadi, Darwito, saat dikonfirmasi membenarkan bahwa pihaknya merawat pasien bernama Titik Kirnaningsih sejak Jumat (4/5) dan ditangani oleh dokter spesialis penyakit dalam bernama Lestariningsih.

Saat ditanya mengenai sakit yang diderita istri orang nomor satu di Kota Salatiga itu, Darwito tidak bersedia menjelaskan lebih lanjut. Pada 19 Oktober 2011, polisi menetapkan Titik Kirnaningsih, istri Wali Kota Salatiga Yulianto, sebagai tersangka kasus korupsi pembangunan JLS dan telah memeriksa yang bersangkutan sebanyak tiga kali di Kantor Ditreskrimsus Polda Jateng.

Berdasarkan hasil audit BPKP Perwakilan Jawa Tengah atas permintaan Polda Jateng, terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp12,23 miliar pada proyek pembangunan JLS di Kota Salatiga. Setelah melakukan serangkaian pemeriksaan, penyidik kepolisian melimpahkan tersangka Titik Kirnaningsih beserta barang bukti ke Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah pada Selasa (1/5) dan setelah melengkapi berkas administrasi yang bersangkutan ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Semarang selama 20 hari. (Ant)

Sumber : http://hukum.tvonenews.tv/berita/view/56237/2012/05/10/istri_walikota_salatiga_segera_disidang_di_pengadilan_tipikor.tvOne

14 Mei 2012 Posted by | SALATIGA | Tinggalkan komentar

Ketua DPRD Jawa Tengah Diperiksa KPK

foto

Murdoko. TEMPO/Seto Watdhana

TEMPO.CO – SENIN, 14 MEI 2012

TEMPO.COJakarta — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Ketua DPRD Jawa Tengah Murdoko. Murdoko ditetapkan KPK sebagai tersangka atas kasus korupsi Dana Alokasi Umum tahun 2003.

Murdoko yang datang ke Gedung KPK sekitar pukul 10.00 WIB tidak menanggapi pertanyaan wartawan seputar keterlibatan Gubernur Jateng yang pada saat itu dijabat Mardiyanto. Begitu turun dari mobil tahanan, dia langsung masuk ke ruang tunggu pemeriksaan.

Murdoko ditetapkan sebagai tersangka sejak 26 Maret lalu. Salinan dokumen penyidikan KPK yang diperoleh Tempo menyebutkan Murdoko diduga melakukan korupsi pada Dana Alokasi Umum 2003 sebesar Rp 3 miliar dengan modus pinjaman kepada pemerintah Kendal.

Pada 15 April 2003, Murdoko, yang saat itu masih menjabat anggota DPRD Semarang, meminjam duit pemerintah Kabupaten Kendal atas persetujuan kakaknya, Bupati Kendal, Hendy, yang telah menjadi terpidana kasus itu.

Ia juga terbelit kasus penyaluran dana eks pinjaman daerah Kendal pada 2003-2004. Dokumen itu menyebutkan Murdoko kembali meminjam duit Rp 900 juta kepada Pemerintah Kabupaten Kendal, 1 September 2003.

SYAILENDRA

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2012/05/14/063403742/Ketua-DPRD-Jawa-Tengah-Diperiksa-KPK

14 Mei 2012 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL, KENDAL, SEMARANG, SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

Status Tersangka Eks Ketua KPU Dicabut

foto

Abdul Hafiz Anshar. ANTARA/Yudhi Mahatma

TEMPO.CO – JUM’AT, 11 MEI 2012

TEMPO.COJakarta – Kejaksaan Agung menyatakan status tersangka mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum, Abdul Hafiz Anshary, dicabut oleh Markas Besar Kepolisian RI. “SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) sudah dicabut itu sama Polri,” kata Jaksa Agung, Basrief Arief di kantornya, kemarin.

Basrief mengatakan pencabutan status tersangka itu bukan berarti pengusutan kasus Abdul Hafiz dihentikan atau di-SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan). Menurutnya, Kejaksaan tak bisa berbuat banyak terhadap kasus ini.

Sebelumnya, Abdul Syukur Mandar, calon legislator asal Halmahera Barat, Maluku Utara, pada 4 Juli 2011, melaporkan Ketua KPU ke polisi. Syukur mempersoalkan penetapan suara pemilihan umum legislatif 2009 oleh KPU.

Menurut Syukur, penetapan suara versi KPU tidak didasarkan pada penetapan suara KPU Daerah setempat yang menyebabkan dia tidak lolos. Laporan itu ditindaklanjuti polisi hingga Abdul Hafiz ditetapkan sebagai tersangka pada Agustus 2011.
INDRA WIJAYA

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2012/05/11/063403332/Status-Tersangka-Eks-Ketua-KPU-Dicabut

14 Mei 2012 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Kejaksaan Tahan Kepala Dinas Tata Kota Cilegon

foto

TEMPO/Nita Dian

TEMPO.CO – JUM’AT, 11 MEI 2012

TEMPO.COCilegon – Kejaksaan Negeri Cilegon menahan Kepala Dinas Tata Kota Cilegon Akmal Firmansyah, hari ini, Jumat, 11 Mei 2012. Akmal diduga terlibat dalam kasus korupsi proyek sertifikasi tanah Pemerintah Kota Cilegon tahun 2009 senilai Rp 200 juta.

Sebelum penahanan, Akmal sempat menjalani pemeriksaan di kantor Kejaksaan Negeri Cilegon. Akmal yang datang ke Kejari Cilegon dengan menggunakan baju batik warna cokelat itu didampingi kuasa hukumnya, Hadian Surahmat, pada pukul 09.00 WIB. Usai pemeriksaan selama 2,5 jam, tepatnya pada pukul 11.30 WIB, tim penyidik langsung menggelandangnya ke Rumah Tahanan Kota Serang.

Akmal yang telah ditetapkan sebagai tersangka sejak Rabu, 2 Mei lalu ini, diduga terlibat dalam kasus korupsi itu ketika menjabat sebagai Kepala Bagian Perlengkapan Setda Kota Cilegon atau sebagai kuasa pengguna anggaran. Dalam pengurusan 11 bidang tanah milik Pemerintah Kota Cilegon pada 2009 lalu, hanya empat bidang tanah yang bisa diselesaikan oleh notaris, yang ditunjuk sebagai pihak ketiga proyek. Padahal, dalam dokumen pelaksana anggaran (DPA), anggaran proyek senilai Rp 200 juta itu dilaporkan telah habis terserap.

Hadian Surahmat mengatakan klienya dalam keadaan sakit dan telah meminta permohonan kepada Kejari Cilegon agar ditangguhkan penahanannya. “Kami sudah ajukan penangguhan penahanan dengan jaminan istrinya, namun hingga saat ini masih dalam proses,” kata Hadian Surahmat.

Terkait keterlibatan klienya dalam kasus dugaan korupsi, Hadian masih melakukan pendalaman. “Namum kami juga meminta agar pihak Kejaksaan segera melimpahkan berkas perkara klien kami agar segera ada kepastian hukum,” katanya.

Pelaksana harian (Plh) Kajari Cilegon Encup Sopiah mengatakan penahanan itu mereka lakukan untuk mencegah kemungkinan tersangka menghilangkan barang bukti atau melarikan diri. “Penahanan ini sesuai dengan prosedur yang ada,” ujarnya.

Selain Akmal, Kejaksaan juga telah memproses hukum mantan Kepala Sub-bagian Analisis dan Kebutuhan pada Bagian Perlengkapan Setda Kota Cilegon Helmi Priatna.

WASI’UL ULUM

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2012/05/11/058403290/Kejaksaan-Tahan-Kepala-Dinas-Tata-Kota-Cilegon

14 Mei 2012 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Dewan Rebutan Proyek, Rekanan Mbengok

SUARA MERDEKA – Sabtu, 12 Mei 2012

ARGOMULYO-Asosiasi Jasa Konstruksi Salatiga menyayangkan para anggota Dewan yang berebut proyek dengan nilai kecil yang bersifat penunjukan langsung (PL). Akibatnya, para anggota jasa konstruksi mengeluh tidak mendapat proyek, meski proyek PL di Salatiga berjumlah puluhan hingga ratusan.

Humas Asosiasi Jasa Konstruksi PY Parito mengungkapkan, para nggotanya banyak mengeluh lantaran setiap menanyakan proyek yang tersebar di sejumlah SKPD, sudah habis dipesan olah rekanan tertentu atas nama anggota Dewan. Padahal semestinya asosiasi dilibatkan untuk mendapatkan proyek itu.

“Kami kecewa kepada para anggota Dewan, yang ternyata sibuk mengurusi proyek. Kami rekanan kecil ini sebenarnya juga butuh hidup. Tetapi ternyata kami kalah cepat dan dikuasai kontraktor tertentu yang bukan dari asosiasi,” katanya.

Menurut Parito, memang para anggota Dewan tidak turun langsung menangani proyek. Tetapi para rekanan yang berebut proyek tersebut merupakan tangan kanan para anggota Dewan.

“Teman asosiasi telah menelusuri di berbagai SKPD, ternyata proyek-proyek tersebut sudah dipesan anggota Dewan. Bahkan satu orang rekanan bisa mendapatkan proyek 10-12 paket. Di sisi lain, rekanan dari asosiasi tidak mendapatkan sama sekali. Kami berharap asosiasi ini dilibatkan agar sama rata. Sebab proyek di Salatiga ini banyak dan jika dibagi ke semua rekanan sebenarnya cukup,” tuturnya.

Dikritik

Parito memaparkan, Asosiasi Jasa Konstruksi saat ini seolah hanya stempel. Keberadaannya tak difungsikan, terbukti rekanan tertentu masih mendominasi proyek di Salatiga. Padahal, seharusnya penentuan proyek itu melibatkan asosiasi. “Kami berharap pemerintah bisa memberi pengarahan kepada rekanan ini. Agar ke depan lebih baik lagi,” tuturnya.

Sebelumnya, anggota Dewan Agung Setiyono mengkritik rekan-rekan di institusinya. Dia mengakui beberapa anggota DPRD Salatiga rebutan proyek PL. “Ini tidak pantas dilakukan seorang anggota Dewan. Seharusnya anggota Dewan itu sebagai pengayom, bukan malah sibuk sendiri dengan ikut-ikutan main proyek. Ini tentu memalukan. Seharusnya para kontraktor lama yang tidak mendapat garapan, yang diutamakan,” katanya.

Beberapa waktu lalu, para kontraktor Salatiga yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Konstruksi Indonesia (Aspekindo) mengadu ke Dewan, karena sudah beberapa tahun ini tidak mendapatkan proyek. Mereka resah menghadapi fenomena proyek selama ini dan merasa tak dilibatkan dalam penggarapan proyek, terutama proyek penunjukan langsung (PL) yang bernilai di bawah Rp 100 juta. (H32,J21-75)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2012/05/12/186142/Dewan-Rebutan-Proyek-Rekanan-Mbengok

14 Mei 2012 Posted by | SALATIGA | Tinggalkan komentar

Menteri Keuangan Tak Dipanggil Ulang

SUARA MERDEKA – Sabtu, 12 Mei 2012

JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak akan memanggil ulang Menteri Keuangan Agus Martowardojo sebagai saksi meringankan untuk Wa Ode Nurhayati. Menurut Kepala Biro Humas KPK Johan Budi, kesediaan untuk menjadi saksi  tergantung Menkeu.
”Tidak dipanggil ulang,” tegas Johan, Jumat (11/5).Pernyataannya itu menanggapi sikap Wa Ode yang akan meminta KPK memanggil ulang Agus. Kuasa hukum Wa Ode Nurhayati, Wa Ode Nur Zaenab mengatakan, Menkeu seharusnya memenuhi panggilan pemeriksaan.

”Seharusnya penyidik memanggil lagi. Ini kan pemanggilan secara proyustisia, secara patut hukum. Jika dia menolak datang dengan alasan yang tidak tepat, tidak patut, maka harus dipanggil lagi,” kata Zaenab, Jumat (11/5).

Dia berpendapat, ketidakhadiran Agus mencederai asas kesamaan di muka hukum. ”Kalau begini, artinya tidak ada lagi kesamaan semua orang di mata hukum, bahkan itu tidak berlaku di lembaga penegak hukum seperti KPK. Artinya semua orang bisa saja tidak memenuhi panggilan pemeriksaan tanpa alasan yang patut. Kan bukan kami yang memanggil, melainkan lembaga hukum,” ujar pengacara yang juga kakak sepupu Wa Ode Nurhayati itu.

Sebelumnya, Agus Marto menyatakan penolakannya untuk menjadi saksi bagi Wa Ode, tersangka kasus dugaan suap dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (PPID). Ia beralasan, yang memintanya menjadi saksi adalah orang yang berstatus tersangka.

”Kalau yang memanggil penyidik KPK, saya pasti datang,” kata Agus.

Selain Menkeu, saksi meringankan lain yang diajukan tersangka untuk diperiksa adalah mantan Dirjen Perimbangan Keuangan Heri Purnomo dan Direktur Dana Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Pramudjo. Heri dan Pramudjo belum memberi konfirmasi tentang kehadirannya kepada KPK.

Mengakui Transfer

Dalam kasus itu, kemarin KPK kembali memeriksa staf Wa Ode Nurhayati, Sefa Yolanda. Itu merupakan pemeriksaan kali kesekian terhadap Sefa. Dalam pemeriksaan sebelumnya, Sefa mengakui dirinya mentransfer dana kepada pengusaha Haris Surahman.

Transfer tersebut merupakan pengembalian uang yang pernah diberikan Haris kepada Wa Ode. Namun Sefa membantah bahwa uang yang ditransfernya Rp 6 miliar. Menurutnya, uang yang dikembalikan Wa Ode Nurhayati tidak lebih dari jumlah itu. Perempuan berkaca mata itu menolak menyebutkan nilai pengembalian uang, namun dia membenarkan bahwa jumlahnya lebih dari Rp 1 miliar.

Wa Ode diduga menerima hadiah terkait pengalokasian anggaran PPID senilai Rp 40 miliar untuk tiga kabupaten di Nanggroe Aceh Darussalam. Ketiga kabupaten itu adalah Aceh Besar, Pidi Jaya, dan Bener Meriah. Ia diduga menerima fee Rp 6 miliar. (J13-25,59)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2012/05/12/186235/Menteri-Keuangan-Tak-Dipanggil-Ulang

14 Mei 2012 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Staf Angie Diperiksa, Diduga Pegang Rekening Suap

SUARA MERDEKA – Sabtu, 12 Mei 2012

  
JAKARTA  – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa staf Angelina Sondakh, Lindina Wulandari, kemarin.  Dia dipanggil terkait penyidikan kasus dugaan suap pembahasan anggaran di Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud).

”Lindina Wulandari diperiksa untuk tersangka AS,” kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha. Lindina disebut merupakan pemegang rekening penampung uang suap yang diduga mengalir ke politikus Demokrat itu.

Nama Lindina pernah muncul dalam obrolan via Blackberry Messenger (BBM) antara Angie dan eks Direktur Pemasaran PT Anak Negeri, Mindo Rosalina Manullang. Angie pernah meminta Rosa mentransfer dana terkait bencana di Gunung Merapi ke rekening atas nama Lindina.

Hal itu pernah dikonfirmasi oleh majelis hakim kepada Angie dalam sidang terdakwa kasus suap proyek Wisma Atlet SEA Games, M Nazaruddin.

”Waktu ke Merapi, Saudara berkomunikasi dengan Mindo Rosa? Dalam BBM, Saudara me-nerangkan masih ada aktivitas di sana. (Isi) BBM, Bu, ini nomor rekening untuk bencana Merapi. Rekening atas nama M Lindina Wulandari,” tanya Ketua Majelis Hakim  Dharmawati kepada Angie saat bersaksi dalam sidang Nazar.

Obrolan lewat BBM itu dibantah Angie. Ia menegaskan, percakapan Rosa itu bukan dengan dirinya. Angie selaku anggota Komisi X DPR pada  2010-2011 diduga menerima imbalan terkait pembahasan anggaran proyek Wisma Atlet di Kemenpora dan anggaran untuk pengadaan fasilitas universitas di Kemdikbud.

Operasi Bahu

Sementara itu, Angie meminta KPK agar diberi waktu untuk menjalani operasi bahu. Permintaan izin operasi disampaikan pengacara Angie, Nasrullah, kepada KPK. Operasi itu untuk menyambung tulang bahu yang patah.

Angie, kata Nasrullah, mengalami patah tulang bahu sebelum masuk tahanan, sekitar 2010. Menurut dia, jika tidak dioperasi, dikhawatirkan akan menimbulkan sakit luar biasa. ”Keluarga akan mencari dokter bedah tulang yang bagus dan tidak menimbulkan bekas luka operasi,” jelasnya.

Atas permintaan itu, KPK memberi lampu hijau. ”Yang bersangkutan tadi minta diperiksa di rumah sakit,” kata Kepala Biro Humas KPK Johan Budi, Jumat petang.

Ia menjelaskan, atas dasar diagnosis dokter KPK, pihaknya merujuk Angie agar diperiksa lebih lanjut di Rumah Sakit Metropolitan Medical Center (MMC), Kuningan, Jakarta.

Namun, meski telah diizinkan, justru Angie dengan alasan yang tidak jelas tidak jadi memeriksakan diri di rumah sakit tersebut.

”Perkembangan terakhir, yang bersangkutan tidak jadi ke RS hari ini (kemarin-Red). Karena itu, petugas rutan KPK memutuskan tidak jadi membawa tersangka ke rumah sakit,” tandas Johan. Sebelumnya, hanya beberapa hari setelah ditahan, Angie juga menjalani pemeriksaan di rumah sakit akibat sinusitis yang dideritanya. (J13,dtc-25,59)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2012/05/12/186237/Staf-Angie-Diperiksa-

14 Mei 2012 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Suap Pengurusan Kasasi: KPK Tahan Pengusaha Jepang

SUARA MERDEKA – Sabtu, 12 Mei 2012

JAKARTA- Komisi Pembe-rantasan Korupsi (KPK) menahan pengusaha asal Jepang, Shiokawa Toshio, tersangka kasus pemberian hadiah dalam rangka pengurusan kasasi di Mahkamah Agung (MA).
Presiden direktur (Presdir) PT Onamba Indonesia itu dititipkan di Rutan Kelas I Cipinang.

”Yang bersangkutan ditahan untuk kepentingan penyidikan selama 20 hari ke depan,” ujar Kepala Biro Humas KPK Johan Budi.

KPK menjerat Shiokawa dengan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Nomor 31 Tahun 1999 juncto UU 20 Tahun 2001, yakni memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.

Dalam kasus itu, KPK pernah memanggil Juru Sita Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Bandung Karyat dan Panitera Pengganti PHI Bandung Toto Santoso sebagai saksi. Hakim Agung Arif Sudjito juga diperiksa.

Kasus itu merupakan pengembangan kasus pemberian hadiah terkait perkara hubungan industrial di PT Onamba Indonesia. Dalam kasus tersebut, KPK menangkap hakim Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Bandung, Imas Dianasari dan Manajer Administrasi PT Onamba, Odi Juanda. Imas terbukti menerima uang Rp 200 juta dari Odi.

Suap Rp 352 Juta

Uang tersebut diberikan agar PT Onamba dimenangkan di tingkat kasasi dalam perkara gugatan serikat pekerja terkait pemutusan hubungan kerja yang dilakukan PT Onamba.

Imas menjanjikan agar MA menolak gugatan serikat pekerja itu. Dia divonis enam tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Bandung, Senin (30/1).

Hakim menyatakan, dia terbukti menerima uang suap Rp 352 juta dari kuasa hukum PT Onamba dan mencoba menyogok hakim MA Rp 200 juta tentang putusan perkara industrial perusahaan itu.

Nama hakim agung, Arif Soedjito, juga muncul dalam surat dakwaan terhadap Imas. Terdakwa disebut berkomunikasi dengan Arief setelah diminta Odi membantu memenangkan PT Onamba di tingkat kasasi.

Masih dalam surat dakwaan, permintaan Imas ditanggapi Arif dengan syarat harus ada uang imbalan. PT Onamba menyanggupi syarat itu. Muncul tawar menawar jumlah dana hingga disepakati angka Rp 200 juta sebagaimana diminta Arif. (J13-59)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2012/05/12/186236/KPK-Tahan-Pengusaha-Jepang

14 Mei 2012 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

KPK Telusuri Aliran Dana Wa Ode

SUARA MERDEKA -Senin,  14 Mei 2012

JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan terus mengembangkan kasus dugaan suap yang menjerat anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR Wa Ode Nurhayati.
KPK tengah menelusuri aliran dana suap yang diduga diterima politikus Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut.

“Saat ini kami sedang menelusurinya,íí kata Kepala Biro Humas KPK Johan Budi SP, Minggu (13/5), menjawab pertanyaan soal kemungkinan pihak lain ikut menikmati uang suap yang diduga diterima Wa Ode.

Menurut Johan, karena itu pihaknya juga mengenakan pasal UU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) untuk menjerat pelaku lain.

”Namun demikian kami masih fokus pada pelengkapan berkas Wa Ode agar segera naik ke tahap penuntutan,”kata Johan.

Peneliti hukum Indonesia Corruption Watch (ICW) Apung Widadi meminta KPK menelusuri kemungkinan aliran dana ke rekan satu partai Wa Ode ataupun kepada pimpinan Banggar DPR.

Menurutnya, kasus dugaan suap itu harus dikembangkan dan tidak hanya dilokalisasi pada tersangka Wa Ode.

ëíTidak hanya rekan separtai, partai lain juga kemungkinan terlibat. Kalau hanya dilokalisasi pada Wa Ode, kasus tidak berkembang. Hanya Wa Ode yang terjerat,íí kata Apung.

Dia menduga, dalam kasus itu terjadi transaksi langsung dari daerah ke personal anggota DPR seperti Wa Ode, atau pimpinan Banggar dan pimpinan DPR.

”Jadi modus-metode ini yang perlu diselidiki dan dikembangkan KPK dan PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan),”ujarnya.

Ditanya soal peluang Wa Ode menjadi justice collabolator seperti Agus Condro dalam kasus suap cek pelawat, Apung menilai hal itu agak sulit. Pasalnya, sejak awal Wa Ode lebih mementingkan diri sendiri dibandingkan bekerja sama dengan KPK.

Peran PPATK

Menurutnya PPATK akan lebih banyak berperan dalam mengungkap suap dan pencucian uang dana PPID di DPR. Namun, lanjut Apung, Wa Ode tetap perlu mengungkap siapa saja yang mendapat suap dari daerah.

”Laporan PPATK soal 2.000 transaksi mencurigakan yang sudah diserahkan ke KPK harus ditindaklanjuti, terutama soal cek yang dikaitkan dengan proses pembahasan dana PPID di bulan Oktober-November 2010,”  katanya.

Wa Ode Nurhayati menjadi tersangka atas dugaan penerimaan uang terkait alokasi anggaran dana proyek Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (PPID) untuk tiga kabupaten di Aceh, yakni Aceh Besar, Pidie Jaya, dan Bener Meriah.

Ibu satu anak itu disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau b, Pasal 5 ayat 2 dan atau Pasal 11 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kini Wa Ode ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Klas IIA Pondok Bambu, Jakarta Timur.

KPK juga telah menetapkan pengusaha sekaligus Ketua Gema MKGR Fahd A Rafiq sebagai tersangka. Putra pedangdut senior A Rafiq itu diduga merupakan pemberi suap kepada Wa Ode. Suap diduga disetorkan melalui transfer dana antar-rekening bank selama periode Oktober-November 2010. Nilai transfer sekitar Rp 6 miliar. (J13-59)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2012/05/14/186441/KPK-Telusuri-Aliran-Dana-Wa-Ode-

14 Mei 2012 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Korupsi Alat Pemancar di RRI Purwokerto: Agus Sudrajat Divonis Dua Tahun

SUARA MERDEKA – Senin, 14 Mei 2012

SEMARANG – Mantan Pimpinan Sentra Kredit Kecil BNI 46 Purwokerto Agus Sudrajat dijatuhi hukuman dua tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Semarang.
Agus dinilai terbukti bersalah terlibat korupsi proyek pengadaan alat pemancar RRI Purwokerto.

Majelis hakim yang diketuai Ifa Sudewi juga menjatuhkan denda Rp 50 juta subsider dua bulan kurungan. Putusan tersebut jauh lebih rendah dari tuntutan jaksa, yakni 7 tahun enam bulan penjara.

”Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menyalahgunakan kewenangannya dan turut serta dalam tindak pidana korupsi,” kata Ifa Sudewi didampingi hakim anggota Kalimatul Jumro dan Agus Prijadi dalam sidang, Jumat (11/5) sore.

Hakim mendasarkan putusannya pada Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diperbarui dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal tersebut digunakan jaksa sebagai dakwaan subsider.

Fiktif

Kasus itu bermula ketika Direktur PT Tiga Lima Empat Utama Purwokerto, Teguh Tri Murdiono, menjaminkan surat perintah kerja (SPK) proyek pengadaan alat pemancar RRI Purwokerto ke Bank BNI 46 Cabang Purwokerto tahun 2008. SPK tersebut ditandatangani Kepala RRI Purwokerto Sigit Kamseno.

Dalam proyek berpagu anggaran Rp 5 miliar tersebut, Teguh mengajukan pembiayaan Rp 3,995 miliar.

Agus Sudrajat diduga meloloskan permohonan kredit proyek yang belakangan diketahui fiktif.

Lokasi pembangunan menara pemancar pun tidak ada.

Dana kredit Rp 3,995 miliar tidak digunakan untuk keperluan proyek, melainkan untuk kepentingan lain, termasuk keperluan pribadi Teguh.

Berdasarkan audit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jateng, kasus itu merugikan negara Rp 4,85 miliar, yang berasal dari pinjaman dan bunga.

Dalam kasus ini Teguh yang dituntut 8,5 tahun dan mengganti seluruh kerugian negara  dilepas hakim dengan alasan tuntutan jaksa nebis in idem (seseorang tidak dapat dituntut dua kali untuk satu perkara yang sama). Adapun Sigit Kamiseno divonis satu tahun penjara.

Hakim menilai, sebelumnya Teguh telah dipidana satu tahun penjara dalam kasus pemalsuan SPK fiktif.

Vonis dijatuhkan pada 7 Agustus 2010. Namun menurut jaksa, itu merupakan perkara berbeda.

Atas putusan terhadap Agus Sudrajat, Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Purwokerto Haryono tak langsung menyatakan langkah hukum selanjutnya.

”Kami pikir-pikir, tapi dalam waktu dekat akan mengajukan banding,” katanya.

Menyangkut putusan lepas atas terdakwa Teguh Tri Murdiono, pihaknya telah mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Adapun banding terhadap putusan Sigit Kamseno juga sudah diajukan. (H89,G22-17,59)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2012/05/14/186442/Agus-Sudrajat-Divonis-Dua-Tahun

14 Mei 2012 Posted by | BANYUMAS - PURWOKERTO | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: