KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

KPK: Tidak Ada Korelasi Antara Koruptor dengan Perguruan Tinggi

SUARA MERDEKA.com – Rabu, 09 Mei 2012

JAKARTA, suaramerdeka.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai tidak ada hubungannya antara lulusan perguruan tinggi dengan pelaku koruptif. Hal ini terkait pernyataan Ketua DPR Marzuki Alie yang menyebut banyak koruptor merupakan lulusan perguruan tinggi.

”Tidak ada korelasi antara pelaku tipikor dengan lulusan perguruan tinggi,” ujar Kepala Biro Humas KPK Johan Budi di kantornya, Rabu (9/5).

Meski begiru, Johan mengakui, selama ini porsi pendidikan nilai-nilai anti korupsi tidak besar. ”Nilai-nilai anti korupsi tidak menjadi  perhatian utama dalam materi pendidikan,” kata Johan.

Dia menjelaskan, KPK pada 2009 pernah membuat modul yang berisi nilai-nilai pendidikan anti korupsi yang pernah disampaikan ke pihak Kementerian Pendidikan Nasional (sekarang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan).

Modul itu berisi nilai-nilai anti korupsi seperti kejujuran dan tanggung jawab. Modul itu sendiri disusun oleh KPK, pakar pendidikan, dan psikolog.

”Tapi kan sekarang kita gak tahu itu modulnya sudah diterapkan atau belum. Karena kewenangannya kan ada di Kemendiknas,” kata Johan.

( Mahendra Bungalan / CN34 / JBSM )
Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2012/05/09/117867/KPK-Tidak-Ada-Korelasi-Antara-Koruptor-dengan-Perguruan-Tinggi
Iklan

9 Mei 2012 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Kaban Nilai Penunjukan Langsung Perusahaan Anggoro Sah

SUARA MERDEKA.com – Rabu, 09 Mei 2012 

 
JAKARTA, suaramerdeka.com – Mantan Menteri Kehutanan (Menhut), Malam Sambat Kaban yakin tidak ada yang salah dengan penunjukan langsung PT Masaro Radiocom dalam proyek Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) di Kementerian Kehutanan (Kemenhut). Menurut MS Kaban, penetapan perusahaan Anggoro Widjojo sebagai rekanan proyek SKRT sudah prosedural.

“Saya kira proyeknya bagus, itu kerjasama pemerintah Indonesia dengan Amerika, dengan Inggris. Proyeknya tidak ada masalah, itu (penunjukan Masaro-red) sesuai MoU,” ujar Kaban kepada pers di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (8/5).

Kedatangan Kaban ke KPK untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi untuk tersangka Direktur PT Masaro Radiocom, Anggoro Widaja. Diketahui, Anggoro, kakak terpidana Anggodo Widjaja ini kabur saat kasusnya masih dalam tahapan penyelidikan. Anggoro lari ke luar negeri setelah petugas KPK menggeledah kantornya, PT Masaro Radiokom pada pertengahan tahun 2008.

Penggeledahan dilakukan dalam penyidikan kasus yang menjerat mantan Ketua Komisi IV DPR Yusuf Emir Faisal. KPK baru mengenakan status larangan ke luar negeri pada Anggoro pada 22 Agustus 2008. Padahal Anggoro baru ditetapkan sebagai tersangka pada Juni 2009 dan dinyatakan buron Agustus 2009. Hingga kini, Anggoro belum juga tertangkap.

Dalam kasus ini Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta memvonis Presiden Direktur (Presdir) PT Masaro Radiocom Putranefo Alexander Prayugo dengan hukuman penjara selama enam tahun penjara. Putranefo juga dijatuhi hukuman denda Rp 200 juta subsider empat bulan kurungan.

( Mahendra Bungalan / CN26 / JBSM
 
Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2012/05/09/117857/Kaban-Nilai-Penunjukan-Langsung-Perusahaan-Anggoro-Sah

9 Mei 2012 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

KPK Panggil Lima Auditor Itjen Kemendikbud

SUARA MERDEKA.com – Rabu, 09 Mei 2012

JAKARTA, suaramerdeka.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil lima auditor Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Mereka adalah, Budi Pranowo, Nasikhin, Maria Magdalena, Saptoadji dan Sri Wahyuni.

Menurut Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK, Priharsa Nugraha, mereka diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi anggaran di Inspektorat Jenderal Kemendiknas dengan tersangka mantan Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendiknas, M Sofyan. “Mereka diperiksa sebagai saksi,” katanya.

Sebelumnya, KPK juga pernah memanggil auditor Itjen Kemendikbud Ambo Sakka, AAS Sakimin, Nyoman G Sugiawan, Hermasyah Usman dan Imam Aimam Yunarto. Begitu juga Kepala Sub Bagian (Kasubag) Keuangan Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) Margiyati dan Inspektur Invesigasi Slamet Purnomo juga pernah dipanggil dalam kasus ini.

Dalam rangka pengembangan penyidikan, KPK juga pernah melakukan penggeledahan di kantor Kemendiknas. Seperti diketahui, dalam kasus ini, KPK telah menetapkan mantan Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendiknas, M Sofyan sebagai tersangka. Sofyan selaku Irjen Kemendiknas pada tahun 2009 diduga melawan hukum dan menyalahgunakan wewenangnya dalam pengelolaan anggaran.

Modus korupsinya, dengan melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja untuk tujuan lain dari yang ditetapkan dalam anggaran belanja negara antara lain anggaran perjalanan dinas. Kasus korupsi di Kemendiknas ini diduga merugikan keuangan negara sebanyak Rp 13 miliar.

( Mahendra Bungalan / CN31 / JBSM )
Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2012/05/09/117841/KPK-Panggil-Lima-Auditor-Itjen-Kemendikbud

9 Mei 2012 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

KPK Periksa Dirut Krakatau Steel

SUARA MERDEKA.com – Rabu, 09 Mei 2012

JAKARTA, suaramerdeka.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Direktur Utama PT Krakatau Steel Fawzar Bujang. Dia diperiksa untuk tersangka mantan Wali Kota Cilegon Aat Syafaat.

“Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi,” kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha, Rabu.
KPK menjerat Aat dengan Pasal 2 ayat 1 atau pasal 3, namun KPK belum merinci kasus yang menjerat politisi Partai Golkar ini. Berdasarkan informasi yang dihimpun, Fauzar telah memenuhi panggilan penyidik sejak pukul 09.28 WIB.

Diketahui, KPK saat ini tengah menangani kasus dugaan korupsi terkait tukar guling lahan untuk pembangunan pabrik Krakatau Posco dan Pelabuhan Kota Cilegon antara Pemerintah Kota Cilegon dengan PT Krakatau Steel. Dalam pelaksanaan kesepakatan antara Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon dengan PT Krakatau Steel ini, disepakati pertukaran lahan tahan yang sebelumnya diklaim kepemilikannya oleh kedua belah pihak. Adalah tanah seluas 65 hektare (Ha) di Kelurahan Kubangsari yang diklaim kedua belah pihak tersebut.

Namun, berkat bantuan Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan, sengketa kepemilikan lahan dapat berakhir dengan saling menukar lahan. Lahan di Kelurahan Kubangsari seluas 65 Ha tersebut, diserahkan oleh pihak Pemkot Cilegon kepada PT Krakatau Steel, untuk pembangunan Krakatau Posco.

Sebagai gantinya, PT Krakatau Steel menyerahkan lahan seluas 45 Ha yang terletak Kelurahan Warnasari kepada Pemkot Cilegon, untuk digunakan sebagai pembangunan pelabuhan kota Cilegon. Selain itu, sebagai bentuk kompensasi pembangunan yang telah dilakukan Pemkot Cilegon, pihak PT Krakatau Steel juga membayarkan kompensasi senilai Rp 98 miliar. Atas nota kesepahaman ini, PT Krakatau Steel berhak menerima keringanan retribusi sebanyak 10 persen selama lima tahun.

( Mahendra Bungalan / CN32 / JBSM )
Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2012/05/09/117838/KPK-Periksa-Dirut-Krakatau-Steel

9 Mei 2012 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

“DPR Ladang Koruptor, Bukan Kampus”

KORAN TEMPO – RABU, 09 MEI 2012

Tudingan Soal UI-UGM Asal Koruptor

JAKARTA — Pengamat politik Universitas Gadjah Mada, Ary Dwipayana, menilai pernyataan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Marzuki Alie–yang menuding orang pintar dan perguruan tinggi sebagai biang korupsi–adalah salah arah. “Korupsi itu diciptakan karena ada peluang dalam struktur politik dan hukum yang tak jalan, bukan karena persoalan sekolahnya di mana,” katanya kepada Tempo kemarin.

Pernyataan itu disampaikan Ary menanggapi pidato Marzuki dalam acara diskusi “Masa Depan Pendidikan Tinggi di Indonesia” di kampus Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Senin lalu. Dalam pidatonya, Marzuki menyebutkan, “Koruptor adalah orang-orang pintar. Mereka bisa dari anggota ICMI, anggota HMI, lulusan UI, UGM, dan lainnya.”

Ary menilai ucapan Marzuki itu merupakan upaya melawan opini publik terhadap DPR. Citra para politikus Senayan terus melorot karena makin banyak anggota DPR yang terjerat kasus korupsi. “(Ucapan Marzuki) termasuk counter atas kegagalan partai politik yang menjadi bagian utama dari perilaku korupsi itu,” ujarnya lagi. Dia meminta Marzuki sebagai Ketua DPR melakukan refleksi, melihat ke dalam DPR dan partainya.

Peneliti Indonesia Corruption Watch, Donald Fariz, mengatakan justru DPR merupakan ladang korupsi, bukan kampus. Puluhan anggota Dewan yang diseret hukum saat ini baru sebagian kecil dari banyak anggota DPR yang bermasalah. “Yang terekspos ke publik itu hanya yang kurang beruntung,” Donald menambahkan.

Dalam catatan ICW, selama lima tahun terakhir banyak legislator Senayan yang terseret kasus korupsi. Yang terekspos luas ke publik sudah lebih dari 40 orang, dan mungkin bakal berlipat seiring dengan penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi. “Perilaku korupsi di DPR saat ini sudah sangat mengkhawatirkan,” ujar Donald. IRA GUSLINA SUFA | PRIBADI WICAKSONO | ANGGA SUKMA WIJAYA | AGUSSUP

Sumber : http://koran.tempo.co/konten/2012/05/09/273671/Tudingan-Soal-UI-UGM-Asal-KoruptorDPR-Ladang-Koruptor-Bukan-Kampus

9 Mei 2012 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

KPK Diminta Tangani Tiga Kasus Korupsi di Jawa Tengah

KORAN TEMPO – SENIN, 07 MEI 2012

SEMARANG – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta mengambil alih tiga kasus dugaan korupsi di Jawa Tengah yang melibatkan tiga kepala daerah. “Ketiga kasus ini sudah lama ditangani kejaksaan dan polisi, tapi hingga kini tak ada perkembangan signifikan. Kami curiga penegak hukum di daerah bermain dalam pemberantasan korupsi,” kata aktivis Komite Pemberantasan dan Penyelidikan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme Jawa Tengah, Eko Haryanto, di Semarang kemarin.

Ketiga kasus korupsi yang dipandang layak diambil alih KPK adalah kasus korupsi proyek perumahan yang diduga melibatkan Bupati Karanganyar Rina Iriani, kasus korupsi penyertaan modal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Rembang 2006-2007 dengan tersangka Bupati Rembang Mochamad, dan kasus korupsi pembangunan Pasar Kliwon Temanggung dengan tersangka Wakil Bupati Temanggung Budiarto.

Dalam kasus Griya Lawu, kata Eko, sudah ada tiga terpidana, tapi Bupati Rina tak juga diperiksa. “Padahal ada bukti aliran dana proyek miliaran yang mengalir ke Rina,” kata dia.

Selain itu, kata Eko, kasus dugaan kasus korupsi penyertaan modal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Rembang 2006-2007 kepada PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya dengan tersangka Bupati Rembang Mochamad Salim harus diambil alih oleh KPK.

Bupati Machamad Salim telah dijadikan tersangka oleh Kepolisian Daerah Jawa Tengah sejak 2008 lalu. Tapi hingga kini penyidikan kasus tersebut jalan di tempat. Ketika ditanyai mengenai hal ini, Direktur Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Tengah Komisaris Besar Firli menyatakan kasus korupsi Bupati Rembang Salim masih terhambat oleh belum adanya hasil audit dari BPK. “Jika audit BPK sudah ada, kepolisian segera melanjutkan pengusutan,” katanya.

Tapi Eko menduga alasan polisi mengada-ada. “Masak menghitung audit saja butuh waktu bertahun-tahun,” ujarnya.

Sementara itu, juru bicara Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Eko Suwarni, menolak berkomentar. Menurut dia, kejaksaan tinggi tak keberatan jika KPK mengambil alih kasus Griya Lawu dan Wakil Bupati Temanggung. “Ya monggo saja. Silakan,” kata Eko, yang dihubungi lewat telepon.ROFIUDDIN

Sumber : http://koran.tempo.co/konten/2012/05/07/273403/KPK-Diminta-Tangani-Tiga-Kasus-Korupsi-di-Jawa-Tengah

9 Mei 2012 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL, KP2KKN DALAM BERITA, SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

Korupsi, 10 PNS Banyuwangi Dipecat

foto

Dok. TEMPO

TEMPO.CO – RABU, 09 MEI 2012

TEMPO.COBanyuwangi – Sepuluh pegawai negeri sipil (PNS) di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, diberhentikan dengan tidak hormat karena terlibat korupsi. Pemberhentian 6 PNS pangkat IVB itu dilakukan oleh Gubernur Jawa Timur Soekarwo, sedangkan 4 PNS pangkat IIID oleh Bupati Banyuwangi.

Keenam PNS yang dipecat Gubernur Jatim yakni Sujiharto, Budianto, Bambang Wahyudi, Sugeng Siswanto, Ari Pintarti, dan Katiman. Sedangkan 4 PNS berpangkat IIID, yaitu Sunaryanto, Buang Asrori, Bambang Sugeng, dan Busairi.

Kepala Inspektorat Kabupaten Banyuwangi, Djafri Yusuf, mengatakan mereka dipecat karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi. “Putusan pengadilan telah incraht,”kata dia kepada wartawan, Rabu, 9 Mei 2012.

Tindak pidana korupsi yang dilakukan antara lain markup harga pembebasan lahan untuk Bandara Banyuwangi, korupsi dana bantuan hukum, kasus rekayasa pangkat dan korupsi pembebasan lahan untuk jalan lingkar Ketapang. Kasus-kasus tersebut diproses sejak 2008. Mereka telah menjalani masa tahanan di lembaga pemasyarakatan. Saat ini mereka masih berstatus sebagai PNS dan menerima gaji.

Menurut Djafri pemecatan tersebut sesuai dengan PP No.32/1979 tentang Pemberhentian PNS dan PP No.53/2010 tentang Disiplin PNS. “Sesuai dengan PP tersebut PNS yang melakukan pelanggaran pidana bisa dikenai pemberhentian tidak hormat,” kata dia.

Surat pemberhentian dari Gubernur, kata Djafri, sebenarnya sudah turun sejak Desember 2011. Namun hingga saat ini belum disampaikan kepada 11 PNS tersebut. Alasannya, kata dia, menunggu seluruh PNS keluar dari tahanan. “Tapi sudah kami  jadwal akan diberikan dalam waktu dekat,” kata dia.

Salah satu PNS yang dipecat, Budianto, menolak berkomentar karena belum menerima surat pemberhentian tersebut. “Maaf saya belum bisa berkomentar apa-apa karena belum terima SK-nya,” kata Budianto dalam pesan pendek kepada Tempo.

IKA NINGTYAS

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2012/05/09/058402690/Korupsi-10-PNS-Banyuwangi-Dipecat

9 Mei 2012 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Hamka Yamdhu Mangkir dari Panggilan KPK

foto

Anggota DPR komisi IX Hamka Yamdhu saat disumpah dalam sidang dengan terdakwa mantan Deputi Gubernur BI Aulia Pohan, Maman H Soemantri, Bun-Bunan EJ Hutapea dan Aslim Tadjuddin di pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (24/3). TEMPO/Adri Irianto

TEMPO.CO – SELASA, 08 MEI 2012

TEMPO.COJakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi gagal memeriksa politikus Golkar, Hamka Yamdhu, dalam kasus suap cek pelawat pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia 2004, Selasa 8 Mei 2012.

Bekas Anggota Komisi Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat itu mangkir dari panggilan KPK. “Tidak datang,” kata Juru Bicara KPK Johan Budi S.P saat dihubungi melalui telepon selulernya, Selasa. Johan tak menjelaskan alasan Hamka mangkir dari panggilan KPK. Sebelumnya, ia  menyatakan akan mengeceknya ke tim penyidik.

Menurut seorang petugas KPK, saksi lainnya yang dipanggil, Ferly Aulia Supardi, mantan staf Dharmawangsa Hotel, sempat menghadiri pemeriksaan. Namun, wajahnya yang tidak familiar membuat dia lolos dari pantauan wartawan. “Saksi lainnya Samid Bahruddin (driver Bank Internasional Indonesia) kami belum lihat,” kata petugas itu.

Kasus ini bermula saat Miranda mencalonkan diri sebagai Deputi Gubernur Senior BI. Melalui pemilihan langsung di DPR, ia berhasil menduduki jabatan tertinggi kedua setelah Gubernur BI itu. Namun, belakangan para politisi yang memilihnya ketahuan mendapat cek pelawat sebagai imbalan kemenangan Miranda. Hamka diduga ikut merencanakan pemberian cek itu sehingga ia pun ditetapkan sebagai tersangka dan menjalani hukuman.

Lobi-lobi Miranda juga diduga dilakukan di sejumlah tempat seperti Dharmawangsa Hotel. Di sana ia menggelar pertemuan dengan Fraksi PDI Perjuangan. Sementara di Bank Mega Jalan Sudirman, ia diduga bertemu dengan politisi dari Fraksi TNI/Polri.

Cek pelawat senilai Rp 24 miliar yang dibagikan itu berasal dari Bank Artha Graha yang membelinya dari Bank BII.

TRI SUHARMAN

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2012/05/08/063402534/Hamka-Yamdhu-Mangkir-dari-Panggilan-KPK

9 Mei 2012 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Vonis Nunun Jadi Alat KPK Dalami Peran Miranda

foto

Mantan Deputi gubernur Senior Bank Indonesia serta tersangka kasus cek pelawat, Miranda Gultom ketika bersaksi untuk Terdakwa Nunun Nurbaeti dalam persidangan di Pengadilan tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin (9/4). TEMPO/Seto Wardhana

TEMPO.CO – RABU, 09 MEI 2012

TEMPO.COJakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi putusan hakim atas terdakwa kasus suap cek pelawat Nunun Nurbaetie. Poin yang menjadi kunci adalah disebutnya nama bekas Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Miranda Swaray Goeltom, dalam pertimbangan vonis tersebut.

“Dengan disebutnya Miranda, maka kami memiliki alat tambahan yang kuat untuk memeriksa keterlibatan dia lebih jauh dalam kasus tersebut,” kata juru bicara KPK Johan Budi kepada Tempo pada Rabu, 9 Mei 2012.

Johan mengatakan putusan atas Nunun dalam kasus cek pelawat akan memudahkan KPK mendalami peran Miranda dalam kasus suap tersebut.

Ditanya kapan KPK akan memanggil Miranda, Johan mengatakan belum dijadwalkan. “Masih kami bicarakan waktu pemanggilannya,” kata Johan.

Dalam sidang vonis atas terdakwa Nunun, nama Miranda disebut sebagai penggagas pertemuan dengan beberapa Angggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat 1999-2004. Pertemuan tersebut diadakan di rumah Nunun dan Hotel Dharmawangsa.

Nunun divonis dua tahun enam bulan penjara dan denda Rp 150 juta. Dia dinilai terbukti melakukan suap kepada politikus Senayan terkait pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia yang dimenangkan oleh Miranda.

SYAILENDRA

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2012/05/09/063402688/Vonis-Nunun-Jadi-Alat-KPK-Dalami-Peran-Miranda

9 Mei 2012 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Berkas Siti Fadilah Masuk Kejaksaan

foto

Yusril Ihza Mahendra. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO – RABU, 09 MEI 2012

TEMPO.COJakarta – Kepolisian RI telah melimpahkan berkas penyidikan tersangka kasus korupsi pengadaan alat kesehatan bencana luar biasa Kementerian Kesehatan 2005, Siti Fadilah Supari, ke Kejaksaan Agung. Hal ini dinyatakan kuasa hukum Siti, Yusril Ihza Mahendra, seusai bertemu dengan Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri, Brigadir Jenderal Nur Ali.

“Siti sudah satu kali diperiksa dan kemudian berkasnya sudah dilimpahkan kepada jaksa penuntut umum untuk diteliti,” kata Yusril saat ditemui di depan Bareskrim, Rabu, 9 Mei 2012. Penyerahan berkas ke jaksa penuntut itu dilakukan sejak pekan lalu.

Menurut Yusril, Kejaksaan belum mengembalikan berkas tersebut ke Bareskrim. “Jaksa penuntut akan mempelajari berkas itu. Kalau sekiranya masih kurang lengkap akan dikembalikan dan kalau sudah cukup akan diteruskan ke pengadilan,” kata dia.

Yusril juga menyatakan, Kepolisian memberikan penjelasan bahwa Siti sudah diperiksa sebagai tersangka pada tanggal 9 April lalu. Pada saat itu, Siti datang atas inisiatif pribadi ke Mabes Polri. Namun, Kepolisian menganggapnya sebagai pemeriksaan tersangka. “Jadi pemeriksaannya cepat sekali, memang tidak ada pemeriksaan lagi rupanya,” kata dia.

Pemeriksaan pada Siti, menurut dia, akan dilakukan lagi bila berkas dikembalikan jaksa dan dianggap belum cukup. Bila demikian, kepolisian akan melakukan penyidikan lanjutan yaitu pemeriksaan tersangka, saksi dan pendalaman aspek hukumnya. “Saat ini Polri lebih pasif, menunggu jaksa meneliti apakah alat-alat buktinya cukup,” kata Yusril.

Kepolisian RI menetapkan mantan Menteri Kesehatan, Siti Fadilah sebagai tersangka terkait tanggung jawabnya pada proyek pengadaan alat kesehatan bencana luar biasa di Kementerian Kesehatan 2005. Dalam kasus ini negara diduga mengalami kerugian Rp 6,1 miliar.

Penetapan anggota Dewan Pertimbangan Presiden sebagai tersangka ini merupakan pengembangan atas penyidikan empat tersangka kasus ini sebelumnya.

FRANSISCO ROSARIANS

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2012/05/09/063402672/Berkas-Siti-Fadilah-Masuk-Kejaksaan

9 Mei 2012 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: