KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Miskinkan Koruptor, KPK Gunakan TPPU

SUARA MERDEKA.com – Senin, 07 Mei 2012

KPK Bidik Sektor Pertanian

 

JAKARTA, suaramerdeka.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku akan fokus memaksimalkan pengembalian uang negara dengan memiskinkan koruptor melalui penerapan UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (PPTPPU).

Menurut Ketua KPK Abraham Samad, langkah tersebut diharapkan menjadi salah satu upaya memberikan efek jera kepada koruptor. “Kita memaksimalkan pengembalian uang negara dengan memiskinkan koruptor melalui penerapan UU PPTPPU,” kata Abraham dalam pernyataan tertulis paparan hasil kinerja KPK dalam kurun waktu empat bulan pertama (caturwulan 1-2012) dibawah pimpinan KPK periode 2011-2015 di kantornya, Senin (7/5).

Dia menambahkan, dengan disahkannya roadmap KPK, maka fokus pemberantasan korupsi ke depan akan diarahkan pada sektor sektor strategis yang menyangkut grand corruption dan kepentingan nasional (national interest) bagi masyarakat Indonesia. “Khususnya pada sektor pertanian,” tegasnya.

Dia menambahkan, selama empat bulan KPK menerima pengaduan masyarakat sebanyak 475 pengaduan. Dari jumlah tersebut, 177  ditindaklanjuti ke tahap selanjutnya, sedangkan sejumlah 298 pengaduan tidak layak ditindaklanjuti.

“Sebanyak 13 pengaduan yang ditindaklanjuti, KPK meneruskan kepada instansi lain, yaitu satu pengaduan kepada Itjen dan LPND, enam Deputi Penindakan, dua bidang lainnya, serta empat ke pimpinan,” ujar Abraham.

Sedangkan untuk penanganan perkara selama Januari–April 2012, KPK melakukan Penyelidikan 22 kasus, penyidikan 15 perkara, dan Penuntutan 13 perkara. “Perkara inkracht sebanyak tujuh perkara dan Eksekusi delapan perkara,” lanjutnya.

( Mahendra Bungalan / CN27 / JBSM )
Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2012/05/07/117697/Miskinkan-Koruptor-KPK-Gunakan-TPPU

7 Mei 2012 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Korupsi Buku Ajar Wonosobo: Mantan Kadisdikpora Wonosobo Dihukum 3 Tahun

SUARA MERDEKA.com – Senin, 07 Mei 2012

SEMARANG, suaramerdeka.com – Pengadilan Tipikor Semarang menjatuhkan pidana penjara tiga tahun kepada Mantan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonosobo, Djohariman. Selain dijatuhi hukuman badan, Djohariman juga dikenakan denda sebesar Rp 100 juta subsider tigabulan kurungan. Dia dinilai terbukti menyalahgunakan  wewenangnya dalam proyek pengadaan buku ajar SD hinga SMA di Wonosobo tahun 2004.

Putusan tersebut diacakan oleh majelis hakim yang diketuai Jhon Halasan Butarbutar, Senin (7/5). Hakim melepaskannya dari dakwaan primer yakni Pasal 2 UU 31/1999 yang diperbarui dengan UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebab, Djohariman tidak terbukti menikmati aliran dana hasil korupsi. Namun, hakim mendasarkan hukumannya pada Pasal 3 perundangan tersebut yang digunakan jaksa sebagai dakwaan subside.

“Terdakwa dinilai telah terbukti menguntungkan pihak lain. Apabila terdakwa tidak membantu persetujuan laporan pertanggungjawaban, maka penyimpangan tersebut tidak akan terjadi,” demikian hakim Jhon.

Dalam kasus ini, pihak lain yang diduga diuntungkan adalah mantan Bupati Wonosobo Trimawan Nugrahadi. Trimawan diduga menerima Rp 300 juta dan telah divonis lima tahun penjara. Putusan atas Djohariman ini sendiri lebih rendah dari tuntutan jaksa. Sebelumnya, jaksa menuntut Djohariman dengan pidana 6,5 tahun penjara dan denda Rp 150 juta subsider empat bulan kurungan.

Atas putusan tersebut, baik pihak Djohariman maupun  pihak jaksa tak langsung menyatakan langkah hukum selanjutnya. “Kami piker-pikir dahulu, Majelis,” terang Djohariman dihadapan hakim.

Dalam kasus ini, Djohariman yang saat itu menabat sebagai Kadisdikpora Wonosobo mengusulkan pengadaan buku kepada Trimawan. Djohariman bertindak selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan pelaksana proyek adalah PT Balai Pustaka. Belakangan diketahui, pembentukan panitia oleh Djohariman hanya formalitas.

Segala hal terkait kontrak dan penunjukan telah disiapkan sebelum panitia terbentuk. Bahkan, penunjukan PT Balai Pustaka sudah dilakukan sebelum panitia terbentuk. Proyek ini didanai APBD Wonosobo dengan pagu anggaran Rp 21 miliar. Dana yang dicairkan seebsar Rp 18 miliar namun hanya terealisasi sebesar Rp 10,648 miliar. Berdasar audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jateng, kerugian Negara akibat kasus tersebut sebesar Rp 7,3 miliar.

( Eka Handriana / CN27 / JBSM )
Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2012/05/07/117694/Mantan-Kadisdikpora-Wonosobo-Dihukum-3-Tahun

7 Mei 2012 Posted by | WONOSOBO | Tinggalkan komentar

Pelajar SD Pun Curang Saat UN

BONE
KOMPAS.com – Senin, 7 Mei 2012
KOMPAS.com/ABDUL HAQ
Dua murid Sekolah Dasar (SD) di Bone Sulawesi Selatan asyik berbagi jawaban saat tengah mengikuti Ujian Nasional (UN) hari pertama. Senin,(07/05/2012)

 

BONE, KOMPAS.com – Hari pertama Ujian Nasional (UN) tingkat Sekolah Dasar (SD) di Bone, Sulawesi Selatan, diwarnai aksi curang yang dilakukan oleh peserta. Pemandangan itu terlihat di sebuah sekolah unggulan di Kota Watampone, Kabupaten Bone, Senin (7/5/2012). Para bocah pelajar ini terlihat asyik berbagi jawaban meski di hadapan para pengawas.

Namun, pihak sekolah yang dimintai konfirmasi terkait dengan aksi kecurangan ini, membantah jika ada pembiaran kecurangan dari para pengawas.  “Tidak ada itu yang begitu begitu, karena sudah diawasi oleh dua pengawas. Jadi saya kira kalau ada yang nyontek itu informasi yang tidak akurat,” ujar Ansyari Kamal, Ketua Pengawas UN Bone.

Padahal, berdasarkan temuan Kompas.com di lokasi pelaksanaan UN. Para siswa dengan leluasa berbincang-bincang dan bertukar jawaban saat mengerjakan materi ujian akhir tersebut.

Sumber : http://regional.kompas.com/read/2012/05/07/11573640/Pelajar.SD.Pun.Curang.Saat.UN

7 Mei 2012 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Didemo, Kasus Tukar Guling Tanah di Kabupaten Pati

KOMPAS.com – Senin, 7 Mei 2012
KOMPAS.com/PUJI UTAMI
Belasan orang yang tergabung dalam Front Masyarakat Antikorupsi Jawa Tengah yang berunjuk rasa dengan membawa keranda menuntut dituntaskannya kasus tukar guling tanah Kabupaten Pati di depan pintu gerbang Markas Polda Jateng, Senin (7/5/2012)

 

SEMARANG, KOMPAS.com – Belasan orang yang tergabung dalam Front Masyarakat Antikorupsi Jawa Tengah melakukan aksi unjuk rasa di depan pintu gerbang Markas Polda Jateng di Jalan Pahlawan Semarang, Senin (7/5/2012).

Mereka menuntut Polda Jateng segera mengusut kasus tukar guling tanah kas desa di Desa Kebon Sawahan, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, dengan tersangka salah seorang calon Bupati Pati Haryanto.

Pada aksi yang mendapat pengawalan ketat pihak kepolisian tersebut, pendemo juga membawa keranda jenazah dan berbagai poster tuntutan. Keranda jenazah diibaratkan dengan matinya hukum di negeri ini.

Menurut koordinator aksi Setiawan, kasus yang diduga merugikan keuangan negara hingga Rp 1 miliar ini sebenarnya sudah ditangani Kepolisian Resor Pati. Kemudian kasus tersebut dilimpahkan ke Polda Jateng, namun hingga saat ini belum ada perkembangan dalam penyidikannya.

“Padahal pihak Kepolisian juga sudah menetapkan Haryanto sebagai tersangka, tapi kenapa tidak ada kelanjutannya,” tandasnya.

Ia mengatakan, keterlibatan Haryanto ini dilakukan ketika ia menjabat sebagai camat dan merangkap sebagai pejabat pembuat akta tanah. Tanah kas desa seluas 11.954 meter persegi dibeli oleh adik kandung Haryanto yakni Hartatik. Mereka berjanji akan menukar dengan tanah seluas 20.400 meter persegi.

“Namun ternyata hal itu tidak dilakukan, dan tersangka dalam kasus ini adalah seorang calon bupati sehingga dikhawatirkan jika ia menjabat akan melakukan hal serupa,” katanya.

Kedatangan mereka ke Markas Polda Jateng yakni untuk menuntut polisi agar segera menyelesaikan kasus ini. Selain itu mereka juga meminta polisi memeriksa oknum penyidik yang diduga turut bermain menangani kasus ini agar tidak diselesaikan.

Tiga orang perwakilan pengunjuk rasa kemudian bertemu dengan pejabat Polda Jateng. Usai bertemu, para pendemo lalu membakar keranda jenazah yang bertuliskan ‘Matinya Penegakan Hukum’ dan kemudian membubarkan diri.

Sumber :

http://regional.kompas.com/read/2012/05/07/14421848/Didemo.Kasus.Tukar.Guling.Tanah.di.Kabupaten.Pati

7 Mei 2012 Posted by | PATI | Tinggalkan komentar

KPK Tidak Akan Kompromi dengan Buron!

KOMPAS.com – Senin, 7 Mei 2012
KOMPAS/LUCKY PRANSISKA
Para pengunjuk rasa dari Komite aksi Mahasiswa Pemuda untuk Reformasi dan Demokrasi membentangkan spanduk dan poster foto Muhammad Nazaruddin dan istrinya Neneng Sri Wahyuni di depan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu (29/2/2012). Mereka menuntut buronan Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut segera ditangkap dan diproses secara hukum.

 

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menolak permintaan Muhammad Nazaruddin untuk negosiasi terkait pemulangan istri Nazaruddin, Neneng Sri Wahyuni. Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas menegaskan, pihaknya tidak akan pernah berkompromi dengan seorang tersangka ataupun buron. “Kami tidak akan merespons tawaran Neneng atau Nazaruddin,” kata Busyro di Jakarta, Senin (7/5/2012).

Pada 26 April 2012 lalu, kuasa hukum Nazaruddin mengirim surat kepada pimpinan KPK. Surat tersebut berisi permintaan audiensi Nazar dengan pimpinan KPK terkait pemulangan Neneng. Dalam surat tersebut, Nazaruddin meminta agar istrinya tidak ditangkap, tetapi dijemput KPK. Neneng adalah tersangka kasus dugaan korupsi terkait proyek pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2008.

Menurut Busyro, surat yang dikirim pengacara Nazaruddin atas nama Neneng itu cacat hukum. Surat tersebut, menurutnya, tidak dapat mewakili Neneng lantaran pengacara Nazaruddin bukanlah kuasa hukum Neneng. KPK belum menerima surat kuasa atas Elza Syarief, dan kawan-kawan sebagai pengacara Neneng.

“Surat itu diajukan oleh pengacaranya Nazaruddin. Tentu ini cacat hukum, kecuali Neneng memberikan kuasa ke pengacara Nazaruddin,” kata Busyro.

Sampai saat ini, keberadaan Neneng tidak terlacak setelah Nazaruddin tertangkap di Cartagena, Kolombia, 7 Agustus 2011 lalu. Neneng dan Nazaruddin bertolak ke Singapura pada 23 Mei 2011. Nazaruddin divonis empat tahun sepuluh bulan dalam kasus suap wisma atlet SEA Games 2011.

Neneng dan Nazaruddin diduga memperoleh keuntungan Rp 2,2 miliar dari proyek PLTS. Proyek PLTS senilai Rp 8,9 miliar tersebut dimenangkan oleh PT Alfindo Nuratama benderanya yang dipakai oleh Nazaruddin dan Neneng. Dalam pengerjaan, proyek itu disubkontrakkan ke beberapa perusahaan lain. KPK menemukan kerugian negara sekitar Rp 3,8 miliar terkait proyek tersebut.

Sumber : http://nasional.kompas.com/read/2012/05/07/18033715/KPK.Tidak.Akan.Kompromi.dengan.Buron

7 Mei 2012 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

PENERAPAN UU PENCUCIAN UANG: Pintu Masuk KPK untuk Miskinkan Koruptor

KOMPAS.com – Sabtu, 5 Mei 2012

 

Komisi Pemberantasan Korupsi akhirnya berani memakai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam menjerat pelaku korupsi. Ini kemajuan luar biasa. UU ini jadi pintu masuk untuk memiskinkan koruptor.

KPK sebenarnya kalah langkah dari kejaksaan yang terlebih dahulu menggunakan UU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) saat menjerat mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak, Bahasyim Assiffie. Bahasyim pun divonis 10 tahun penjara dan denda Rp 250 juta subsider tiga bulan kurungan. Majelis hakim memutuskan merampas harta Bahasyim senilai Rp 60,9 miliar dan 681.147 dollar Amerika Serikat untuk negara.

Sukses menjerat Bahasyim dengan UU TPPU, kejaksaan kini juga menjerat pegawai Ditjen Pajak lainnya, Dhana Widyatmika. Polisi juga sukses memakai UU TPPU dalam menjerat pegawai Ditjen Pajak, Gayus HP Tambunan. Majelis hakim pun ”memiskinkan” Gayus. Total hartanya yang disita untuk negara mencapai Rp 74 miliar.

Setelah ditunggu lama, hampir dua tahun sejak UU TPPU disahkan, KPK akhirnya menggunakan aturan ini. Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin yang pertama kali dijerat menggunakan UU TPPU oleh KPK. Nazaruddin dijerat UU TPPU dalam kasus pembelian saham PT Garuda Indonesia.

KPK menduga uang Nazaruddin yang dipakai membeli saham maskapai nasional itu berasal dari tindak pidana korupsi melalui kelompok usaha Grup Permai. Dalam putusan hakim terhadap Nazaruddin pada kasus suap wisma atlet, dengan jelas disebutkan, Grup Permai adalah tempat penampungan fee (komisi) dari perantaraan mendapatkan proyek pemerintah bagi pihak ketiga. Grup Permai pun disebut hakim dikendalikan Nazaruddin.

Langkah KPK menerapkan UU TPPU dalam menjerat Nazaruddin pada kasus pembelian saham Garuda dinilai langkah tepat. Korupsi merupakan salah satu tindak pidana asal pencucian uang. Tak lama setelah memastikan Nazaruddin dijadikan tersangka TPPU untuk pembelian saham Garuda, KPK bergerak cepat. Kali ini, UU TPPU mereka terapkan kepada mantan anggota Badan Anggaran DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional, Wa Ode Nurhayati.

KPK menduga, ada uang senilai Rp 10 miliar di rekening Wa Ode yang diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi dan telah disamarkan melalui berbagai cara. Lalu, kenapa baru sekarang KPK berani menggunakan UU TPPU dalam menjerat koruptor di negeri ini?

Mantan Wakil Ketua KPK Chandra Hamzah sempat mengungkapkan, keengganan KPK menggunakan UU TPPU karena dalam UU itu tak secara jelas disebutkan bahwa kewenangan penuntutan ada pada KPK. KPK selama ini dikenal sebagai lembaga yang super lengkap dalam menangani perkara korupsi. Kewenangan KPK mulai dari menyelidiki, menyidik, dan menuntut ke pengadilan sebuah perkara korupsi. Namun, untuk tindak pidana pencucian uang, UU TPPU tak secara jelas mengatur kewenangan penuntutan tetap ada pada KPK. Inilah yang menurut Chandra dikhawatirkan KPK sehingga mereka terkesan masih enggan menggunakan UU TPPU.

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto menduga KPK enggan menggunakan UU TPPU karena sepanjang 2011 tak ada kasus yang layak dijerat dengan UU ini. Dia mengatakan, saat ini, pimpinan KPK dengan di-back up penyelidik, penyidik, dan penuntut umum yang berdedikasi, berani menggunakan UU TPPU begitu ada kasus korupsi yang mengarah pada pencucian uang.

Peneliti hukum Indonesia Corruption Watch, Febri Diansyah, mengatakan, sebenarnya KPK tak perlu ragu mengguna- kan UU TPPU. ”Jika KPK menemukan bukti ada pencucian uang, maka penyidikan pencucian uang dan perkara korupsi- nya bisa digabung,” katanya.

Kelebihan UU TPPU ini juga ada pada pembuktian terbalik terhadap harta mencurigakan milik terdakwa. ”Dalam Pasal 77 diatur, untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan hasil tindak pidana. Pasal 77 inilah yang menjadi dasar hukum pembuktian terbalik,” katanya.

Jangkauan UU TPPU yang tak hanya menjerat pelaku utama, tetapi mereka juga yang sempat menerima, menyimpan, bahkan menikmati uang hasil korupsi, menurut Febri, luar biasa dampaknya jika digunakan KPK. Dalam kasus suap wisma atlet, misalnya, putusan hakim bahwa Grup Permai sebagai penampung fee nantinya bisa ditelusuri ke mana saja kas kelompok usaha itu mengalir. Jika Nazaruddin benar bahwa kas Grup Permai juga mengalir hingga ke Kongres Partai Demokrat, siap-siap saja penerima aliran dana ini ramai-ramai dibui dan dimiskinkan.

Mendakwa pencucian sejak awal bisa menjadi strategi KPK menyita harta koruptor. KPK pernah kecolongan dalam kasus suap dengan terdakwa Syarifuddin Umar, hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. KPK hanya mendakwa Syarifuddin menerima suap, sementara harta kekayaan tak wajar yang ditemukan saat penggeledahan di rumahnya tak ikut didakwakan sebagai bagian dari pencucian uang hasil suap.

Bambang pun menuturkan, soal keberanian KPK menggunakan UU TPPU tak lepas dari kemampuan jaksa belajar dari kesuksesan penegak hukum lainnya. ”Biar nanti sejarah penegakan hukum yang menilai dan menuliskannya,” katanya.

(KHAERUDIN)

Sumber : http://nasional.kompas.com/read/2012/05/05/03520080/Pintu.Masuk.KPK.untuk.Miskinkan.Koruptor

7 Mei 2012 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Dramaturgi Korupsi

KOMPAS.com – Sabtu, 5 Mei 2012

Oleh : BUDIARTO SHAMBAZY

 

Entah siapa yang memulai, tiba-tiba muncul wacana tentang kemungkinan Angelina Sondakh diberi status istimewa sebagai kolaborator keadilan (justice collaborator). Wajar terjadi pro dan kontra yang cukup menghebohkan.

Singkat kata, Angie (Angelina Sondakh) akan diperlakukan sebagai orang yang berhak atasperlindungan jika mau ”buka mulut”. Bahkan, ia layak mendapat keringanan hukuman dan juga hadiah (reward), entah apa bentuknya, kalau bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Di Amerika Serikat, peniup peluit (whistle blower) atau kolaborator keadilan boleh ganti identitas, pindah domisili, dan dicarikan pekerjaan. Apakah Angie pantas diperlakukan demikian?

Betul praktik kolaborator keadilan membantu pengusutan, penyidikan, dan penyelidikan serta diterapkan secara universal di sejumlah negara. Betul ia mungkin saja bisa menjadi senjata ampuh untuk memberantas korupsi sistemik.

Namun, praktik ini belumlah terlalu lama diterapkan di sini alias masih bersifat eksperimentasi. Salah satu kasus menarik, Agus Condro menjadi peniup peluit dalam proses peradilan cek perjalanan yang melibatkan sejumlah anggota DPR.

Ada risiko status kolaborator bagi Angie akan kontraproduktif. Seperti disinyalir berbagai pihak, ia tak mustahil menjadi ajang transaksional karena Angie adalah fungsionaris Partai Demokrat yang diseret ke pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor) setelah M Nazaruddin.

Dan, sudah sekitar tiga tahun sejak perang ”cicak vs buaya”, pemberantasan korupsi yang melibatkan pejabat/politisi mengalami stagnasi. Telah terbukti KPK berulang kali mengalami berbagai hambatan politis/psikologis menjalani proses panjang untuk memaksa Angie jadi tahanan.

Sampai kini pun KPK dan pengadilan tipikor belum mampu mengungkap hal yang sederhana: siapakah ”ketua besar” dan ”bos besar”? Konfrontasi Angie versus Mindo Rosalina Manulang gagal serta ”apel Malang” dan ”apel Washington” masih tetap misterius.

Entah sudah berapa saksi/tersangka/terpidana yang potensial dijadikan peniup peluit untuk mengungkap skandal-skandal korupsi wisma atlet, Hambalang, dan lain-lain. Namun, semua peluang emas itu tersia-siakan saja.

Sederhananya, kalau memang bertekad serius, mengapa bukan Nazaruddin yang diberi status kolaborator? Terlebih lagi Nazaruddin diduga terlibat dalam korupsi sistemik yang nilainya mencapai hampir Rp 7 triliun.

Itu sebabnya, wajar wacana kolaborator bagi Angie menimbulkan tanda tanya. Ada pertanyaan apakah pimpinan KPK—yang sempat mengalami kriminalisasi dan diberitakan pecah—mulai menyerah kehilangan semangat melakukan tugasnya?

Status kolaborator bagi Angie juga menimbulkan kesan pemberantasan korupsi yang semestinya sederhana ibarat membalikkan telapak tangan, dibuat jadi berbelit-belit. Tak heran mayoritas masyarakat sudah jenuh dan apatis menyaksikan berbagai akrobat pemberantasan korupsi di negeri ini.

Lebih dari itu, panggung pemberantasan korupsi yang dipentaskan di ruang publik kita lebih banyak didominasi akting para politisi yang tak kalah lucu dibandingkan stand up comedy. Nyaris setiap hari kita disuguhi anekdot-anekdot yang kurang mencerdaskan—apalagi membasmi korupsi.

Jangan salah, kolaborator keadilan bukan konsep buruk. Namun, praktik tersebut lebih efektif untuk jenis kejahatan terorganisasi yang teramat sukar diberantas oleh para penegak hukum.

Sebab, kejahatan terorganisasi tersebut berlangsung selama puluhan tahun dan sering kali melibatkan aparat, seperti hakim, jaksa, dan polisi. Dan, kejahatan tersebut bersifat multifaceted dan bertali-temali, seperti narkoba, judi, pelacuran, pemerasan, dan penyelundupan.

Berbeda dengan kejahatan korupsi yang melulu dilakukan oleh pejabat/politisi dan bersifat single faceted. Secara teoretis jauh lebih mudah memberantas korupsi selama ada itikad—bukan sekadar retorika atau saling silat lidah saja.

Misalnya, kejahatan terorganisasi yang dilakukan oleh jaringan mafia di AS dan Italia. Berhubung sukar, para penegak hukum di kedua negara itu—juga negara-negara lain—mencoba obat mujarab lain yang lebih jitu, yakni kolaborasi keadilan (collaborative justice).

Inilah kerja sama, sinergi, dan koordinasi antar- institusi penegak hukum yang dirasa amat kurang di sini. KPK justru dibentuk karena kerja sama, sinergi, dan koordinasi institusi-institusi penegak hukum—terutama polisi dan jaksa—kurang berjalan sebagaimana semestinya.

Kolaborasi keadilan juga melibatkan berbagai unsur masyarakat—termasuk pers, aktivis, akademisi, sampai organisasi-organisasi kemasyarakatan dan agama—membantu pemberantasan mafia. Di sini, masyarakat hanya dianggap seperti obat nyamuk yang kurang layak didengar.

Itulah yang membuat pejabat/politisi kita merasa kebal hukum, mendominasi wacana, dan menyuguhkan etos kerja yang kurang mencerdaskan di ruang publik. Lihat saja politisi yang melakukan tindak pidana memakai pelat nomor mobil palsu dan hanya ditegur atau yang merasa mampu menjadi manajer timnas PSSI.

Begitulah, kita sudah terlalu sering menyaksikan berbagai ulah yang heboh yang dilakoni para pejabat/politisi. Mereka tak kenal lelah gonta-ganti skrip setiap pekan guna mengalihkan perhatian dari masalah sesungguhnya: pemberantasan korupsi.

Pemberantasan korupsi hanyalah dramaturgi yang tak kunjung selesai sampai 2014. Saya agak yakin Anda bukan cuma gemar menikmatinya, jangan-jangan malah sudah ketagihan.

Sumber : http://nasional.kompas.com/read/2012/05/05/04423977/Dramaturgi.Korupsi

7 Mei 2012 Posted by | ARTIKEL | Tinggalkan komentar

Basmi Korupsi, Tak Perlu Hilangkan Satu Generasi…

KOMPAS.com – Senin, 7 Mei 2012
KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN
Ungkapan kekecewaan masyarakat terhadap perilaku korupsi tertuang dalam grafiti di kawasan Simprug, Jakarta, Kamis (26/4/2012). Menurut catatan Kementerian Dalam Negeri, hingga 2012 ada 173 kepala daerah yang tersangkut berbagai kasus korupsi. Para kepala daerah itu tersangkut dengan berbagai status yang melekat pada mereka, mulai dari saksi, tersangka, terdakwa, hingga terpidana.

 

KOMPAS.com – Jargon ”lebih baik mencegah daripada mengobati” tidak hanya berlaku di dunia medis. Jargon itu juga berlaku dalam pemberantasan korupsi. Tidak mungkin menghadapi kasus korupsi yang sudah sedemikian banyak, Komisi Pemberantasan Korupsi tak mengedepankan upaya pencegahan dengan pendekatan baru.

Cukup membekali generasi muda dengan nilai moral yang luhur.

”Sosialisasi lewat seminar, pasang poster, dan jargon antikorupsi sudah terasa membosankan bagi masyarakat. Kami mencoba media baru, lewat film. Bukan film yang menceritakan tentang kasus besar, melainkan yang mengetuk kesadaran masyarakat. Kami berharap masyarakat terinspirasi dan mengubah pola pikir dan perilakunya untuk menghindari korupsi dalam kehidupan sehari-hari,” kata Indraza Marzuki dari Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK di sela-sela diskusi ”Masa Depan Pencegahan dan Penanganan Korupsi” di Balai Muhammadiyah, Solo, Senin (30/4/2012) pekan silam.

Sebagai negara kaya yang ditandai sebagai pengekspor 20 persen gas alam dunia, penghasil emas nomor delapan dunia, penghasil cengkeh nomor satu dunia, pendapatan per kapita Indonesia hanya 4.205 dollar Amerika Serikat. Pendapatan itu di bawah Botswana sekitar 13.000 dolar AS. Pada Februari 2012, utang Indonesia Rp 1.844,96 triliun yang berarti setiap warga Indonesia mewarisi utang Rp 7,096 juta. ”Ini semua karena korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN),” kata Indraza.

Indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia nomor 100 dengan nilai 3,0 dari skala 10 di antara 183 negara. Ini pun dinilai baru dari aspek pelayanan publik. Lagi-lagi, kata Communication Officer Transparency International Indonesia (TII) Dwipoto Kusumo, penyebabnya adalah KKN.

Sebelumnya, seusai pemutaran Kita Vs Korupsi di Studio Film XXI Solo Square, Sekretaris Jenderal TII Teten Masduki mengatakan, dengan menggunakan pendekatan budaya pop berupa film, diharapkan internalisasi nilai-nilai kejujuran dan integritas dapat lebih cepat terjadi. Film yang menelan biaya produksi Rp 1,2 miliar itu akan diedarkan versi cakram padatnya pada Juli mendatang.

Menurut Indraza, tidak perlu menghilangkan satu generasi untuk membasmi korupsi. Cukup membekali generasi muda dengan nilai moral yang luhur. Harapannya ketika tiba gilirannya memegang kendali negeri, mereka akan mengaplikasikannya dengan nilai-nilai integritas dan kejujuran yang telah tertanam. (SRI REJEKI)

 

7 Mei 2012 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Polda Metro Tetapkan Mantan Anak Buah Nazaruddin Jadi Tersangka

KOMPAS.com – Senin, 7 Mei 2012 | 16:03 WIB
KOMPAS/ALIF ICHWAN; Yulianis

 

JAKARTA, KOMPAS.com – Kepolisian Daerah Metro Jaya menetapkan Yulianis, mantan Wakil Direktur Keuangan PT Permai Grup milik Muhammad Nazaruddin, sebagai tersangka sejak bulan November 2011. Yulianis ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pemalsuan dokumen pembelian saham perdana PT Garuda Indonesia.

“Pada SPDP (Surat Perintah Dimulainya Penyidikan) yang dikirim ke kejaksaan pada tanggal 10 November 2011, nama Yulianis ditulis sebagai tersangka,” ungkap Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Rikwanto, Senin (7/5/2012), di Mapolda Metro Jaya.

Dia menjelaskan bahwa Yulianis tersangkut kasus pemalsuan tanda tangan dalam dokumen saham PT Garuda Indonesia. “Kasus tanda tangan yang Garuda,” ujar Rikwanto.

Rikwanto mengatakan, awalnya kasus itu ditangani Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya namun langsung dilimpahkan ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. “Sementara Yulianis sendiri belum diperiksa, kami akan periksa yang bersangkutan dalam waktu dekat,” ujar Rikwanto.

Kasus tersebut berawal dari laporan Gerhana Sianipar, Direktur Utama PT Utama Exartech Technology Utama melaporkan Yulianis ke Polda Metro Jaya pada Oktober 2011 dengan tuduhan memalsukan tanda tangan dirinya saat Permai Grup membeli saham Garuda. Gerhana mengatakan, tanda tangan palsu itu berada di dua berkas pembelian saham garuda, yakni surat pemesanan saham Garuda dan surat kuasa pembukaan rekening saham di perusahaan pialang, PT Mandiri Sekuritas. Exartech, perusahaan yang dipimpin Gerhana adalah satu dari lima perusahaan Nazarudin yang memborong saham Garuda senilai Rp 300,85 miliar.

Sumber : http://nasional.kompas.com/read/2012/05/07/16034829/Polda.Metro.Tetapkan.Mantan.Anak.Buah.Nazaruddin.Jadi.Tersangka

7 Mei 2012 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Yulianis Tersangka, KPK Koordinasi dengan Polri

KOMPAS.com – Senin, 7 Mei 2012
KOMPAS/ALIF ICHWAN
Kesaksian Yiulianis – Saksi Yulianis hadir dalam sidang Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Rabu (25/1/2012). Tampak Yulianis menyampaikan kesaksian dalam persidangan kasus wisma Atlet dengan terdakwa M Nazarudin. Yulianis dalam keterangannya, pernah menjabat sebagai Wakil Direktur Keuangan di Grup Permai dan merupakan salah satu saksi kunci kasus wisma atlet.

 

JAKARTA, KOMPAS.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berkoordinasi dengan Kepolisian terkait penetapan Yulianis, mantan Wakil Direktur Keuangan Grup Permai sebagai tersangka kasus dugaan pemalsuan dokumen pembelian saham perdana PT Garuda Indonesia.

Wakil Ketua KPK, Busyro Muqoddas mengatakan, pihaknya akan mengonfirmasi penetapan tersangka itu ke Polri. KPK, kata Busyro, masih sangat membutuhkan kesaksian Yulianis terkait kasus-kasus yang diduga melibatkan bos Grup Permai, Muhammad Nazaruddin.

“Akan kami konfirmasi ke Polri, penetapan dia sebagai tersangka, dengan catatan yang bersangkutan masih sangat diperlukan KPK untuk bisa memberikan kesaksian kasus-kasus terkait Nazaruddin dan lain-lain,” kata Busyro di Jakarta, Senin (7/5/2012).

Seperti diketahui, Yulainis yang pernah bekerja sebagai anak buah Nazaruddin itu dianggap tahu seputar pencatatan keluar dan masuk keuangan Grup Permai. Yulianis pernah mengungkapkan aliran dana Grup Permai ke sejumlah pihak, termasuk ke Angelina Sondakh.

Dalam persidangan kasus dugaan suap wisma atlet SEA Games 2011 misalnya, Yulianis mengatakan kalau Grup Permai menggelontorkan uang Rp 2 miliar dan Rp 3 miliar ke Angelina dan I Wayan Koster sebagai belanja proyek wisma atlet SEA Games. Dia juga mengungkapkan kalau sebagian uang feeyang diperoleh Grup Permai dari jasanya menggiring proyek pemerintahan, dibelikan saham perdana PT Garuda Indonesia.

Di Polda Metro Jaya, Yulianis disangka memalsukan dokumen terkait pembelian saham PT Garuda tersebut. Kasus tersebut berawal dari laporan Gerhana Sianipar, Direktur Utama PT Utama Exartech Technology Utama melaporkan Yulianis ke Polda Metro Jaya pada Oktober 2011 dengan tuduhan memalsukan tanda tangan dirinya saat Permai Grup membeli saham Garuda.

Gerhana mengatakan, tanda tangan palsu itu berada di dua berkas pembelian saham Garuda, yakni surat pemesanan saham Garuda dan surat kuasa pembukaan rekening saham di perusahaan pialang, PT Mandiri Sekuritas. Exartech, perusahaan yang dipimpin Gerhana adalah satu dari lima perusahaan Nazarudin yang memborong saham Garuda senilai Rp 300,85 miliar. Menurut Yulianis, dirinya memalsukan dokumen lantaran diperintah Nazaruddin sebagai atasannya.

Sumber : http://nasional.kompas.com/read/2012/05/07/17104562/Yulianis.Tersangka.KPK.Koordinasi.dengan.Polri

7 Mei 2012 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: