KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Kasus Korupsi Chevron Segera Ke Pengadilan

SUARA MERDEKA.com – Rabu, 02 Mei 2012

JAKARTA, suaramerdeka.com – Kejaksaan Agung berjanji segera melimpahkan kasus korupsi PT Chevron ke pengadilan setelah usainya penelitian terhadap tanah yang dijadikan barang bukti.

Tim penyidik satuan khusus (satsus) pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (JAM Pidsus) Kejaksaan Agung membawa ratusan kilogram tanah dari lokasi proyek bioremediasi fiktif yang dilakukan PT Chevron Pasific Indonesia (CPI).

“Ini kan sebagai barang bukti, kesimpulannya nanti menentukan berkasnya,” kata JAM Pidsus, Andhi Nirwanto, di Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (2/5).

Menurut dia, penyidik sudah melibatkan tim ahli untuk meneliti ratusan kilogram tanah tersebut di laboratorium Pidsus Kejagung. Tim ahli akan meneliti apakah tanah yang tercemar limbah akibat eksplorasi pertambangan itu sudah dilakukan bioremediasi seperti yang dilaporkan Chevron atau belum.

Jika telah dibioremediasi, lanju Adi, tanah itu akan kembali netral dari limbah tercemar. Namun jika kondisi tanah masih tercampur dengan limbah eksplorasi pertambangan, maka proyek bioremediasi memang tidak dilakukan seluruhnya.

Dia menandaskan, proyek bioremediasi seharusnya dilakukan Chevron melalui dua perusahaan rekanan swasta yang ditunjuknya yaitu PT Sumigita Jaya dan PT Green Planet Indonesia di lokasi eksplorasi pertambangan di Duri, Riau dari 2003-2011.

Namun sejak 2006, proyek bioremediasi diduga tidak dilakukan alias fiktif. Padahal BP Migas telah mengeluarkan dana sebesar 23 juta Dolar AS atau sekitar Rp 210 miliar.

“Jadi diteliti apakah tanah itu betul-betul dianggap kena pencemaran dan sudah kembali normal atau tidak. Bioremediasi kan untuk menormalkan kembali,” tegas Adi.

( Budi Yuwono / CN34 / JBSM )
Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2012/05/02/117210/Kasus-Korupsi-Chevron-Segera-Ke-Pengadilan

2 Mei 2012 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Wali Kota Semarang Bantah Terlibat Kasus Penyuapan Anggota DPRD

detikNews – Senin, 30/04/2012

Ilustrasi
Jakarta, Penyidikan kasus penyuapan yang menyeret Wali Kota Semarang, Soemarmo HS, terus berlanjut dengan pemeriksaan tersangka. Soemarmo sendiri membantah tuduhan penyuapan anggota DPRD Kota Semarang tahun 2011-2012 yang ditujukan kepadanya.

Hari ini, Soemarmo menjalani pemeriksaan sebagai tersangka di Gedung KPK, Jl Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan. Pemeriksaan berlangsung selama 8 jam.

“Klien kami punya bukti-bukti untuk membantah terlibat dalam kasus ini. Bukti berupa saksi dan surat-surat,” ujar pengacara Soemarmo, Sapar A Sitinjak, usai mendampingi pemeriksaan kliennya, Senin (30/4/2012).

Ketika ditanya wartawan mengenai kemungkinan munculnya tersangka baru, Sapar enggan berkomentar banyak. Yang jelas, penyidikan kasus Soemarmo masih akan dilanjutkan.

Kasus yang menjerat Soemarmo ini merupakan pengembangan dari kasus suap yang menjerat anak buahnya, Sekretaris Daerah Kota Semarang Akhmat Zaenuri. Zaenuri sendiri tertangkap tangan memberikan suap berupa uang kepada dua anggota DPRD Kota Semarang, Agung Purno Sarjono (Fraksi PAN) dan Sumartono (Fraksi Demokrat), pada 24 November 2011.

Mereka ditangkap KPK bersama uang dugaan suap Rp 40 juta. Uang itu tersimpan dalam puluhan amplop dengan jumlah bervariasi antara Rp 1,7 juta sampai Rp 4 juta. Uang itu diduga untuk memulusan pembahasan program Tambahan Pengahasilan Pegawai pada APBD 2012 senilai Rp 100 M.

Pada 24 April lalu, Zaenuri dihukum 1,5 tahun penjara dan denda Rp 50 juta subsider 2 bulan karena terbukti menyuap dalam pembahasan RAPBD Kota Semarang 2012.

Sedangkan Seomarmo sendiri ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dan ditahan di rutan Cipinang sejak 30 Maret lalu.

(nvc/nvc)

Sumber : http://news.detik.com/read/2012/04/30/212640/1905442/10/wali-kota-semarang-bantah-terlibat-kasus-penyuapan-anggota-dprd?nd992203605

2 Mei 2012 Posted by | SEMARANG | Tinggalkan komentar

Disangka Korupsi Rp 12 M, Istri Wali Kota Salatiga Diperiksa di Kejati

detikNews – Selasa, 01/05/2012

Semarang – Istri Wali Kota Salatiga yang juga anggota DPRD Salatiga, Titik Kirnaningsih, hari ini, Selasa (1/5/2012) menjalani pemeriksaan perdana di Kejati Jateng pasca turunnya surat penahanan terhadap dirinya terkait kasus korupsi proyek Jalur Lingkar Salatiga (JLS).

Pukul 11.00 WIB, Titik tiba di Kejati Jateng, Jalan Pahlawan, Semarang dengan mobil tahanan Lapas Wanita Bulu Semarang bernopol B 1347 COB. Selama hampir empat jam Titik menjalani pemeriksaan.

“Lama karena harus menyiapkan administrasi dulu, dan tadi itu penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik,” kata Edy Suryo, Seksi Penuntutan Khusus Kejati Jateng di kantor Kejati, Jalan Pahlawan, Semarang, Selasa (1/5/2012).

Edy menambahkan, pihaknya akan segera melimpahkan kasus tersebut kepada pengadilan Tipikor Semarang. Jaksa penuntut umum dalam persidangan nantinya adalah jaksa gabungan dari kejaksaan.

Sebelum menjalani pemeriksaan dari Kejati, terdengar kabar bahwa Titik sedang tidak dalam kondisi sehat. Namun hal tersebut dibantah pihak Kejati karena setelah diperiksa ternyata Titik dalam kondisi sehat.

“Enggak sakit, dari pemeriksaan dokter klinik hasilnya sehat,” imbuh Edy.

Pada hari Senin (16/4/2012) lalu, Titik menerima surat penahanan ketika berada di kediamannya di Salatiga. Saat itu kondisi badan Titik langsung drop dan di bawa ke RS Bhayangkara Semarang. Di RS pun Titik sempat pingsan di dapur ketika wartawan akan meliput. Ia lalu dibopong oleh kuasa hukumnya menuju ruang periksa.

Saat ini Istri Wali Kota Salatiga tersebut berstatus tahanan Kejati dan menjalani masa tahanan 20 hari di Lapas Wanita Bulu Semarang, Jalan Mgr Soegiyopranoto.

Titik Kirnaningsih diduga terlibat dalam kasus korupsi proyek JLS yang dilaksanakan tahun 2008 oleh PT. Kuntjup – PT. Kadi International JO (Joint Operation). Saat itu, Titik menjabat sebagai direktur PT. Kuntjup dan diduga melakukan kerjasama dalam lelang proyek senilai Rp 49,21 miliar dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom), panitia lelang, dan wali kota ketika itu. Kerugian negara dalam kasus tersebut diperkirakan mencapai Rp 12,23 miliar.

Sumber : http://news.detik.com/read/2012/05/01/175533/1906390/10/disangka-korupsi-rp-12-m-istri-wali-kota-salatiga-diperiksa-di-kejati?nd992203605

2 Mei 2012 Posted by | SALATIGA | Tinggalkan komentar

Laporkan Kasus Korupsi, Pejabat Pemkot Manado Malah Jadi Tersangka

detikNews – Selasa, 01/05/2012

Jakarta, Bendahara Dinas Pariwisata Kota Manado, Enny Angele Julia Umbas melaporkan kasus dugaan korupsi yang diduga melibatkan Wali Kota Manado ke polisi dan kejaksaan setempat. Namun, pelaporan tersebut justru berujung status tersangka bagi Enny.

“Saya lapor ke Kejaksaan Negeri lalu ke Polda Sulut, tapi oleh Kapolda mendisposisi ke tipikor,” terang Enny dalam perbincangan dengan detikcom, Senin (30/4/2012).

Enny menyatakan, dirinya telah menyerahkan semua bukti-bukti yang dimilikinya terkait kasus dugaan korupsi di Dinas Pariwisata Kota Manado yang menyeret Wali Kota Manado, Vicky Lumentut. Namun, lanjutnya, tindak penyelidikan yang dilakukan polisi tidak pernah menyentuh wali kota.

Justru perlakuan aneh yang diterima Enny dari tempatnya bekerja, yakni di Dinas Pariwisata Manado. Perlakuan tersebut diterimanya hanya beberapa minggu setelah pelaporannya ke polisi pada Agustus 2011 lalu.

“Saya tidak diizinkan masuk ke ruangan kerja. Mereka bilang karena saya suka melapor ke sana, melapor ke sini. Saya dibilang mengkhianati kantor, memberi data penting ke kantor lain. Bahkan nama saya dicoret dari daftar absensi Dinas Pariwisata,” terangnya.

Merasa ada kejanggalan, Enny lantas meminta kejelasan ke Badan Kepegawaian Manado melalui surat yang isinya mempertanyakan status kepegawaiannya. Namun, hingga saat ini tidak ada jawaban dan ketika ditanya langsung, mereka mengaku tengah minta petunjuk dari Wali Kota Manado.

“Status kepegawaian saya terombang-ambing. Padahal kan ada peraturan kalau selama 48 hari tidak masuk, otomatis akan dipecat,” tuturnya.

Kondisi menjadi semakin aneh ketika Enny mendapat kabar dari rekannya bahwa dirinya telah menjadi tersangka dalam kasus penipuan dan penggelapan yang dilaporkan oleh pihak rekanan Dinas Pariwisata. Enny berulang kali dipanggil untuk menjalani pemeriksaan di Reskrimum Polda Sulut sebagai tersangka dalam kasus tersebut.

“Waktu ditetapkan sebagai tersangka, awalnya saya tidak tahu, tiba-tiba orang nelepon saya memberitahu saya sudah tersangka,” terangnya.

Usai gelar perkara yang digelar oleh Kapolda Sulut saat itu, Brigjen Carlo Tewu, Enny mengaku dirinya diberi perlindungan hukum dan dinyatakan tidak perlu ditahan, serta kasusnya telah dihentikan. Tapi, berselang seminggu kemudian setelah dilakukan sertijab kepada Kapolda Sulut yang baru, tiba-tiba penyidikan kasus yang menjeratnya dilanjutkan.

Enny pun memutuskan untuk melapor dan membawa semua bukti ke KPK karena kasus yang dilaporkannya terkait korupsi di tempat kerjanya tidak ditindaklanjuti dengan baik oleh Polda Sulut. Dia melapor ke KPK pada 16 Maret lalu. Tapi selepas melapor ke KPK, Enny justru sering mendapat ancaman dan intimidasi dari orang tak dikenal.

“Di Manado, saya sering dikejar-kejar preman, dibuntuti, bahkan pernah ada preman yang datang ke rumah,” ucapnya.

Demi mendapat keselamatan dirinya, Enny pun meminta pendampingan KontraS dan juga telah melapor ke Lembaga Perlindungan Saksi Korban (LPSK). Saat ini, dia tengah menunggu permohonan audiensinya dengan salah satu komisioner KPK dikabulkan. Pihak kepolisian belum bisa dikonfirmasi soal kasus ini.
(nvc/ahy)

Sumber : http://news.detik.com/read/2012/05/01/071954/1905503/10/laporkan-kasus-korupsi-pejabat-pemkot-manado-malah-jadi-tersangka?nd992203605

2 Mei 2012 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Sidang Perdana Pencabutan SP3 Mantan Wali Kota Semarang Digelar

detikNews – Rabu, 02/05/2012

Angling Adhitya P/detikcom
Semarang – Pengadilan Negeri (PN) Semarang hari ini menggelar sidang perdana pencabutan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dari mantan Wali Kota Semarang, Sukawi Sutarip terkait kasus penyimpangan dana komunikasi APBD Kota Semarang tahun 2004.

Tim advokasi masyarakat anti korupsi Jateng sebagai penggugat, meminta agar Kejati segera mencabut SP3 dan segera melanjutkan penanganan kasus itu karena terdapat kejanggalan dalam keluarnya surat tersebut.

“Untuk membuktikannya, kami menyiapkan beberapa bukti yang akan kami tunjukkan kepada hakim pada sidang selanjutnya,” kata anggota tim advokasi masyarakat anti korupsi Jateng, Slamet usai persidangan di PN Semarang, Jalan Siliwangi, Rabu (2/5/2012).

“Bahkan bukti dari kami sama dengan milik Kejati yaitu hasil matriks yang menjadi dasar penetapan tersangka kepada mantan Wali Kota Semarang,” imbuhnya.

Sementara itu, kuasa hukum dari pihak Kejati mengatakan, dalam SP3 dengan nomor Print-641/0.3/Fd.1/10/2010 pada tanggal tanggal 28 Oktober 2010 disebutkan bahwa tidak terbukti adanya penyimpangan dana dalam kasus tersebut.

“Tidak terbukti melakukan penyimpangan sehingga bisa diterbitkan SP3,” kata kuasa hukum Kejati, Kusmartono.

Namun menurut Slamet, alasan diterbitkannya SP3 tersebut justru menjadi salah satu dari kejanggalan yang ada. Hal itu tertuang dalam Pasal 2(1) uu No. 31 tahun 1999 jo. UU No.20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi.

“Di situ tercantum ‘setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara’. Kata ‘dapat’ dilihat dari delik formil bukan materil jadi tidak harus ada kerugian,” papar Slamet.

Mantan Walikota Semarang, Sukawi Sutarip, terjerat kasus dugaan korupsi dana komunikasi APBD Kota Semarang tahun 2004 sebesar Rp 2,4 miliar dan dana tak terduga sebesar Rp 2,7 miliar. Lalu pada 28 Oktober 2010 Kejati Jateng menerbitkan SP3 terhadap Sukawi yang sudah ditetapkan sebagai tersangka.

(alg/try)

Sumber :
http://news.detik.com/read/2012/05/02/144510/1907193/10/sidang-perdana-pencabutan-sp3-mantan-wali-kota-semarang-digelar?9922022

2 Mei 2012 Posted by | AKTIVITAS KP2KKN, BERITA KORUPSI NASIONAL, JEJARING KP2KKN, SEMARANG | Tinggalkan komentar

Rp18 Triliun untuk Perjalanan Dinas PNS

Headline

INILAH.com – Rabu, 2 Mei 2012

Jakarta – Pemerintah menyediakan anggaran hingga Rp18 triliun untuk perjalanan dinas pegawai negeri sipil (PNS) di seluruh Indonesia. Anggaran ini masuk dalam kategori belanja barang. Anggaran perjalanan dinas tersebut digunakan untuk biaya hotel, transportasi dan akomodasi, sesuai dengan golongan.

“Yang fixed itu, hanya uang sakunya dia. Jadi kalau saya pergi perjalanan dinas, itu tergantung kepada hotelnya. Ada ketentuannya, misalnya eselon I, hotelnya bintang 3 misalnya. Nanti kalau saya sampai ke tempat yang dituju, saya lihat hotelnya berapa, kalau Rp300 ribu yang 300 ribu,” jelas Sekretatis Jenderal Kementerian Keuangan Kiagus Badaruddin, di Jakarta, Rabu (2/5/2012).

Untuk menghindari terjadinya penggelapan biaya perjalanan dinas, semua nota asli atas biaya yang dikeluarkan PNS selama perjalanan harus diserahkan ke sekretariat bila ingin ada penggantian biaya. “Kalau sekarang itu mulai dari boarding pass-nya, tiket, airport tax, harus dilampirkan. Di hotel juga sama, bukti-bukti dari hotel semuanya harus dilampirkan,” jelasnya.

PNS yang kedapatan memalsukan bukti perjalanan dinasnya untuk kepentingan pribadi akan dikenakan sanksi. Sedangkan bila seorang menteri akan melakukan perjalanan dinas hanya untuk tujuan peresmian saja, ia menyatakan, diperbolehkan membawa bawahannya, namun dengan jumlah seperlunya.

“Itu kan ada peraturannya, kalau peresmian itu hanya dibatasi berapa orang saja. Jumlah orang sedapat mungkin sedikit, paling lima orang. Wajar saja kalau umpamanya menterinya pergi, masa menterinya tidak didampingi eselon I. Harus ada eselon I yang relevan untuk ikut, kan menteri tidak tahu hal yang teknis dan detil, makanya dirjennya dibawa. Paling dirjen itu bawa satu direktur, dan ada kasubditnya. Kalau tidak, kan malu kalau kita sembarangan,” paparnya.

Pemerintah juga tidak diwajibkan PNS menggunakan maskapai domestik papan atas, yaitu Garuda Indonesia. Aturan tersebut sebenarnya sama dengan yang diterapkan lembaga negara lainnya, demikian juga dengan lembaga-lembaga internasional.

“Tidak harus Garuda. Kalau umpamanya tidak ada Garuda, dia bisa naik sesuai yang ada. Pada dasarnya orang perjalanan dinas itu hanya menunaikan tugas, tapi dia berpindah dari satu lokasi ke lokasi yang lain,” tandas Kiagus. [tjs]

 

2 Mei 2012 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

KPK Bidik Alex Noerdin Terkait Kasus Dugaan Korupsi di Musi Banyuasin

detikNews – Senin, 30/04/2012

Jakarta KPK tengah menyelidiki dugaan korupsi Alex Noerdin terkait APBD Musi Banyuasin. Alex diketahui pernah menjadi Bupati Musi Banyuasin selama 2 periode berturut-turut sejak 2001-2006 dan periode kedua 2007-2012. Pada 2008 Alex maju untuk Pilkada Gubernur Sumsel dan menang.

“Penyidik kita profesional. Kita tidak melihat partainya, kita melihat keterkaitannya apa orang itu memenuhi syarat dipanggil atau tidak. Jadi kasus Muba itu tergantung kesiapan penyidiknya,” jelas Ketua KPK Abraham Samad kepada wartawan di KPK, Jl Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, Senin (30/4/2012).

KPK sudah memanggil beberapa kali Alex. Pemeriksaan ternyata bukan soal Wisma Atlet saja. KPK juga memeriksa Alex yang kini maju untuk DKI 1 berpasangan dengan Nono Sampono, terkait dugaan korupsi APBD Musi Banyuasin.

Samad juga menegaskan, pemeriksaan ini tidak terkait dengan pelaksanaan Pilkada. Sepenuhnya KPK bergerak berdasarkan bukti tidak melihat alasan politik.

“Saya rasa penyidik tidak melihat hal itu,” imbuhnya.

(ndr/gah)

Sumber : http://news.detik.com/read/2012/04/30/213013/1905441/10/kpk-bidik-alex-noerdin-terkait-kasus-dugaan-korupsi-di-musi-banyuasin

2 Mei 2012 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Korupsi Batanghari: Enam Staf Adpel Jambi Jadi Saksi

KOMPAS.com – Selasa, 1 Mei 2012

 

JAMBI, KOMPAS.com — Enam orang staf Administrasi Pelabuhan (Adpel) Jambi dimintai keterangan terkait perkara dugaan korupsi dua tersangka kasus pengerukan alur Sungai Batanghari di Jambi. Kejaksaan Tinggi Jambi mendapati indikasi kerugian negara sebesar Rp 4 miliar dari proyek bernilai Rp 8 miliar ini.

“Setelah menetapkan enam tersangka korupsi pengerukan alur Sungai Batanghari, kini penyidik kejaksaan memeriksa enam saksi,” kata Kepala Seksi Penerangan dan Hukum Kejaksaan Tinggi Jambi Andi Azhari, Selasa (1/5/2012) di Jambi.

Enam saksi tersebut adalah Asrizal, Heri, M Suratman, Daryono, Deni Purnama, dan Bambang Yusman. Mereka diminta penyidik melengkapi berkas perkara tersangka Arief Hidayat dan Toha Muryono. Keduanya adalah PT Mukti Haksa Guna Jaya selaku pihak yang mengeruk Sungai Batanghari.

Menurut Andi, masih akan ada sejumlah saksi yang dimintai keterangan oleh tim penyidik Kejati Jambi dalam melengkapi berkas perkara keenam tersangka yang sudah ditetapkan kejaksaan. “Setelah saksi semua diperiksa, tim penyidik akan masuk kepada materi pemeriksaan keenam tersangka agar berkasnya bisa segera dilimpahkan ke pengadilan Tipikor,” katanya.

Beberapa waktu lalu Kejati Jambi telah menetapkan enam tersangka yang tersandung dalam kasus dugaan korupsi proyek pengerukan alur sungai Batanghari senilai Rp 4 miliar Tahun Anggaran 2011 dari dana APBN.

Program kegiatan pengerukan alur sungai Batanghari Jambi itu ada pada Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang dikerjakan pada tahun anggaran 2011 dengan kegiatan pengerukan alur pelayaran Pelabuhan Talang Duku hingga Jambi.

Sumber : http://regional.kompas.com/read/2012/05/01/19161434/Enam.Staf.Adpel.Jambi.Jadi.Saksi

2 Mei 2012 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Kejati Nyatakan Wendy Melfa Tersangka

Penggelembungan Harga
KOMPAS.com – Selasa, 1 Mei 2012

 

BANDAR LAMPUNG, KOMPAS.com – Kejaksaan Tinggi Lampung menyatakan mantan Bupati Lampung Selatan Wendy Melfa sebagai tersangka kasus dugaan mark up pengadaan tanah proyek PLTA Sebalang.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Lampung, M Serry, di sela-sela pemeriksaan Wendy, Selasa (1/5/2012), mengonfirmasikan, mantan pengacara itu telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasusmark up (penggelembungan harga) proyek senilai Rp 26,6 miliar.

Ia mengatakan, pemeriksaan yang dilakukan tiga jaksa itu berisi seputar pertanyaan umum, mengenai perannya sebagai ketua panitia pengadaan tanah untuk proyek PLTU Sebalang di 2008. Ketika itu, ia menjabat Wakil Bupati Lamsel.

Saat ditanya mengenai nilai kerugian negara, ia menjawab, “Itu yang menghitung BPK (Badan Pemeriksa Keuangan),” ujarnya.

Kasus proyek PLTU Sebalang ini juga ikut menyeret nama mantan Bupati Lamsel, Zulkifli Anwar, yang kini menjadi anggota DPR.

Penyidik rencananya juga akan memanggil Anwar. “Belum kami jadwalkan pasti pemanggilannya,” ujar Serry.

Sumber : http://regional.kompas.com/read/2012/05/01/21595671/Kejati.Nyatakan.Wendy.Melfa.Tersangka

2 Mei 2012 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Mantan Bupati Kerinci Serahkan Diri

KOMPAS.com – Rabu, 2 Mei 2012

 

JAMBI, KOMPAS.com — Bupati Kerinci periode 1999-2008, Fauzi Siin, menyerahkan diri ke Rumah Tahanan Sungai Penuh, Selasa (1/5/2012) malam, untuk menjalani eksekusi atas vonis hukuman Mahkamah Agung selama lima tahun.

Fauzi tiba di rutan sekitar pukul 19.00 WIB. Setelah turun dari kendaraan, dengan menggunakan kursi roda, Fauzi diantar istrinya, Djasri Murni, yang merupakan anggota DPRD Provinsi Jambi, serta anaknya, Ferry. Sejumlah pejabat satuan kerja pemerintah daerah anggota DPRD di Kota Sungai Penuh juga turut mendampingi.

“Pak Fauzi datang atas inisiatif sendiri untuk menjalani eksekusi hukuman,” kata Yusran Saad, Kepala Rutan Sungai Penuh, Rabu (2/5/2012).

Sesuai putusan sidang kasasi MA Nomor 257 K/Pid.sus/2011 tanggal 26 Januari 2012. Majelis hakim yang diketuai Artidjo Alkostar menetapkan vonis penjara pokok 4 tahun, ditambah hukuman 6 bulan atas denda Rp 200 juta, dan hukuman pengganti 6 bulan atas pengembalian dana korupsi sebesar Rp 2,8 miliar.

Putusan tersebut lebih berat dari vonis Pengadilan Negeri (PN) Sungai Penuh dan PN Jambi, yaitu 1 tahun penjara.

Fauzi didakwa mengorupsi dana APBD Tahun 2008 pada sejumlah proyek pengadaan makanan dan minuman, alat kendaraan bermotor, dan pengadaan alat tulis kantor. Kerugian negara mencapai Rp 2,8 miliar.

Sumber : http://regional.kompas.com/read/2012/05/02/16424960/Mantan.Bupati.Kerinci.Serahkan.Diri

2 Mei 2012 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: