KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

LKPP Luncurkan Program Whistle Blower

SUARA MERDEKA.com – Senin, 30 April 2012

JAKARTA, suaramerdeka.com – Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) meluncurkan Whistle Blower Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Program ini diluncurkan ini dengan beroperasinya website resmi whistle blower http://www.wbs.lkpp.go.id.

Kepala LKPP Agus Rahardjo menjelaskan, pengembangan sistem Pengadaan Barang/Jasa pemerintah dilakukan sesuai dengan amanat yang terdapat pada Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 terkait Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.

Whistle blower sistem merupakan sarana baru yang dapat dimanfaatkan oleh whistle bloweruntuk mengadukan penyimpangan yang terjadi dalam proses pengadaan/jasa pemerintah, termasuk dugaan KKN,” ungkap Agus dalam siaran persnya, Senin (30/4).

Dia menjelaskan, berdasarkan laporan KPK dari total kasus yang ditangani, 80 persen adalah kasus pengadaan barang/jasa pemerintah. Jumlah surat pengaduan yang masuk ke LKPP pun cukup signifikan.

Pada Triwulan-I 2011 jumlah surat pengaduan yang masuk ke LKPP sebanyak 57 surat, jumlah ini meninglkat pada Triwulan-II, III, IV masing-masing sebesar 153177, dan 197. Totalnya pada 2011 sebanyak 584 surat.

Agus menyatakan, whistle blower merupakan orang dalam Kemeneterian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lain yang memiliki informasi/akses informasi dan mengadukan perbuatan yang terindikasi penyimpangan dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang terjadi didalam organisasi pengadaan tempatnya bekerja.

Dikatakannya, whistle blower akan mendapatkan hak perlindungan berupa identitas yang dirahasiakan serta perlindungan atas hak-hak saksi dan pelapor sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

( Budi Yuwono / CN33 / JBSM )
Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2012/04/30/116973/LKPP-Luncurkan-Program-Whistle-Blower-

30 April 2012 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Kejagung Tetapkan Mantan Sekretaris Pajak Jadi Tersangka

KOMPAS.com – Senin, 30 April 2012

JAKARTA, KOMPAS.com – Kejaksaan Agung menetapkan mantan Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak dengan inisial ASA sebagai tersangka baru dugaan korupsi pengadaan Sistem Informasi Teknologi di direktorat jenderal tersebut.

“Hari ini, tim menyidik mengembangkan perkara dugaan korupsi itu, dan ditetapkan satu tersangka baru lagi yakni ASA yang saat itu menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada 2006,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Adi Toegarisman, di Jakarta, Senin (30/4/2012).

Kapuspenkum menyatakan dengan adanya penambahan satu tersangka tersebut, maka keseluruhan dalam kasus tersebut sudah ada lima tersangka. Keempat tersangka sebelumnya, yakni, RNK, ketua panitia lelang, Bahar, pejabat pembuat komitmen (PPK), Pulung Sukarno, dan Direktur Utama PT Berca Hardaya Perkasa, Liem Wendra Halingkar.

Adi Toegarisman menambahkan penetapan tersangka baru itu berdasarkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) Nomor 41 tanggal 24 April 2012. “Hari ini dijadwalkan untuk diperiksa,” katanya.

Dugaan korupsi IT Ditjen Pajak diketahui setelah adanya temuan kejanggalan senilai Rp 12 miliar dari nilai proyek Rp 43 miliar oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hasil temuan BPK, penyimpangan berupa tidak sesuainya perangkat dibanding spesifikasi dalam kontrak awal.

Sementara itu, berkas untuk tiga tersangka, yakni ketua panitia lelang, Bahar, pejabat pembuat komitmen (PPK), Pulung Sukarno, dan Direktur Utama PT Berca Hardaya Perkasa, Liem Wendra Halingkar.

Berkas untuk tiga tersangka tersebut saat ini sudah selesai dan dikirimkan ke Direktur Penuntutan pada Jampidsus Kejagung. Dari penuntutan itu, berkas dakwaan akan segera dirampungkan dan segera disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

30 April 2012 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

KPK Selidiki Dugaan Korupsi Alex Noerdin

KOMPAS.com – Minggu, 29 April 2012
KOMPAS/ALIF ICHWAN
Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin yang juga bakal calon Gubernur DKI Jakarta periode 2012-2017.

JAKARTA, KOMPAS.com – Calon Gubernur DKI Jakarta yang diusung Partai Golkar, Alex Noerdin, kini dalam bidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Alex diincar KPK untuk kasus dugaan korupsi penyalahgunaan APBD semasa dia menjabat Bupati Musi Banyuasin, Sumatera Selatan.

Gubernur Sumatera Selatan itu bukan diincar dalam kasus suap pembangunan wisma atlet SEA Games di Jakabaring, Palembang. Dalam dakwaan terhadap Muhammad Nazaruddin, namanya sempat disebut sebagai salah satu penerima komisi dari PT Duta Graha Indah Tbk.

Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto, mengungkapkan, awal penyelidikan KPK terhadap Alex bermula dari tumpukan kasus lama yang ditangani KPK.

“Begitu pimpinan KPK baru ini menjabat, kami kan minta semua berkas yang berulang tahun diberikan kepada kami. Maksudnya berkas-berkas yang bertahun-tahun tak terselesaikan,” kata Bambang di Jakarta, Minggu (29/4/2012) ini.

Saat itu, kata Bambang, pimpinan KPK menemukan ada berkas dugaan korupsi penyalahgunaan APBD Musi Banyuasin yang dikoordinasi dan supervisikan ke kejaksaan setempat.

“Saya kurang tahu persis dikorsup (koordinasi supervisi) ke Kejari Musi Banyuasin atau Kejati Sumsel,” katanya.

Dalam berkas itu, awalnya nama Alex disebut-sebut. Tetapi entah kenapa belakangan menurut Bambang nama itu malah menghilang. Sekarang berkas dugaan korupsi penyalahgunaan APBD Musi Banyuasin telah kembali ke KPK.

“Posisinya masih antara pengumpulan bahan dan keterangan atau penyelidikan,” kata Bambang.

Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2012/04/29/23442880/KPK.Selidiki.Dugaan.Korupsi.Alex.Noerdin

30 April 2012 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Bambang Widjojanto Benarkan Alex Noerdin Diperiksa KPK

KOMPAS.com – Senin, 30 April 2012
KOMPAS/ALIF ICHWAN
Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin yang juga bakal calon Gubernur DKI Jakarta periode 2012-2017.

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto membenarkan informasi terkait langkah KPK menyelidiki kasus dugaan korupsi calon gubernur DKI Jakarta yang diusung Partai Golkar, Alex Noerdin, selama menjabat Bupati Musi Banyuasin.

Ini sekaligus membantah tudingan bahwa Bambang Widjojanto merupakan salah satu komisioner KPK titipan Partai Golkar.

Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch Abdullah Dahlan mengatakan, tudingan-tudingan soal independensi komisioner KPK memang sebaiknya dijawab dengan langkah nyata KPK dalam pemberantasan korupsi.

Menurut Abdullah, informasi dari Bambang soal penyelidikan dugaan korupsi Alex Noerdin selama yang bersangkutan menjabat Bupati Musi Banyuasin merupakan salah satu jawaban atas tudingan miring terhadapnya.

“Soal tudingan di luar, (komisioner KPK) justru menjawabnya dengan kemandirian dan tak terkooptasi oleh kepentingan politik mana pun,” kata Abdullah di Jakarta, Senin (30/4/2012).

Selama KPK menunjukkan kinerja nyatanya dalam memberantas korupsi tanpa memandang latar belakang politik pelakunya, lanjut Abdullah, publik tetap akan memercayai KPK dan komisionernya. “Kita tetap percaya akan independensi KPK dalam melaksanakan fungsi dan kerja-kerja pemberantasan korupsi,” ujarnya.

Abdullah mengatakan, KPK tak perlu ragu mengusut dugaan korupsi Alex Noerdin meskipun yang bersangkutan tengah menjalani proses pemilihan gubernur DKI Jakarta. “KPK dengan fakta yang dimiliki seharusnya bisa melanjutkan proses hukum walaupun proses politik seperti pemilihan gubernur DKI sedang berlangsung,” katanya.

Sebelumnya, Bambang mengungkapkan, pimpinan baru KPK menemukan berkas perkara dugaan korupsi APBD Musi Banyuasin yang tertahan lama. Dia mengatakan, pimpinan baru KPK saat itu meminta agar semua berkas perkara korupsi yang “berulang tahun” alias sudah lebih dari setahun diserahkan kepada pimpinan KPK.

Saat itulah, menurut Bambang, ditemukan berkas perkara dugaan korupsi APBD Musi Banyuasin yang telah dikoordinasi dan supervisikan ke kejaksaan setempat. Awalnya ada nama Alex Noerdin dalam berkas tersebut, tetapi entah kenapa nama itu hilang.

Belakangan, KPK meminta berkas yang sudah dikoordinasi dan supervisikan ke kejaksaan untuk diteliti. Sekarang, kata dia, berkas perkara dugaan korupsi APBD Musi Banyuasin sedang dalam tahap pengumpulan data hingga penyelidikan KPK.

Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2012/04/30/14233143/Bambang.Widjojanto.Benarkan.Alex.Noerdin.

Diperiksa.KPK

30 April 2012 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Kecurangan UN, Korupsi, dan Mental Maling

Pendidikan Karakter
KOMPAS.com – Senin, 30 April 2012
shutterstock
Kecurangan UN tidak hanya dilakukan siswa peserta UN, melainkan juga guru dan pihak sekolah. Di sisi lain, kondisi itu diperparah dengan kasus-kasus korupsi di kalangan pejabat pemerintah.

 


JAKARTA, KOMPAS.com – Menilik integritas dan kualitas pendidikan di Indonesia sekarang ini, penulis, pengusaha, serta motivator, dan juga pendiri TK Khalifah, Ippho Santosa, berpandangan bahwas zaman sekarang banyak orang memiliki mentalitas “maling”. Salah satu contohnya terlihat dari mental mencontek dan membocorkan kunci jawaban ujian nasional (UN) atau tindak korupsi para pejabat pemerintahan.

Mulai saja dari diri sendiri dan dari keluarga kita. Benahi dan jaga nilai-nilai baik dari sana. Kemudian secara luas lakukan bertahap dari keluarga, tetangga, atau organisasi kita, begitu seterusnya.
— Ippho Santosa

“Sekarang ini banyak orang hobinya seperti ‘maling’, seperti nyontek saat ujian, suka barang KW atau selundupan. Begitu jadi pengusaha, mereka akan nyogok, sampai ketika jadi pejabat akan berbuat korup. Jadi, mentalitasnya kayak maling,” ujar motivator muda kelahiran 30 Desember 1977 ini, saat peluncuran karya terbarunya berjudulHanya 2 Menit, Sabtu (27/04/2012), di Auditorium Indosat, Jakarta.

Dengan adanya mentalitas seperti itu, bangsa Indonesia tidak akan maju. Namun, ia mengaku enggan membahas lebih jauh mengenai hal tersebut. Ippho hanya menganjurkan, bahwa cara memperbaiki mentalitas seperti itu adalah dengan tidak menuntut pemerintah yang membenahi, tetapi mulailah dari diri sendiri.

“Mulai saja dari diri sendiri dan dari keluarga kita. Benahi dan jaga nilai-nilai baik dari sana. Kemudian secara luas lakukan bertahap dari keluarga, tetangga, atau organisasi kita, begitu seterusnya,” imbuh Ippho.

Seperti diberitakan, setiap tahun kecurangan dan kebocoran UN selalu terjadi dan semakin mengkhawatirkan. Kecurangan UN tersebut tidak hanya dilakukan oleh siswa peserta UN, melainkan juga guru dan pihak sekolah. Di sisi lain, kondisi tersebut semakin diperparah dengan kasus-kasus korupsi di kalangan pejabat pemerintahan, yang seolah memperkuat kondisi mentalitas bangsa ini semakin membutuhkan perhatian serius.

Sumber : http://edukasi.kompas.com/read/2012/04/30/14161272/Kecurangan.UN.Korupsi.dan.Mental.Maling

30 April 2012 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Menembus Batas Memberantas Korupsi

KOMPAS.com – Senin, 30 April 2012
KOMPAS IMAGES/KRISTIANTO PURNOMO
Pimpinan KPK Bambang Widjojanto.

 


KOMPAS.com – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto, Jumat (20/4), di Kota Semarang, Jawa Tengah, menggambarkan betapa korupsi terjadi sangat masif di Indonesia. Para penjahat begitu kuat dan solid, memiliki jaringan sangat luas dengan dana tak terbatas. Maka, mau tak mau penegak hukum harus berkejaran dengan kenyataan itu.

Pemberantasan korupsi itu seperti lari maraton, bukan sprint. Karena itu, kita harus memiliki daya tahan yang kuat.

Bambang mengungkapkan hal itu dalam sesi bertema ”Menembus Batas” di Jakarta Centre for Law Enforcement Cooperation (JCLEC), Jumat (20/4). Sesi itu merupakan rangkaian dari pelatihan yang diikuti penegak hukum dari kepolisian, kejaksaan, KPK, dan lembaga lain, seperti Badan Pemeriksa Keuangan serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

Dalam sesi itu, Bambang banyak menyajikan ilustrasi yang membutuhkan cara berpikir di luar kebiasaan, think out of the box. Dengan begitu, dalam skema korupsi, orang dapat melihat bahwa ternyata ada bentuk segi 26 dalam sebuah segitiga besar berisi puluhan segitiga kecil serta bagaimana ternyata kambing dapat memanjat pohon.

Hal-hal tersebut kelihatannya mustahil. ”Padahal, segala kemungkinan bisa saja terjadi. Jangan katakan impossible, tapi i’m possible,” ujarnya.

Bambang mengakui, banyak hambatan yang dihadapi penegak hukum di Indonesia, mulai dari keterbatasan personel, keterbatasan dana, keterbatasan sarana, hingga tekanan politik. Meskipun demikian, semangat untuk memberantas kejahatan, terutama korupsi, harus dijaga.

Ia menyebutkan, 78 persen pendapatan negara dari pajak berjumlah kira-kira Rp 800 triliun dari total APBN 2012 sebesar Rp 1.311 triliun. ”Bagaimana kalau 10 persen saja dari dana pajak itu jebol? Bayangkan jika satu orang seperti Gayus Tambunan bisa mendapat kekayaan Rp 75 miliar-Rp 80 miliar dari pajak yang seharusnya masuk dalam kas negara. Jika ada 10 orang saja, berapa uang negara yang hilang?” katanya.

Ketika menemukan sejumlah fakta, Bambang menekankan agar penegak hukum tak segera mengambil keputusan sebelum melihatnya secara utuh. Jangan menjadikan diri sendiri terbatas, menjadi miopic egocentric, dalam mengungkap suatu kasus. Untuk itu, soft competence para penegak hukum harus diubah.

”Orang-orang jahat jauh lebih dahsyat. Tidak ada pilihan lain selain memiliki visi yang menembus batas. Pemberantasan korupsi itu seperti lari maraton, bukan sprint. Karena itu, kita harus memiliki daya tahan yang kuat,” ujarnya.

Terkait soal JCLEC, lembaga ini didirikan pada 2004 atas kerja sama Pemerintah Indonesia, Pemerintah Australia, dan Kemitraan. Tahun 2008, JCLEC bekerja sama dengan Kantor Narkoba dan Kejahatan PBB melaksanakan pelatihan kerja sama antarlembaga penegak hukum. Tahun ini adalah masa terakhir dari program tersebut.

Salah seorang tenaga pendidik di JCLEC, Komisaris Besar Dwi Riyanto, menyebutkan, sudah ada 11.429 peserta pelatihan dari 51 negara. Sedikitnya 2.000 pelatih didatangkan dari sejumlah negara untuk membawakan materi. (Amanda Putri Nugrahanti)

 

30 April 2012 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Anggaran DPR ke Luar Negeri Rp 140 Miliar

KOMPAS.com – Senin, 30 April 2012
SHUTTERSTOCK

 

JAKARTA, KOMPAS.com — Dewan Perwakilan Rakyat diminta memangkas alokasi anggaran untuk kunjungan kerja ke luar negeri selama tahun 2012. Anggaran itu dinilai terlalu besar.

Koordinator Investigasi dan Advokasi FITRA Uchok Sky Khadafi mengatakan, alokasi anggaran untuk anggota DPR ke luar negeri mengalami kenaikan pada tahun 2012, yakni mencapai Rp 140 miliar. Anggaran tahun 2011 sebesar Rp 137 miliar.

Uchok menjelaskan, kenaikan anggaran itu disebabkan naiknya alokasi anggaran untuk kunjungan kerja (kunker) ke luar negeri per komisi atau alat kelengkapan. Tahun 2012, per komisi mendapat jatah Rp 3,2 miliar. Adapun tahun 2011 hanya Rp 1,7 miliar.

Dikatakan Uchok, DPR masih bisa merevisi sebelum tanggal 12 Oktober 2012. “Kalau tidak direvisi dan biaya kunjungan ke luar negeri tetap besar, akan membuat masyarakat tidak suka sama anggota Dewan, seperti banyak penolakan dari warga Indonesia ketika berkunjung ke luar negeri,” kata Uchok.

“Lebih baik devisa negara dihabiskan di dalam negeri. Kalau anggota Dewan mau belajar bukan di luar negeri, tapi belajar sama rakyat yang ada di dapil masing-masing,” pungkas Uchok.

Seperti diberitakan, kunker sejumlah anggota Komisi I ke Jerman diprotes oleh Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) di Jerman dan Nahdlatul Ulama (NU) Cabang Istimewa Jerman. Mereka mengkritik kunker yang mengikutsertakan keluarga.

Mereka menilai tidak ada urgensi dan efektivitas dari kunker itu. Selain itu, mereka menilai kegiatan itu hanya untuk wisata atau menghambur-hamburkan uang negara. Mereka juga mempertanyakan tidak transparannya kunker anggota Dewan ke luar negeri, mulai dari agenda, anggaran, hingga hasil kunker.

Sumber : http://nasional.kompas.com/read/2012/04/30/1109077/Anggaran.DPR.ke.Luar.Negeri.Rp.140.Miliar

30 April 2012 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

KPK Yakin Anas Terlibat dalam Proyek Hambalang

KOMPAS.com – Senin, 30 April 2012
KOMPAS/ALIF ICHWAN
Anas Beri Keterangan – Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum menjawab pertanyaan wartawan saat menunggu istrinya Athiyyah Laila memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (26/4/2012). Sebelumnya, Athiyah datang dan dimintai keterangan oleh penyidik KPK terkait penyelidikan kasus dugaan korupsi pembangunan infrastruktur olah raga di Hambalang, Bogor, Jawa Barat senilai Rp1,5 triliun.

 


JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi yakin Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum terlibat dalam proyek pembangunan kompleks olahraga terpadu di Hambalang, Bogor, Jawa Barat.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih dalam tahap menyelidiki proyek bernilai Rp 1,5 triliun yang diduga dikorupsi tersebut. Ihwal keyakinan KPK atas keterlibatan Anas di proyek Hambalang ini diungkapkan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto.

Menurut Bambang, KPK telah mendapatkan pengakuan dari anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Ignatius Mulyono, bahwa dia diperintah Anas ikut membereskan sertifikat tanah untuk proyek Hambalang. “Kan, sudah ada keterangan kalau Ignatius Mulyono disuruh Anas menyelesaikan sertifikat tanah untuk Hambalang,” kata Bambang.

KPK kemudian menelisik bagaimana akhirnya Badan Pertanahan Nasional (BPN) mengeluarkan sertifikat tanah tersebut. Peran Ignatius muncul pertama kali dalam berita acara pemeriksaan (BAP) KPK terhadap mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin. Dalam BAP, Nazaruddin mengungkapkan, karena berada di Komisi II DPR, Ignatius diminta bertemu Kepala BPN Joyo Winoto.

Salah satu mitra kerja Komisi II DPR memang BPN. Masih menurut Nazaruddin, sebelumnya dia ditanya Anas siapa yang bisa membereskan masalah sertifikasi tanah untuk proyek Hambalang. Nazaruddin yang saat itu masih menjabat sebagai bendahara umum partai dan Fraksi Partai Demokrat di DPR pun menyodorkan nama Ignatius kepada Anas.

Nazaruddin juga menuding ada uang yang mengalir dari PT Adhi Karya kepada Anas, yang digunakan untuk pemenangan pemilihan ketua umum partai dalam Kongres Partai Demokrat di Bandung. Pengacara Anas, Patra M Zen, mengatakan yakin kliennya sama sekali tak bersalah. Dia pun meminta media hati-hati mengutip kronologi setiap kejadian yang melibatkan Anas.

Dia mencontohkan, Nazaruddin menuding ada kaitan suap proyek wisma atlet dengan pemenangan Anas di DPR. “Nyatanya Kongres Partai Demokrat itu tahun 2010 dan aliran uang dari suap wisma atlet itu terjadi tahun 2011. Saya yakin Mas Anas dan Ibu enggak ada masalah secara hukum,” kata Patra.

Sumber : http://nasional.kompas.com/read/2012/04/30/08010285/KPK.Yakin.Anas.Terlibat.dalam.Proyek.Hambalang

30 April 2012 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Tiga Kades Belum Dikenakan Tindakan

SUARA MERDEKA – Minggu, 29 April 2012

KUDUS, suaramerdeka.com – Pemerintah Kabupaten Kudus memastikan akan tetap menghormati proses hukum terkait status tersangka pada tiga kepala desa, yakni Kedungdowo, Kuwukan dan Colo. Asas praduga tidak bersalah dipastikan akan tetap dijadikan dasar terkait persoalan itu.

Kepala Bagian Pemerintahan Desa Pemkab Agus Satriyo, menyatakan pihaknya belum berpikir ke arah sanksi atau tindakan apapun. Hal yang dilakukan Pemkab sejauh ini hanya memberikan izin pemeriksaan kepada mereka. ”Tindakan baru dapat dilakukan setelah ada putusan hukum tetap dari pengadilan,” katanya.

Sikap dari Pemkab sebenarnya sudah jelas. Bila hal itu belum masuk ke ranah hukum, biasanya mereka dipanggil terlebih dahulu. Istilahnya, pihaknya melakukan klarifikasi apakah benar terjadi hal tersebut atau tidak. ”Kalau sudah masuk ranah hukum, tentu kita tidak ikut campur,” tandasnya.

Hanya saja, pihaknya meminta agar mereka dapat menjelaskan terkait tudingan tersebut. Tentunya, mereka mempunyai pembelaan atas apa yang telah dituduhkan tersebut. ”Mereka harus mengemukakan hal tersebut sedapat mungkin,” paparnya.

Diakuinya, tiga kepala desa tersebut tentu mempunyai pengikut atau massa pendukung. Kepada pihak terkait, diharapkan dapat menjaga kondusifitas wilayah. Sepanjang proses hukum masih berjalan, belum dapat dipastikan akan mereka bersalah atau tidak. Tentunya, dengan kondisi seperti itu diharapkan mereka tidak dihakimi terlebih dahulu. ”Kita tunggu proses hukum yang berjalan,” ungkapnya.

Seperti diberitakan, tiga kepala desa di Kabupaten Kudus hingga saat sekarang berstatus tersangka terkait dugaan kasus penggelapan di wilayahnya. Ketiga Kades tersebut yakni Chandiq Halawi bertugas di Kedungdowo (Kecamatan Kaliwungu), Demung Falah di Colo (Kecamatan Dawe) dan Faturahman yang hingga saat sekarang bertugas di Kuwukan (Kecamatan Dawe).

Menurutnya, Chandiq tersandung kasus dugaan penggelapan sertifkat, sementara Demung terkait dugaan penggelapan dana pihak ketiga dan Faturahman merupakan tersangka dugaan penggelapan dana Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (Sismiop di wilayahnya). ”Ketiganya sudah berstatus sebagai tersangka,” jelasnya.

( Anton WH / CN34 / JBSM )
Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2012/04/29/116861/Tiga-Kades-Belum-Dikenakan-Tindakan

30 April 2012 Posted by | KUDUS | Tinggalkan komentar

Dugaan Penyelewengan DAUD: Kades Ketapang Jalani Klarifikasi

SUARA MERDEKA.com – Minggu, 29 April 2012


UNGARAN, suaramerdeka.com – 
Kepala Desa (Kades) Ketapang, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang, Nur Khoirudin menjalani pemeriksaan intensif di Unit Tipikor Polres Semarang, Minggu (29/4). Polisi memeriksa dirinya dalam rangka menghimpun sejumlah keterangan dan klarifikasi dari pemeriksaan sebelumnya yang melibatkan saksi pelapor dan sejumlah saksi dari perangkat desa atas kasus dugaan penyelewengan Dana Alokasi Umum Desa (DAUD) senilai Rp 60 juta.

Kapolres Semarang, AKBP IB Putra Narendra melalui Kasat Reskrim Polres Semarang, AKP Agus Puryadi mengatakan, Sejauh ini, Unit Tipikor Polres Semarang sudah mengumpulkan sejumlah berkas serta data dari pelapor. Selanjutnya, Polisi harus meminta klarifikasi dari Kades Ketapang.

“Kami masih mengumpulkan data terkait kasus dugaan penyelewengan DAUD Ketapang. Dari keterangan sejumlah saksi, pemeriksaan kami lanjutkan kepada Kades Ketapang sebelum melakukan penyelidikan lebih lanjut,” Kata Kasatreskrim, Minggu (29/4).

Dijelaskan, pemeriksaan Kades Ketapang sudah dilakukan untuk kali kedua. Nur Khoirudin datang sendiri tidak didampingi penasihat hukum. “Kami masih sebatas memeriksa saksi dan mengumpulkan data-data, belum ada tersangka dalam kasus ini,” lanjutnya.

Seperti diketahui, Nur Khoirudin yang juga menjabat Ketua Pengguna Anggaran dilaporkan warganya setelah diduga menyelewengkan DAUD 2011 sebesar Rp 36 juta. Dari pemeriksaan dana tersebut kemudian bertambah menjadi Rp 60 juta. Data yang ada menyebutkan, DAUD merupakan bantuan dari pemerintah pusat yang semestinya dialokasikan guna membangun infrastruktur desa setempat.

Dalam pemeriksaan sebelumnya, Polisi telah meminta keterangan Kepala Urusan Keuangan Desa Ketapang, Kukuh, bersama Sekretaris Desa Ketapang Sutopo, serta Mindarto selaku pegawai Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Bapermasdes) Kabupaten Semarang.

( Ranin Agung / CN27 / JBSM )
Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2012/04/29/116896/Kades-Ketapang-Jalani-Klarifikasi

30 April 2012 Posted by | UNGARAN - KAB. SEMARANG | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: