KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Refleksi Pengakuan Akhmad Zaenuri


SUARA MERDEKA – Sabtu, 28 April 2012

TAJUK RENCANA SUARA MERDEKA
 
  
Pengakuan terbuka Sekda (nonaktif) Kota Semarang Akhmad Zaenuri tentang realitas relasi kekuasaan legislatif – eksekutif, memperkuat keprihatinan kita dengan bobot reflektif. Dalam sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Kamis lalu, ia menjadi saksi mahkota bagi dua anggota DPRD Agung Purno Sarjono dan Sumartono. “…Pokoknya setiap kegiatan, harus ada jatah buat Dewan. Jika tanpa uang pelicin, pembahasan RAPBD akan molor atau terancam deadlock,” katanya.

Kasus suap terhadap anggota DPRD oleh pimpinan Kota Semarang yang melibatkan Sekda Akhmad Zaenuri dan Wali Kota Soemarmo HS memang menjadi potret generalis hubungan kekuasaan antara legislatif dan eksekutif. Tentu dalam bentuk yang bias. Penggambaran oleh Zaenuri mengenai “jatah buat Dewan” seolah-olah berlaku sebagai semacam “pakem” yang menjadi rahasia umum. Kasus di Pemkot Semarang itu, boleh dikata hanya fenomena yang setiap saat bisa meletup.

Dari pemahaman ini, dua anggota DPRD yang sekarang menjalani persidangan tentu sulit untuk disimpulkan bermain dengan cara dan untuk kepentingan mereka sendiri. Suka atau tidak suka, keduanya berada di dalam sistem dan struktur dengan “kewajiban menjatah” seperti yang diakui oleh Zaenuri. Relasi semacam itu sebenarnya juga sudah menjadi pembicaraan publik, dan keterungkapan kasus suap tersebut sekadar menegaskan bahwa semuanya bukan sekadar dugaan.

Dari segi apa pun, bentuk-bentuk hubungan semacam itu jelas tidak pada tempatnya. Bukankah RAPBD bermuatan kepentingan rakyat, sehingga otomatis pemkot dan DPRD wajib memberi perhatian utuh dengan semangat keberpihakan untuk segera menuntaskan pembahasan dan mengesahkannya? Rakyatlah — diwakili oleh para anggota Dewan — yang seharusnya mempunyai posisi tawar tinggi dalam menekan pejabat pemkot dan DPRD untuk mengegolkan RAPBD itu.

Tanda tanya berikutnya, mengapa pejabat pemkot seolah-olah berada dalam ketidakberdayaan untuk menolak permintaan “jatah” itu? Apakah terdapat poin-poin substansial di dalam RAPBD yang rawan dimasalahkan dalam proses pembahasan? Atau memang pola relasi semacam itu telah menjadi kultur yang mengakar, sehingga setiap langkah dalam hal apa pun yang berujung pada pengesahan oleh Dewan selalu diikuti dengan “kewajiban untuk memberi jatah”?

Pernyataan Akhmad Zaenuri itu bisa dijadikan picu pengembangan dalam proses persidangan, untuk memperjelas bagaimana bentuk-bentuk hubungan kekuasaan itu dikelola lalu menguat sebagai kultur. Tentu kita harapkan ada efek jera yang bisa dimunculkan dari pemrosesan kasus suap RAPBD Semarang ini. Rakyat, melalui berbagai elemen masyarakat memang harus mengoreksi dengan mengawal secara konsisten aneka proses relasi kekuasaan legislatif ñ eksekutif itu. (/

 
Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2012/04/28/184778/Refleksi-Pengakuan-Akhmad-Zaenuri

28 April 2012 - Posted by | ARTIKEL

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: