KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Nunun Masih Enggan Ungkap Cukong Suap

SUARA MERDEKA – Sabtu, 28 April 2012

JAKARTA – Terdakwa kasus suap cek perjalanan, Nunun Nurbaetie Daradjatun,  kemarin kembali diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Kali ini Nunun dimintai keterangan sebagai saksi untuk tersangka mantan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (DGS BI) Miranda Swaray Goeltom.

Istri mantan Wakapolri Adang Daradjatun itu masih enggan mengungkap penyandang dana pembelian 480 lembar cek perjalanan (traveller’s cheque) senilai puluhan miliar rupiah. ’’Nanti tanyakan ke KPK ya,’’ kata Nunun usai menjalani pemeriksaan selama empat jam.

Dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (23/4), Nunun dituntut hukuman empat tahun penjara dan membayar denda Rp 200 juta subsider empat bulan kurungan.

Jaksa menilai Nunun selaku komisaris PT Wahana Esa Sejati terbukti memberikan janji atau hadiah berupa cek Bank Internasional Indonesia (BII) sebesar Rp 20,8 miliar kepada para anggota Komisi IX DPR periode 1999-2004 untuk memenangkan Miranda sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia tahun 2004.

Atas jasanya melobi anggota DPR, Nunun diduga mendapat imbalan Rp 1 miliar.

Jaksa meminta hakim menyita uang Rp 1 miliar itu. Menurut jaksa, dalam persidangan terungkap bahwa uang Rp 1 miliar yang berasal dari 20 lembar cek BII yang disetor ke rekening terdakwa nomor 2.003.04556.8 di BII berhubungan dengan tindak pidana korupsi.

Pejabat Artha Graha

Untuk melengkapi berkas pemeriksaan Miranda, KPK juga memanggil tiga pegawai Bank Artha Graha. Mereka adalah Direktur Kepatuhan Graha Witadinata Sumantri, Kepala Divisi Treasury Gregorius Suryo Wiarso, dan cash officer bernama Tutur. Dipanggil pula Kepala Seksi Traveller’s Cheque BII Krisna Pribadi.

“Mereka dipanggil sebagai saksi,” ung-kap Kabag Pemberitaan KPK Priharsa Nugraha.

Dalam persidangan terdahulu, Krisna menjelaskan bahwa Bank Artha Graha memesan 480 lembar cek itu dari BII pada 8 Juli 2004. Cek dibeli Artha Graha berdasarkan pemesanan salah seorang nasabahnya.

Setelah Artha Graha merampungkan pembayaran senilai Rp 24 miliar, Krisna mengantar cek ke Artha Graha. Di Bank Artha Graha, Krisna bertemu Tutur. Dari sinilah diketahui, cek itu dibeli oleh PT First Mujur Plantation and Industry.

Sejatinya PT First Mujur memesan cek pelawat itu untuk membeli lahan kelapa sawit di Tapanuli milik seseorang bernama Ferry Yen. Namun entah bagaimana, belakangan cek itu mengalir ke PT Wahana Esa Sejati, perusahaan Nunun.

Nunun lalu membagikannya ke anggota DPR untuk memenangkan Miranda Goeltom sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia. Ferry Yen tak bisa diperiksa karena meninggal pada 7 Januari 2007. (J13,dtc-25,59)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2012/04/28/184784/Nunun-Masih-Enggan-Ungkap-Cukong-Suap-

28 April 2012 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Bos Chevron Diperiksa di AS

SUARA MERDEKA – Sabtu, 28 April 2012

JAKARTA – Kejaksaan Agung berencana memeriksa tersangka kasus dugaan korupsi proyek bioremediasi PT Chevron Pacific Indonesia (CPI), Alexiat Tirtawidjaja, di Kedutaan Besar Indonesia di Amerika Serikat.

“Kami memanggil dia melalui (kantor) Chevron di sini (Indonesia),” jelas Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Andhi Nirwanto, di kantornya, Jumat (27/4).

Saat proyek bioremediasi (pemulihan lingkungan lahan bekas tambang) di Riau itu dilelang, Alexiat menjabat general manager Sumatera Light North (SLN) Operation, salah satu unit kerja Chevron. Baru-baru ini Alexiat dimutasi sebagai general manager (GM) aset Chevron di California, AS.

Alexiat merupakan satu dari tujuh tersangka kasus itu. Berdasarkan penyelidikan oleh

Kejaksaan Agung, proyek bioremediasi yang seharusnya dilakukan selama perjanjian berlangsung tidak dilaksanakan oleh dua perusahaan swasta yang ditunjuk Chevron, yaitu PT Green Planet Indonesia dan PT Sumigita Jaya.

Padahal, anggaran proyek Rp 200 miliar sudah dicairkan BP Migas. Lima tersangka berasal dari PT CPI, sedangkan dua lainnya dari rekanan operator pengeboran minyak mentah asal Amerika Serikat itu, yakni PT Green Planet dan P Sumigita. (D3-59)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2012/04/28/184783/Bos-Chevron-Diperiksa-di-AS

28 April 2012 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

KIP Harus Adil Selesaikan Sengketa Informasi

SUARA MERDEKA – Sabtu, 28 April 2012

SEMARANG – Komisi Informasi Provinsi (KIP) Jateng harus ofensif mengawal setiap sengketa informasi dalam persidangan ajudikasi.
Setiap perkara harus dika-wal, dimediakan, dan dipertanggungjawabkan secara benar. Semua perkara harus dibuka dan dapat diselesaikan secara fair atau adil.

“Kalau semuanya dibuka, saya yakin lembaga ini semakin berwibawa,” kata Ketua PWI Jateng Hendro Basuki dalam diskusi di Kantor KIP Jateng, Jl Tri Lomba Juang Semarang, Jumat (27/4).

Diskusi yang digelar dalam rangka memperingati HUT Ke-2 KIP Jateng tersebut diikuti puluhan pegawai dinas/ instansi di Pemprov Jateng, pewakilan LSM dan organisasi masyarakat. Adapun, tema yang diusung adalah “Kepatuhan Badan Publik dalam Implementasi Keterbukaan Informasi”.

Tak Tertekan

Selain Hendro Basuki, tampil sebagai pembicara adalah Wakil Ketua DPRD Jateng Bambang Sadono, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat Mochamad Riyanto, dosen Fakultas Hukum Unnes Indah, perwakilan LSM Pattiro Widi Haryanto.

Menurut Bambang Sadono, badan publik wajib memberikan informasi kepada masyarakat, terkecuali hal yang dibatasi.

Badan publik juga diminta tak tertekan untuk membuka diri. Sebab, KIP  bertugas menjalankan amanat perundang-undangan dan mengawal hak publik atas informasi.

Ketua KIP Jateng Rahmulyo Adiwibowo menyatakan, hingga kini terdapat  63 sengketa informasi masuk ke komisinya yang baru terbentuk selama dua tahun. (J17, H68-71)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2012/04/28/184756/KIP-Harus-Adil-Selesaikan-Sengketa-Informasi

28 April 2012 Posted by | SEMARANG, SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

DPRD Endus Pemotongan Bansos

SUARA MERDEKA – Sabtu, 28 April 2012

  • Biaya Administrasi Capai Rp 4 Juta
SEMARANG – DPRD Jateng mendapat laporan keberadaan upaya pemotongan dana bantuan sosial (bansos) bidang pendidikan oleh pegawai negeri sipil (PNS)  Dinas Pendidikan Nasional (Diknas) kota/kabupaten. Kasus ini sudah disampaikan ke dinas dan sedang ditelusuri kebenarannya.

Anggota Komisi E DPRD Jateng, KH Syamsul Maarif mengatakan, dana bansos pendidikan memang belum cair, sehingga pemotongan itu diyakini belum terjadi. Namun sejumlah sekolah di beberapa daerah sudah mengeluhkan adanya oknum Diknas yang memberitahukan bahwa dana yang diterima akan dipotong.

”Saya sudah laporkan ke kepala Dinas Pendidikan Jateng agar jadi perhatian,” katanya usai rapat Komisi E dengan Dinas Pendidikan Nasional, Biro Hukum, Biro Mental, Biro Binsos, dan Biro Keuangan Provinsi Jateng di DPRD Jateng, Jumat (27/4).

Politikus dari PKB ini menjelaskan, peluang adanya pemotongan bansos oleh PNS Diknas ini karena terjadi perubahan mekanisme pencairan. Tahun 2011 dan sebelumnya, proses pencairan bansos dilakukan di Biro Mental Pemprov  Jateng. Namun, pada APBD 2012 melalui Dinas Pendidikan kota/kabupaten.

Dia mengatakan, modus pemotongan berawal ketika seorang oknum PNS diutus Diknas setempat untuk mengantarkan surat undangan pencairan bansos. Kepada pihak sekolah, oknum itu menjelaskan teknis pencairan sekaligus pemberitahuan bahwa dana akan dipotong sebagian untuk biaya administrasi. Jumlah yang diminta bervariasi, antara Rp 4 juta dan Rp 5 juta. Padahal, tiap sekolah hanya mendapat alokasi bansos Rp 25 juta.

Munculnya laporan tersebut menambah karut marut anggaran bansos APBD 2012. Dana itu sendiri sudah dikeluhkan sejak awal karena hingga April belum cair. Masalah juga muncul pada bansos untuk taman pendidikan Alquran (TPQ) dan madrasah diniyah. Pergub No 47 A Tahun 2011 menyaratkan penerima dana bansos memiliki akta pendirian dari notaris. Padahal sebagian besar dari mereka tidak mungkin membuat akta itu.

Melunak

Persoalan itulah yang dibahas Komisi E dengan eksekutif kemarin. Rapat itu berlangsung tertutup untuk masyarakat dan wartawan. Usai rapat, Syamsul Maarif menjelaskan bahwa Pemprov Jateng akhirnya melunak dengan bersedia menunda pemberlakuan Pergub No 47 A Tahun 2011. Pergub baru diberlakukan untuk dana bansos pada APBD Perubahan.

Sementara itu, anggota Komisi E lainnya, Ali Mahfudz mengatakan, Pemprov berjanji akan segera mencairkan dana bansos APBD Murni 2102 ini mulai Mei mendatang secara bertahap. ’’Kami paham jika itu adalah satu upaya untuk mencegah penyimpangan. Namun jangan sampai prosedurnya dipersulit,’’ kata politikus PKNU itu.(H68,J17-71)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2012/04/28/184759/DPRD-Endus-Pemotongan-Bansos

28 April 2012 Posted by | SEMARANG, SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

Kunker di Jerman, DPR Belanja di Mal Mewah

SUARA MERDEKA – Sabtu, 28 April 2012

JAKARTA- Protes mahasiswa Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Jerman dan Pengurus Cabang Istimewa (PCI)  Nahdlatul Ulama Jerman terhadap tim kunjungan kerja Komisi I DPR dinilai sebagai akumulasi kekecewaan terhadap pola laku anggota dewan.
Pakar psikologi politik Universitas Indonesia Hamdi Muluk mengatakan, hal ini sudah mewakili rasa kekecewaan masyarakat.

’’Ini bentuk kekesalan masyarakat terhadap anggota DPR. Kalau dilihat dari kinerja buruk tapi suka memaksa ke luar negeri yang kesannya hanya untuk jalan-jalan,” kata Hamdi, kemarin.

Dari lawatan di Jerman, 23-25 April 2012 oleh 10 anggota Komisi Pertahanan DPR itu disambut dengan aksi walk out Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) dan Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama (PCI NU) setempat.

Rekaman aksi protes itu bisa dinikmati publik secara luas karena diunggah ke situs jejaring sosial YouTube.  Selain itu beredar pula foto-foto anggota DPR  yang sedang kedapatan pelesiran ke Kaufhaus des Westens (KaDeWe) dan galeri Lafayette, pusat perbelanjaan termewah di Kudam, Berlin Barat. Foto tersebut didapatkan anggota PPI yang menguntit perjalanan mereka.

Sesuai data PPI, rombongan Komisi yang ke Jerman itu di antaranya Tri Tamtomo dari PDI-Perjuangan, Nurhayati Ali Assegaf, Hayono Isman, dan Vena Melinda dari Partai Demokrat.

Tidak Efektif

Ada juga Ahmed Zaki Iskandar Zulkarnain, Muchammad Ruslan, Neil Iskandar Daulay, Tantowi Yahya, dan Yorrys Raweyai dari Partai Golkar. Satu lagi, Luthfi Hasan Ishaaq dari Partai Keadilan Sejahtera.

Sekjen PPI Berlin, Hartono Sugih mengungkapkan bahwa pihaknya menemukan sejumlah fakta terkait aktivitas anggota DPR selama kunjungan kerja di Jerman. Selain memergoki anggota DPR yang belanja, PPI juga mencatat bahwa Tim Kunker Komisi I menginap di hotel berbintang lima, yakni Hotel Intercontinental di Berlin.

’’Anggota DPR bahkan ada yang mengajak keluarga dalam kunker di Jerman. Tapi siapa saja detailnya, kami tidak tahu persis,’’ ungkapnya.

Rais Syuriah PCI NU Jerman, Syafiq Hasyim menilai, kunjungan ini kurang efektif. Di samping menghabiskan banyak biaya dengan menempuh perjalanan jauh, kegiatan tersebut dilakukan sangat singkat. “Bisa dibayangkan, apa yang dapat dilakukan dalam satu dua hari di Berlin,” ujarnya

Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi I DPR ke Jerman, Hayono Isman mengklaim bahwa kunjungan kerja yang dilakukan berjalan dengan baik dan sukses meskipun menimbulkan kontroversi dan sempat ditolak oleh PPI Berlin.

’’Selaku Ketua Kunker Komisi I, saya cukup puas dengan hasilnya karena target kunker tercapai baik dari fungsi pengawasan maupun menjalankan misi second track diplomacy terhadap jadwal kunjungan PM Merkel Juli 2012,’’ ungkapnya saat dikonfirmasi, kemarin.

Selain itu, Wakil Ketua Komisi I ini juga memastikan jika selama kunjungan kerja tersebut tidak ada penyimpangan anggaran.

Oleh karena itu, Hayono menyayangkan sikap PPI Jerman yang melakukan aksi meninggalkan tempat saat usai menyampaikan pesan penolakannya. Seharusnya, PPI duduk bersama para anggota dewan untuk berdiskusi dan berdialog. (J22,H28,dtc-77)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak_cat/1/Berita-Utama

28 April 2012 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Ditahan, Angie Diawasi 24 Jam

SUARA MERDEKA – Sabtu, 28 April 2012

  • Diharapkan Jadi Kunci Penuntasan Korupsi
image

JAKARTA- Anggota Komisi X DPR dari Partai Demokrat Angelina Sondakh ditahan di rumah tahanan Salemba cabang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seusai menjalani pemeriksaan selama 7 jam, kemarin (27/4).

Rutan tersebut berada di lantai dasar Gedung KPK yang ia huni bersama Direktur Pemasaran PT Anak Negeri Mindo Rosalina Manulang. Rutan itu dilengkapi CCTV yang mengawasi 24 jam. Ditanya wartawan seputar pemeriksaan dan penahanan, Angie, sapaan akrab Angelina Sondakh hanya mengatakan, ‘’Semua keterangan dan komentar mengenai ini, saya serahkan ke lawyer (pengacara) saya.’’

Ia berjalan kaki menuju rutan karena tidak diperkenankan menggunakan lift yang berada di dalam gedung KPK. Mantan putri Indonesia itu diharuskan keluar dari lobi KPK dan jalan kaki melalui halaman gedung menuju rumah tahanan melalui pintu samping Gedung KPK. Penjagaan pun amat ketat. Puluhan petugas kepolisian bersama petugas keamanan internal KPK berjaga mengawal Angie yang berjalan juga didampingi keluarga dan kuasa hukumnya, Teuku Nasrullah. Angie ditahan bersama Direktur Pemasaran PT Anak Negeri Mindo Rosalina Manulang.

Ayahanda Angelina Sondakh, Lucky Sondakh mengaku sedih dengan penahanan putrinya. Sebelumnya, KPK langsung menahan Angie, sapaan Angelina, usai menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka. “Iya saya pasti sedih, tapi harus tabah,” tutur Lucky.

Sebelumnya, usai mengantar Angie menjalani pemeriksaan, Lucky mengakui keluarganya sempat terpukul saat Angie menjadi tersangka kasus suap terkait pembangunan Wisma Atlet Jakabaring Palembang. Meski begitu, Lucky mengaku tetap mencoba untuk tenang.

Menurutnya kehadirannya merupakan bukti cinta ayah dan keluarga kepada Angie. ’’Ayah kan harus mendampingi, the power of love,’’ kata Lucky.

Dia mengatakan, Angie kerap mendiskusikan kasus yang kini menjeratnya. Namun, mantan Rektor Universitas Sam Ratulangi Manado ini enggan mengomentari kasus yang menjerat anaknya. ’’Saya kan bukan ahli hukum, saya kalau ditanya ekonomi sedikit-sedikit tahu,’’ ujarnya.

Ditanya hal apa saja yang disampaikan ke Angie dalam menghadapi kasus yang menjeratnya, Lucky mengatakan hanya memberikan dukungan moril. ’’Saya kalau soal hukum, saya nggak. Saya cuma kasih ketenangan batin,’’ ujarnya.

Dia enggan mengomentari soal tuduhan Angie menerima sejumlah uang terkait pembahasan anggaran baik di Kementerian Pemuda dan Olahraga dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. ’’No comment,’’ kilah Lucky.

Terburu-buru

Sementara kuasa hukum Angelina Sondakh, Teuku Nasrullah mengaku kaget dengan pengumuman Angie yang telah dilakukan sejak awal Februari, namun ternyata surat perintah penyidikan (Sprindik) baru dikeluarkan pada 19 April 2012.

“Saya tidak berani katakan tidak adil, penahanan ini terburu-buru sama terburu-burunya dengan penetapan Angie sebagai tersangka,” kata Nasrullah.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) ini juga menyatakan, dalam pemeriksaan kemarin, KPK juga tidak menanyakan soal perkara yang menjerat kliennya. Menurut Nasrullah, kliennya menjawab 31 pertanyaan penyidik. Sebagian hanya seputar tugas dan wewenang sebagai anggota DPR. Termasuk tugas apa yang dikerjakan Komisi X dan Badan Anggaran DPR RI.

“Ini materinya masih sumir tapi sudah dilakukan penahanan, sama sekali tidak ditunjukkan alat bukti apa yang dimiliki penyidik dalam rangka melakukan penahanan,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Biro Humas KPK Johan Budi berkilah tidak ada yang salah dalam prosedur penetapan maupun penahanan Angie.

“Ketika diumumkan itu keputusan kolegial dari hasil ekspose pimpinan KPK. Ketika KPK melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan ditemukan dua alat bukti yang cukup,” tegas Johan.

Penahanan Angelina sekaligus membantah isu KPK tebang pilih.

“Ini membantah tudingan KPK melokalisasi hanya pada terdakwa M Nazaruddin,” tambah Johan.

M Nazaruddin merupakan tersangka dalam kasus dugaan suap proyek pembangunan Wisma Atlet. Mantan Bendahara Umum Demokrat itu sudah divonis majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi selama 4 tahun 10 bulan.

Angelina Sondakh, mantan kolega Nazaruddin ini juga menjadi tersangka di kasus yang sama dengan Nazaruddin. Tetapi, Angelina Sondakh juga terseret di kasus Kementerian Pendidikan Nasional untuk tahun anggaran 2010 dan 2011. “Angie ditahan 20 hari ke depan di Rutan KPK.”

Ketua DPP Demokrat Bidang Pemberantasan Mafia Hukum, Didi Irawady mengatakan, pihaknya menghormati proses hukum yang sedang dilakukan KPK. “Dari segi hukum acara pidana, mungkin KPK merasa sudah cukup alat bukti dan memiliki alasan hukum cukup kuat untuk melakukan upaya paksa berupa penahanan terhadap Angie,” kata dia.

Soal benar tidaknya tuduhan terhadap Angie, Demokrat menyerahkannya pada proses hukum yang dilakukan KPK dan pengadilan. “Saya meyakini Angie tidak akan mempersulit proses pemeriksaan, sebab dia seorang warga negara yang patuh dan menghormati hukum,” kata didi.

Ia mengharapkan, proses hukum terhadap Angie dilakukan profesional, obyektif, dan adil. “Diharapkan proses hukum terhadap Angie, juga penuntasan kasus korupsi Wisma Atlet serta kasus-kasus korupsi lainnya yang diduga melibatkan Nazaruddin dapat berarti penting dan memberikan nilai positif yang amat signifikan bagi proses pemberantasan korupsi di Indonesia,” tambah dia. (J13,viva-77)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2012/04/28/184774/Ditahan-Angie-Diawasi-24-Jam

28 April 2012 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

KP2KKN Jawa Tengah

KP2KKN Jawa Tengah

 

ECOSOC Status: None
Type: NGO working on Crime
Address: Jl Lempongsari
Timur III/22
Semarang
Indonesia
Country: Indonesia
Region: Southern and Eastern Asia
Website: https://antikorupsijateng.wordpress.com
UN Languages: English
Other languages:
Areas:
  • Education
  • Research
  • Anti-Corruption
Short description: KP2KKN ( Committee Investigation and Eradication of Corruption, Collusion and Nepotism) was established in 1998 in Java. KP2KKN is a non governmental organization (NGO) that focuses on anti- corruption. KP2KKN’s major objective is to make Java free of corruption. KP2KKN provides anti-corruption education in the community, to law enforcement to bring about systemic change to the government.
KP2KKN also educates civil society organisations so that people are aware of the dangers of corruption and the need to change the government’s financial management to reduce corruption. KP2KKN has collaborated with many stakeholders, such as the Regional Head for No Corruption , universities, and law enforcement to eradicate corruption.
Other offices:

28 April 2012 Posted by | JEJARING KP2KKN | Tinggalkan komentar

EKSEKUSI TERPIDANA: KP2KKN Tuding Kejati Jawa Tengah Tidak Serius

SUARA KARYA Online – Sabtu, 28 April 2012

SEMARANG (Suara Karya): Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah, mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jateng agar segera mengeksekusi 22 terpidana korupsi di berbagai wilayah. KP2KKN menuding Kejati selama ini tidak serius menangani tindak pidana korupsi di provinsi ini.

Menurut Koordinator Divisi Monitoring Kinerja Aparat Penegak Hukum KP2KKN Jawa Tengah, Eko Haryanto, sebagian besar para terpidana pada awalnya mengajukan banding dan kasasi, lantaran tidak puas dengan putusan pengadilan tingkat pertama.

 

“Tapi setelah ada putusan kasasi maupun banding, mereka sudah tidak lagi ada di rumah. Hal ini yang membuat Kejati seolah kesulitan melakukan eksekusi,” kata Eko, kemarin.

 

Oleh sebab itu, dia mendesak Kejati Jateng agar lebih serius memburu para terpidana kasus korupsi tadi untuk dijebloskan ke penjara. Eko meyakini, para terpidana masih berada di wilayah Indonesia.

 

Para terpidana yang belum dieksekusi itu, di antaranya, mantan Bupati Semarang Bambang Guritno yang sudah divonis satu tahun dan denda Rp 50 juta atas putusan Mahkamah Agung Nomor: Put MA RI No:739 K/Pid.Sus/2009 Tgl 21 April 2009. Bambang ditetapkan buron sejak 7 Maret 2011. Selain itu, Mokhamad Zahli, mantan pejabat Kabupaten Rembang yang sudah divonis satu tahun penjara dan denda Rp 50 juta.

 

Ada pula buronan Kejaksaan Negeri Boyolali, Maryoto, yang divonis dua tahun penjara dan denda Rp 100 juta. Disusul Kejari Karanganyar yang belum bisa mengeksekusi Sri Sadoyo yang sudah divonis enam tahun penjara. Terpidana Anwar Sanusi yang sudah divonis delapan tahun penjara juga belum bisa dieksekusi Kejari Jepara.

 

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Adi Toegarisman mengaku sudah ada instruksi ke seluruh Kejaksaan Tinggi di Indonesia untuk segera mengeksekusi para terpidana kasus tindak pidana yang sudah berkekuatan hukum tetap.

 

“Kita sudah inventarisir para terpidana yang sudah berkekuatan hukum tetap, termasuk yang 22 terpidana di Jateng,” ujar Adi.

 

Adi memastikan para terpidana yang sudah berkekuatan hukum tetap akan segera dieksekusi.

 

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Bambang Waluyo, membantah adanya 22 terpidana korupsi yang belum bisa dieksekusi. “Tidak sampai 22 terpidana korupsi. Daftar Pencarian Orang (DPO) kami hanya empat orang, yakni Bambang Guritno, dua orang kasus korupsi Purwodadi Sutarmin dan M Bachtiar Rifai, serta satu lagi Ashar Astika kasus korupsi Sragen, eks legislator terpidana kasus dugaan korupsi Purnabhakti,” paparnya.

 

Namun demikian, Bambang tidak membantah terpidana Sri Sadoyo belum dieksekusi padahal sudah divonis enam tahun penjara. Menurut dia, kondisi yang bersangkutan sakit keras dan masih mendapat perawatan medis.

 

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati Jateng Eko Suwarni menjelaskan, untuk eksekusi harus ada penetapan dari hakim baik tingkat Pengadilan Negeri hingga Mahkamah Agung. (Pudyo Saptono)

Sumber : http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=302170

28 April 2012 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL, KP2KKN DALAM BERITA, SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: