KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Ini Alasan Angie Ditahan di Rutan KPK

KOMPAS.com – Jumat, 27 April 2012
TRIBUNNEWS/DANY PERMANA
Anggota Komisi X DPR RI, Angelina Sondakh, ditahan di Rutan KPK, Jakarta, Jumat (27/4/2012). Angie menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi penerimaan hadiah dalam penganggaran di kemenpora dan Kemendiknas.

 

JAKARTA, KOMPAS.com – Komisi Pemberantasan Korupsi, Jumat (27/4/2012) menahan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Angelina Sondakh di Rumah Tahanan Salemba cabang KPK yang berlokasi di basement gedung KPK, Jakarta. Tentunya, ada alasan KPK menempatkan Angelina di rutan tersebut. Angelina atau menjadi penghuni rutan KPK kedua setelah Mindo Rosalina Manulang.

Menurut Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto, penempatan Angelina di rutan yang berlokasi di gedung KPK itu dapat mempercepat proses pemeriksaan Angie kelak. “KPK ingin mempercepat proses pemeriksaan sehingga kelak bisa segera dibawa ke pengadilan,” katanya melalui pesan singkat, Jumat.

Sementara menurut Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas, sudah semestinya KPK menempatkan tahanannya di rutan khusus yang disediakan pemerintah. “Untuk apa pemerintah sudah memberi izin kepada KPK untuk memiliki rutan cabang?” ujarnya.

Juru Bicara KPK, Johan Budi secara terpisah mengatakan, pengawasan di rutan KPK cukup ketat. “Rutan diawasi CCTV dan ada penjaga di sana di dalam dan di luar rutan,” katanya. Ia menjawab kekhawatiran Angelina bersentuhan dengan Rosa dalam rutan yang sama.

Seperti diberitakan sebelumnya, Angelina disebut sebagai salah satu pihak yang mengancam keselamatan Rosa. KPK mengindikasi sejumlah kelompok yang ingin membunuh mantan anak buah Muhammad Nazaruddin itu.

“Yang ketahuan tiga kelompok, yakni AU, AS, dan Mnz. Yang lain diduga merupakan orang dekat Rosa (Mindo) yang terkait dengan salah satu atau dua dari tiga kelompok itu,” kata Bambang beberapa waktu lalu.

Namun dugaan itu dibantah Angie. Adapun Angelina disangka menerima suap terkait kepengurusan proyek wisma atlet Kementerian Pemuda dan Olahraga serta proyek universitas-universitas di Kementerian Pendidikan Nasional (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) 2010/2011. Ia ditahan KPK hari ini seusai menjalani pemeriksaan perdananya.

Sumber : http://nasional.kompas.com/read/2012/04/27/20114641/Ini.Alasan.Angie.Ditahan.di.Rutan.KPK

28 April 2012 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

ICW Minta Kemendikbud Verifikasi Kebocoran UN

foto

TEMPO/Seto Wardhana

TEMPO.CO – JUM’AT, 27 APRIL 2012

TEMPO.COJakarta – Menanggapi beredarnya kunci jawaban UN matematika SMP, Indonesian Corruption Watch (ICW) akan membandingkan bocoran yang beredar dengan verifikasi resmi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Namun sampai saat ini pihak Kemendikbud belum memberikan verifikasi seperti yang diminta.

“Hal ini untuk melihat apakah Kemendikbud mengakui adanya kebocoran kunci jawaban UN atau tidak. Selama ini kan kita lihat pihak Kementrian mengatakan UN bersih dan tidak ada kebocoran soal ataupun kunci jawaban,” ujar peneliti ICW, Febri Hendri, ketika ditemui di Kemendikbud, Jumat, 27 April 2012.

Untuk bocoran yang berkode A69, B71, C86, D45, dan E57 tersebut, Febri mengatakan pihak ICW telah menerimanya pada 24 April 2012, sehari sebelum UN matematika. ICW menerima bocoran tersebut dari seorang pelapor yang mengaku menerima bocoran dari seorang guru.

Usai menerima laporan tersebut ICW langsung melakukan verifikasi pribadi. Dari hasil verifikasi ditemukan fakta bahwa akurasi bocoran dengan soal UN matematika SMP mencapai lebih dari 60 persen. Meski demikian, Febri mengaku akan tetap menunggu hasil verifikasi dari pihak Kemendikbud. “Bisa saja hasil verifikasi Kemendikbud dengan ICW berbeda,” katanya.

Secara terpisah, Kepala Posko Pengaduan UN Setiono mengatakan pihaknya mengapresiasi upaya ICW untuk melaporkan beredarnya bocoran UN matematika SMP. Pihak Kemendikbud akan segera menindaklanjuti laporan ICW dan menghubungi Pusat Penilaian Pendidikan Nasional untuk melakukan verifikasi atas bocoran yang beredar.

“Kira-kira kita butuh waktu satu jam bagi Puspendiknas melakukan verifikasi. Nanti kita kabari hasilnya sekitar pukul 13.00-14.00,” ujar Setiono.

Sebelumnya Menteri Pendidikan Nasional Muhammad Nuh memastikan tidak ada kebocoran soal pada pelaksanaan ujian nasional tahun ini. Menurut dia, berdasarkan fakta di lapangan, tidak ada bukti kebocoran soal ataupun kunci jawaban.

Nuh menyampaikan kebocoran soal hanyalah isu dan masih bersifat persepsi, sementara Kemendikbud tidak bekerja berdasarkan persepsi, melainkan data faktual di lapangan. Adapun data faktual tersebut meliputi lokasi sekolah dan kunci jawaban apa yang disebarkan.

ISTMAN MP

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2012/04/27/079400147/ICW-Minta-Kemendikbud-Verifikasi-Kebocoran-UN

28 April 2012 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Pos Pengaduan Himpun 1.500 Kasus Ujian Nasional

foto

Gudang soal Ujian Nasional tingkat SMP di pusat pendistribusian soal UN untuk wilayah Bandung di SMPN 9, Bandung, Jawa Barat, Minggu (22/4). TEMPO/Prima Mulia

TEMO.CO – JUM’AT, 27 APRIL 2012

TEMPO.COJakarta – Posko Pengaduan Ujian Nasional menerima seribu lebih laporan kasus Ujian Nasional. Namun, tak semua laporan menyangkut kecurangan. “Kami sudah menerima 1.500 laporan. Perinciannya, 775 merupakan laporan kebocoran ataupun kecurangan saat ujian,” kata Kepala Posko Pengaduan Ujian Nasional, Setiono, Jumat, 27 April 2012.

Jumlah laporan ini terungkap dalam pertemuan antara Indonesian Corruption Watch dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Laporan ini merupakan pelaksanaan ujian untuk tingkat sekolah menengah pertama.

Setiono menjelaskan, 775 laporan kebocoran adalah angka yang terkesan besar karena merupakan separuh dari total laporan yang masuk. Namun, dari ratusan laporan, hanya 62 laporan yang bisa dan sudah ditindaklanjuti. Pasalnya, ujar Setiono, pelaporan harus mengikutkan data faktual terkait kecurangan ataupun kebocoran.

Adapun data faktual itu bisa meliputi lokasi sekolah, apa kecurangan yang terjadi, dan ujian apa yang bocor kunci jawabannya. “Kami melakukan tindak lanjut terhadap laporan tersebut dengan langsung menghubungi Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan. Inspektorat selanjutnya akan terjun ke lapangan atau mengirim auditor,” kata Setiono.

ISTMAN MP

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2012/04/27/079400182/Pos-Pengaduan-Himpun-1500-Kasus-Ujian-Nasional

28 April 2012 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

ICW Temukan Bukti Kecurangan Ujian SMP

foto

Seorang pengawas membagikan soal ujian pada pelaksanaan Ujian Nasional (UN) di SMA 68, Jakarta, Senin (16/4). TEMPO/Aditia Noviansyah

TEMPO.CO – KAMIS, 26 APRIL 2012

TEMPO.COJakarta – Indonesian Corruption Watch (ICW) menemukan bukti kecurangan pelaksanaan Ujian Nasional tingkat sekolah menengah pertama. Koordinator Divisi Monitoring Pelayanan Publik ICW Febri Hendri mengatakan, ICW mendapat kunci jawaban pelajaran Matematika dengan tingkat kebenaran yang tinggi. “Dari 40 soal, 30 sampai 35 jawaban benar,” kata Febri di kantor ICW pada Kamis, 26 April 2012 siang.

Febri mengatakan, kunci jawaban tersebut beredar sehari sebelum ujian dilaksanakan. Namun, ia tidak menyebut di sekolah mana kunci jawaban tersebut beredar. “Di wilayah Jabodetabek,” kata Febri. Yang menarik di lembar jawaban tersebut tertera pula kode soal sesuai dengan soal UN yang beredar di wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi. “Kami juga dapat fotokopi lembar soal. Kode kunci jawaban yang beredar sama dengan kode soal,” katanya.

Bukti yang didapat ICW merupakan jawaban dari lima jenis soal pelajaran Matematika. Tahun ini, pemerintah memang membuat lima jenis soal untuk satu mata pelajaran. Kementerian Pendidikan memastikan tidak ada soal yang sama antara jenis soal yang satu dengan yang lain. Adapun kunci jawaban yang didapat ICW adalah kunci untuk soal Matematika kode A69, B71, C86, D49, dan E57. Febri mengatakan itu adalah kode untuk soal yang dibagi di wilayah Jabodetabek.

ICW kemudian mencocokkan kunci jawaban yang mereka dapat dengan soal UN Matematika. Proses pencocokan tersebut dilakukan dengan melibatkan guru pelajaran terkait. Hasilnya, sekitar 60 persen jawaban benar. Ia menduga si pembuat kunci jawaban mendapat bocoran soal. “Kalau asal buat tidak mungkin mencapai 60 persen,” katanya.

Hadi Setiadi, Ketua Penelitian Pendidikan Kementerian Pendidikan, mengatakan Kementerian belum pernah mendapat laporan ihwal beredarnya kunci jawaban lengkap dengan keterangan kode soal. “Sampai sekarang posko belum mendapat laporan itu,” katanya di kantor Kementerian.

Inspektur Jendral Kementerian Pendidikan Haryono Umar mengatakan, pihaknya juga tidak bisa memastikan tingkat kebenaran kunci jawaban yang beredar di kalangan siswa sebelum ujian dilaksanakan. “Kami tidak bisa periksa sebab kami juga tidak pegang kunci jawaban,” Haryono berkilah.

ANANDA BADUDU

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2012/04/26/079399940/ICW-Temukan-Bukti-Kecurangan-Ujian-SMP

28 April 2012 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Mobil Anas Tak Terdaftar di Sistem SMS Polda

foto

Ketua Partai Demokrat Anas Urbaningrum menjawab pertanyaan wartawan di KPK saat mandampingi istrinya, Athiyyah Laila, yang diperiksa terkait kasus dugaan korupsi proyek Pusat olahraga Hambalang, Kamis (26/4). TEMPO/seto wardhana. 20120426.

TEMPO.CO – SABTU, 28 APRIL 2012

TEMPO.COJakarta – Dua unit mobil milik Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, yaitu Toyota Innova dan Toyota Vellfire, ternyata tidak terdaftar di sistem SMS Polda Metro Jaya. Kedua mobil itu memiliki pelat nomor yang sama, yaitu B 1716 SDC.

Informasi tersebut diperoleh melalui penelusuran Tempo lewat layanan masyarakat Polda Metro Jaya di nomor 1717. Dengan mengetik: metro (spasi) nomor polisi (dengan menggunakan huruf kecil), masyarakat dapat mengecek jenis, warna, dan masa berlaku suatu kendaraan.

Ketika memasukkan nomor polisi mobil milik Anas, ternyata balasan yang diperoleh adalah sebagai berikut, “Mohon maaf, nomor polisi tersebut sampai saat ini belum terdaftar di sistem kami. Untuk keterangan lebih lanjut, silakan menghubungi TMC Polda Metro Jaya”.

Menurut petugas Samsat Polda Metro Jaya, kepemilikan lebih dari satu kendaraan dengan nomor yang sama tidak diperbolehkan. Namun ia enggan menjelaskan sanksi apa yang dikenakan jika hal tersebut terjadi. “Yang pasti tidak bisa karena sudah aturan,” ujar petugas yang enggan menyebutkan namanya.

Sementara itu, juru bicara Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Rikwanto, mengatakan akan mengadakan penyelidikan terhadap mobil milik politikus tersebut. “Kalau ada dua mobil dengan satu nomor, berarti salah satu bermasalah,” kata dia.

SATWIKA MOVEMENTI

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2012/04/28/063400284/Mobil-Anas-Tak-Terdaftar-di-Polda

28 April 2012 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Cara PPI Investigasi Kunjungan DPR di Berlin

foto

Rombongan anggota komisi I DPR tertangkap kamera mahasiswa Indonesia sedang berbelanja di tengah kota Berlin, Jerman. (Dok. PPI Berlin)

TEMPO.CO – SABTU, 28 APRIL 2012

TEMPO.COJakarta – Rois Syuriah Pengurus Cabang Istimewa NU Jerman Syafiq Hasyim mengatakan pihaknya melakukan investigasi selama dua hari kunjungan Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat di Jerman. “Kami lakukan investigasi selama dua hari sejak kedatangan mereka di Bandara Tegel,” katanya saat dihubungi Tempo pada Jumat, 27 April 2012.

Menurut Syafiq, beberapa saat sebelum kedatangan para wakil rakyat ini, sejumlah anggota Perhimpunan Pelajar Indonesia-Jerman telah tersebar di Bandara Tegel, Jerman, dengan alat perekam dan kamera. Mereka menginvestigasi dari jauh kedatangan para anggota Komisi Pertahanan ini. Dalam investigasi mereka, PPI tidak dapat mendengar hasil pembicaraan rombongan DPR. Mereka hanya memantau kegiatan wakil rakyat itu.

PPI kemudian melanjutkan investigasi mereka ke hotel yang ditempati para wakil rakyat. Dalam investigasinya, mereka mendapati beberapa rombongan DPR ke luar hotel dan berbelanja ke Kaufhaus des Westens. “Tak berapa lama kemudian, kami melihat beberapa di antara mereka belanja ke KaDeWe.”

Sekitar sepuluh anggota Komisi Pertahanan DPR melakukan lawatan selama dua hari di Jerman, 23 April-25 April 2012. Sesuai data PPI, rombongan Komisi yang ke Jerman itu di antaranya Tri Tamtomo dari PDI Perjuangan, Nurhayati Ali Assegaf, Hayono Isman, dan Vena Melinda dari Partai Demokrat. Ada juga Ahmed Zaki Iskandar Zulkarnain, Muchammad Ruslan, Neil Iskandar Daulay, Tantowi Yahya, dan Yorrys Raweyai dari Partai Golkar. Satu lagi, Luthfi Hasan Ishaaq dari Partai Keadilan Sejahtera.

Syafiq menilai kunjungan ini kurang efektif. Di samping menghabiskan banyak biaya dengan menempuh perjalanan jauh, kegiatan tersebut dilakukan sangat singkat. “Bisa dibayangkan, apa yang dapat dilakukan dalam satu-dua hari di Berlin,” ujarnya.

MITRA TARIGAN

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2012/04/28/078400297/Cara-PPI-Investigasi-Kunjungan-DPR-di-Berlin

28 April 2012 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

KIP Harus Ofensif Kawal Sengketa Informasi

SUARA MERDEKA.com – Jum’at, 27 April 2012

SEMARANG, suaramerdeka.com – Komisi Informasi Provinsi (KIP) Jateng harus ofensif mengawal setiap sengketa informasi dalam persidangan ajudikasi. Setiap perkara harus dikawal, dimediakan, dan dipertanggungjawabkan secara benar.

Semua perkara harus dibuka dan dapat diselesaikan secara fair atau adil. “Kalau semuanya dibuka, saya yakin lembaga ini akan semakin berwibawa,” kata Ketua PWI Jateng Hendro Basuki dalam paparan diskusinya di Kantor KIP Jateng, Jl Tri Lomba Juang Semarang, Jumat (27/4).

Diskusi yang digelar dalam rangka memperingati HUT ke-2 KIP Jateng tersebut diikuti puluhan pegawai dinas / instansi Pemprov Jateng, pewakilan LSM dan organisasi masyarakat. Adapun, tema yang dipilih adalah “Kepatuhan Badan Publik dalam Implementasi Keterbukaan Informasi”.

Selain Hendro Basuki, tampil sebagai pembicara adalah Wakil Ketua DPRD Jateng Bambang Sadono, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat Mochamad Riyanto, Dosen Hukum Unnes Indah, perwakilan LSM Pattiro Widi Haryanto.

Hendro menegaskan, terdapat konsekuensi yang harus ditanggung badan publik menyikapi perubahan perundang-undangan. Setiap kali ada perubahan, itu selalu diikuti empat suasana. “Yang pro, bila undang-undang bagus maka akan diikuti. Ada yang pilih lihat-lihat situasi, kalau arah menguntungkan tentu akan diikuti, jika tidak nanti dulu,” tandasnya.

Menurut Bambang Sadono, badan publik wajib memberikan informasi kepada masyarakat, terkecuali hal yang dibatasi.Badan publik juga diminta tak usah tertekan untuk membuka diri.

Ketua KIP Jateng Rahmulyo Adiwibowo menyatakan, terdapat 63 sengketa informasi masuk ke komisinya yang baru terbentuk selama dua tahun. Adapun, KPID kini sudah membentuk Petugas Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada 31 dari 35 kabupaten/ kota di Jateng.

( Royce Wijaya / CN33 / JBSM )
Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news_smg/2012/04/27/116750/KIP-Harus-Ofensif-Kawal-Sengketa-Informasi

28 April 2012 Posted by | SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

Meski Ditahan, Angie Akan Tetap Terima Gaji

SUARA MERDEKA.com – Sabtu, 28 April 2012

 
JAKARTA, suaramerdeka.com – Angelina Sondakh tetap akan menerima gaji kendati menjadi tahanan KPK. Selain itu, Fraksi Partai Demokrat juga tak akan menonaktifkan Angie untuk sementara terkait masalah hukum yang melilitnya.

“Angie itu ditahan, kami tidak kaget karena sudah jadi tersangka. Ada rasa prihatin kami yang mendalam karena kader wanita yang potensial seperti Angie yang baik dia kena musibah ini. Sebelum inkrah dia masih berhak menjadi anggota dewan, menerima gaji pokok tanpa tunjangan,” kata Wakil Ketua FPD DPR Sutan Bhatoegana, Sabtu (28/4).

Menurut Sutan, FPD DPR menyerahkan sepenuhnya masalah tersebut ke BK DPR, lantaran mereka yang berhak memberi sanksi kepada anggota DPR sesuai dengan UU Parlemen. “Jadi itu nanti mekanismenya dengan UU tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Kecuali dia punya rasa tanggungjawab, sebelum inkrah kemudian mundur. Tapi jangan kami mendesak-desak,”kata Sutan.

Partai Demokrat pun, menurut Sutan, akan memberikan bantuan hukum kalau Angie meminta. “Angie itu kemarin minta pengacara Nasrullah. Sekarang kan dia sudah sama Angie, nanti kalau Angie meminta ya kami akan siapkan, kami punya banyak pengacara,” pungkasnya.

Angelina Sondakh resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus wisma atlet dan di Kemendikbud. Angelina ditahan di Rutan KPK agar tidak mendapat keistimewaan seperti bisa menggunakan handphone dan segala macam fasilitas. Penahanan dilakukan KPK karena sudah cukup bukti dan berkasnya sudah lengkap.

( dtc / CN26
 
Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2012/04/28/116761/Meski-Ditahan-Angie-Akan-Tetap-Terima-Gaji

28 April 2012 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Korupsi : Terdakwa Kasus Dugaan Korupsi Masterplan Medan Gatot Suhariyono Merasa Dijebak

SAHDAR – Jum’at, 27 April 2012

www.pendidikanantikorupsi.org

(Medan) – Sidang lanjutan dugaan korupsi proyek penyusunan Masterplan Kota Medan tahun 2006 sebesar 4,75 miliar yang bersumber dari APBD-P Kota Medan dengan terdakwa Gatot Suhariyono kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) Medan, Kamis (26/04). Sidang kali ini pembacaan nota pembelaan (Pledoi) oleh terdakwa.

Perlu diingatkan kembali bahwa kasus dugaan korupsi Masterplan Kota Medan dibagi dalam tiga proyek masing-masing Rancangan Umum Tata Ruang Kota (RUTRK),Vision Plan, dan Peta Garis. Dua proyek yakni,RUTRK dan Vision Plan selesai dikerjakan. Namun, proyek Peta Garis yang telah disubkan kepada Tjong Giok Pin tidak selesai dikerjakan meskipun uang proyek telah diambil. Berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), negara mengalami kerugian sebesar Rp1.524.062.238.

Pada saat pembacaan nota pembelaannya, terdakwa selaku Kepala PT Indah Karya Cabang Medan juga selaku rekanan penyedia jasa konsultan mengatakan bahwa dirinya tidak terlibat karena tidak ada pemberian kuasa penugasan kepadanya.

“Pada 2006 saya ditugaskan manajer pemasaran yaitu bapak Budi Hartono untuk membantu Ibu Tuti Zardania selaku direktur PT Penta Rekayasa apabila membutuhkan bantuan sehubungan dengan proyek Masterplan Kota Medan. Secara struktur maupun institusional saya tidak terlibat, oleh karena tidak ada surat penugasan saya baik secara struktur maupun institusional maka saya tidak punya kewajiban apapun untuk melaporkan pekerjaan masterplan kota medan baik secara administrasi, operasional maupun keuangan. Pada berita acara pemeriksaan bapak Fadjrif Bustami tanggal  5 mei 2010, Ir Fadjrif Bustami memberi kuasa kepada syarifah pada bulan september untuk melakukan pengurusan  administrasi, berkas penagihan sampai penandatanganan berita acara tanda terima maupun pengambilan  cek bagi kertas lembaran jasa konsultan PT Indah Karya terkait masterplan. Yang menjadi kejanggalan kenapa surat kuasa diberikan kepada syarifah yang bukan karyawati PT Indah Karya padahal saya sebagai karyawan PT Indah Karya tidak diberi kuasa untuk mengurus administrasi,” katanya

terdakwa juga berpendapat ada persengkongkolan Ir Fadjrif dengan Syarifah dalam penggelapan uang yang merugikan negara.

“Meskipun pencairan uang tidak ditransfer kerekening PT Indah Karya tetapi Ir Fadjrif tidak melakukan teguran baik secara lisan maupun tertulis kepada syarifah.  Sehingga saya berpendapat adanya pembiaran penggelapan uang yang merugikan negara. Atas dasar itu saya juga berpendapat adanya persekongkolan antara syarifah dan Ir Fadjrif,”  ucapnya.

Setiap orang yang melakukan tanda tangan adalah bertanggung jawab atas pencairan ini, termasuk panitia pemeriksa pekerjaan bidang fisik dan prasarana tahun 2006 yaitu ketua sekretaris dan anggota, tapi sampai ini panitia pekerjaan bidang fisik dan prasarana tahun 2006 rencana tata ruang masterplan kota medan tidak pernah dijadikan terdakwa.

Setelah menerangkan keterlibatannya dalam proyek masterplan kota medan, terdakwa berpendapat bahwa dirinya telah dijebak oleh Direktur PT Penta Rekayasa.

“Pada tanggal 4 mei kami diundang konsultan hukum oleh Tuti Zardania dan Fadjrif Bustami dikantor pengacara simangunsong, tapi kami tidak jadi kekantornya dan diajak kerumah makan dibelakang kantor itu. kemudian saya diminta membuat surat pernyataan permintaan maaf seolah-olah saya telah menandatangani adendum dan berita acara pembayaran disalah satu ruang rumah makan tersebut.  Meskipun saya tidak pernah menandatangani baik itu adendum maupun berita acara pembayaran, namun  jauh sebelum diminta membuat surat permintaan maaf sudah diberitahu untuk mengakui seolah-olah telah menandatangani adendum dan berita acara pembayaran  oleh tuti zardania kemudian juga saya diminta Fadrif bustami untuk mengakui yang salah. kemudian saya diarahkan oleh tuti untuk meringankan Ir. Fadjrif bustami yang saat itu sudah menjadi tersangka. Jadi sama sekali saya tidak berkepentingan atas proyek tersebut, namun ada kesengajaan untuk menjebak saya agar saya menjadi tersangka dan memusnakan tanggung jawab PT Penta Rekayasa dan membebaskan tuti zardania  menjadi tersangka padahal semua itu adalah rekayasa tuti Zardaniaa selaku direktur PT Penta Rekayasa,” Katanya dalam berkas Pembelaan.

Atas dasar keterangan itulah terdakwa memohon kepada majelis hakim untuk membebaskan dirinya dari dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Uumu (JPU). (Day)

Sumber : http://pendidikanantikorupsi.org/korupsi-terdakwa-kasus-dugaan-korupsi-masterplan-medan-gatot-suhariyono-merasa-dijebak/

28 April 2012 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Refleksi Pengakuan Akhmad Zaenuri

SUARA MERDEKA – Sabtu, 28 April 2012

TAJUK RENCANA SUARA MERDEKA
 
  
Pengakuan terbuka Sekda (nonaktif) Kota Semarang Akhmad Zaenuri tentang realitas relasi kekuasaan legislatif – eksekutif, memperkuat keprihatinan kita dengan bobot reflektif. Dalam sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Kamis lalu, ia menjadi saksi mahkota bagi dua anggota DPRD Agung Purno Sarjono dan Sumartono. “…Pokoknya setiap kegiatan, harus ada jatah buat Dewan. Jika tanpa uang pelicin, pembahasan RAPBD akan molor atau terancam deadlock,” katanya.

Kasus suap terhadap anggota DPRD oleh pimpinan Kota Semarang yang melibatkan Sekda Akhmad Zaenuri dan Wali Kota Soemarmo HS memang menjadi potret generalis hubungan kekuasaan antara legislatif dan eksekutif. Tentu dalam bentuk yang bias. Penggambaran oleh Zaenuri mengenai “jatah buat Dewan” seolah-olah berlaku sebagai semacam “pakem” yang menjadi rahasia umum. Kasus di Pemkot Semarang itu, boleh dikata hanya fenomena yang setiap saat bisa meletup.

Dari pemahaman ini, dua anggota DPRD yang sekarang menjalani persidangan tentu sulit untuk disimpulkan bermain dengan cara dan untuk kepentingan mereka sendiri. Suka atau tidak suka, keduanya berada di dalam sistem dan struktur dengan “kewajiban menjatah” seperti yang diakui oleh Zaenuri. Relasi semacam itu sebenarnya juga sudah menjadi pembicaraan publik, dan keterungkapan kasus suap tersebut sekadar menegaskan bahwa semuanya bukan sekadar dugaan.

Dari segi apa pun, bentuk-bentuk hubungan semacam itu jelas tidak pada tempatnya. Bukankah RAPBD bermuatan kepentingan rakyat, sehingga otomatis pemkot dan DPRD wajib memberi perhatian utuh dengan semangat keberpihakan untuk segera menuntaskan pembahasan dan mengesahkannya? Rakyatlah — diwakili oleh para anggota Dewan — yang seharusnya mempunyai posisi tawar tinggi dalam menekan pejabat pemkot dan DPRD untuk mengegolkan RAPBD itu.

Tanda tanya berikutnya, mengapa pejabat pemkot seolah-olah berada dalam ketidakberdayaan untuk menolak permintaan “jatah” itu? Apakah terdapat poin-poin substansial di dalam RAPBD yang rawan dimasalahkan dalam proses pembahasan? Atau memang pola relasi semacam itu telah menjadi kultur yang mengakar, sehingga setiap langkah dalam hal apa pun yang berujung pada pengesahan oleh Dewan selalu diikuti dengan “kewajiban untuk memberi jatah”?

Pernyataan Akhmad Zaenuri itu bisa dijadikan picu pengembangan dalam proses persidangan, untuk memperjelas bagaimana bentuk-bentuk hubungan kekuasaan itu dikelola lalu menguat sebagai kultur. Tentu kita harapkan ada efek jera yang bisa dimunculkan dari pemrosesan kasus suap RAPBD Semarang ini. Rakyat, melalui berbagai elemen masyarakat memang harus mengoreksi dengan mengawal secara konsisten aneka proses relasi kekuasaan legislatif ñ eksekutif itu. (/

 
Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2012/04/28/184778/Refleksi-Pengakuan-Akhmad-Zaenuri

28 April 2012 Posted by | ARTIKEL | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: