KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

DPRD Jateng Endus Oknum Pemotong Bansos Sekolah

SUARA MERDEKA.com – Jum’at, 27 April 2012

SEMARANG, suaramerdeka.com – DPRD Jateng mendapat laporan adanya upaya pemotongan dana bantuan sosial bidang pendidikan oleh oknum PNS Dinas Pendidikan Nasional Kota/Kabupaten. Kasus ini sudah disampaikan ke dinas dan sedang ditelusuri kebenarannya.

Anggota Komisi E DPRD Jateng KH Syamsul Maarif mengatakan, dana bansos pendidikan memang belum cair sehingga pemotongan itu diyakini belum terjadi. Namun sejumlah sekolah di beberapa daerah mengeluhkan adanya oknum Diknas yang memberitahukan bahwa dana yang diterima akan dipotong.

“Saya sudah laporkan ke kepala dinas pendidikan jateng agar jadi perhatian,” katanya usai rapat Komisi E dengan Dinas Pendidikan Nasional Jawa Tengah, Biro Hukum, Biro Mental, Biro Binsos dan Biro Keuangan Provinsi Jawa Tengah di Komisi E DPRD Jateng, Jumat (27/4).

Politisi dari PKB ini menjelaskan, peluang adanya pemotongan bansos oleh onum PNS Diknas ini karena terjadi perubahan mekanisme pencairan. Tahun 2011 dan sebelumnya, proses pencairan bansos pendidikan dilakukan di Biro Mental Pemprov  Jateng. Namun untuk APBD 2012 ini melalui Dinas Pendidikan kota/kabupaten.

Diceritakan, modus pemotongan berawal ketika seorang oknum PNS diutus diknas setempat untuk mengantarkan surat undangan pencairan bansos. Kepada pihak sekolah, oknum itu menjelaskan teknis pencairan sekaligus pemberitahuan bahwa dana akan dipotong sebagian untuk biaya administrasi. Jumlah yang diminta bervariasi, antara Rp 4 juta dan Rp 5 juta. Padahal, tiap sekolah hanya mendapat alokasi bansos Rp 25 juta.

( Anton Sudibyo / CN33 / JBSM )
Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news_smg/2012/04/27/116741/DPRD-Jateng-Endus-Oknum-Pemotong-Bansos-Sekolah

27 April 2012 Posted by | SEMARANG, SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

Dana Dikorupsi, Sekjen Kementerian Agama Siap Digantung

foto

Jemaah calon haji menuju ke pesawat yang akan membawa mereka ke Arab Saudi di Bandara Adi Soemarmo, Boyolali, Jawa Tengah, (2/10). ANTARA/Andika Betha

TEMPO.CO – KAMIS, 12 APRIL 2012

TEMPO.COJakarta – Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, Bachrul Hayat, memastikan institusinya benar-benar mengelola dana haji sesuai dengan ketentuan. Tiap tahun, dana kebutuhan haji mencapai Rp 8 triliun.

Bahkan dia mengaku siap digantung dan dipenjara semisal ditemukan ada penyimpangan. Hal itu dia sampaikan saat menjadi pembicara dalam seminar internasional tentang manajemen pengelolaan haji di Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Kamis, 12 April 2012. “Pemerintah tidak akan main-main dengan uang umat,” kata Bachrul Hayat.

Menurutnya, pengawasan terhadap penyelenggaraan haji dilakukan oleh banyak pihak. Misalnya Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal, lembaga swadaya masyarakat, hingga Komisi Pemberantasan Korupsi.

Selain itu ada survei kepuasan jemaah yang sudah dilakukan Badan Pusat Statistik. “Dari hasil survei, tingkat kepuasan rata-rata di atas 75 persen,” katanya. Misalnya soal transportasi, pendaftaran, akomodasi, bimbingan, dan kesehatan.

Mantan Atase Haji Indonesia di Jeddah, Arab Saudi, Muhammad Nursamad Kamba mengakui manajemen haji Indonesia sering mendapat pujian dari pemerintah Arab Saudi.

“Jemaah kita tertib dan menaati imbauan,” katanya dalam kesempatan yang sama. Menghadapi ketatnya peraturan penyelenggaraan haji, dia sering menggunakan pendekatan tokoh agama.

Menurutnya, anjuran dan himbauan tokoh agama manjur untuk mengarahkan jemaah haji. “Ini terobosan kami dalam mengelola ratusan ribu orang yang mau berhaji,” ucapnya.

Meski menilai penyelenggaraan haji di Indonesia sudah memadai, dia menilai masih ada pemborosan yang sebenarnya bisa dihindari.

Misalnya ziarah nabi di Madinah, yang sebenarnya cukup satu hari. Yang terjadi selama ini, sampai 9 hari di Madinah yang menyebabkan biaya akomodasi dan konsumsi meningkat.

UKKY PRIMARTANTYO

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2012/04/12/058396568/Dana-Dikorupsi-Sekjen-Kementerian-Agama-Siap-Digantung

27 April 2012 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Ribuan Rekening Kepala Daerah Bermasalah

foto

Yunus Husein. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO – KAMIS, 12 APRIL 2012

TEMPO.CODenpasar – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan 2.300 rekening bermasalah milik pimpinan daerah dan keluarganya antara 2004-2011. Ratusan di antaranya telah diselidiki untuk mengetahui dugaan penyimpangan keuangan negara.

Mantan Ketua PPATK, Yunus Husein, yang kini menjadi tenaga ahli pada Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan menyatakan tidak seluruhnya merupakan tindak pidana korupsi.

“Ada juga yang proyeknya belum selesai, tapi laporan anggaran harus sudah disampaikan,” ujarnya, Kamis, 12 April 2012, di Denpasar usai pembukaan seminar “Optimalisasi Tata Kelola Keuangan Daerah” yang diadakan Asosiasi Pemerintah Kabupaten dan Kota Seluruh Indonesia (Apkasi).

Adapun yang terindikasi sebagai penyimpangan gampang dilihat dari pola perputaran uangnya. “Biasanya diputar-putar saja di antara istri, anak-anak, dan keluarga yang lain,” kata dia.

Yunus membantah bahwa penelusuran rekening yang dilakukan oleh PPATK merupakan pelanggaran hukum perbankan yang melindungi kerahasiaan nasabah. Hal itu diatur dalam UU No 28 Tahun 2010, yang di dalamnya PPATK bisa mengakses rekening seseorang tanpa menunggu penetapan status tersangka oleh pengadilan.

“Kalau namanya tidak pernah kami sebutkan, tapi wartawan biasanya menulis berdasarkan bocoran data dari mana-mana. Itu tergantung pada kejelian wartawan,” ujarnya.

Dalam forum yang sama Ketua Apkasi H. Isran Noor menyatakan saat ini ada kekhawatiran dari para kepala daerah dalam mengelola keuangan negara. Sebab, kesalahan administrasi bisa berujung pada dugaan tindak pidana korupsi. “Kalau sudah dipanggil kejaksaan atau polisi, urusan jadi ruwet dan kita tidak nyaman lagi bekerja,” katanya.

Dia juga mengeluhkan pengawasan rekening oleh PPATK yang dianggap melanggar UU Perbankan, di mana hak pribadi pemilik rekening harus dilindungi. Apalagi kemudian nama pemilik rekening itu dimunculkan di media massa.

ROFIQI HASAN

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2012/04/12/058396585/Ribuan-Rekening-Kepala-Daerah-Bermasalah

27 April 2012 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Dua Kasus Korupsi di Tanjungjabung Timur Disidik

foto

Deretan mobil pemadam kebakaran. TEMPO/ Usman Iskandar

TEMPO.CO – JUM’AT, 13 APRIL 2012

TEMPO.COJambi – Kepala Kejaksaan Negeri Muarasabak, Kabupaten Tanjungjabung Timur, Jambi, Bambang Permmadi, mengatakan segera mengeluarkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) berkaitan dengan penanganan dua kasus korpsi. “Rencananya, SPDP akan kami keluarkan Senin, 16 April 2012, berikut nama-nama tersangkanya,” katanya ketika dihubungi di Muarasabak, ibu kota Kabupaten Tanjungjabung Timur, Jumat, 13 April 2012.

Menurut Bambang, dua kasus korupsi yang dimaksudkannya adalah korupsi pengadaan satu unit mobil pemadam kebakaran (damkar) pada 2004 senilai Rp 1,1 miliar lebih dan kasus korupsi pengadaan bibit ternak sapi pada 2011 senilai Rp 1,6 miliar.

Pada kedua kasus tersebut, sedikitnya lima orang yang dijadikan tersangka. Namun Bambang enggan menyebutkan siapa saja mereka. “Nanti akan kami ekspose saat kami secara resmi menerbitkan SPDP. Tapi, yang jelas, dua tersangka kasus Damkar dan tiga tersangka untuk kasus dugaan korupsi pengadaan sapi,” ujarnya.

Bersamaan dengan penerbitan SPDP, Kejaksaan Negeri Muarasabak juga langsung menerbitkan surat cekal bagi tersangka agar mereka tidak melarikan diri ke luar negeri.

Bambang menjelaskan, khusus kasus damkar, sebelumnya disidik langsung tim Komisi Pemberantasan Korupsi sejak beberapa tahun terakhir. Namun, dalam perkembangannya, kasus tersebut dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Jambi. Sebab kasus tersebut diduga terjadi di beberapa kota dan kabupaten di Provinsi Jambi. Di antaranya Kota Jambi, Kabupaten Tanjungjabung Timur, Kabupaten Batanghari, dan Kabupaten Tebo.

Kasus damkar berawal dari radiogram Departemen Dalam Negeri bernomor 27/1496/Otda/ tanggal 13 Desember 2002 yang ditandatangani Dirjen Otonomi Daerah saat itu, Oentarto Sindung Mawardi.

Saat satu kepala daerah diminta membeli damkar pada rekanan yang telah ditentukan, yakni PT Istana Sarana Raya milik pengusaha bernama Hengky Samuel Daud.

Adapun kasus damkar di Kabupaten Tanjungjabung Timur, berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun Tempo, antara lain melibatkan mantan Bupati, Abdullah Hick, dan mantan Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Tanjungjabung Timur, Syarifuddin Fadhil.

Sementara itu, kasus korupsi pengadaan 258 ekor sapi diduga menimbulkan kerugian negara mencapai ratusan juta rupiah. Pengadaan bibit sapi awalnya diperuntukkan bagi empat kecamatan di Tanjungjabung Timur, namun ditengarai tidak sesuai prosedur. Di antaranya menyangkut kelengkapan standar nasional Indonesia (SNI) dan surat keterangan kesehatan hewan. ”Spesifikasi sapi ternyata diketahui juga tidak sesuai aturan. Seharusnya tinggi sapi minimal 105 sentimeter, tapi kenyataannya hanya 84-86 sentimeter,” kata Bambang.

Setidaknya 33 ekor sapi bantuan tersebut juga mati mendadak satu minggu setelah diserahkan kepada petani. “Kami telah meminta keterangan dari sejumlah petani penerima bantuan sapi untuk memastikan memang benar sapi bantuan banyak yang mati,” ucap Bambang.

SYAIPUL BAKHORI

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2012/04/13/058396857/Dua-Kasus-Korupsi-di-Tanjungjabung-Timur-Disidik

27 April 2012 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Eks Bupati Tanjungjabung Timur Jadi Tersangka

foto

Mantan Gubernur Jabar, Danny Setiawan, mantan Kabiro Pengendalian Program Sekda Jabar, Ijuddin Budhyana dan mantan Kabiro Perlengkapan Sekda Jabar, Wahyu Kurnia saat sidang korupsi mobil damkar dan alat berat di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (9

TEMPO.CO – SELASA, 17 APRIL 2012

TEMPO.COJambi  Kejaksaan Negeri Muarasabak, Kabupaten Tanjungjabung Timur, Jambi, menetapkan Abdullah Hich sebagai tersangka. Mantan Bupati Tanjungjabung Timur itu disangka terlibat kasus korupsi mobil pemadam kebakaran senilai Rp 1,1 miliar.

“Tersangka lainnya adalah mantan Sekretaris Daerah Tanjungjabung Timur Syarifuddin Fadhil dan mantan Kepala Bappeda Kabupaten Tanjungjabung Timur Suparno,” kata Bambang Permadi, Kepala Kejaksaan Negeri, Selasa, 17 April 2012.

Menurut Bambang, begitu ketiganya menjadi tersangka, Kejaksaan akan menerbitkan surat cekal bagi mereka. Kasus ini sebelumnya disidik tim dari KPK dalam beberapa tahun terakhir, tetapi belakangan dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Jambi. Dalam kasus ini, pengadilan telah memvonis bersalah mantan Menteri Dalam Negeri Hari Sabarno.

Kasus dugaan korupsi damkar ini berawal dari radiogram Departemen Dalam Negeri bernomor 27/1496/Otda/ tanggal 13 Desember 2002 yang ditandatangani Dirjen Otonomi Daerah saat itu, Oentarto Sindung Mawardi.

Para tersangka dijerat Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan subsider pasal 3 undang-undang yang sama, dengan ancaman maksimal 20 tahun kurungan penjara atau denda maksimal Rp1 miliar.

Berdasarkan hasil temuan BPKP dan LAPI Institut Teknologi Bandung, akibat tindakan para tersangka, negara merugi Rp 650 juta.

Barang bukti satu unit mobil damkar Isuzu dilengkapi alat pompa merk Tohatsu V 80 ASM kini masih dititip di Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kabupaten Tanjungjabung Timur. Penyidik juga akan mengajukan surat penyitaan kepada pihan Pengadilan Negeri Jambi, baik pada satu unit mobil damkar serta dokumen lainnya.

Mantan Bupati Tanjungjungjabung Timur Abdullah Hich maupun kedua anak buahnya yang menjadi tersengka belum bisa dikonfirmasi.

SYAIPUL BAKHORI

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2012/04/17/058397703/Eks-Bupati-Tanjungjabung-Timur-Jadi-Tersangka

27 April 2012 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Pengadilan Tolak Praperadilan Lahan Bandara

foto

TEMPO/Iqbal Lubis

TEMPO.CO – RABU, 18 APRIL 2012

TEMPO.COMakassar – Pengadilan Negeri Makassar menolak gugatan praperadilan Lembaga Bantuan Hukum Makassar atas penghentian penyidikan kasus korupsi pembebasan lahan Bandara Internasional Sultan Hasanuddin.

Hakim berpendapat, kasus itu tidak layak dilanjutkan karena tidak ada dugaan korupsi. “Tidak ada kerugian negara yang ditemukan. Itu hasil audit dari lembaga resmi negara,” kata Suprayogi kepada Tempo, Rabu, 18 April 2012.

Sidang pembacaan putusan dilakukan hakim pada Selasa sore, 17 April 2012. Dalam amar putusan, hakim berpendapat, perkara pembebasan lahan itu tidak layak lagi dilanjutkan ke ranah hukum.

Saat kasus ini bergulir di Kejaksaan Tinggi pada 2000, tim penyidik menetapkan tersangka dari pihak pelaksana proyek. Penyidik juga meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan audit.

Hasilnya, tim audit tidak menemukan kerugian negara pada proyek yang dianggarkan sekitar Rp 30 miliar itu. Puncaknya pada 2002, penyidik resmi mengeluarkan surat pemberitahuan penghentian penyidikan. Dengan sendirinya, status tersangka dari pelaksana proyek juga dicabut.

“Putusan hakim sekaligus menguatkan penghentian kasus dari Kejaksaan yang telah dilakukan sesuai prosedur dan dasar hukum yang jelas,” kata Suprayogi.

Setelah sepuluh tahun kasus ini ditutup, LBH Makassar melayangkan gugatan praperadilan. Direktur LBH Abdul Azis mengatakan kasus itu layak diungkap kembali dengan dalih penyidik tidak melakukan prosedur penyidikan yang sesungguhnya.

“Pihak korban atau pemilik lahan tidak pernah diperiksa sampai kasus ini dihentikan,” kata Azis.

Azis mengatakan masih pikir-pikir atas putusan majelis. Pihaknya masih berkukuh bahwa alasan pengajuan praperadilan itu sangat kuat.

Jaksa Muhammad Yusuf Putra mengaku putusan hakim yang menolak praperadilan membuktikan langkah penghentian kasus itu sudah tepat. “Hakim menilai prosedur penghentian tidak ada persoalan,” kata dia.

ABDUL RAHMAN

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2012/04/18/058397936/Pengadilan-Tolak-Praperadilan-Lahan-Bandara

27 April 2012 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Tersangka Calo PNS Ini Masih Anggota DPRD Semarang

foto

Sejumlah peserta mengerjakan soal ujian penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) di Semarang, Jateng, Minggu (8/11). Sebanyak 783 peserta dengan jenjang pendidikan D3 dan S1 itu akan memperebutkan 20 formasi. ANTARA/R. Rekotomo

TEMPO.CO – KAMIS, 19 APRIL 2012

 

TEMPO.COSemarang – Polisi menetapkan anggota DPRD Semarang sebagai tersangka calo penerimaan pegawai negeri sipil (PNS). Namun tak ada kejelasan proses hukum sampai sekarang.

Puluhan orang berunjuk rasa mendesak agar anggota DPRD Jawa Tengah, Musthofa, yang menjadi calo penerimaan CPNS, segera dipecat dari keanggotaan DPRD. Pengunjuk rasa dari Perhimpunan Rakyat untuk Reformasi Sosial (PROGRESS) Jawa Tengah membawa spanduk, poster, dan sesekali berorasi dan bernyanyi-nyanyi, Kamis 19 April 2012.

Koordinator aksi, Bambang Ristianto, menyatakan Musthofa tak layak duduk sebagai anggota DPRD karena telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus makelar penerimaan CPNS.

“Musthofa telah melakukan penipuan. Gaji yang diterima sebagai anggota DPRD juga berasal dari uang rakyat,” kata Bambang.

PROGRESS juga mendesak Badan Kehormatan untuk segera memecat Musthofa dari DPRD Jawa Tengah. Sebab, kata Bambang, Musthofa telah melakukan pelanggaran aturan dan etika karena menjadi makelar CPNS dan melakukan penipuan.

Musthofa juga diketahui tak pernah masuk kerja di DPRD lebih dari lima bulan. Tapi, hingga kini, Badan Kehormatan tak juga memberikan sanksi.

Polda telah menetapkan status tersangka terhadap anggota Fraksi PKB DPRD Jateng, Musthofa. Tapi, hingga kini, proses hukum terhadap tersangka Musthofa tak juga dilanjutkan.

Musthofa menerima uang ratusan juta dari beberapa orang dengan janji bisa diangkat menjadi PNS. Tapi, belakangan, mereka tak juga diangkat menjadi pegawai negeri. Musthofa lalu dilaporkan ke polisi dan ditetapkan sebagai tersangka. Tapi, hingga kini, proses hukum terhadap Musthofa berhenti.

Para pengunjuk rasa yang berorasi di gedung DPRD Jawa Tengah tak ditemui para wakil rakyat. Sebab saat ini masih dalam masa reses anggota DPRD.

Sebelum unjuk rasa di gedung DPRD Jawa Tengah, para pengunjuk rasa juga mendatangi kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. Di kantor ini, mereka ditemui oleh Asisten Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Sadiman. Ia menyatakan belum menerima limpahan berkas kasus Mushtofa dari kepolisian.

ROFIUDDIN

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2012/04/19/058398235/Tersangka-Calo-PNS-Ini-Masih-Anggota-DPR-Semarang

27 April 2012 Posted by | SEMARANG | Tinggalkan komentar

Kejaksaan Negeri Madiun Hentikan Dua Kasus Korupsi

foto

Aktivis dari Komite Rakyat Anti Korupsi melakukan aksi dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Internasional di Kajari Bogor, Jawa Barat (9/12). Mereka menuntut pengak hukum menuntaskan kasus-kasus korupsi. ANTARA/Jafkhairi

TEMPO.CO – SELASA, 24 APRIL 2012

TEMPO.COMadiun – Kejaksaan Negeri Madiun menghentikan penyelidikan dua perkara korupsi karena tidak ditemukan unsur pidana korupsi dan kerugian negara. “Berdasarkan investigasi BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan) belum ditemukan bukti awal penyimpangan dan kerugian negara,” kata Kepala Kejaksaan Negeri Madiun, Ninik Mariyanti, Selasa, 24 April 2012.

Dua perkara korupsi tersebut adalah kasus dana bantuan pengadaan sapi betina dalam program Intensif Penyelamatan Sapi/Kerbau Betina Produktif (IPBP) tahun 2011 senilai Rp 3 miliar dan kasus dana penanganan permukiman kembali (resettlement) masyarakat sebagai kompensasi pembangunan Waduk Kedungbrubus tahun 2005 senilai Rp 2,3 miliar.

BPKP mengeluarkan rekomendasi yang menyarankan proses penyelidikan dihentikan.

Pada awal 2012, program IPBP sempat diselidiki kejaksaan berdasarkan laporan LSM Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Madiun. IPBP merupakan program dana bantuan pengadaan sapi betina dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disalurkan melalui Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur. Dana diberikan kepada enam kelompok tani ternak di enam desa yang ada di Kabupaten Madiun.

Tiap kelompok tani mendapatkan Rp 500 juta. Dari dana sebesar itu 80 persen di antaranya digunakan untuk pengadaan 54-57 ekor sapi dan 20 persen sisanya untuk pembuatan kandang ternak.

LSM MAKI menduga ada penyimpangan dana pembelian sapi. MAKI beranggapan dengan membandingkan dana yang ada dan jumlah sapi yang harus dibeli setidaknya harga tiap ekor sapi seharusnya Rp 7 juta. Namun ternyata dianggarkan Rp 5 juta per ekor.

Setelah diselidiki kejaksaaan, memang ada proses pergantian atau pembelian kembali beberapa sapi yang kurang layak. “Memang dalam proses verifikasi oleh Dinas Peternakan ada proses pergantian sapi yang tidak layak dan itu diperbolehkan,” ujar Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Madiun, Sudarsana.

Adapun kasus dugaan penyimpangan dana restlement ditangani kejaksaan sejak tahun 2011. Dana Rp 2,3 miliar merupakan kompensasi pembangunan Waduk Kedungbrubus di Kecamatan Pilangkenceng tahun 2005. Kejaksaan semula menduga ada tumpang tindih atau dobel anggaran, terutama untuk jatah hidup. Namun setelah diinvestigasi BPKP ternyata tak ditemukan.

Pemkab Madiun sempat memberikan dua kali dana jatah hidup melalui Dinas Kehutanan dan Perkebunan dan Dinas Sosial–sekarang menjadi Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (Dinsosnaketrans). “Jatah hidup dari Dinas Kehutanan diberikan sebelum permukiman masyarakat dipindah, sedangkan jatah hidup dari Dinas Sosial diberikan setelah masyarakat dipindah, sehingga tidak terjadi tumpang tindih,” ucap Sudarsana.

ISHOMUDDIN

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2012/04/24/058399294/Kejaksaan-Negeri-Madiun-Hentikan-Dua-Kasus-Korupsi

27 April 2012 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Angelina ‘Angie’ Sondakh Ditahan KPK

foto

Anggota DPR RI dari Partai Demokrat, Angelina Sondakh tiba di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta Selatan, Jumat (27/4). ANTARA/Fanny Octavianus

TEMPO.CO – JUM’AT, 27 APRIL 2012

TEMPO.COJakarta – Politikus Partai Demokrat Angelina Sondakh ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi. Ia ditahan selama 20 hari terhitung sejak 27 April 2012. “Surat perintah penahanannya sudah ditandatangani,” kata sumber Tempo di Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat, 27 April 2012.

Angelina merupakan tersangka kasus dugaan korupsi Wisma Atlet SEA Games. Namanya diungkap mantan Bendahara Partai Demokrat M. Nazaruddin yang sudah divonis 4 tahun 10 bulan dalam kasus korupsi ini. Hari ini Angie diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai tersangka suap Rp 5 miliar dan proyek di Kementerian Pendidikan Nasional.

Anggota Komisi Olahraga Dewan Perwakilan Rakyat ini sebelumnya menyatakan belum tahu mengenai kasus korupsi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Angie diperiksa pertama kalinya sebagai tersangka kasus tersebut dan kasus suap Wisma Atlet Jakabaring. Angie sudah diperiksa selama lebih dari enam jam.

“Angie enggak tahu. Saya juga enggak tahu. Sekarang kami menunggu hasil pemeriksaan, mudah-mudahan ada penjelasan,” ujar pengacara Angie, Teuku Nasrullah, di Komisi Pemberantasan Korupsi, Jumat, 27 April 2012.

Saat dikonfirmasi, juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Johan Budi, S.P. membenarkan penahanan Angelina itu.

RUSMAN P | WANTO

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2012/04/27/063400223/Angelina-Angie-Sondakh-Ditahan-KPK

27 April 2012 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Inilah 10 Anggota DPR yang Ditolak di Jerman

foto

Kunjungan Anggota Komisi I DPR ke Berlin, Jerman. (Youtube)

TEMPO.CO – KAMIS, 26 APRIL 2012

TEMPO.COJakarta – Setidaknya ada 10 anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Komisi Pertahanan DPR yang tiba di Berlin, Jerman, untuk melakukan kunjungan kerja. Mereka menyempatkan diri bertemu dengan para pelajar, mahasiswa-mahasiswi, organisasi, serta elemen masyarakat Indonesia yang tinggal di sana.

Rombongan itu ternyata tidak mendapatkan sambutan meriah dalam malam pertemuan yang berlangsung di KBRI Berlin, Selasa, 24 April 2012. Rombongan anggota DPR yang datang ke Jerman beserta anggota keluarganya itu malah diprotes para mahasiswa perwakilan dari Perhimpunan Pelajar Indonesia di Jerman, PPI Berlin, dan Nahdlatul Ulama cabang istimewa Jerman.

Para mahasiswa mengkritisi sikap anggota DPR yang melakukan kunjungan kerja dengan membawa serta keluarga mereka. Tak hanya memprotes dan membacakan pernyataan sikap menolak kehadiran anggota DPR, mereka juga berbondong-bondong keluar ruangan. (baca:PPI Jerman Tolak Kunjungan Anggota DPR) dan (Baca: Video Protes PPI Jerman: DPR Seperti Orang Kampung).

Siapa saja 10 anggota DPR dari Komisi Pertahanan yang pelesir ke Jerman itu?

1. TRI TAMTOMO, SH dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

2. NURHAYATI ALI ASSEGAF dari Fraksi Partai Demokrat

3. HAYONO ISMAN dari Fraksi Partai Demokrat

4. VENA MELINDA dari Fraksi Partai Demokrat

5. AHMED ZAKI ISKANDAR ZULKARNAIN dari Fraksi Partai Golongan Karya

6. H.A. MUCHAMAD RUSLAN dari Fraksi Partai Golongan Karya

7.  NEIL ISKANDAR DAULAY dari Fraksi Partai Golongan Karya

8. TANTOWI YAHYA dari Fraksi Partai Golongan Karya

9. YORRYS RAWEYAI dari Fraksi Partai Golongan Karya

10. LUTHFI HASAN ISHAAQ, MA dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera

MUNAWWAROH

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2012/04/26/078399959/Inilah-10-Anggota-DPR-yang-Ditolak-di-Jerman

27 April 2012 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: