KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Pelajaran Keterbukaan dari Kasus Wali Kota Semarang


BERSIH NEGERIKU

KOMPAS – Senin, 23 April 2012

Tata Pradana, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Semarang, Jawa Tengah, tidak ragu lagi mengumumkan serangkaian nomor telepon genggamnya. Ia menyediakan dirinya sebagai ”kontak” ketika warga menanyakan harus mengadu kepada siapa dan ke mana jika menemui kesulitan dalam mengurus kartu tanda penduduk elektronik di kelurahan.

”Apabila ada warga kesulitan mengurus e-KTP, silakan lapor kepada saya langsung. Pengaduan itu bisa melalui telepon dan akan saya layani selama 24 jam,” ungkap Tata Pradana, pekan lalu.

Sikap keterbukaan yang ditunjukkan Tata Pradana tampaknya menjadi kecenderungan baru, bak virus kebaikan, yang menjangkiti pejabat di Pemerintah Kota Semarang. Mereka berusaha untuk memberikan kepuasan layanan kepada masyarakat. Masyarakat pun didorong ikut mengontrol perilaku pejabat.

Keterbukaan itu sejalan dengan instruksi Wakil Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi pada Maret lalu. Hendrar, yang kini menjadi Pelaksana Tugas Wali Kota Semarang, berupaya menjadikan pelayanan kepada masyarakat menjadi prioritas utama aparatnya.

Akhir Maret lalu, Wali Kota Semarang Soemarmo HS ditahan di Rumah Tahanan Cipinang, Jakarta, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia ditetapkan menjadi tersangka kasus suap dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang tahun 2012. Kasus itu diduga melibatkan Sekretaris Daerah Kota Semarang Akhmad Zaenuri serta anggota Badan Anggaran DPRD Kota Semarang, Agung Purno Sarjono dan Sumartono. Mereka juga ditahan.

Penahanan Soemarmo, menurut aktivis antikorupsi dari Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jateng, Eko Haryanto, bukti tidak ada kepala daerah yang kebal hukum. Kasus itu juga membuktikan rakyat belum menjadi titik perhatian utama pejabat dan juga wakil rakyat. Bahkan, anggota DPRD yang seharusnya peduli dengan kesejahteraan rakyat kini justru ingin mengambil keuntungan dari tugas yang mengatasnamakan rakyat.

”Sepak terjang KPK mestinya membuat takut pejabat yang berkeinginan korupsi. Setidaknya banyak pejabat kini berhati-hati dalam bekerja,” papar Eko. Pelayanan kepada rakyat juga lebih diperhatikan.

Rakyat menguat

Selama periode tahun 2005-2011, KP2KKN mencatat tak kurang dari 12 bupati dan wakil bupati di Jateng diproses hukum. Mereka diduga melakukan korupsi. Jumlah itu belum termasuk puluhan pejabat lain yang juga terseret kasus korupsi.

Eko menyebutkan, ulah kepala daerah, anggota DPRD, dan pejabat yang melakukan korupsi itu benar-benar menyengsarakan rakyat. Hal ini terbukti dari kondisi infrastruktur, jalan, gedung sekolah, dan saluran irigasi di Jateng paling buruk dalam lima tahun terakhir ini. Kondisi itu dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur, Jawa Barat, dan DI Yogyakarta.

Korupsi di Jateng selama 2000-2010 mengakibatkan kerugian negara sekitar Rp 260 miliar. Tahun 2011, kerugian negara mencapai Rp 142 miliar.

Pengamat politik dari Universitas Diponegoro, Semarang, Susilo Utomo, mengingatkan, banyaknya pejabat yang terjerat korupsi itu membangkitkan kesadaran rakyat untuk mengawasi pejabat pula. Rakyat juga kian berani menyuarakan tuntutannya. Pejabat yang mengabaikan pelayanan kepada warganya, apalagi disertai korupsi, bisa dipastikan akan tergulung.

(WINARTO HERU SANSONO)

26 April 2012 - Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL, KP2KKN DALAM BERITA, SEMARANG

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: