KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Tiga Kepala Desa di Kudus Jadi Tersangka Penggelapan

KOMPAS.com – Kamis, 26 April 2012

 

KUDUS, KOMPAS.com – Tiga kepala desa atau kades di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, menjadi tersangka penggelapan uang dan sertifikat. Hal itu menyebabkan masyarakat desa setempat merugi senilai total Rp 102,5 juta.

Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Kepolisian Resor Kudus Ajun Komisaris Suwardi, Kamis (26/4/2012) mengatakan, ketiga tersangka itu adalah Kades Colo Demung Falah, Kades Kuwukan Faturahman, dan Kades Kedungdowo Chandiq Halawi. Untuk berkas Kades Colo telah P21 atau lengkap dan sekarang ditangani Kejaksaan Negeri Kudus.

Kades Colo menjadi tersangka kasus dugaan penggelapan dana bantuan dari Taman Seni Nasional senilai Rp 65 juta. Kades Kuwukan merupakan tersangka kasus dugaan penggelapan dana sistem manajemen informasi obyek pajak senilai Rp 37,5 juta.

“Adapun Kades Kedungdowo menjadi tersangka penggelapan sejumlah sertifikat milik warga. Kerugiannya masih belum dihitung,” kata Suwardi.

Menurut Suwardi, polisi tidak menahan ketiga tersangka karena mereka masih dibutuhkan di masyarakat. Selain itu, mereka sangat kooperatif dan selalu memenuhi panggilan pemeriksaan.

“Ketiganya tidak mungkin lari, karena mereka hidup sebagai tokoh masyarakat dan di tengah-tengah masyarakat. Pasti akan ada masyarakat yang mengawasi,” kata dia.

Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus Agus Budi Satrio mengaku telah mendapat laporan tentang hal itu. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus menyerahkan proses itu kepada aparat penegak hukum.

Bupati Kudus Musthofa dan Bagian Pemerintahan Desa juga telah memanggil ketiga kades tersebut. Mereka diminta untuk menaati proses hukum dan tidak menggerakkan massa pendukung.

“Selain itu, Bupati Kudus juga telah memberikan surat izin pemeriksaan ketiga kades. Izin itu telah diterbitkan dan diserahkan pada Februari dan Maret lalu,” kata Agus.

Agus menambahkan, Pemkab Kudus belum memberi sanksi atau mencopot jabatan ketiga kades. Pasalnya Pemkab Kudus masih mengikuti jalannya proses hukum hingga ada keputusan hukum tetap.

“Kami juga berharap masyarakat menerapkan asas praduga tak bersalah, sehingga tidak terjadi suasana yang tidak kondusif di desa,” kata dia.

Sumber : http://regional.kompas.com/read/2012/04/26/2150549/Tiga.Kepala.Desa.di.Kudus.Jadi.Tersangka.

Penggelapan.

26 April 2012 Posted by | KUDUS | Tinggalkan komentar

Kantor Kejaksaan Tinggi Sumut Dilempari Telur Busuk

KOMPAS.com – Kamis, 26 April 2012

 

MEDAN, KOMPAS.com – Puluhan massa yang menuntut pengusutan dugaan korupsi di Dinas Perhubungan Sumatera Utara (Dishub Sumut) di warnai aksi melempari kantor Kejaksaan Tinggi Sumut dengan telur busuk. Massa yang mengatasnamakan Mahasiswa Universitas Muslim Nusantara (UMN) Alwasliyah Medan juga melakukan bakar ban di depan pintu masuk kantor tersebut, Kamis (26/4/2012).

Dalam orasinya, massa mendesak Kejaksaan untuk mengusut tuntas dugaan korupsi di Dishub Sumut yang terindikasi melibatkan Kadishub Sumut RS.sos, dengan total kerugian negara sebesar Rp 106.455.000.000.

Orator Abdul Rajab Nasution menyatakan telah terjadi penyimpangan dana bantuan dinas sebesar Rp 25,7 miliar, uang hasil penyalahgunaan wewenang sebesar Rp 8 miliar, dana bagian dinas Rp 23, 4 miliar, dana taktis lokal sebesar Rp 15,6 miliar, dana untuk kepala/wakil kepala sebesar Rp 25,7 miliar, dan dana sekretariat sebesar Rp 7,8 miliar, total keseluruhan Rp 106,4 miliar.

Dalam tuntutannya, massa mendesak Kepala Kejaksaan Tinggi Sumut Noer Rachmad segera mengusut tuntas dan membongkar kasus korupsi di dinas ini, mendesak agar menangkap RS, dan meminta agar membongkar kasus penggelapan uang. Tidak hanya itu, massa juga mengatakan bila Kejaksaan Tinggu Sumut tidak menindaklanjuti pengaduan mereka, maka massa akan turun kembali dengan massa yang lebih banyak lagi.

Usai melakukan orasi, massa memaksa bertemu dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumut, namun sayang permintaan massa ditolak perwakilan Kejatisu. Akhirnya massa membubarkan diri secara damai.

Sumber : http://regional.kompas.com/read/2012/04/26/20283358/Kantor.Kejaksaan.Tinggi.Sumut.Dilempari.

Telur.Busuk

26 April 2012 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Gugatan SP3 Sukawi Masuk Pengadilan

SUARA MERDEKA.com – Kamis, 26 April 2012

SEMARANG, suaramerdeka.com – Setelah melalui penggodokan yang cukup panjang, berkas gugatan praperadilan terhadap Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) kasus korupsi mantan Wali Kota Semarang, Sukawi Sutarip akhirnya diajukan ke pengadilan.

Rencana gugatan itu sendiri telah muncul di akhir tahun 2010, namun berkasnya baru ke Pengadilan Negeri Semarang, Kamis (16/4). Pengajuan dilakukan oleh gabungan aktivis antikorupsi di antaranya dari LBH Semarang, KP2KKN, Yaphi Solo dan Pattiro.

Tahun 2008, Sukawi Sutarip ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan kebocoran APBD Semarang tahun 2004.  Mata anggaran yang diduga bocor adalah pos dana bantuan mobilitas anggota DPRD Kota Semarang senilai Rp 1,8 miliar serta bantuan komunikasi kepada masyarakat Rp 2,19 miliar.

Sukawi belum pernah diperiksa sebagai tersangka oleh penyidik Kejati Jateng. Hingga pada tanggal 28 Oktober 2010, Kejati yang saat itu dikepalai oleh Salman Mayradi justru menerbitkan SP3 dengan nomor Print-641/0.3/Fd.1/10/2010.

Dalam SP3 itu, dana bantuan mobilitas dewan dinyatakan sudah dikembalikan seluruhnya oleh anggota dewan ke Kasda Semarang. Sementara untuk bantuan komunikasi hanya dianggap kesalahan administrasi. Penyidikan kasus tersebut ditutup.

Direktur LBH Semarang Slamet Haryanto menilai Kejati keliru menyimpulkan kasus korupsi APBD 2004 yang menyeret nama Sukawi itu. “Banyak kejanggalan sehingga perlu diuji apakah SP3 itu sah ataukah melanggar aturan,” ujar Slamet ditemui usai pendaftaran gugatan di PN Semarang, Kamis (26/4).

Pihaknya berharap agar kasus itu dikembalikan lagi ke ranah hukum. “Pihak yang pernah menjadi tersangka kasus ini harus mendapatkan hukuman atas perbuatannya,” tandas Slamet.

Gugatan diterima Wakil Panitera PN Semarang Sri Banowo dengan nomor register: 05/pra.pid/2010/PN SMG. Slamet menyatakan semua unsur dalam kasus korupsi tersangka Sukawi sangat cukup untuk diajukan ke pengadilan. Pengembalian uang oleh anggota DPRD itu justru menjadi bukti niat melakukan korupsi.

( Eka Handriana / CN26 / JBSM )
Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news_smg/2012/04/26/116623/Gugatan-SP3-Sukawi-Masuk-Pengadilan

26 April 2012 Posted by | AKTIVITAS KP2KKN, JEJARING KP2KKN, KP2KKN DALAM BERITA, SEMARANG | Tinggalkan komentar

KORUPSI SEMARANG: Terbitkan SP3 Sukawi, Kejakti Digugat Praperadilan

SOLOPOS.com – Kamis, 26/4/2012 

Sukawi Sutarip (JIBI/Bisnis Indonesia/dok)

SEMARANG – Komisi Penyelidikan Pembrantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jateng, melalui Koalisi Masyarakat Anti Korupsi (KMAK) melakukan gugatan praperadilan terhadap Kejakti Jateng. Juru bicara KMAK, Slamet Haryanto, mengatakan gugatan praperadilan itu terkait surat perintah penghentian penyelidikan perkara (SP3) Kepala Kejakti Jateng nomor Print-641/0.3/Fd.1/10/2010 pada Oktober 2010 terhadap mantan Walikota Semarang, Sukawi Sutarip, tersangka kasus dugaan korupsi APBD Kota Semarang APBD 2004.

”Hari ini kami secara resmi menyerahkan surat gugatan praperadilan Kejakti Jateng untuk disidangkan,” katanya.Surat gugatan KMAK yang beranggotakan antara lain LBH Semarang, Yaphi Solo, dan Pattiro itu diterima wakil panitera PN Semarang, Sri Banowo yang kemudian diberi register perkara nomor 05/pra.pid/2010/PN SMG.

Lebih lanjut, Slamet Haryanto yang juga Direktur Lembaga Bantuan hukum (LBH) Semarang ini menyatakan, langkah Kejaksaan Tinggi (Kejakti) Jateng mengeluarkan SP3 tak berdasar. Kejakti telah salah dalam menyimpulkan kasus korupsi Sukawi pada APBD 2004 tentang dana bantuan mobilitas anggota DPRD Kota Semarang senilai Rp 1,8 miliar yang dianggap hanya kesalahan administrasi. ”Biar nanti hakim yang memutuskan apakah SP3 terhadap kasus dugaan korupsi tersangka Sukawi sah atau tidak,” tandasnya.

Pendaftaran gugatan praperadilan ini menarik perhatian pengunjung PN Semarang, karena diiringi seni jathilan dan teatrikal oleh para aktivis LSM. Lima orang berpakaian tokoh wayang, seperti buto ijo, cakil, dan petruk. Buto itu yang memerakan tokoh Sukawi membawa uang banyak kemudian dibagikan kepada para penegak yang diperinkan tokoh cakil, sedang tokoh petruk yang melambangkan rakyat berjuang menegakan keadailan.

Terpisah, Kepala Humas PN Semarang, Togar, mengatakan segera menyidangkan gugatan praperadilan yang diajukan koalisi LSM tersebut untuk menguji sah atau tidaknya SP3 yang dikeluarkan Kejakti. ”Setelah menerima pendaftaran, pengadilan segera menggelar persidangan praperadilan,” kata dia singkat. Kepala Seksi Penerangan dan Hukum (Kasi Penkum) Kejakti, Eko Suwarni, mengtakan hak dari KMAK untuk mengajukan praperadilan Kejakti tak bisa melarangnya. “Penerbitan SP3 terhadap Sukawi Sutarip sudah sesuai prosedur. Nanti dibuktikan saja di pengadilan, ” ujar dia.

Sumber : http://www.solopos.com/2012/channel/jateng/korupsi-semarang-terbitkan-sp3-sukawi-kejakti-digugat-praperadilan-181361

26 April 2012 Posted by | AKTIVITAS KP2KKN, BERITA KORUPSI NASIONAL, JEJARING KP2KKN, SEMARANG | Tinggalkan komentar

Ketua KPU Halmahera Timur Diduga Korupsi Dana Pemilukada

METRO TV.com – Selasa, 20 Maret 2012

Metrotvnews.com, Ternate: Ketua Komisi Pemilihan Umum Halmahera Timur, Maluku Utara, Hayun Manuwai diduga menggelapkan dana Pemilu kada bupati dan wakil bupati Haltim 2010 Rp5,7 miliar.

Ketua Fraksi Golkar DPRD Halmahera Timur Idrus Enos Maneke mengatakan total anggaran yang dihabiskan KPU Halmahera Timur Rp13,7 miliar. Padahal yang disahkah DPRD sesuai proposal yang diajukan KPUD hanya Rp8 miliar.

“Ternyata ada pencairan lagi sebanyak Rp5,7 miliar yang dilakukan Ketua KPUD Hayun Manuwai,” katanya, Selasa (20/3). Menurut Idrus, penambahan anggaran Rp5,7 miliar yang dilakukan Ketua KPUD tanpa sepengetahuan DPRD.

Ketua Sentral Organisasi Pelajar Mahasiswa Indonesia Halmahera Timur (SeOPMI) Azwar Addin Hi Anas merasa kesal, karena kasus dugaan penyelewengan dana KPUD tersebut sengaja didiamkan aparat penegak hukum.

Ketua KPU Halmahera Timur Hayun Manuwai sulit untuk dimintai konfoirmasi, karena selalu tidak berada di tempat. (MI/RIZ)

Sumber :
http://www.metrotvnews.com/read/news/2012/03/20/85665/Ketua-KPU-Halmahera-Timur-Diduga-Korupsi

26 April 2012 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Korupsi Dana Hibah Rp12 Miliar – Ketua KPU Kabupaten Karimun Kepri Ditahan

MEDIA INDONESIA.com – Rabu, 25 April 2012
 
KARIMUN–MICOM: Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau, Zulfikri, dan anggota KPU Karimun Darman Munir ditahan pihak penyidik Kejaksaan Negeri Tanjung Balaikarimun, Selasa (24/4) sore. Saat ini dititipkan di rumah tahanan Tanjung Balaikarimun.Keduanya diduga telah melakukan penyelewengan dana hibah APBD perubahan 2010 sekitar Rp12 miliar. Surat penahanan keduanya juga telah dikeluarkan bernomor 01/N.10.12/Fd.1/04/2012 pada 24 April 2012.

Sebelumnya, kedua koruptor tersebut diperiksa intensif selama 6 jam di Kejari Tanjungbalai Karimun. Dari Kejari Tanjung Balaikarimun yang melakukan pemeriksaan adalah Edi Monang selaku ketua tim dan Agung Wibowo sebagai koordinator kasus ini. Setelah itu, penyidik meningkatkan status keduanya dari saksi menjadi tersangka dan langsung ditahan.

Kasi Intelijen Kejari Tanjungbalai Karimun, Hasbi Kurniawan, membenarkan hal tersebut ketika dikonfimasi, sedangkan dasar penetapan tersangka ketua dan anggota KPU Karimun itu karena dianggap sudah cukup bukti dari keterangan para saksi yang telah diperiksa sejak kasus ini bergulir Januari lalu.

“Penahanan sesuai dengan pasal 21 KUHA-Pidana. Sebab kami tidak ingin mereka menghilangkan barang bukti dan melarikan diri,” katanya, Rabu (25/4).

Selain itu, lanjutnya, sesuai dengan bukti dan hasil penyidikan. Ketua KPU Tanjung Balaikarimun itu mengakui melakukan perjalanan dinas fiktif, yang sudah jelas merugikan negara, dan hal itu terus dilakukan sehingga kasus ini digulirkan pada awal tahun ini. Beberapa barang bukti seperti dokumen perjalanan dinas dan SPJ fiktif serta cap palsu turut disita penyidik.

Dugaan korupsi dana hibah Rp12 miliar yang digelontorkan Pemkab Karimun kepada KPU untuk kegiatan pemilihan kepala daerah tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 44 Tahun 2007 yang disempurnakan dengan Permendagri Nomor 57 Tahun 2009.

Sementara itu, Ketua Tim Kasus dugaan korupsi KPU ini, Edi Monang menyebutkan kasus yang ditangani institusinya ini memang telah berjalan beberapa bulan. Namun baru saat ini ditetapkan dua tersangka mengingat banyaknya berkas yang harus diperiksa satu per satu.

“Kegiatan di KPU yang menggunakan dana hibah Pemkab Karimun ini berjalan selama delapan bulan dan kegiatannya tidak sedikit. Sehingga, kita penyidik harus benar-benar ekstra hati-hati dalam menetapkan tersangka. Ibarat mencari kutu dalam rambut yang lebat,” paparnya. (HK/OL-10)

Sumber : http://www.mediaindonesia.com/read/2012/04/04/315395/126/101/Ketua_KPU_Kabupaten_Karimun_
Kepri_Ditahan

26 April 2012 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Tuntutan Bisa Dipesan Sesuai Uang

PENYUAPAN JAKSA
KOMPAS.com – Selasa, 13 Maret 2012

 

BANDUNG, KOMPAS – Penyuapan terhadap Jaksa Sistoyo di Kejaksaan Negeri Cibinong, Jawa Barat, ternyata didahului dengan tawar-menawar masa hukuman yang bakal dibacakan dalam persidangan. Menangani perkara Edward Bunjamin, Sistoyo menawarkan tiga alternatif masa hukuman berikut uang yang harus diserahkan.

Hal itu terungkap dalam sidang kasus penyuapan yang menghadirkan dua terdakwa, yakni Edward Bunjamin dan Anton Bambang, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, Senin (12/3). Sebelumnya, majelis hakim yang diketuai Singgih Budi Prakoso juga memeriksa Sistoyo yang menjadi saksi kunci.

”Tuntutan yang semula harus dihadapi Edward adalah dua tahun penjara. Jaksa menawarkan bisa turun jadi 1,5 tahun dengan Rp 50 juta, turun jadi 10 bulan dengan membayar Rp 100 juta, dan paling rendah 8 bulan dengan Rp 150 juta,” ujar Anton.

Edward dan Anton jadi terdakwa kasus penyuapan karena ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi tak lama setelah meletakkan uang Rp 100 juta di mobil Sistoyo yang diparkir di halaman Kejaksaan Negeri Cibinong. Sistoyo juga jadi terdakwa dan disidang secara terpisah. Penyuapan terjadi saat Edward menjadi terdakwa penggelapan surat yang disidangkan di Pengadilan Negeri Cibinong, Anton menghubungi jaksa penuntut umum yang diketuai Sistoyo agar meringankan tuntutan.

Anton menjelaskan tiga pilihan itu muncul setelah lima kali pertemuan dengan Sistoyo pada 21 Oktober 2011. Saat itu, Sistoyo menyilakan Anton memutuskan masa hukuman dalam berkas tuntutan yang dipilih sesuai uang yang dibayarkan. Pada hari yang sama, sidang pembacaan tuntutan pun diundur.

Setelah berdiskusi dengan Edward, Anton pun bersedia membayar Rp 150 juta, tetapi saat itu dia baru punya Rp 100 juta. Sistoyo pun menyerahkan kunci mobilnya. Anton kemudian menaruh uang di depan kursi penumpang barisan belakang mobil itu. Kunci kembali diserahkan kepada Sistoyo sambil berjanji sisanya dibayarkan esok hari.

Dalam sidang kemarin, Sistoyo dikawal khusus polisi. Dia muncul dari belakang meja hakim. Pintu itu hanya dipakai majelis hakim saat memasuki ruang sidang. Hal serupa terjadi saat dia selesai diperiksa. Di dahi Sistoyo terdapat bekas luka menghitam, diagonal di atas mata. Luka itu karena hantaman golok Deddy Sugarda seusai menjalani sidang beberapa waktu lalu. (eld)

Sumber : http://regional.kompas.com/read/2012/03/13/03161524/Tuntutan.Bisa.Dipesan.Sesuai.Uang

26 April 2012 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Penyuapan Jaksa: Edward dan Anton Divonis 2,5 Tahun

KOMPAS.com – Kamis, 26 April 2012
KOMPAS/Didit Putra Erlangga Rahardjo
Edward (kiri) dan Anton (kanan) usai vonis dibacakan.

BANDUNG, KOMPAS.com — Edward M Bunyamin dan Anton Bambang divonis 2,5 tahun penjara dan denda Rp 50 juta oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung. Keduanya dianggap telah menyuap seorang jaksa bernama Sistoyo demi mengurangi muatan tuntutan di pengadilan.

Keputusan itu dibacakan oleh majelis hakim yang diketuai Singgih Budi Prakoso dan dua hakim ad hoc, yakni Basari Budhi dan Adriano, Kamis (26/4/2012). Tuntutan tersebut lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum, yakni 3 tahun penjara dan denda Rp 100 juta.

“Kami puas dengan keputusan hakim karena pasal yang dituntutkan disepakati oleh hakim,” kata jaksa penuntut dari Komisi Pemberantasan Korupsi, Hadianto.

Edward dan Anton dinyatakan bersalah karena memberikan uang Rp 150 juta agar tuntutan atas kasus pemalsuan cek yang disidangkan di PN Cibinong bisa diturunkan. Dalam kasus tersebut, Edward jadi terdakwanya.

Sementara itu, Sistoyo juga dijadikan terdakwa dan disidangkan secara terpisah.

Sumber : http://regional.kompas.com/read/2012/04/26/1226375/Edward.dan.Anton.Divonis.2.5.Tahun

26 April 2012 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Siti Fadilah: Kementerian Lain Juga Ada Korupsi

KOMPAS.com – Kamis, 26 April 2012
KOMPAS.COM/MARIA NATALIA
Mantan Menteri Kesehatan, Siti Fadilah Supari mengadakan jumpa pers di rumahnya, Pondok Kelapa, Jakarta Timur, Selasa (17/4/2012), setelah ia ditetapkan menjadi tersangka kasus korupsi.

JAKARTA, KOMPAS.com — Tersangka kasus korupsi di Kementerian Kesehatan (Kemkes), Siti Fadilah, mempertanyakan mengapa penegak hukum terkesan hanya mengusut dugaan kasus korupsi di Kemkes. Padahal menurut mantan Menteri Kesehatan Kabinet Indonesia Bersatu itu, kementerian lain pun diduga melakukan korupsi dalam proyek-proyek pemerintah.

“Dulu kita menghitung ada tiga kementerian. Nomor satu, Departemen Agama. Dua, Kemendiknas dan Depkes. Kenapa cuma Depkes yang dibongkar? Saya bolak-balik ke KPK, saya lelah sekali. Tapi kenapa yang lainnya tidak kena-kena,” keluhnya saat jumpa pers di kediamannya, Jakarta Timur, Rabu (25/4/2012).

Siti mengaku tak tahu alasan penegak hukum terkesan menerapkan tebang pilih dalam penelusuran kasus korupsi di kementerian. “Depdikbud, APBN itu sepuluh kali lipat dari Depkes, kenapa tidak ada suaranya. Kenapa, hayo?” ujarnya.

Siti mengatakan kasus korupsi di kementerian terjadi karena sistem yang salah. Namun di sisi lain, ia membantah bahwa dirinya menjadi korban sistem yang salah tersebut. “Semua ini karena sistem yang belum baik, tapi pemerintah sekarang sedang menuju sistem lebih baik, dengan reformasi birokrasinya, yang masih berjalan walaupun lambat. Saya bukan korban sistem,” ungkapnya.

Seperti diketahui, Siti Fadilah dijadikan tersangka atas dugaan penyalahgunaan wewenang sebagai Menteri Kesehatan RI, pada tindak pidana korupsi terkait proyek pengadaan alat kesehatan (alkes) untuk buffer stock atau Kejadian Luar Biasa (KLB) dengan metode penunjukan langsung yang dilaksanakan oleh Kepala Pusat Penanggulangan Masalah Kesehatan.

Proyek itu berlangsung antara Oktober 2005 dan November 2005. Proyek yang diduga korup itu bernilai Rp 15.548.280.000. Akibatnya, negara dirugikan Rp 6.148.638.000.

Dalam kasus ini, anggota Wantimpres RI itu dijerat dengan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Undang-Undang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 56 KUHP.

Sumber : http://nasional.kompas.com/read/2012/04/26/0008042/Siti.Fadilah.Kementerian.Lain.Juga.Ada.Korupsi

26 April 2012 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

PT Dutasari Citralaras Diduga Lakukan Penyimpangan

KOMPAS.com – Kamis, 26 April 2012
KOMPAS IMAGES/RODERICK ADRIAN MOZES – Pimpinan KPK Zulkarnain

 

JAKARTA, KOMPAS.com – Komisi Pemberantasan Korupsi menduga ada penyimpangan yang dilakukan PT Dutasari Citralaras terkait proyek pembangunan pusat pelatihan olahraga Hambalang, Jawa Barat. KPK tengah mengusut indikasi tindak pidana korupsi pada proyek Hambalang yang nilainya Rp 1,52 triliun tersebut.

“Jika dugaan (penyimpangan), jawabannya iya,” kata Wakil Ketua KPK, Zulkarnain saat dihubungi wartawan, Kamis (26/4/2012).

Zulkarnain ditanya apakah ada dugaan penyimpangan yang dilakukan perusahaan tersebut sehingga KPK memeriksa Athiyah Laila, mantan komisaris PT Dutasari Citralaras yang juga istri Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, hari ini. Zulkarnain enggan menjelaskan lebih jauh soal penyimpangan yang diduga dilakukan perusahaan tersebut.

Saat ditanya apakah Anas terlibat dalam proyek Hambalang ini, Zulkarnain mengatakan pihaknya tengah menyelidiki hal itu secara mendalam. “Kita lihat dulu kasusnya. Kita selidiki secara mendalam. Kita harus cari fakta dan bukti,” ujarnya.

PT Dutasari Citralaras disebut sebagai salah satu perusahaan yang menjadi subkontraktor PT Adhi Karya dalam proyek Hambalang senilai Rp 1,52 triliun. Perusahaan itu juga dipimpin Mahfud Suroso, yang kerap disebut orang dekat Anas.

Menurut Anas, istrinya tidak terlibat dalam proyek Hambalang. Athiyah, kata Anas, keluar dari PT Dutasari Citralaras sejak 2008 sementara proyek Hambalang dimulai pada 2010.

Seperti diberitakan, KPK menyelidiki indikasi tindak pidana korupsi pada proyek Hambalang. Lembaga penegak hukum itu mengusut indikasi korupsi terkait sengketa lahan hingga pembangunan proyek.

Sebelumnya, KPK memeriksa Sekretaris Departemen Pemuda dan Olahraga DPP Partai Demokrat, Munadi Herlambang, yang diketahui sebagai pendiri sekaligus Direktur Utama PT MSons Capital. Perusahaan milik Munadi tersebut memiliki saham di PT Dutasari Citralaras. KPK juga berencana memeriksa Anas terkait penyelidikan kasus ini.

Penyelidikan kasus pembangunan pusat olahraga Hambalang ini berawal dari temuan KPK saat melakukan penggeledahan di kantor Grup Permai beberapa waktu lalu terkait penyidikan kasus dugaan suap wisma atlet SEA Games.

Nazaruddin menyebut Anas terlibat dalam kasus Hambalang. Menurut Nazaruddin, uang suap dialirkan untuk pemenangan Anas menjadi ketua umum dalam Kongres II Partai Demokrat di Bandung pada Mei 2010.

Dalam berita acara pemeriksaan Nazaruddin, Anas disebut sebagai pihak yang mengatur proyek pembangunan Hambalang. Anas dalam sejumlah kesempatan membantah tudingan itu.

Sumber : http://nasional.kompas.com/read/2012/04/26/1527361/PT.Dutasari.Citralaras.Diduga.Lakukan.Penyimpangan

26 April 2012 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: