KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Tersangka Sebut Dugaan Keterlibatan PT PP Pusat

SUARA MERDEKA.com – Rabu, 25 April 2012

JAKARTA, suaramerdeka.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemeriksaan tersangka dalam penyidikan kasus dugaan penyuapan terkait pembahasan Perda Nomor 6 Tahun 2010 tentang Dana Pengikatan Tahun Jamak Pembangunan Venue PON. Pemeriksaan ini merupakan pertama kali sejak penahanan mereka dipindah ke sejumlah rumah tahanan di Jakarta.

Usai menjalani pemeriksaan, salah satu tersangka M Faisal Aswan, anggota DPRD Riau dari Fraksi Golkar menyebut adanya dugaan keterlibatan PT Pembangunan Perumahan (PT PP) dalam kasus ini. “Itu kan dana dari mereka,” kata pengacara Faisal, Sam Daeng Rany ditanya soal dugaan keterlibatan PT PP Pusat, Rabu (25/4).

Ditanya lebih jauh soal keterlibatan PT PP Pusat, Sam enggan menjelaskan lebih lanjut. Dia mengaku tidak berwenang menjelaskan itu. “Saya hanya berkaitan dengan pemeriksaan Faisal aja karena mereka juga tersangka sekarang. Tidak etis jika kita jelaskan,” kilah Sam usai mendampingi kliennya di Gedung KPK, Rabu (25/4).

Dia mengatakan, kliennya dicecar 10-12 pertanyaan oleh penyidik KPK. Menurutnya, pemeriksaan hanya memperdalam BAP dan soal rekaman suara diiukuti mengambil contoh suara.

Sam menerangkan, dalam perkara ini, kliennya hanya berperan sebatas mengambil uang Rp 900 juta untuk diserahkan kepada rekan lainnya. Namun Sam mengaku pihaknya tidak mengetahui kepada siapa saja nantinya uang tersebut akan diberikan. “Dia (Faisal) tidak tahu untuk berapa orang. Karena diserahkan ke ketua pansus,” kata Sam.

Dia juga membantah ada keterlibatan Gubernur Riau Rusli Zaenal. Begitu juga saat ditanya apakan ada keterlibatan Kementerian Pemuda dan Olah Raga (Kemenpora). “Tidak ada campur tangan,” tegasnya.

Seperti diketahui, KPK sempat menangkap sejumlah anggota DPRD Riau, mereka adalah Indra Isnaini dari PKS, dari Partai Amanat Nasional dua orang yakni Adrian Ali dan Ramli Sanur. Kemudian dari Partai Golkar M Faisal Aswan, Turochan Asyary dari PDIP, dan tak ketinggalan dari Partai Demokrat TM alias Tengku Muhazza dan PKB MD alias Mohamad Dunir.

Namun, setelah melakukan pemeriksaan akhirnya menetapkan empat orang sebagai tersangka.

( Mahendra Bungalan / CN32 / JBSM )
Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2012/04/25/116531/Tersangka-Sebut-Dugaan-Keterlibatan-PT-PP-Pusat

25 April 2012 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Orang Tua Siswa: SMPN 30 Tidak Transparan!

Biaya Pendidikan
KOMPAS.com – Rabu, 18 April 2012
Shutterstock Ilustrasi

 

JAKARTA, KOMPAS.com – SMPN 30 Jakarta dituding tidak transparan dalam memberikan laporan biaya sumbangan yang dibebankan kepada siswa. Hal itu diungkapkan salah satu orang tua siswa sekolah tersebut, Retno Listyarti kepadaKompas.com, Rabu (18/4/2012), di Jakarta.

Bukti pembayaran tak ada, perkembangan renovasi juga kita tidak tahu. Sekolah ini tidak transparan, dan itu bahaya.
— Retno Listyarti

Retno mengatakan, dirinya telah merasakan hal tersebut sejak lama. Akan tetapi, baru beberapa waktu terakhir ini ia semakin yakin, lantaran banyak orang tua siswa mengadu kepadanya.

“Saya sebenarnya sudah lama merasa sekolah ini tidak transparan, dan sekarang sangat yakin, karena banyak orang tua yang mengadu,” kata Retno yang juga menjadi Ketua Forum Musyawarah Guru Jakarta (FMGJ).

Retno menjelaskan, baru-baru ini ada sejumlah orang tua mendatanginya dan mengeluhkan tindakan SMPN 30 Jakarta yang tidak transparan. Hal itu bermula saat pihak sekolah membebankan setiap siswa membayar sumbangan pendidikan sebesar Rp 1,8 juta (untuk kelas IX). Sumbangan tersebut diperuntukkan untuk menutupi biaya sejumlah kegiatan, di antaranya pendalaman materi dan biaya perpisahan. Pihak sekolah memberikan keringanan kepada orang tua siswa untuk membayarnya dengan cara dicicil selama 10 bulan.

Akan tetapi, lanjut dia, permasalahan kemudian timbul karena para orang tua di sekolah tersebut tidak pernah diberikan tanda bukti pembayaran oleh pihak sekolah. Umumnya, para orang tua hanya mencatatnya secara pribadi sebagai back up dari catatan milik sekolah.

“Ada beberapa orang tua yang diklaim baru membayar Rp 500 ribu, padahal dalam catatan pribadinya, mereka telah membayar lebih dari itu. Semua jadi simpang siur, terlebih para orang tua tidak memiliki bukti telah melakukan pembayaran,” ujarnya.

Selain itu, tambah Retno, kejanggalan lain juga terjadi saat sekolah memungut biaya untuk renovasi gedung sekolah sebesar Rp 300 ribu kepada setiap siswa. Saat itu, bukti telah melakukan pembayaran juga tidak pernah diberikan kepada para orang tua dengan alasan tidak jelas.

“Bukti pembayaran tak ada, perkembangan renovasi juga kita tidak tahu. Sekolah ini tidak transparan, dan itu bahaya,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, SMPN 30 Jakarta mewajibkan setiap siswa kelas IX untuk melunasi sumbangan pendidikan sebesar Rp 1,8 juta. Dana sejumlah itu akan dipergunakan untuk keperluan pendalaman materi, foto, wisuda, dan biaya perpisahan. Berdasarkan informasi yang dihimpun Kompas.com,legitimasi mengikuti Ujian Nasional (UN) tidak akan diberikan ketika siswa bersangkutan belum melunasi sumbangan pendidikan selambat-lambatnya Jumat (20/4/2012).

Sumber : http://edukasi.kompas.com/read/2012/04/18/20163560/Orang.Tua.Siswa.SMPN.30.Tidak.Transparan

25 April 2012 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Jangan Ragu Lapor Kecurangan UN ke Sini!

KOMPAS.com – Senin, 23 April 2012
KOMPAS/IWAN SETIYAWAN
ILUSTRASI: Suasana pelaksanaan ujian nasional hari pertama di SMA Negeri 63 di kawasan Petukangan, Jakarta, Senin (16/4/2012).

JAKARTA, KOMPAS.com – Indonesian Corruption Watch (ICW) mengimbau masyarakat, baik itu orang tua, murid, guru, maupun pihak lainnya agar tidak ragu memberikan keterangan atau laporan terkait kecurangan ujian nasional (UN) tahun ini. ICW telah membuka posko pengaduan dan perlindungan pelapor kecurangan UN.

Kepada pihak yang ingin melapor tidak perlu khawatir adanya imbas serangan balik, karena kini para pelapor akan diberikan perlindungan dari LPSK.
— Febri Hendri

“Kepada pihak yang ingin melapor tidak perlu khawatir adanya imbas serangan balik, karena kini para pelapor akan diberikan perlindungan dari LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban),” kata Koordinator ICW Divisi Monitoring Pelayanan Publik, Febri Hendri, dalam konferensi pers video kecurangan selama UN 2012, di Gedung LPSK, Jakarta Pusat, Senin (23/4/2012).

Posko tersebut hadir di 18 kabupaten seluruh Indonesia mulai dari Aceh sampai NTT. Menurut Febri, pengaduan dan perlindungan ini dibuka mengingat hanya sedikit pelapor berani mengungkapkan kecurangan selama UN. Seperti diketahui, pada 2011 lalu ditemukan beberapa laporan terkait kecurangan UN dari berbagai pihak. Ironisnya, kesaksian yang diberikan justru malah mendapatkan intimidasi balik dari pihak yang tidak suka serta tidak mendapat dukungan dari pemerintah.

“Tahun lalu, ada murid menyampaikan secara jujur adanya kecurangan selama UN. Tapi, justru anak ini malah dimusuhi banyak orang. Tentunya, hal itu yang akan kita antisipasi agar saksi bisa dilindungi,” papar Febri.

Para pelapor, katanya, tidak perlu khawatir karena kerahasiaan yang disampaikan akan dilindungi secara undang-undang dari LPSK. Berikut adalah posko-posko pengaduan dan perlindungan kecurangan UN 2012:

  • 1. Aliansi Orang Tua peduli pendidikan, Jalan Kalibata Timur IV D No 6, Jakarta Selatan.
  • 2. Serikat Guru Tangerang, Perumahan Citra Raya, Cikupa, Tangerang.
  • 3. Garut Governance Watch, Jalan Pajajaran Gang Sagaranten No 157, Garut, Jawa Barat.
  • 4. Yayasan Prima Bau-bau, Sulawesi Utara.
  • 5. Yayasan Kritik Muna, Sulawesi Utara.
  • 6. KP2KKN Semarang, Jawa Tengah.
  • 7. Mata Aceh, Jalan Peuteh, Rumah Rayeuk Tempok Teingoh No 30.
  • 8. Koalisi Mahasiswa dan Rakyat Tasikmalaya.
  • 9. Stimulant Institute, Jalan Ikan Mas, Perumnas, Kelurahan Kambajawa, Waingapu, Sumba Timur, NTT.
  • 10. SAHDAR Medan di sektretariat Serikat Guru Indonesia Kota Medan. Jalan Bilal Gang Arimbi No 1, Medan Timur, Medan, Sumatera Utara.
  • 11. Swara Parangpuan Sulut Gedung KAPET Jalan Diponegoro No 51 Monado.
  • 12. Lembaga Pendidikan Rakyat Anti Korupsi, Jalan Melati VI No 3 Komp. Maizonette, Panakkukang, Makassar.
  • 13. Gabungan Solidaritas Anti Korupsi, Jalan Medan Banda Aceh, Gampong Neuhen, Matangglumpangdua Kabupaten Bireun, Provinsi Aceh.
  • 14. Kantor Pattiro Semarang Jalan Wonodri Joho I no 986 G. 15. Jaringan Masyarakat Sipil Lombok Barat.
  • 16. LSM Stabil Balikpapan
  • 17. Pokja 30 Samarinda

Sumber : http://edukasi.kompas.com/read/2012/04/23/14362889/Jangan.Ragu.Lapor.Kecurangan.UN.ke.Sini

25 April 2012 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

UN Tidak Jujur, Lahirkan Generasi yang Korup

KOMPAS.com – Senin, 23 April 2012
KOMPAS.com/ABDUL HAQ
Dua peserta Ujian Nasional (UN) di kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, asyik berbagi jawaban meski di hadapan pengawas, Selasa,(17/04/2012)

JAKARTA, KOMPAS.com — Terkait masih banyak ditemukannya kecurangan selama pelaksanaan ujian nasional  tahun ini, Indonesia Corruption Watch  mengaku sangat tidak setuju dengan tetap dilaksanakannya UN. ICW menilai, UN hanya membuat banyak siswa bertindak tidak jujur.

Jika UN saja sudah tidak jujur, ke depannya malah akan melahirkan generasi yang korupsi.
— Febri Hendri

“Siswa itu aset bangsa, jika UN (ujian nasional) saja sudah tidak jujur, ke depannya malah akan melahirkan generasi yang korupsi,” kata Febri Hendri, Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Divisi Monitoring Pelayanan Publik, pada jumpa pers di Kantor LPSK, Jakarta Pusat, Senin (23/4/2012).

Febri menilai, selama ini UN hanya untuk kepentingan politik karena terkait nama baik sekolah dan daerah. Akibatnya, jika hasil UN tidak bagus, pihak sekolah akan merasa malu. Ia memberikan contoh, jika UN di sebuah sekolah swasta jelek, maka tidak ada murid akan bersekolah lagi di sana. Hal ini membuat sekolah akan melakukan apa pun cara agar semua siswa dapat lulus.

“Kami melakukan ini semua karena prihatin dengan keadaan murid di dalam dunia pendidikan di Indonesia. Bukannya baik, malah akan membuat ketidakjujuran,” kata Febri.

Pada konferensi pers tersebut ICW memperlihatkan sebuah video dokumenter yang berlangsung di salah satu sekolah. Video berdurasi 15 menit itu dibuat oleh seseoang untuk menunjukkan bagaimana ketidakjujuran selama pelaksanaan UN terjadi. Dalam video itu diperlihatkan cara siswa mendapatkan kunci jawaban dan komentar-komentar mereka atas kunci jawaban itu. Mereka menyebut kata “sop buntut” untuk sebutan kunci jawaban.

Ditampilkannya video ini, lanjut Febri, untuk membuktikan bahwa kecurangan dalam UN itu benar. Ke depannya, pihak ICW sangat berharap agar masyarakat berani melaporkan jika menemukan kecurangan selama UN.

“Masyarakat, baik itu guru, orangtua, atau murid tidak perlu takut melapor. Karena sekarang sudah ada lembaga yang akan mendampingi dan melindungi para pelapor yang mengungkapkan kecurangan tersebut,” ujarnya.

Sumber : http://edukasi.kompas.com/read/2012/04/23/16554523/UN.Tidak.Jujur.Lahirkan.Generasi.yang.Korup

25 April 2012 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Pengawas Adukan Pungutan Pencairan Dana Sertifikasi

KOMPAS.com – Rabu, 25 April 2012
shutterstock Ilustrasi

Medan, Kompas – Sejumlah pengawas sekolah dari Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Senin (23/4), datang ke kantor Kompas, Medan. Mereka mengeluhkan pungutan sebesar Rp 200.000 untuk mengurus pencairan dana sertifikasi triwulan pertama tahun 2012.

”Kami dituntut jujur dan mematuhi aturan tidak boleh menyuap. Namun jika tidak memberikan uang, maka dana sertifikasi tidak akan cair,” kata salah seorang pengawas yang tidak mau disebutkan namanya.

Para pengawas bercerita pungutan sebenarnya sudah terjadi beberapa tahun terakhir, Rp 100.000 tiap enam bulan. Pernah karena diprotes, dana itu dikembalikan. Namun belakangan, saat pejabat berganti, pungutan justru naik menjadi Rp 200.000. Dana itu untuk mengurus administrasi pencairan dana sertifikasi Januari, Februari, dan Maret 2012.

Para pengawas juga mengatakan tidak ada bukti tertulis atau rekaman yang bisa disampaikan karena kutipan itu dilakukan sangat sistematis.

Pengumuman pungutan dilakukan saat rapat pengawas di Kantor Dinas Pendidikan Deli Serdang awal April lalu. Para pengawas kemudian menyetorkan uang Rp 200.000 itu kepada koordinator tim atau koordinator wilayah masing-masing.

”Bayangkan kalau ada 350 pengawas, artinya ada Rp 70 juta yang terkumpul,” kata pengawas yang lain.

Ketua Gabungan Pendidik dan Tenaga Pendidik (GP Tendik) Sumatera Utara FJ Pinem membenarkan adanya pungutan untuk pengawas sekolah di Deli Serdang sebesar Rp 200.000. ”Benar itu, para pengawas memang diminta Rp 200.000 untuk mengurus administrasi pencairan dana sertifikasi,” kata Pinem.

Namun, fakta adanya pungutan itu dibantah keras oleh Koordinator Pengawas Kabupaten Deli Serdang Jumiem. ”Tak ada, pungutan untuk apa? Siapa yang memungut,” kata Jumiem saat dikonfirmasi. ”Tanya saja kepada koordinator tim. Saya tidak mau mengurusi yang begitu-begitu,” kata dia lagi. (WSI)

25 April 2012 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

iPad buat Pejabat Kabupaten Malang Dipertanyakan

KOMPAS.com – Rabu, 25 April 2012
Apple iPad 2

 

MALANG, KOMPAS.com — Sebanyak 10 pemimpin Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Malang, Jawa Timur, akan diberi fasilitas iPad.

Tablet yang sedang populer tersebut untuk menunjang kerja  pimpinan satuan kerja perangkat daerah  (SKPD).

Hal itu disampaikan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang Wiliem Petrus Salamena kepada wartawan, Rabu (25/4/2012), di Pendapa Pemkab Malang, Jalan KH Agus Salim, Kota Malang.

Menurut Wiliem, pengadaan fasilitas iPad untuk 10 pemimpin SKPD tersebut sudah dianggarkan, dengan besaran anggaran setiap pemimpin SKPD senilai Rp 10 juta.

“Untuk sementara, baru 10 pemimpin SKPD saja,” ujarnya.

Saat ini, kata Wiliem, program pengadaan iPad itu sudah disampaikan kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malang, untuk segera direalisasikan.

“Sekda sudah mengetahuinya. Sudah kami laporkan ke pak sekda,” tuturnya.

Lebih lanjut Wiliem membeberkan bahwa iPad itu sangat dibutuhkan bagi pimpinan SKPD di Kabupaten Malang untuk menunjang menjalankan tugasnya masing-masing.

“Kalau pimpinan sebelumnya bekerja masih kurang maksimal karena tidak didukung oleh fasilitas canggih, saat ini harus lebih baik,” ucapnya.

Di tempat berbeda, dikonfirmasi kepada Bupati Malang Rendra Kresna melalui via telepon, Rabu (25/4/2012), soal program pengadaan iPad untuk 10 pemimpin SKPD itu, dibantah.

“Tidak benar. Tidak ada program itu,” ungkapnya.

Menurut Rendra, fasilitas iPad untuk pimpinan SKPD di lingkungan Pemkab Malang belum menjadi kebutuhan fasilitas yang sangat penting.

“Jika ingin memiliki fasilitas tersebut, tak perlu dianggarkan Pemkab Malang. Silakan beli sendiri. Saya katakan lagi, belum ada laporan untuk program itu,” katanya.

Sumber : http://regional.kompas.com/read/2012/04/25/18394064/iPad.buat.Pejabat.Kabupaten.Malang.Dipertanyakan

25 April 2012 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Dugaan Suap PON Riau: Tersangka Berhubungan dengan Kadispora Riau

KOMPAS.com – Rabu, 25 April 2012
TRIBUN PEKANBARU/THEO RIZKY
Dua tersangka kasus suap pembangunan Hall Menembak untuk PON 2012, M Dunir yang merupakan anggota DPRD Riau (kiri) dan Eka Dharma Putra yang merupakan Kepala Seksi Pengembangan Sarana Prasarana Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Riau (kanan) melakukan rekonstruksi di ruangan Wakil Ketua DPRD Riau, Pekanbaru, Rabu (18/4/2012). Dalam kasus tersebut, KPK menyita Rp 900 juta yang merupakan uang suap dari Eka Dharma kepada anggota DPRD.

 

JAKARTA, KOMPAS.com – Anggota DPRD Riau, M Dunir, mengungkapkan dugaan keterlibatan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Pemerintah Provinsi Riau Lukman Abbas dalam kasus kasus dugaan suap terkait pembahasan peraturan daerah tentang Pekan Olahraga Nasional (PON) di Riau.

Melalui pengacara, Azuin Asaary, Dunir yang menjadi tersangka dalam kasus tersebut mengungkapkan bahwa ia berhubungan dengan Lukman selaku mitra kerja DPRD dalam pembahasan perda tersebut. “Selama ini klien kita hanya berhubungan dengan Kadispora Lukman Abbas dan PPATK-nya, Eka. Jadi tidak pernah berhubungan dengan gubernur,” kata Azuin seusai mendampingi Dunir dalam pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (25/4/2012).

Menurut Azuin, Lukman mengajukan draft revisi Perda Nomor 6 Tahun 2010 tentang Dana Pengikatan Tahun Jamak Pembangunan Venue PON 2012 di Riau tersebut. Dalam revisi tersebut, diajukan penambahan anggaran PON sebesar Rp 19 miliar. “Direvisi, dari Rp 44 miliar ditambah lagi Rp 19 miliar,” ujarnya.

Azuin menegaskan bahwa hubungan antara kliennya yang juga Ketua Panitia Khusus pembahasan perda tersebut dan Lukman hanya sebatas mitra kerja.

Dalam kasus ini, M Dunir dan M Faisal Aswan selaku anggota DPRD Riau diduga menerima suap terkait pembahasan perda tersebut. KPK juga menjerat Kepala Seksi Pengembangan Sarana Prasarana Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau EDP serta pegawai PT Pembangunan Perumahan (PT PP) berinisial RD. Suap dengan alat bukti Rp 900 juta itu diduga diberikan agar DPRD menyetujui usulan penambahan anggaran PON.

Terkait penyidikan kasus ini, KPK mencegah Lukman Abas dan Gubernur Riau Rusli Zainal bepergian ke luar negeri. Lukman telah diperiksa KPK, sementara Rusli baru dijadwalkan diperiksa sebagai saksi.

Sumber : http://nasional.kompas.com/read/2012/04/25/21302828/Tersangka.Berhubungan.dengan.Kadispora.Riau

25 April 2012 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Siti Fadilah Salahkan Bawahannya

KOMPAS.com – Rabu, 25 April 2012
MARIA NATALIA/KOMPAS.com
Mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari.

JAKARTA, KOMPAS.com — Tersangka dalam kasus dugaan korupsi di Kementerian Kesehatan, Siti Fadilah Supari, menyatakan, kebijakan penunjukan langsung yang dikeluarkannya untuk proyek pengadaan alat kesehatan tahun 2005 telah sesuai dengan peraturan. Dalam surat penunjukan langsung bernomor 15912/Menkes/XI/2005 itu, kata dia, telah mengacu pada Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Oleh karena itu, ia mengaku tak tahu jika ada anak buahnya yang menyalahgunakan surat itu. “Kalau surat penunjukan langsung kemudian digunakan oleh staf saya atau bawahan saya secara tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, yang bersalah itu, ya, yang menggunakannya apabila tidak sesuai peraturan yang berlaku,” kata Siti, saat jumpa pers di kediamannya di Jakarta Timur, Rabu (25/4/2012) sore.

Meski mengeluarkan kebijakan penunjukan langsung dalam proyek itu, Siti mengaku tak mengetahui penetapan harga alat kesehatan (alkes) tersebut. “Itu sangat teknis. Saya juga tidak tahu bagaimana mereka menetapkannya, saya tidak tahu,” ucap Siti.

Dalam kasus ini, dua bawahan Siti telah menjadi terdakwa, yaitu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam proyek, Mulya Hasjmy dan Hasnawaty dari panitia proyek. Mereka diduga melakukan korupsi dalam proyek pengadaan alkes di tahun 2005 yang merugikan negara sebesar Rp 6,1 miliar.

Saat bersaksi untuk terdakwa dari PT Indofarma, M Naguib, dua bawahan Siti ini mengaku bahwa mantan Menkes RI itu menunjuk langsung perusahaan setelah dilobi oleh empat orang dari perusahaan tersebut.

Sumber : http://nasional.kompas.com/read/2012/04/25/20383784/Siti.Fadilah.Salahkan.Bawahannya

25 April 2012 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Siti Fadilah Bantah Ada Lobi dengan Indofarma

KOMPAS.com – Rabu, 25 April 2012
KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN
Mantan Menteri Kesehatan, Siti Fadillah Supari usai menjalani pemeriksaan di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Jumat (1/4/2011). Ia diperiksa menjadi saksi dalam perkara korupsi pengadaan alat kesehatan penanganan wabah flu burung di Departemen Kesehatan pada tahun 2006 dengan tersangka Ratna Dewi Umar.

JAKARTA KOMPAS.com – Mantan Menteri Kesehatan Kabinet Indonesia Bersatu Siti Fadilah Supari membantah adanya transaksi lobi-melobi antara dirinya dengan PT Indofarma sebelum pelaksanaan proyek pengadaan alat kesehatan untuk antisipasi kejadian luar biasa tahun 2005.

Hal ini diungkapkan Siti dalam jumpa pers di rumahnya di sebuah kompleks perumahan di Jakarta Timur, Rabu (25/4/2012) sore.

“Bagaimana bisa saya dilobi orang. Saya menteri lho, untuk ketemu tidak gampang harus melalui ini itu,” tampik Siti.

Transaksi lobi yang diduga melibatkan Siti ini terungkap dalam kesaksian bawahannya, Mulya Hasjmy, mantan Kepala Pusat Penanggulangan Masalah Kesehatan Kementerian di pengadilan tindak pidana korupsi Kamis 12 April 2012 lalu.

Saat itu Hasjmy bersaksi untuk  terdakwa M. Naguib, terdakwa dari perusahaan PT Indofarma Tbk. Hasjmy yang juga pejabat pembuat komitmen dalam proyek menyatakan Siti menunjuk langsung perusahaan untuk proyek itu setelah ia bertemu empat orang dari PT Indofarma.

Dalam pertemuan ini diduga ada aksi melobi. Hasjmy mengaku di antara empat orang itu ada seorang wanita yang bernama Nuki. Ia adalah adik dari mantan Ketua Umum Partai Amanat Nasional Sutrisno Bachir.

Namun semua kesaksian Hasjmy di pengadilan dibantah Siti. Ia bantah mengenal Nuki dan tidak pernah menunjuk langsung perusahaan tertentu untuk proyek dengan nilai sekitar Rp 15 miliar itu.

“Saya tahun 2005 belum kenal, bahkan Mulya Hasim tahun 2005 juga saya belum kenal,” tegas Siti.

Menurutnya, ada orang-orang yang berkepentingan yang mengatasnamakan dirinya untuk proyek itu. Sementara, kata Siti, ia hanya mengeluarkan penunjukan langsung.

“Banyak, kadang-kadang nama saya digunakan, disuruh Bu Siti, padahal tidak sama sekali. Pada waktu awal tahun saya mengeluarkan surat bahwa yang mengaku dekat, saudara, sahabat jangan dianggap bila ikut-ikutan mengambil tender, anggap saja sebagai orang lain,” jelasnya.

Sumber : http://nasional.kompas.com/read/2012/04/25/2003029/Siti.Fadilah.Bantah.Ada.Lobi.dengan.Indofarma

25 April 2012 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Kasus Korupsi PON Riau Terus Melebar

KOMPAS.com – Kamis, 19 April 2012 
 
 
ponriau2012.com
Logo PON XVIII/2012
 

PEKANBARU, Kompas.com – Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi menyatakan, kasus gratifikasi proyek Pekan Olahraga Nasional (PON) ke-18 Provinsi Riau mulai melebar ke proyek Stadion Utama senilai Rp900 miliar.
    
“Hasil penyidikan selama beberapa pekan ini tentu ada. Jika sebelumnya masih berputar di Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 tahun 2010 tentang Pembangunan Arena (Venue) Menembak senilah puluhan miliar, sekarang itu sudah melebar ke Perda Nomor 5/2008,” kata Johan, Kamis malam.
    
Perda No.5/2008 yang dimaksud Johan Budi merupakan aturan daerah tentang Pembangunan Stadion Utama PON Riau yang sebelumnya ditetapkan senilai Rp900 miliar.
    
Namun masa berlaku Perda tersebut telah habis pada akhir tahun 2011 silam sehingga pihak eksekutif dan legislatif sempat bersepakat untuk merevisinya sembari mencantumkan adanya penambahan anggaran mengingat bangunannya yang belum seratus persen selesai.
    
Sejumlah legislator Riau juga menyatakan, pengerjaan proyek PON Riau itu diindikasi juga telah melanggar aturan karena tidak sesuai dengan anggaran yang tertera dalam aturan daerah. 
    
Nilai proyek Stadion Utama PON yang disepakati bersama konsorsium tiga perusahaan kontraktor Badan Usaha Milik Negara (BUMN) baik PT Adhi Karya, PT Pembangunan Perumahan dan PT Wijaya Karya itu yakni sebesar Rp830 miliar, namun dalam Perda No 5/2008 dicantumkan biaya sebesar Rp900 miliar.
    
Kemudian dalam pelaksanaan proyek sepanjang 2011, biaya pembangunan membengkak jadi Rp914 miliar. Bahkan terakhir, kembali “mengembang” hingga mencapai Rp1,118 triliun. 
    
“Penyidikan kasus yang awalnya mengarah ke Perda No.6/2010 hingga akhirnya mengembang ke Perda No.5/2008 ini adalah satu paket. Jangan dipisah-pisahkan karena hasil pengembangan tim penyidik,” katanya.
    
Juru bicara KPK itu juga mengatakan, dugaan kasus yang ditangani pihaknya sejauh ini masih terkait dengan gratifikasi atau suap. “Belum ke kasus korupsinya, sehingga memang tidak ada kerugian negara,” katanya.
    
Hingga saat ini, demikian Johan, tim penyidik KPK juga masih belum menetapkan tersangka baru, selain FA dan MD (anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Riau) dan ED pegawai Dinas Pemuda dan Olahraga Riau serta R dari PT Pembangunan Perumahan (PT PP) selaku pihak rekanan yang membangun sejumlah proyek PON Riau.
    
Empat tersangka itu sejauh ini masih dititipkan di ruang sel tahanan Markas Polisi Daerah (Polda) Riau yang berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru. “Pemeriksaan tersangka dan sejumlah saksi lainnya juga masih terus berlanjut. Intinya, kasus ini belum selesai sampai di sini, dan mulai masuk ke tahapan Perda No.5/2008,” kata Johan.

25 April 2012 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: