KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Transaksi Mencurigakan Max Sopacua Cs Dipelajari KPK

detikNews – Selasa, 24/04/2012

Jakarta Tiga anggota Dewan kedapatan diduga melakukan sejumlah transaksi mencurigakan. Laporan itu kini tengah dipelajari oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sumber detikcom menyebutkan, laporan itu sebenarnya sudah masuk meja pimpinan sejak Minggu lalu. Laporan itu pun tengah dipelajari.

Tiga nama yang disebut-sebut itu adalah Max Sopacua dan Sonny Waplau dari Partai Demokrat, serta Yasti Soepredjo Mokoagow dari Partai Amanat Nasional.

Juru Bicara KPK, Johan Budi, yang dikonfirmasi soal ini mengaku tidak tahu. Ia mengaku belum mendapat informasi mengenai hal itu.

“Saya tidak tahu hal itu,” jawab Johan, Selasa (24/4/2012).

Nama mereka diduga masuk dalam daftar 2.000 transaksi mencurigakan yang dirilis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) beberapa bulan lalu. Namun, secara terpisah, Ketua PPATK, M Yusuf, membantah pernah mengeluarkan nama-nama dari transaksi mencurigakan tersebut.

“Saya nggak tahu tiga nama itu didapat dari mana. Karena kita tidak pernah mengeluarkan statement pernyataan seperti itu,” kata Yusuf

Max sendiri sudah membantah mengenai adanya laporan ini. Max yakin dirinya tidak terlibat transaksi mencurigakan seperti disangkakan. Ia menduga namanya dicatut oleh pihak lain.

“PPATK sendiri menyampaikan, tapi belum memberikan data-data mengenai kepemilikan rekening punya siapa saja. Saya sih tunggu aja, karena saya tidak terlibat,” kata Max.

Sementara FPAN pun sudah menepis soal tudingan kadernya terlibat transaksi mencurigakan.

(mok/ndr)

http://news.detik.com/read/2012/04/24/211326/1900648/10/transaksi-mencurigakan-max-sopacua-cs-dipelajari-kpk
Sumber :

24 April 2012 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Divonis 1,5 Tahun Penjara karena Menyuap, Sekda Nonaktif Semarang Nangis

detikNews – Selasa, 24/04/2012

Terdakwa Akhmat Zaenuri saat mendengarkan vonis di Pengadilan Tipikor Semarang/Angling Adhitya P-detikcom
Semarang Sekda nonaktif Semarang Akhmat Zaenuri dihukum 1,5 tahun penjara dan denda Rp 50 juta subsider 2 bulan karena terbukti menyuap dalam pembahasan RAPBD Kota Semarang 2012. Ia langsung menangis.

“Terdakwa Akhmat Zaenuri akibat perbuatannya, maka dijatuhi vonis 1 tahun 6 bulan dan denda 50 juta subsider 2 bulan,” kata Eva Sudewi, di Pengadilan Tipikor Semarang, Jalan Suratmo, Selasa (24/4/2012).

Mendengar putusan tersebut kerabat Akhmat Zaenuri langsung menangis. Sedangkan istrinya terlihat berusaha tegar.

Vonis tersebut lebih ringan dari jaksa penuntut KPK yang menuntut vonis 2 tahun 6 bulan dan denda Rp 100 juta subsider 4 bulan.

Hal yang meringankan, terdakwa kooperatif dan sopan dalam pelaksanaan sidang. Sementara yang memberatkan, terdakwa melakukan perbuatannya saat Kota Semarang sedang gencar memberantas korupsi.

Dakwaan primer Akhmat Zaenuri tidak terbukti. Meski demikian, pria berkumis tersebut tetap bersalah karena melanggar pasal 3 UU No. 20 Tahun 2001 perubahan atas UU no 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menanggapi vonis tersebut, Akhmat Zaenuri menyatakan masih akan pikir-pikir dalam waktu seminggu ini. “Saya akan berembug dulu dengan keluarga. Masih ada waktu tujuh hari untuk bersikap,” katanya usai menjalani sidang.

Akhmat Zaenuri ditetapkan menjadi terdakwa karena memberikan suap kepada anggota DPRD sebagai ‘pelicin’ pembahasan RAPBD Kota Semarang. Ia mengaku mendapatkan perintah dari Walikota Semarang, Soemarmo HS. Saat ini, Soemarmo telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di LP Cipinang.

Kasus ini juga menyeret dua anggota DPRD, Sumartono (PD) dan Agung Purno Sarjono (PAN). Keduanya tengah menjalani pesidangan di Pengadilan Tipikor Semarang.

(alg/try)

Sumber : http://news.detik.com/read/2012/04/24/154625/1900400/10/divonis-15-tahun-penjara-karena-menyuap-sekda-nonaktif-semarang-nangis

24 April 2012 Posted by | SEMARANG | Tinggalkan komentar

Sekda Kota Semarang divonis 1,5 tahun

ANTARANEWS – Selasa, 24 April 2012

 

Sekretaris Daerah (non-aktif) Kota Semarang Akhmat Zaenuri yang menjadi terdakwa kasus suap kepada anggota dewan terkait pengesahan RAPBD 2012 berdiskusi dengan penasehat hukumnya, pada sidang dengan agenda pembacaan vonis di Pengadilan Tipikor Semarang, Jateng, Selasa (24/4). (FOTO ANTARA/R. Rekotomo)

Semarang (ANTARA News) – Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Selasa, memvonis Sekda Kota Semarang non aktif Akhmat Zaenuri dengan hukuman penjara 1,5 tahun dalam kasus suap terhadap anggota DPRD terkait pengesahan RAPBD 2012 Kota Semarang, Jawa Tengah.

Kepada terdakwa yang pada saat sidang mengenakan kemeja lengan panjang motif garis dan celana panjang hitam tersebut, majelis hakim yang terdiri atas Ifa Sudewi, Kalimatul Jumro, dan Agus Supriyadi juga menjatuhkan denda sebesar Rp50 juta subsider dua bulan penjara.

Dalam putusannya, majelis hakim menilai terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah turut serta melakukan korupsi secara berlanjut seperti sebagaimana tertuang dalam dakwaan subsider yakni Pasal 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 55 serta Pasal 64 KUHP.

“Dalam dakwaan primer, terdakwa tidak terbukti melanggar Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 55 serta Pasal 64 KUHP tentang Penyalahgunaan Wewenang dan Jabatan,” kata Ifa Sudewi.

Terkait dengan vonis tersebut, terdakwa yang didampingi tim penasihat hukumnya menyatakan pikir-pikir.

Vonis majelis hakim terhadap terdakwa itu lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum yakni hukuman dua tahun enam bulan penjara dan denda Rp100 juta subsider empat bulan penjara.

Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap dua anggota DPRD dan Sekretaris Daerah Kota Semarang Akhmat Zaenuri di halaman Kantor DPRD kota setempat pada 24 November 2011.

Dua anggota DPRD Kota Semarang yakni Agung Purno Sarjono dan Sumartono yang ditangkap itu, hingga saat ini ditahan di Mapolda Jateng, sedangkan tersangka Akhmat Zaenuri ditahan di sel tahanan Mapolrestabes Semarang dengan status tahanan titipan KPK.

Saat penangkapan tersebut, KPK juga menyita sejumlah amplop berisi uang yang diduga untuk bertransaksi.

Dalam surat dakwaan atas terdakwa yang dibacakan jaksa penuntut umum terungkap jika Wali Kota Semarang Soemarmo memerintahkan Sekda Kota Semarang Akhmat Zaenuri untuk melakukan suap terhadap anggota DPRD setempat terkait dengan pengesahan RAPBD Tahun Anggaran 2012.

(KR-WSN/N002)

Sumber : http://www.antaranews.com/berita/307598/sekda-kota-semarang-divonis-15-tahun

24 April 2012 Posted by | SEMARANG | Tinggalkan komentar

Sekda Semarang Divonis 1,5 Tahun

 

Sekda Semarang Ahmat Zaenuri terbukti menyuap anggota DPRD Semarang.

VIVANEWS – SELASA, 24 APRIL 2012
 

Sekda Kota Semarang Ahmat Zaenuri (Puspita Dewi | Semarang)
 

VIVAnews – Sekretaris Daerah Kota Semarang, Ahmat Zaenuri divonis 1 tahun 6 bulan karena terbukti menyuap anggota DPRD Semarang. Putusan dibacakan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Semarang, Selasa 24 April 2012.

Selain pidana kurungan, Ahmat juga diwajibkan membayar uang denda Rp50 juta subsider kurungan 2 bulan. “Yang memberatkan terdakwa adalah tindakannya telah merusak citra Kota Semarang yang sedang memberantas korupsi,” kata Ketua Majelis Hakim Ifa Sudewi. Sementara hal yang meringankan, sambung hakim, terdakwa sangat kooperatif serta sopan di persidangan.

Mendengar vonis hakim tersebut Ahmat Zaenuri menyatakan pikir-pikir. “Saya punya keluarga, saya akan berembuk dulu dengan mereka. Masih ada waktu tujuh hari untuk bersikap,” katanya usai sidang.

Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa KPK yang menuntutnya 2,5 tahun dan denda 100 juta subsider 4 bulan.

Ahmat terbukti memberikan uang kepada sejumlah anggota DPRD Kota Semarang sejumlah Rp 344 juta. Uang ini dialirkan secara melalui dua anggota DPRD, yakni Agung Purno Sarjono (PAN) dan Sumartono (Partai Demokrat). Selain itu, ia menjanjikan akan memberikan tambahan hingga mencapai Rp 4 miliar dari Rp 10 miliar yang diminta.

Pemberian itu terkait pembahasan APBD, yang meliputi Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Tambahan Penghasilan Pegawai. (eh)

Sumber : http://nasional.vivanews.com/news/read/307244-sekda-semarang-divonis-1-5-tahun

24 April 2012 Posted by | SEMARANG | Tinggalkan komentar

Jaksa Dinilai Tak Serius Tangani Kasus Nazaruddin

SUARA MERDEKA.com – Selasa, 24 April 2012

JAKARTA, suaramerdeka.com – Pakar hukum pidana/pencucian uang Yenti Garnasih menilai jaksa juga tidak serius dalam menangani kasus Nazaruddin. Seharusnya, lanjut dia, jika Nazarudin dituntut dengan pasal 12b yang ancamannya 20 tahun, kenapa jaksa cuma dituntut tujuh tahun.

“Ini dagelan yang tidak lucu. Kalau jaksa yakin menggunakan pasal 12b,  seharusnya tuntutan hukumannya20 tahun. Atau, kalau pun lebih rendah, hanya 1-2 tahun saja. Ini sama saja jaksa  mengajak hakim untuk kongkalikong,” tukasnya, diskusi rutin bertema “Vonis Nazarudin, Rekayasa atau Keadilan” yang diselenggarakan Rumah Perubahan 2.0, Selasa (24/4).

Adapun Direktur Lingkar Madani Ray Rangkuti berpendapat, KPK di bawah pimpinan Abdullah Samad akhirnya sama juga dengan KPK jilid dua ketika dipipmpin Busyro Muqoddas. Sama seperti pendahulunya, KPK sekarang tidak berani menyentuh kasus-kasus besar yang melibatkan para elit yang dekat dengan lingkaran kekuasaan. Guna menunjukkan KPK bekerja, mereka sibuk mengurusi kasus-kasus remeh-temeh.

“Kita tak perlu memanjakan KPK. Saya lelah mencoba memahami KPK. Misalnya, para pimpinannya menyatakan harus hati-hati dalam menetapkan seorang menjadi tersangka.Kalau melibatkan pusaran kekuasaan, KPK sangat hati-hati bahkan penakut. Tapi KPK bisa dengan cepat memutuskan Siti Fadilah Supari menjadi tersangka. KPK kembali melakukan tebang pirja sesuai harapan publik,” tukas Ray.

Sehubungan dengan itu, para pembicara sepakat bahwa publik tidak butuh obral janji-janji, khususnya pada saat fit and propers test pejabat publik. Mereka ternyata sudah tertulari penyakit para politisi. Yang terjadi justru mereka saling mengunci dan berbarter kepentingan.

“Contoh nyata praktik seperti ini terjadi ketika DPR menghabiskan anggaran Rp 262 miliar untuk merevisi UU Pemilu yang hasilnya hanya mengutak-atik angka parlementary treshold,” tandas Ray.

( Andika Primasiwi , RED / CN26 / JBSM )
Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2012/04/24/116412/Jaksa-Dinilai-Tak-Serius-Tangani-Kasus-Nazaruddin

24 April 2012 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Inafis Boroskan Anggaran Negara

KOMPAS.com – Selasa, 24 April 2012

Jakarta, Kompas – Program kartu identitas terpadu atau Indonesian Automatic Fingerprint Identification Card yang diluncurkan Polri tumpang tindih dengan KTP elektronik. Akibatnya, terjadi pemborosan anggaran negara dan membebani masyarakat.

Penilaian itu disampaikan pengajar Ilmu Kebijakan Publik FISIP Universitas Airlangga, Surabaya, Gitadi Tegas Supramudyo, di Surabaya, serta anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat, A Malik Haramain, dan Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane di Jakarta, Senin (23/4).

Seharusnya, menurut Malik, program KTP elektronik menjadi program utama dan jadi rujukan data bagi instansi lain, termasuk Polri. ”Kalau Polri memerlukan data kependudukan, tinggal berkoordinasi dengan Kemendagri,” ujarnya.

Neta menilai, penerbitan kartu Indonesian Automatic Fingerprint Identification Card (Inafis) oleh polisi tidak efisien, tumpang tindih, tidak transparan, dan berpotensi korupsi, kolusi dan nepotisme. ”Karena itu, IPW mendesak Kapolri membatalkan proyek kartu Inafis,” katanya.

Menurut Neta, Inafis tumpang tindih dan tidak efisien karena data diri ataupun sidik jari sudah ada di KTP elektronik, SIM, dan paspor.

Selain itu, berdasarkan pendataan IPW, proyek Inafis menghabiskan dana Rp 43,2 miliar. ”Namun, Mabes Polri tidak transparan dalam menentukan pemenang proyek Inafis,” katanya.

Anggota Komisi III DPR, Trimedya Panjaitan, berharap Polri menunda pelaksanaan Inafis agar tidak terjadi pelanggaran hukum dalam kebijakan itu. Pasalnya, DPR belum pernah diajak membicarakan masalah ini. Padahal, kebijakan itu memungut dana dari masyarakat.

”Ada sejumlah persoalan yang perlu segera diselesaikan dalam kebijakan ini. Misalnya, apa payung hukum untuk memungut dana Rp 35.000 dari masyarakat yang ingin mendapatkan kartu Inafis? Kedua, bagaimana pembagian peruntukan dana itu berikut pertanggungjawabannya kepada masyarakat?” papar politisi dari PDI-P itu.

Trimedya mengaku kaget dengan kebijakan kartu Inafis karena Polri belum pernah membicarakannya di DPR. DPR juga tidak tahu anggaran yang dipakai Polri untuk melakukan kebijakan itu. Namun, secara umum manfaat kebijakan itu dapat dipahami, yaitu untuk mengatasi tindak kriminal.

Ketua Komisi II DPR Agun Gunandjar Sudarsa menuturkan, kepolisian boleh-boleh saja mengeluarkan Inafis. Namun, data awalnya harus berasal dari KTP elektronik hingga tidak terjadi penggandaan dan tumpang tindih data penduduk.

Gitadi di Surabaya mengatakan, semestinya proyek Inafis dihentikan. KTP elektronik yang dikerjakan Kementerian Dalam Negeri saat ini, ujarnya, merekam data sidik jari, iris mata, data pribadi penduduk, dan tanda tangan. Data ini bisa digunakan di berbagai sektor hanya dengan menggunakan mesin pembaca kartu.

Filosofi pengadaan nomor identitas tunggal yang mendasari KTP elektronik, lanjut Gitadi, adalah satu data yang bisa digunakan untuk segala keperluan. Karena itu, dari kacamata administrasi negara, proyek kartu Inafis jelas pemborosan. Biaya Rp 35.000 yang dipungut untuk setiap kartu Inafis juga membebani warga. Selain itu, setiap warga akan memiliki sangat banyak kartu identitas, mulai KTP, NPWP (nomor pokok wajib pajak), kartu mahasiswa, kartu kredit, kartu ATM, dan kartu Inafis.

Proyek ini juga dinilai tidak tepat waktu. Menurut Gitadi, proyek ini akan memunculkan prasangka baru. Semestinya, polisi lebih berkonsentrasi memberantas korupsi di internalnya.

Gitadi mengatakan, semestinya proyek kartu Inafis dihentikan. Polri seharusnya dapat mengakses data KTP elektronik dari Kemendagri. Ini akan menunjukkan adanya koordinasi antarinstansi dan sudah lenyapnya arogansi kelembagaan.

Secara terpisah, akhir pekan lalu, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan, kepolisian dapat mengakses data kependudukan dari Kemendagri, misalnya untuk keperluan penyidikan kriminal dengan persetujuan Mendagri.

Namun, kemarin di Makassar, Sulawesi Selatan, Gamawan membantah program Inafis tumpang tindih dengan KTP elektronik. ”Saya kira fungsi Inafis lebih pada kepentingan pelayanan kepolisian, seperti pengurusan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) dan surat izin mengemudi (SIM),” ungkapnya.(FER/riz/nta/ina/faj/nwo)

Sumber : http://nasional.kompas.com/read/2012/04/24/02553625/Inafis.Boroskan.Anggaran.Negara

24 April 2012 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Orientasi Kartu Inafis Dinilai Hanya Bisnis

KOMPAS.com – Selasa, 24 April 2012
JAKARTA, KOMPAS.com — Proyek kartu Indonesia Automatic Finger Print Identification System atau Inafis yang dilakukan oleh kepolisian dinilai hanya berorientasi pada bisnis. Pasalnya, tidak jelas tujuan utama proyek tersebut. Untuk itu, kepolisian sebaiknya menghentikan proyek itu.

Sikap itu disampaikan anggota Komisi III DPR, Achmad Basarah; anggota Komisi II DPR, Nurul Arifin; dan Uchok Sky Khadafi, Koordinator Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) secara terpisah, Selasa (24/4/2012).

Basarah menilai proyek itu tidak relevan dengan tugas pokok dan fungsi kepolisian, yakni menjaga ketertiban dan keamanan, melindungi, serta mengayomi masyarakat. Apalagi, kata dia, prokyek kartu Inafis tidak berbeda jauh dengan proyek e-KTP yang dilakukan Kementerian Dalam Negeri.

“Jika ada yang perlu dikoordinasikan dari sistem Inafis, masukkan saja dalam program e-KTP. Koordinasi antarinstansi sangat baik daripada saling berebut proyek,” kata politisi PDI-P itu.

Basarah menambahkan, masalah akan muncul ketika masyarakat dikenai biaya Rp 35.000 untuk membuat kartu. “Itu akan menjadi sumber fitnah bagi Polri. Jadi, lebih baik batalkan saja program itu. Polri kembali bertugas sesuai tupoksinya,” kata dia.

Nurul menilai alasan yang dipakai kepolisian untuk melaksanakan proyek itu mengada-ada jika melihat sudah adanya program e-KTP. “Bentuk pemaksaan dari kepolisian. Kalau bukan bisnis, apalagi,” kata politisi Partai Golkar itu.

Uchok menjelaskan, anggaran untuk proyek kartu Inafis mencapai Rp 45,2 miliar. Dana itu untuk pengadaan peralatan penerbitan kartu, bahan baku kartu, dan pendukung lainnya.

“Dari alokasi itu, program Inafis hanya proyek buat pejabat polisi. Apabila diterapkan, publik harus membeli kartu itu. Apakah Polri sudah mulai menjadi institusi bisnis?” kata Uchok.

Sumber : http://nasional.kompas.com/read/2012/04/24/16312765/Orientasi.Kartu.Inafis.Dinilai.Hanya.Bisnis

24 April 2012 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Hukum Telah Dirusak Kepentingan Politik

SUARA MERDEKA.com – Selasa, 24 April 2012

JAKARTA, suaramerdeka.com – Dalam 5-10 tahun terakhir nilai-nilai penegakan hukum telah dirusak oleh kepentingan politik. Hal ini disebabkan standar etika yang ada teramat rendah. Akibatnya, praktik hukum di Indonesia, khususnya hukum pidana,berjalan tanpa etikasehingga makin jauh dari kebenaran.
Demikian terungkap dari diskusi rutin bertema “Vonis Nazarudin, Rekayasa atau Keadilan” yang diselenggarakan Rumah Perubahan 2.0, Selasa (24/4). Hadir sebagai pembicara adalah  pakar hukum pidana/pencucian uang Yenti Garnasih, aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW), dan Direktur Lingkar Madani Ray Rangkuti.

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta akhirnya mejatuhkan vonis pelaku utama kasus korupsi Wisma Atlet Palembang, M Nazaruddin, dengan hukuman empat tahun 10 bulan penjara. Hukuman itu lebih ringan ketimbang tuntutan jaksa, yakni tujuh tahun

Menurut Yenti, vonis hakim ini menjadi bukti bahwa politik telah banya mengintervensi hukum , khususnya hukum pidana. Perilaku seperti ini telah semakin nyata, terutama dalam periode 5-10 tahun terakhir. Nilai-nilai hukum banyak dirusak oleh kepentingan politik. Hukum telah berjalan tanpa etika dan berujung pada makin jauhnya hukum dari kebenaran.

Yenti berpendapat, hakim seharusnya bisa memutuskan perkara dengan memperhatikan rasa keadilan masyarakat. Hakim juga sebenarnya bisa menyidangkan sekitar 34 kasus yang melibatkan Nazarudin sebagai tersangka sekaligus.

Dengan demikian, hukuman yang dijatuhkan bisa jauh lebih berat guna menimbulkan efek jera sekaligus memenuhi rasa keadilan masyarakat. Namun sayangnya,  KPK memilih menyidangkan satu per satu kasus Nazarudin.

“Ini sangat menggelikan kalau KPK berpendapat kasus Nazarudin akan diselesaikan satu per satu. Sekarang kasus Hambalang dulu. Nanti kasus money loundering dan lainnya menyusul. Nazarudin disebut-sebut menjadi tersangka untuk 34 kasus korupsi. Mau berapa puluh tahun seluruh kasus itu selesai disidangkan?  Logika hukum kita sudah makin jauh dari kebenaran dan rasa keadilan. Ini disebabkan hukum kita sudah banyak diintervensi politik. Akibatnya, praktik hukum di Indonesia, khususnya hukum pidana berjalan tanpa etika,” papar Yenti.

Dia menjelaskan, sejak tahun 1846 para pakar hukum pidana sudah minta pelaku banyak kejahatan harus diajukan sekaligus. Nazar 34 kasus. Marcos 200 kasus. Pada titik ini, Indonesia perlu orang KPK yang bukan hanya tahan banting dan beritikad baik, tapi juga memiliki pemahaman tentang hukum yang baik.

( Andika Primasiwi , RED / CN26 / JBSM )
Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2012/04/24/116403/Hukum-Telah-Dirusak-Kepentingan-Politik

24 April 2012 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Pengusaha Jepang Jadi Tersangka Korupsi

KOMPAS.com – Senin, 23 April 2012
JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Presiden Direktur PT Onamba Indonesia, Shiokawa Toshio, sebagai tersangka kasus suap terkait pemenangan PT Onamba dari gugatan serikat pekerja di tingkat kasasi.

Shiokawa merupakan warga negara Jepang dan diduga ikut menyuap hakim Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Bandung, Imas Dianasari. “KPK telah menetapkan ST (Shiokawa Toshio) selaku Presiden Direktur PT Onamba sebagai tersangka terkait suap serikat pekerja,” kata Juru Bicara KPK Johan Budi, Senin (23/4/2012) di Jakarta.

Shiokawa disangka melanggar Pasal 6 Ayat 1 huruf a Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Terkait keberadaan Shiokawa saat ini, Johan belum dapat memastikan posisinya. KPK tengah berkoordinasi dengan kepolisian Jepang terkait kasus ini. Hari ini KPK memeriksa Accounting System Section PT Onamba Indonesia, Dewi Fitriah, sebagai saksi bagi Shiokawa.

Penetapan Shiokawa sebagai tersangka ini menyangkut kasus suap kepada hakim Imas. KPK juga menjerat Manajer Administrasi PT Onamba Odi Juanda dalam kasus yang sama.

Imas divonis enam tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Bandung pada 30 Januari 2012. Ia dianggap terbukti menerima suap senilai Rp 352 juta dari PT Onamba Indonesia dan mencoba menyogok hakim Mahkamah Agung dengan Rp 200 juta tentang putusan perkara industrial PT Onamba. Imas berupaya memenangkan PT Onamba dalam gugatan yang diajukan serikat pekerja.

Sumber : http://nasional.kompas.com/read/2012/04/23/15383319/Pengusaha.Jepang.Jadi.Tersangka.Korupsi

24 April 2012 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

KPK Periksa Hakim MA Terkait Kasus Suap

KOMPAS.com – Selasa, 24 April 2012
ICHA RASTIKA
Hakim ad hoc Pengadilan Hubungan Industrial pada Mahkamah Agung, Arief Sujito seusai menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Komisi Pemberantasan Korupsi

 

JAKARTA, KOMPAS.com – Komisi Pemberantasan Korupsi, Rabu (24/4/2012) menjadwalkan pemeriksaan hakim ad hoc pengadilan hubungan industrial pada Mahkamah Agung, Arief Sujito terkait kasus dugaan suap pemenangan PT Onamba Indonesia (PT OI) atas gugatan serikat pekerja yang akan didaftarkan ke MA. Arief akan dimintai keterangan sebagai saksi untuk Presiden Direktur PT Onamba Indonesia, Shiokawa Toshio yang menjadi tersangka kasus suap tersebut.

“Saya akan diperiksa terkait saksi yang dirut itu (Presdir PT Onamba Indonesia), nanti saja ya,” kata Arief setibanya di gedung KPK, Jakarta, Rabu. Arief tampak mengenakan batik lengan panjang cokelat dengan didampingi seorang stafnya. Selebihnya, dia tidak berkomentar.

Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK, Priharsa Nugraha membenarkan pemeriksaan Arief tersebut. Priharsa menambahkan, selain Arief, KPK juga memeriksa direktur pranata perkara perdata MA sebagai saksi. Seperti diberitakan sebelumnya, KPK menetapkan tersangka baru kasus pemenangan gugatan PT Onamba Indonesia.

Tersangka baru itu adalah Shiokawa. Penetapan Shiokawa sebagai tersangka ini merupakan merupakan kasus suap ke hakim Imas. KPK juga menjerat Manajer Administrasi PT Onamba, Odi Juanda dalam kasus ini. Imas divonis enam tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Bandung pada 30 Januari 2012 lalu. Ia dianggap terbukti menerima suap senilai Rp 352 juta dari PT Onamba Indonesia dan mencoba menyogok hakim Mahkamah Agung Rp 200 juta tentang putusan perkara industrial PT Onamba.

Imas berupaya memenangkan PT Onamba dalam gugatan yang diajukan serikat pekerja. Dalam proses penyidikan, Imas melalui kuasa hukumnya, Jhon Elly Tumanggor mengatakan, Arief meminta uang Rp 150 juta kepada Imas terkait pemenangan PT Onamba Indonesia.

Sumber : http://nasional.kompas.com/read/2012/04/24/11263071/KPK.Periksa.Hakim.MA.Terkait.Kasus.Suap

24 April 2012 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: