KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

ICW Gandeng LPSK Buka 18 Posko Pengaduan Kecurangan UN

detikNews – Senin, 23/04/2012

ilustrasi
Jakarta Indonesia Corruption Wacth (ICW) membuka 18 posko pengaduan kecurangan Ujian Nasional (UN) SMA, SMP dan SD, di 18 kabupaten/kota yang tersebar di seluruh Indonesia. ICW juga menggandeng Lembaga Perlindungan Korban dan Saksi (LPSK) untuk melindungi pelapor UN dari intimidasi.

“Nanti akan dibuka 18 posko pengaduan di 18 kabupaten/kota bagi masyarakat yang akan melaporkan kecurangan UN. Tidak hanya itu posko ini akan mengadakan bantuan, pendampingan, perlindungan pada pelapor kecurangan UN oleh LPSK,” ujar Koordinator Divisi Monitoring Pelayanan Publik (MPP) ICW, Febri Hendri.

Febri mengatakan itu dalam jumpa pers tentang peresmian posko pelaporan kecurangan UN di LPSK, Jl Proklamasi, Jakarta Pusat, Senin (23/4/2012).

Menurut Febri, pengaduan dan perlindungan bagi pelapor kecurangan UN dilakukan karena sedikitnya terungkap kecurangan tersebut. Selain itu, tidak adanya pelapor yang berani melapor atas kecurangan tersebut.

Febri mengungkapkan, cara pelaporan yakni orang tua murid melaporkan kecurangan UN dan pihak terlapor akan bertanya pada pelapor apakah berani memberikan kesaksian. Jika mau, nanti akan ditanya apakah berani dibawa ke media. Jika tidak, pihaknya akan memberikan solusi lain. Jika berani, pihaknya akan mendorong memberikan bantuan perlindungan hukum.

“Nantinya kami akan memberikan bantuan perlindungan hukum jika ada pihak yang akan mengintimadasi anak tersebut,” kata Febri.

Pelaporan bisa dilakukan melalui surat ke kantor ICW di Jl Kalibata Timur IV B Nomor 6, Jakarta Selatan, dan melalui telepon ke 021-70791221. Semua laporan
disertai bukti berupa kesaksian dari anak pelapor.

Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai mendukung langkah tersebut. “Kami akan mendukung program ini sesuai tugas LPSK. Jika ada pelapor yang mendapat intimadasi LPSK akan memproteksinya dan bagaimanapun ICW dapat mengklarifikasi pelanggaran itu pidata atau perdana. Jika ada pidana diselesaikan di kepolisian, sedangkan perdata di pengadilan,” beber Haris di tempat yang sama.

Dalam kesempatan itu, hadir juga Irma Winda Lubis, seorang ibu yang anaknya merupakan siswa SD 06 Pesanggrahan Jakarta yang dipaksa untuk memberikan contekan pada teman-temannya dalam UN tahun lalu. Irma mengatakan, akibat kejadian itu, anaknya menjadi depresi.

“Anak saya depresi sampai dia enggan sekolah di negeri. Dia takut kejadian seperti ini lagi. Sekarang anak saya sekolah di SMP swasta,” kata Irma.

(nik/nrl)

Sumber : http://news.detik.com/read/2012/04/23/143946/1899278/10/icw-gandeng-lpsk-buka-18-posko-pengaduan-kecurangan-un?9922022

23 April 2012 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL, JEJARING KP2KKN | Tinggalkan komentar

Kejari Purbalingga Tangani Lima Kasus Korupsi Selama 2011

RADAR BANYUMAS – Selasa, 21 Desember 2011

PURBALINGGA – Sepanjang tahun 2011, Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Purbalingga  menangani lima kasus kasus korupsi. Dugaan korupsi itu dinilai merugikan negara lebih dari Rp 843 juta. Hal itu dijelaskan oleh Kasi Intel Kejari Purbalingga, Juwari SH dalam acara Public Hearing antara Kepala Kejaksaan (Kajari) Purbalingga, Siti Ratna SH dan jajarannya dengan perwakilan LSM se-Purbalingga di ruang rapat Kejari, Kemarin (21/12).

Dia menjelaskan, kelima kasus dugaan korupsi yang sedang ditangani Kejari Purbalingga adalah dua kasus dugaan korupsi di BPR BKK Karanganyar, yakni PT JKM dan Simpan Pinjam PT Pos. “Selain itu, dugaan kasus korupsi Simpang Pinjam Perempuan PNPM Mandiri di Karangreja, Jamkesmas di Puskesmas Karangreja dan Pengadaan Pipa PNPM Mandiri di Desa Tlahab Lor,” jelasnya.

Dua kasus di BPR BKK Karanganyar diduga merugikan keuangan negara sebesar Rp 600 juta. PNPM Mandiri di Karangreja diduga merugikan keuangan negara sejumlah Rp 400 juta, Jamksesmas Puskesmas Karangreja diduga merugikan keuangan negara Rp 80 juta dan pengadaan pipa PNPM Mandiri di Tlahab Lor merugikan keuangan negara Rp 25 juta.

Kelima kasus dugaan korupsi itu sedang diproses di Keraji Purbalingga. Sebelumnya, Kejari Purbalingga juga menangani kasus dugaan korupsi proyek pipanisasi PDAM Purbalingga.

“Kasus tersebut (pipanisasi PDAM,red) kami hentikan sementara,  karena tidak ditemukan adanya kerugian negara. Akan tetapi, kasus tersebut bisa kami buka kembali sewaktu-waktu jika ada bukti baru yang kuat,” imbuh Kejari Purbalingga, Siti Ratna SH.
Selain itu, selama 2011, Kejari Purbalingga juga berhasil mengeksekusi enam tersangka korupsi. Kejari Purbalingga sudah memasukkan dua tersangka dalam daftar pencarian orang (DPO), kedua orang tersebut melarikan diri saat dilakukan penyidikan oleh Kejari, terkait dugaan karus korupsi yang dituduhkan kepada mereka.

Kajari juga mengungkapkan, siap menindaklajuti laporan masyarakat terkait kasus dugaan korupsi. “Silahkan jika ada bukti yang akurat, sekitar 40 persen saja, pasti akan kami tindak lanjuti,” tandasnya.

Sementara itu, koordinator LSM se Purbalingga, Indaru Setyo Nurprojo mengatakan, public hearing tersebut digelar untuk mengetahui kebijakan pemberantasan korupsi di Purbalingga. Serta meningkatkan kesadaran hukum pada masyarakat.

Diharapkan dari hasil public hearing tersebut, akan tercipta pemahaman tentang kebijakan tindak korupsi di Purbalingga, ada refleksi antar pihak dalam penanganan tindak korupsi di Purbalingga. Ada informasi update yang dapat diinformasikan bagi para pihak tentang tindak korupsi di Purbalingga, serta adanya catatan bersama untuk perbaikan dalam penanganan tindak korupsi di Purbalingga.

Dalam kesempatan itu, perwakilan LSM juga menanyakan beberapa
kasus dugaan korupsi besar di Kabupaten Purbalingga, yang hingga kini belum tersentuh hukum. Diantaranya adalah dugaan kasus korupsi di Pasar Segamas Purbalingga dan Puspahastama.
Dalam kesempatan itu, Kajari mengungkapkan kasus-kasus yang
ditanyakan itu belum tersentuh oleh Kejari Purbalingga, karena
belum ada cukup bukti untuk melakukan penyidikan.(tya)

Dugaan Kasus Korupsi yang Ditangai Kejaksaan Negeri Purbalingga

1.    BPR BKK Karanganyar – PT JKM
2.    BPR BKK Karanganyar – Simpan Pinjam PT Pos
3.    Simpan Pinjam Perempuan PNPM Kecamatan Karangreja
4.    Jamkesmas Puskesmas Karanganyar
5.    Pengadaan Pipa PNPM Desa Tlahab Lor, Kecamatan Karangreja

*) Sumber Kejari Kabupaten Purbalingga

Sumber : http://www.radarbanyumas.co.id/index.php?page=detail_pbg&id=442

23 April 2012 Posted by | PURBALINGGA | Tinggalkan komentar

PENGUSUTAN KASUS CUKAI Tembakau Terkendala Alat Bukti

SOLOPOS.com – Jumat, 20/4/2012 

Ilustrasi (google img)

KARANGANYAR--Pengusutan kasus dugaan penyimpangan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tahun 2009 senilai Rp5,6 miliar terkendala alat bukti yang masih kurang kuat. Kendati demikian, Kejaksaan Negeri (Kejari) Karanganyar berjanji tetap akan mengusut kasus itu.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Karanganyar, Purwani Utami berjanji tidak akan menghentikan pengusutan kasus dugaan penyimpangan DBHCHT tersebut. Selama ini, pihaknya mengaku terkendala kurang kuatnya alat bukti untuk menjerat para pelaku. “Kami akan tetap mengusut kasus itu, persoalannya pada pembuktian yang masih kurang kuat,” ungkapnya saat ditemui Solopos.com di kantornya, Jumat (20/4/2012).

Pihaknya akan mengubah proses pengusutan kasus itu agar alat bukti menjadi kuat sehingga bisa menjerat para penerima dana DBHCHT tersebut. Tentunya, proses itu memerlukan waktu yang cukup lama.

Dia membantah tudingan Kejaksaan dinilai lambat dan cenderung ingin menghentikan pengusutan kasus tersebut. Pasalnya, seluruh penerima dana DBHCHT telah dimintai keterangan dan proses pengusutan akan berjalan teus. “Kami tidak akan pernah menerima uang sepeserpun hanya untuk menghentikan kasus itu. Semuanya harus diproses secara hukum,” jelasnya.

Purwani menjelaskan masih menunggu analisis hukum terkait kasus itu. Pihaknya tidak ingin gegabah menetapkan tersangka. Seluruh pihak yang terkait kasus itu harus dilihat dari legalitas dan aturan. “Makanya kalau belum ada alat bukti yang kuat kami tidak bisa menetapkan tersangka. Kami tidak ingin kasus ini lolos seperti beberapa kasus tindak pidana korupsi (tipikor) di Semarang, Jateng.”

Sementara, Kasi Pidsus Kejari Karanganyar, Bambang Tedjo Manikmoyo menambahkan pihaknya telah meminta keterangan 10 pejabat eselon II yang telah menerima DBHCHT tahun 2008. Pemeriksaan dilakukan secara maraton sehingga bisa menentukan pihak yang palin bertanggungjawab dalam kasus ini. “Kami sudah memeriksa pejabat penerima dana cukai. Jadi kasus ini tidak mandeg,” tambahnya.

Sepuluh pejabat di lingkungan Pemkab Karanganyar adalah Bagian Perekonomian, Bagian Hukum, Bappeda, Dinas Pertanian, Disperindagkop, Dinas Kesehatan, BP4K, BLH, DP2KAD dan Dinsosnaker.

Sebagaimana diketahui, dana bagi hasil cukai hasil tembakau tahun 2009 senilai Rp5,662 miliar dibagikan ke 10 SKPD, yakni Bagian Perekonomian Rp2.960.987.425,  Bagian Hukum Rp150 juta, Bappeda Rp450 juta, Dinas Pertanian Rp446.350.000, Disperindagkop Rp400 juta, Dinas Kesehatan Rp335.525.000, BP4K Rp150 juta, BLH Rp200 juta, DP2KAD Rp420 juta dan Dinsosnaker Rp150 juta.

Namun dalam praktiknya, penerima bantuan dana bergulir dari DBHCHT senilai Rp 1,75 miliar diduga fiktif dan tidak tepat sasaran. Selain itu sebagian digunakan untuk membeli mobil dinas dan studi banding Pemkab Karanganyar ke luar Pulau Jawa. Hampir senilai Rp 1,02 miliar lebih digunakan untuk membeli mobil operasional dan perjalanan dinas.

Sumber : http://www.solopos.com/2012/karanganyar/pengusutan-kasus-cukai-tembakau-terkendala-alat-bukti-179743

23 April 2012 Posted by | KARANGANYAR | Tinggalkan komentar

Akhirnya, Mantan Bupati Buron itu Tertangkap Juga

Korupsi APBD
KOMPAS.com – Sabtu, 21 April 2012
KOMPAS/Syahnan Rangkuti
Bupati yang jadi DPO, akhirnya tertangkap

 

Oleh : Syahnan Rangkuti

Penangkapan buronan nomor satu di Kejaksaan Tinggi Riau, Ramlan Zas, mantan Bupati Rokan Hulu, Riau, dalam kasus korupsi dana APBD Rokan Hulu sebesar Rp 3.05 miliar, patut diapresiasi.

Kerja keras Babul Choir Harahap, Kepala Kejati Riau, dibantu tim Kejaksaan Agung akhirnya membuahkan hasil, dan patut diacung jempol. Buronan yang  menghilang lebih empat tahun itu, ditangkap hari Jumat (20/4/2012) di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, saat hendak menjemput istrinya.

Semoga kejaksaan-kejaksaan tinggi di Tanah Air, meningkatkan kemampuan untuk menangkap Ramlan – Ramlan yang lain.

Sayangnya, kisah penangkapan itu menjadi sedikit tercoreng ketika Ramlan ternyata mendapat perlakuan istimewa dari aparat penegak hukum. Bukannya dipermalukan, diborgol atau diperlakukan bak narapidana, Ramlan justru dijamu di ruang kedatangan VIP, Bandara Sultan Syarif Kasim II, Pekanbaru, Jumat petang.

Mantan Ketua Partai Golkar Riau itu, disuguhi panganan dan minuman hangat, laksana pejabat yang baru tiba di Bumi Lancang Kuning itu. Tidak nampak tanda-tanda bahwa Ramlan adalah koruptor atau penjahat yang sudah dipidana dengan kekuatan hukum tetap, oleh Mahkamah Agung dalam kasus korupsi dana tidak terduga APBD Rohul tahun 2003.

Dia nampak santai berbincang dengan petinggi Kejati Riau yang menyambutnya, tertawa lepas dan bercanda meladeni pertanyaan wartawan. Ketika ditanya mengapa dia buron selama ini, Ramlan mengatakan, “Saya sebagai orang yang mengerti hukum, merasa punya hak. Hak saya inilah yang diintervensi. Maka saya memilih pergi (buron),” katanya sebelum masuk ke mobil yang membawanya ke penjara di Pasir Pengarayan, Ibukota Kabupaten Rokan Hulu untuk menjalani sisa hukuman.

Sejak di Pengadilan Negeri Pasir Pengarayan, Ramlan memang terlihat “arogan”. Ketika Ketua Majelis Hakim Effendi Pasaribu, membacakan pertimbangan hukum, dia menyela agar hakim tidak usah membacakan pertimbangan unsur-unsur dalam dakwaan. “”Saya mohon agar hakim langsung saja pada amar putusan.

Pertimbangan itu tidak perlu dibacakan karena hanya permainan kata-kata saja. Saya ini orang hukum, sebelum menjadi bupati saya pengacara. Jadi, saya sudah tahu ke mana arahnya. Mau dihukum seumur hidup, saya sudah ikhlas,” ujar Ramlan saat pembacaan vonis PN Pasir Pengarayan, Senin 24 September 2007.

Kasus Ramlan sebenarnya sederhana dan mudah dicerna oleh orang awam sekalipun. APBD Rokan Hulu tahun 2003 menyediakan dana tidak terduga sebesar Rp 7,2 miliar. Namun dalam pelaksanaannya, baru sampai bulan Juni tahun itu, Ramlan sudah menandatangani pencairan dana sebesar Rp 12,6 miliar. Artinya, terdapat kelebihan penggunaan dana APBD Rp 5,4 miliar.

Kelebihan penggunaan dana itu baru diajukan dalam perubahan APBD bulan Agustus 2003. Inti kasusnya, dana APBD sudah dipakai,  sebelum ada persetujuan dari DPRD Rohul. Untuk kesalahan itu, Ramlan divonis hukuman tiga tahun penjara, denda Rp 75 juta dan mengembalikan kerugian negara Rp 3,05 miliar.

Di tingkat banding, hakim Pengadilan Tinggi Riau menguatkan putusan itu. Mahkamah Agung juga menyatakan Ramlan bersalah, namun mengurangi hukumannya menjadi satu tahun tiga bulan. Belum lagi putusan MA keluar, masa penahanan Ramlan sudah habis pada 22 Desember 2007, sehingga dia harus dikeluarkan dari tahanan.

Ketika perpanjangan penahanan MA diterima Kejari Pasir Pengarayan pada 3 Januari 2008, Ramlan sudah menghilang dan buron selama empat tahun lebih. Dalam berbagai kesempatan, Ramlan selalu mengaku sangat paham hukum, karena latar belakangnya sebagai pengacara.

Dia senantiasa memandang kasusnya adalah kasus politik. Benarkah demikian? Apakah hakim di Pengadilan Negeri Pasir Pengarayan, Hakim Tinggi di Pekanbaru, Riau, dan Hakim Agung di Mahkamah Agung Jakarta (yang menghukum Ramlan), tidak mampu melihat fakta-fakta hukum yang dilanggar Ramlan? Apakah benar, kasus Ramlan itu politis?

Taruhlah kasus itu memang politis, namun siapakah tokoh politik di negara ini yang  mampu menekan hakim dari pengadilan negeri sampai ke Mahkamah Agung, untuk membelokkan putusannya? Tentunya tokoh itu memiliki kekuatan dahsyat di tingkat nasional atau bahkan setingkat Presiden.

Namun muncul pertanyaan lagi, memangnya Presiden atau tokoh nasional di negara ini, mampu menekan Mahkamah Agung? Meski tidak pernah menyebut nama, menjadi rahasia umum, bahwa lawan politik Ramlan adalah Rusli Zainal, Gubernur Riau. Maklum, setelah Rusli terpilih menjadi Gubernur, karir politik Ramlan langsung tersungkur. Jabatan Ketua Partai Golkar Riau yang disandangnya ketika itu, jatuh kepada Rusli dan kemudian jabatan bupati juga melayang.

Kalaulah benar kasus itu politis, apakah Rusli memiliki kemampuan menekan pengadilan di negara ini? Jadi, patut diragukan pemahaman Ramlan tentang hukum itu. Kalaulah dia mengerti hukum, semestinya  dia menunjukkan kebesaran hati menjalani hukuman, lebih dari orang awam. Sebagai orang hukum, dia pasti paham, langkah Peninjauan  Kembali yang dilakukannya, tidak menghalangi hukuman yang telah dijatuhkan.

Ucapan Ramlan tentang ikhlas dihukum seumur hidup, saat pembacaan vonis, juga patut dipertanyakan. Buron selama empat tahun, jelas tidak dapat dipandang sebagai bentuk keikhlasan.

Tindakan buron Ramlan, sebenarnya merupakan pembangkangan terhadap hukum. Meski hanya bersisa lima bulan lagi, sudah selayaknya masa tahanan Ramlan tidak dikurangi hanya karena yang bersangkutan berkelakuan baik di penjara. Kelakuannya buron, sepatutnya dianggap sebagai kelakuan buruk, apalagi dia mengaku sebagai orang yang mengerti hukum.

Sumber : http://regional.kompas.com/read/2012/04/21/11034668/Akhirnya.Mantan.Bupati.Buron.itu.Tertangkap.Juga

23 April 2012 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Korupsi Bupati Karanganyar Mangkrak 2 Tahun, Massa Demo Kejati Jateng

detikNews – Rabu, 18/04/2012

Angling Adhitya P/detikcom
Semarang Belasan orang yang tergabung dalam Masyarakat Regional Anti Korupsi (Marak) Jawa Tengah berunjuk rasa ke Kejati Jateng, di Jalan Pemuda, Semarang. Mereka mendesak kejaksaan memproses kasus dugaan korupsi Bupati Karanganyar yang mangkrak selama 2 tahun.

Massa mengawali aksinya dari bundaran eks videotron, Rabu (18/4/2012). Mereka membawa keranda dan melakukan aksi teatrikal berupa tarian yang mereka sebut ‘tarian koruptor’.

Massa mendesak pihak kejaksaan agar tegas dalam penyelidikan kasus korupsi perumahan Perumahan Gunung Lawu Asri (GLA) yang menjerat Bupati Karanganyar, Rina Iriani, yang menyebabkan kerugian uang negara sebesar Rp 21,9 miliar.

“Kami mendesak Kejati agar tegas menyelidiki Rina Iriani yang sudah ditetapkan menjadi tersangka sejak tahun 2010 lalu,” kata ketua Marak Jateng, Joko Prakoso di kantor Kejati Jateng.

“Jika kejati sudah tidak mampu, maka harus dilemparkan ke KPK,” imbuhnya

Sementara itu, Asisten Pidana Khusus Kejati Jateng, Ali Mukartono, mengatakan pihaknya sudah melaporkan kasus yang menjerat Rina Iriani kepada KPK.

Ali mengaku mendapat informasi bahwa dalam perkawinan Rina dan suaminya terdapat perjanjian terkait masalah keuangan. Dari perjanjian tersebut, uang dana perumahan GLA yang diterima Rina dari suaminya hanya disebut hutang. Sehingga dalam surat putusan tidak tercantum nama Rina Iriani.

“Dalam putusan, bupati Karanganyar tidak disebutkan. Kami juga harus melalui ijin Presiden dulu untuk kasus ini,” kata Ali.

Rina Iriani terjerat kasus korupsi pembangunan perumahan bersubsidi GLA di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Kementerian Negara Perumahan Rakyat telah mengeluarkan dana sebesar Rp 35 miliar dalam proyek yang dilaksanakan tahun 2007-2008, tetapi yang digunakan ternyata hanya Rp 13,1 miliar.

Kejati sudah menetapkan tiga tersangka dalam kasus tersebut, yaitu suami Rina Iriani sekaligus mantan Ketua KSU Sejahtera, Handoko Mulyono, Ketua Badan Pengawas KSU, Toni Haryono dan mantan Ketua KSU Sejahtera periode tahun 2007, Fransisca Riyana Sari.

(alg/try)

Sumber : http://news.detik.com/read/2012/04/18/160909/1895496/10/korupsi-bupati-karanganyar-mangkrak-2-tahun-massa-demo-kejati-jateng?nd992203605

23 April 2012 Posted by | KARANGANYAR | Tinggalkan komentar

Korupsi, Mantan Wali Kota Bontang Divonis 1,5 Tahun Penjara

detikNews – Kamis, 19/04/2012
Foto: detikcom
Samarinda, Pengadilan Tipikor Samarinda, Kalimantan Timur, Kamis (19/4/2012), menjatuhkan vonis 1,5 tahun penjara, denda Rp 200 juta serta subsider 6 bulan penjara terhadap mantan Wali Kota Bontang Andi Sofyan Hasdam, terkait kasus korupsi anggaran premi asuransi senilai Rp 2,25 miliar yang bersumber dari APBD Kota Bontang.

Pengamatan detikcom, sidang yang dimulai sekitar pukul 10.45 WITA menghadirkan terdakwa Andi Sofyan Hasdam berpakaian kemeja batik dan celana panjang hitam, dipimpin Hakim Ketua Polin Tampubolon serta hakim ad hoc Poster Sitorus dan Rajali. Sidang berakhir sekitar pukul 15.10 WITA sore.

“Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan serta denda Rp 200 juta,” kata Polin Tampubolon, saat membacakan amar putusannya, di ruang sidang utama Pengadilan Tipikor, Jl Muhammad Yamin, Samarinda, Kamis (19/4/2012) sore.

Vonis tersebut tidak berbeda dengan tuntutan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum (JPU), Andi Subangun. Majelis hakim menilai, Andi Sofyan Hasdam telah menyalahgunakan kewenangannya sebagai Wali Kota periode 2001-2006, melalui surat keputusannya untuk membayarkan premi asuransi dari perusahaan Asuransi Bumiputera 1912 yang berkantor di Balikpapan bagi asuransi Wali Kota dan Wakil Wali Kota serta 25 anggota DPRD Bontang periode 1999-2004.

“Terdakwa menerbitkan surat keputusan untuk pembayaran premi asuransi yang bersumber dari anggaran sekretariat daerah kota Bontang, yang seharusnya diperuntukan untuk kesejahteraan pegawai, telah melanggar hak-hak pegawai sekretariat daerah,” ujar Polin.

“Hal itu bertentangan dengan upaya pemerintah yang sedang giat-giatnya dalam upaya pemberantasan korupsi,” tambahnya.

Meski begitu, majelis hakim membebaskan terdakwa dari dakwaan primer dan tidak perlu melakukan penahanan terhadap terdakwa. Apabila terdakwa tidak sanggup membayar denda Rp 200 juta, diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan.

Dalam masa jabatannya sebagai Wali Kota Bontang, terdakwa telah mengeluarkan SK untuk menggunakan pos dana Sekretariat Daerah Kota Bontang dalam kurun waktu 2002-2004 untuk membayar premi asuransi. Padahal, keuangan Pemerintah Kota Bontang terpisah dengan keuangan DPRD Kota Bontang.

“Terdakwa sebagai Wali Kota Bontang, telah terpenuhi menyalahgunakan wewenangnya. Unsur merugikan keuangan negara telah terpenuhi dan dilakukan berlanjut,” lanjut Polin.

Menanggapi vonis itu, terdakwa tetap bersikeras membantah telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang diputuskan majelis hakim Pengadilan Tipikor.

“Hakim sama sekali tidak memperhatikan fakta persidangan. Hakim hanya dalam rangka membangun citra. Karena pernah membebaskan belasan anggota DPRD Kutai Kartanegara, mereka (majelis hakim) ingin membangun citra jangan saya yang dikorbankan,” kata Andi kepada wartawan.

“Saya banding, satu haripun dihukum saya banding. Karena saya tidak merasa bersalah,” sebut Andi.

Ditemui di tempat yang sama, JPU Andi Subangun justru menyatakan sebaliknya. Keputusan yang tidak berubah dari tuntutan yang diajukan ke majelis hakim dinilai sudah tepat.

“Putusan itu sudah mempertimbangkan fakta hukum. Kita apresiatif terhadap penegakan hukum khususnya tindak pidana korupsi,” kata Andi.

Sekadar diketahui, kasus korupsi dana premi asuransi senilai Rp 2,25 miliar yang melibatkan mantan Wali Kota Bontang Andi Sofyan Hasdam, telah disidangkan dalam waktu lebih dari 1 bulan terakhir. Vonis kali ini merupakan vonis dari kasus korupsi kedua yang diputuskan Pengadilan Tipikor Samarinda, setelah kasus pertama adalah penyimpangan uang perjalanan dinas 15 anggota DPRD Kutai Kartanegara periode 2004-2009 senilai Rp 2,98 miliar yang divonis 3 November 2011 lalu. Lima belas anggota DPRD saat itu mendapat vonis bebas.

(van/van)

Sumber : http://news.detik.com/read/2012/04/19/210927/1896810/10/korupsi-mantan-wali-kota-bontang-divonis-15-tahun-penjara

23 April 2012 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

KPK Tetapkan Mantan Wali Kota Cilegon Tersangka

SUARA MERDEKA – Senin, 23 April 2012

JAKARTA, suaramerdeka.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Wali Kota Cilegon Aat Syafaat sebagai tersangka. “KPK menetapkan Mantan Wali Kota Cilegon AS sebagai tersangka,” ujar Kepala Biro Humas KPK Johan Budi SP di kantornya, Senin (23/4).

Menurut Johan, AS menjabat sebagai Wali Kota Cilegon periode 2005-2010. KPK menjerat Aat dengan Pasal 2 ayat 1 atau pasal 3. Johan tidak menjelaskan secara rinci kasus yang menjerat politisi Partai Golkar ini. “Sementara negara diduga rugi Rp 11 miliar,” ujar Johan.

Diketahui, KPK saat ini tengah menangani kasus dugaan korupsi terkait tukar guling lahan untuk pembangunan pabrik Krakatau Posco dan Pelabuhan Kota Cilegon antara Pemerintah Kota Cilegon dengan PT Krakatau Steel.

Dalam pelaksanaan kesepakatan antara Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon dengan PT Krakatau Steel ini, disepakati pertukaran lahan seluas 65 ha di Kelurahan Kubangsari yang diklaim kepemilikannya oleh kedua belah pihak.

( Mahendra Bungalan / CN33 / JBSM )
Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2012/04/23/116274/KPK-Tetapkan-Mantan-Wali-Kota-Cilegon-Tersangka

23 April 2012 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Penegakan Hukum Memble, Korupsi Merajalela

SUARA MERDEKA – Senin, 23 April 2012

SIDOREJO- Fungsi kontrol yang lemah menyebabkan tindak pidana korupsi makin merajalela. Hal tersebut membuktikan roda pemerintahan tidak berjalan baik. Faktor lain, demokrasi yang dianut belum mampu membangun sistem mumpuni untuk pengawasan pejabat publik.
Selain itu, lemahnya pengawasan karena belum terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik. Masyarakat juga belum mampu mengawasi penggunaan dan pengelolaan dana publik.

Keterbukaan informasi publik seperti pengelolaan dana sejatinya telah diatur undang-undang, tapi penerapannya belum memuaskan.

Hal tersebut diungkapkan Yakub Adi Krisanto, pengamat hukum dari Pusat Studi Antikorupsi dan Good Governance Universitas Kristen Satya Wacana. Menurutnya, penegakan hukum tidak memberikan efek jera.

Makin Brutal

Celakanya, dalam praktiknya penegakan hukum tersebut kerap terjadi korupsi. ’’Penegakan hukum tidak memberikan efek jera. Di mana dalam penegakan hukum juga terjadi korupsi,’’ ujarnya kepada Suara Merdeka.

Untuk lingkup Salatiga, dia menilai korupsi timbul karena political will penegak hukum yang lemah. Hal tersebut diperparah dengan rapuhnya civil society atau masyarakat sipil. Lembaga swadaya masyarakat, masyarakat kampus, pers, dan elemen lain masyarakat sipil, sering kali diperlemah dan berhasil ditundukkan.

’’Lemahnya civil society juga menambah memble-nya penegakan hukum. Selain itu juga ada ketidakpedulian di masyarakat yang terjebak kepentingan mereka sendiri,’’ ungkap Yakub.

Oleh banyak pemikir, masyarakat sipil dicirikan tiga hal khusus. Pertama, kemandirian masyarakat saat berhadapan dengan negara atau pemerintah. Lalu, terlibat secara aktif dalam pengambilan kebijakan yang berimplikasi kepada masyarakat luas. Terakhir, mempunyai kekuatan mengawasi pemerintahan agar berjalan baik.

Berkenaan dengan korupsi, beberapa waktu lalu, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Busyro Muqoddas mengatakan, kejahatan yang dijeniskan luar biasa keji itu kini bukan berkurang, melainkan justru semakin brutal. (J21,H32-75)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2012/04/23/184113/Penegakan-Hukum-Memble-Korupsi-Merajalela

23 April 2012 Posted by | SALATIGA | Tinggalkan komentar

Memberi Bobot Vonis Koruptor

SUARA MERDEKA – Senin, 23 April 2012

TAJUK RENCANA SUARA MERDEKA
Mengapa secara progresif vonis terhadap kasus-kasus korupsi patut diberi bobot lebih? Ya, karena seharusnyalah semua elemen bangsa ini sadar betapa besar bahaya kejahatan luar biasa itu. Rasa keadilan rakyat akan termuat dalam bobot vonis, karena tindak pidana korupsi berakibat langsung merusak sendi-sendi kehidupan bangsa, yang oleh Guru Besar Sosiologi Hukum Prof Satjipto Ra-hardjo (alm) pernah digambarkan sebagai “pengkhianatan terhadap konstitusi”.

Jadi bagaimana kita menilai vonis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) terhadap terdakwa kasus Wisma Atlet SEA Games, Muhammad Nazaruddin? Ia dijatuhi hukuman empat tahun 10 bulan penjara dan denda Rp 200 juta subsider empat bulan kurungan. Kita tidak dalam kapasitas untuk menilai vonis tersebut, namun mencatatnya dari segi-segi progresivitas yang sebenarnya diharapkan menjadi salah satu bentuk pengepungan terhadap korupsi.

Pertanyaan pertama: mengapa hakim tidak secara progresif  memiskinkan Nazaruddin? Lalu, apakah vonis tersebut mampu mendorong pengungkapan keterlibatan tersangka lain yang sejauh ini belum pernah diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, seperti Angelina Sondakh? Juga keterlibatan orang-orang yang secara hierarki kekuasaan berada di atas Nazaruddin dan Angie? Kemudian, sejauh mana vonis itu bisa menciptakan efek jera dalam perang melawan korupsi?

Banyaknya kasus korupsi yang diputus bebas di Pengadilan Tipikor tentu menimbulkan skeptisisme: selalu ada celah untuk bersiasat, sehingga lembeklah perlakuan kita terhadap koruptor. Lalu ketika berbagai serangan balik dilancarkan, berkembanglah kondisi yang sulit diharapkan untuk membangun atmosfer preventif. Seolah-olah, the show must go on. Orang tidak takut melakukannya tentu dengan mempertimbangkan sisi-sisi yang memberi peluang untuk “selamat”.

Nazaruddin memang masih terkait dengan kasus lain di luar Wisma Atlet SEA Games, namun vonis yang tidak memberi bobot progresivitas hanya akan menambah deret pandangan betapa penegak hukum kita belum secara total memperlakukan korupsi sebagai kejahatan luar biasa. Apalagi kasus-kasus yang berpusar pada mantan Bendahara Umum Partai Demokrat dan anggota DPR itu diyakini mempunyai mata rantai dengan orang-orang penting di lingkaran kekuasaan.

Rasa keadilan bakal makin terusik apabila kasus ini hanya berhenti pada Nazar, Wafid Muharam, El Idris, dan Mindo Rosa Manulang. Logikanya, apakah sistem dan struktur dalam lingkaran skandal Wisma Atlet Jakabaring, termasuk jika kasus Hambalang nanti dibuka, memosisikan seorang Nazaruddin sebagai “boss of the boss”, bukan sebagai operator dalam level kesekian permainan ini? Betapa pahit jika ujungnya politik selalu menghegemoni penegakan hukum.

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2012/04/23/184193/Memberi-Bobot-Vonis-Koruptor

23 April 2012 Posted by | ARTIKEL | Tinggalkan komentar

Rudy: Rina Tidak Pernah Tersangka

SUARA MERDEKA – Senin, 23 April 2012

  • Kasus Korupsi Griya Lawu Asri
KARANGANYAR- Upaya beberapa pihak yang menyebut Bupati Karanganyar Rina Iriani terlibat dalam proyek perumahan bersubsidi Griya Lawu Asri (GLA) ibarat mengorek-korek sampah. Sebab kasus itu sudah selesai dan berkeputusan hukum tetap.

”Apanya yang mau dipersoalkan? Semua sudah diputus oleh Mahkamah Agung. Kurang apa lagi, kok masih saja dikorek-korek. Jangan memakai logika orang, pakai logika hukum. Baca keputusannya, lihat proses persidangan,” kata Rudy Alfonso, pengacara Rina, Minggu (22/4).

Rina disebut termasuk salah satu tersangka dalam kasus korupsi proyek GLA berdasarkan laporan hasil ekspose penyidikan perkara di Kejaksaan Agung pada 13 Oktober 2010. Menurut Kejagung, penyidikan untuk Rina terkendala izin presiden.

Menurut Rudy, sampai saat ini tidak ada satu pun surat dari Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri Karanganyar yang memanggil Rina untuk diperiksa sebagai tersangka.

”Saya jadi heran, apa sebetulnya motif mereka (yang menuduh Rina tersangka)? Saya persilakan mempelajari dari awal lagi kasus ini. Setelah itu baru ditelisik, apakah memang ada yang menyebutkan Ibu Rina tersangka,” tandasnya.

Bagian Persidangan

Rudy mengakui, saat jaksa membacakan surat dakwaan untuk Tony Haryono –suami Rina Iriani–memang nama Bupati Karanganyar disebut ikut diduga terlibat sesuai Pasal 55 KUHP, yakni turut serta melakukan korupsi.

Namun, surat dakwaan hanya bagian dari proses persidangan. Setelah dibaca, dakwaan itu diuji kebenarannya lewat saksi, bukti materiil, pemeriksaan terdakwa, dan pembuktian hukum.

”Setelah pemeriksaan selesai, jaksa kemudian menyimpulkan dan membuat tuntutan. Ternyata dalam tuntutan tidak ditemukan keterlibatan Rina sebagaimana dalam surat dakwaan. Malah kemudian diputuskan oleh hakim, dalam banding dan kasasi juga, sampai ada keputusan hukum tetap atau inkracht.”

Karena itu, menurut dia, jika dalam pemeriksaan memang ditemukan keterlibatan Rina, dikuatkan dengan bukti hukum, maka dengan sendirinya usai perkara itu selesai disidang, Rina dipastikan dipanggil dan diperiksa sebagai tersangka. Bahkan bisa ditahan.

”Ini kan tidak. Beliau tidak dinyatakan terlibat karena memiliki surat perjanjian utang dengan Tony Haryono meski suaminya. Dikuatkan pula dengan surat perjanjian pemisahan harta masing-masing sejak menikah. Jadi ini menjadi fakta hukum, karena diakui Tony di depan persidangan. Begitu kok masih dipersoalkan terus,” kata dia.

Rudy meminta semua pihak menahan diri dan berpikir dengan logika hukum. Tudingan seperti itu membuat kliennya tidak nyaman. (an-43)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2012/04/23/184203/Rudy-Rina-Tidak-Pernah-Tersangka

23 April 2012 Posted by | KARANGANYAR | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: