KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Aturan KPU Langkah Terakhir Atur Dana Kampanye

KOMPAS.com – Rabu, 18 April 2012
shutterstock
ILUSTRASI

JAKARTA, KOMPAS.com – Aturan Komisi Pemilihan Umum nantinya merupakan cara terakhir untuk mengatur dana kampanye dalam Pemilu 2014. Pasalnya, tak ada pengaturan dana kampanye dalam Undang-Undang Pemilu yang baru, yang disahkan Dewan Perwakilan Rakyat.

“Saya akan dorong untuk diatur oleh KPU. Peraturan KPU cukup kuat,” kata Ketua Pansus RUU Pemilu dari Fraksi PDI Perjuangan Arif Wibowo di Gedung Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (18/4/2012).  Baca lebih lanjut

18 April 2012 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Siti Fadilah Resmi Tersangka Kasus Korupsi

KOMPAS.com – Selasa, 17 April 2012
KOMPAS/ALIF ICHWAN
Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih dan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Siti Fadilah Supari (kiri) berbincang sejenak sebelum berlangsungnya sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (23/12/2010).

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Badan Reserse  Kriminal atau Bareskrim Polri Komisaris Jenderal Sutarman menyatakan, mantan Menteri Kesehatan ,Siti Fadilah Supari, telah ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan alat kesehatan untuk kejadian luar biasa tahun 2005.

“Perannya sebagai kuasa pengguna anggaran yang harus disampaikan kepada pejabat pembuat komitmen,” ujar Sutarman di Mapolres Metro Jakarta Selatan, Selasa (17/4/2012).  Baca lebih lanjut

18 April 2012 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Ini Rincian Rp 24 Miliar untuk Rapat SBY

KOMPAS.com – Rabu, 18 April 2012
KOMPAS/ALIF ICHWAN
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono didampingi Wakil Presiden Boediono memimpin sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (23/12/2010). Rapat membahas antara lain rencana kegiatan internasional yang akan berlangsung di Indonesia serta kebijakakan pengangkatan pegawai honorer. Rapat dihadiri seluruh Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II.

JAKARTA, KOMPAS.com — Deputi Administrasi Sekretariat Kabinet Djadmiko kembali meluruskan pemberitaan bahwa anggaran sidang Kabinet Indonesia Bersatu II pada 2012 mencapai Rp 30,1 miliar. Ia mengatakan, Istana Kepresidenan memang sempat mengajukan anggaran sebesar itu, tetapi kemudian direvisi menjadi Rp 24,7 miliar.

Djadmiko mengatakan, dari Rp 24,7 miliar itu, sebesar Rp 22,1 miliar digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan operasional Kedeputian Bidang Persidangan Sekretariat Kabinet untuk mendukung penyelenggaraan sidang-sidang kabinet paripurna, sidang kabinet terbatas, rapat kabinet terbatas, rapat kerja pemerintah, retreat (rapat besar), kuliah kepresidenan, dan berbagai pertemuan lainnya yang dihadiri Presiden dan/atau Wakil Presiden. Adapun Rp 2,6 miliar sisanya digunakan untuk membiayai kegiatan non-operasional kedeputian.  Baca lebih lanjut

18 April 2012 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Parpol Masih Abaikan Prinsip Transparansi

Dana Parpol
KOMPAS.com – Rabu, 18 April 2012
SHUTTERSTOCK Ilustrasi

SEMARANG, KOMPAS.com – Partai politik  masih mengabaikan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan partai, sehingga tidak bisa dikontrol oleh publik. Padahal Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, mengamanatkan bahwa pengelolaan dan penggunaan dana yang bersumber dari APBN dan APBD wajib disediakan partai politik.

Demikian pandangan Fitriyah, staf pengajar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Undip Semarang, dalam Mini Workshop Mendorong Integritas, Transparansi, dan Akuntabilitas Pendanaan Partai Politik yang diselenggarakan KP2KKN di Semarang, Jateng, Rabu (18/4/2012 ).  Baca lebih lanjut

18 April 2012 Posted by | AKTIVITAS KP2KKN, BERITA KORUPSI NASIONAL, KP2KKN DALAM BERITA | Tinggalkan komentar

Dirut Telkomsel Diperiksa

SUARA MERDEKA.com – Rabu, 18 April 2012

JAKARTA, suaramerdeka.com – Direktur Utama (Dirut) Telkomsel, Sarwoto, diperiksa penyidik Bareskrim Polri, Rabu (18/4). Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas), M Taufik mengungkapkan, Sarwoto diperiksa sebagai saksi.

“Ya diperiksa sebagai saksi,” ujarnya di Mabes Polri, Rabu (18/4). Baca lebih lanjut

18 April 2012 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Politisi PKS Diduga Terlibat Kasus Dhana

SUARA MERDEKA.com – Rabu, 18 April 2012

JAKARTA, suaramerdeka.com – Politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Rama Pratama, diduga terlibat dalam kasus korupsi dan pencucian uang mantan pegawai Dirjen Pajak, Dhana Widyatmika (DW). Rama Pratama adalah anggota DPR RI dari F-PKS periode 2004-2009 dan merupakan aktifis 1998.

“Ya memang seperti yang sudah diberitakan ada memang aliran uang itu. Keterangan dari anak buahnya (Rama) yang sudah kita periksa katanya bisnis,” kata Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Arnold Angkouw, di Jakarta, Rabu (18/4).

Baca lebih lanjut

18 April 2012 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

KPK Perluas Penyidikan Kasus Dugaan Suap Riau

KOMPAS.com – Selasa, 17 April 2012
KOMPAS/LUCKY PRANSISKA
Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Johan Budi

 

JAKARTA, KOMPAS.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengembangkan penyidikan kasus dugaan penerimaan suap oleh anggota DPRD Riau. KPK tidak hanya mengusut indikasi korupsi terkait pembahasan perubahan Peraturan Daerah No 6 tahun 2010 tentang Dana Pengikatan tahun jamak pembangunan venue Pekan Olah Raga Nasional (PON) 2012 di Riau melainkan juga terkait pembahasan Perda Nomor 5 tentang PON.

“Kegiatan proses penyidikan terkait duagaan penerimaan terkait penbahasan Perda Nomor 6 berkembang ke Perda Nomor 5,” kata Juru Bicara KPK, Johan Budi, di Jakarta, Selasa (17/4/2012).

Baca lebih lanjut

18 April 2012 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Sekali Rapat Besar, SBY Habiskan Hampir Rp 1 Miliar

KOMPAS.com – Selasa, 17 April 2012
KOMPAS/ALIF ICHWAN
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono didampingi Wakil Presiden Boediono memimpin sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (23/12/2010). Rapat membahas antara lain rencana kegiatan internasional yang akan berlangsung di Indonesia serta kebijakakan pengangkatan pegawai honorer. Rapat dihadiri seluruh Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II.

 

JAKARTA, KOMPAS.com — Deputi Sekretaris Kabinet Djadmiko membantah data yang dipaparkan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) yang menyebutkan bahwa Istana Kepresidenan menganggarkan Rp 30,1 miliar untuk rapat kabinet pada tahun 2012. Menurut Djadmiko, anggaran tersebut telah direvisi menjadi Rp 20 miliar per tahun.

“Anggaran ini untuk kedeputian persidangan. Ada operasional kedeputian, menyiapkan bahan, sampai memantau. Satu kali sidang kabinet paripurna Rp 20 juta. Itu bahannya sudah disiapkan oleh kementerian. Yang besar itu retreat, tidak lebih dari 1 miliar. Setahun bisa dua atau tiga kali,” kata Djadmiko kepada para wartawan di Jakarta, Selasa (17/4/2012).

Baca lebih lanjut

18 April 2012 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Siti Fadilah Bantah Lakukan Penyimpangan Proyek Alkes

KOMPAS.com – Selasa, 17 April 2012
KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN
Mantan Menteri Kesehatan, Siti Fadillah Supari usai menjalani pemeriksaan di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Jumat (1/4/2011). Ia diperiksa menjadi saksi dalam perkara korupsi pengadaan alat kesehatan penanganan wabah flu burung di Departemen Kesehatan pada tahun 2006 dengan tersangka Ratna Dewi Umar.

JAKARTA, KOMPAS.com – Mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari menyatakan selama menjabat posisi menteri ia tak pernah melakukan penyimpangan dalam pelaksanaan proyek di Kementerian Kesehatan RI. Termasuk pada pelaksanaan proyek pengadaan alat kesehatan untuk kejadian luar biasa tahun 2005. Dalam proyek inilah, ia dituduhkan sebagai tersangka.

“Seingat saya, saya tidak pernah melakukan sesuatu yang berlawanan dengan undang-undang yang sudah ditetapkan,” jelas Siti saat jumpa pers di kediamannya di Jakarta Timur, Selasa (17/4/2012).

Baca lebih lanjut

18 April 2012 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

ICW: Evaluasi Biaya Politik Tinggi dalam Pilkada

Korupsi
KOMPAS.com – Selasa, 17 April 2012
shutterstock
ILUSTRASI

JAKARTA, KOMPAS.com — Indonesia Corruption Watch meminta DPR merevisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang membuka peluang terciptanya pemilu kepala daerah berbiaya politik tinggi. Kondisi itu memungkinkan timbulnya praktik politik uang (money politics) yang pada akhirnya memicu korupsi.

“Ini problem riil karena jumlah kepala daerah yang terlibat korupsi cukup besar, yaitu 173 pejabat. Ini harus dipecahkan dengan mengevaluasi penyelenggaraan pilkada berbiaya politik tinggi,” kata Koordinator ICW Danang Widoyoko, Selasa (17/4/2012), di Jakarta.

Baca lebih lanjut

18 April 2012 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: