KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Ujian Nasional: KP2KKN Jateng Buka Posko Pengaduan

KOMPAS.com – Selasa, 17 April 2012
Shutterstock Ilustrasi

SEMARANG, KOMPAS.com — Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme Jawa Tengah membuka posko pengaduan ujian nasional 2012 untuk mendorong peran serta masyarakat dalam memajukan pendidikan secara nasional dalam bentuk pengawasan. Posko ini terbuka untuk laporan tentang kecurangan dan berbagai hal yang terjadi dalam UN tingkat SMA, SMP, dan SD.

Menurut Koordinator Divisi Korupsi Pelayanan Publik KP2KKN Jawa Tengah Oly Viana Agustine di Semarang, bentuk pengaduan dapat dilayangkan melalui surat dengan menyebut identitas lengkap sesuai kartu tanda penduduk.

Laporan bisa juga melalui telepon atau datang langsung ke kantor KP2KKN Jawa Tengah di Jalan Lempongsari Timur III Nomor 22 Semarang. Laporan juga bisa disampaikan melalui telepon (024) 70788126, faksimile (024) 8316112, dan e-mail kp2kkn@yahoo.com atau situshttp://www.antikorupsijateng.wordpress.com   Baca lebih lanjut

17 April 2012 Posted by | AKTIVITAS KP2KKN, BERITA KORUPSI NASIONAL, KP2KKN DALAM BERITA, SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

KP2KKN bentuk posko UN

ANTARA NEWS.com – Selasa, 17 April 2012



Semarang (ANTARA News) – Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah telah membentuk Posko Pengaduan Ujian Nasional SMA/SMK, SMP, dan SD di Jateng karena ditengarai banyak kecurangan dalam pelaksanaannya.

“Hampir setiap tahun ada penyimpangan dan KP2KKN menilai posko pengaduan diperlukan. Sejak Senin (16/4) sudah dibuka dan akan dibuka sampai ujian selesai di tingkat SD,” kata Koordinator Divisi Monitoring Kinerja Aparat Penegak Hukum KP2KKN Jateng Eko Haryanto di Semarang, Selasa.

Ia mengatakan, masyarakat dapat memantau terkait proses ujian negara terkait anggaran apakah ada kecurangan, manipulasi, pungutan, hingga penggelapan. Kemudian terkait pelaksanaan teknis ujian seperti berbuat curang dengan mencontek dan perbuatan lain yang merupakan bentuk korupsi dini.

“Adanya pengawas dari polisi dan tentara, menurut kami, adalah suatu hal yang sangat berlebihan. Itu menunjukkan adanya anggaran yang berlebih juga,” katanya.

Selain itu, hal terpenting sebenarnya bukan dalam hal pengawasan, tetapi bagaimana menciptakan anak-anak yang merupakan calon pemimpin bangsa harus dapat berbuat jujur.

“Seharusnya anak didiknya yang lebih mendapatkan pendidikan moral bukan justru menitikberatkan pada pengawasannya. Jujur adalah bagian dari pembelajaran agar menjadi langkah awal pemimpin bangsa yang ideal” kata Eko.

Seluruh pengaduan dan hasil pengawasan dapat dilaporkan ke Posko Pengaduan UN KP2KKN yang beralamat di Jalan Lempongsari Timur III No 22 Semarang Kode Pos 50231 dengan nomor telepon 024.7078.8126.

“Posko Pengaduan UN ini diharapkan dapat mendorong peran serta masyarakat dalam memajukan pendidikan secara nasional dalam bentuk pengawasan. Selain itu, untuk menanamkan sifat antikorupsi dan bertanggung jawab,” katanya.

Pembentukan Posko Pengaduan UN tersebut sesuai dengan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang mengatur peran serta masyarakat dalam pendidikan. Peran serta tersebut meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pendidikan.

Koordinator Divisi Korupsi Pelayanan Publik KP2KKN Jawa Tengah Oly Viana Agustine menambahkan modus kecurangan dalam ujian nasional tahun ajaran 2011/2012 di antaranya pungutan subrayon dan biaya transportasi (terutama di sekolah swasta), penahanan kartu peserta ujian, penggunaan telepon genggam oleh siswa dan pengawas, keluar masuk panitia atau pejabat ke ruang ujian, beredarnya kunci jabawan, dan kebocoran soal ujian.

Oly menambahkan, kecurangan dalam UN dipicu oleh dua faktor yakni budaya meluluskan (selama ini sekolah terbiasa meluluskan semua siswanya) dan tekanan politik (ketika kepala daerah memberikan instruksi untuk mencapai hasil UN yang lebih baik dari tahun sebelumnya kepada dinas pendidikan yang diteruskan kepada sekolah.
(U.N008/I007)Editor: Ruslan Burhani

Sumber : http://www.antaranews.com/berita/306600/kp2kkn-bentuk-posko-un

17 April 2012 Posted by | AKTIVITAS KP2KKN, BERITA KORUPSI NASIONAL, KP2KKN DALAM BERITA, SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

Misteri Sosok Indah dalam Kasus Cek Perjalanan

KOMPAS.com – Selasa, 17 April 2012
SHUTTERSTOCK
Ilustrasi.
 

JAKARTA, KOMPAS.com – Ada yang menarik dari persidangan kasus dugaan suap cek perjalanan dengan terdakwa Nunun Nurbaeti. Persidangan yang sudah digelar selama kurang lebih sebulan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta itu memunculkan tokoh baru dalam pusaran kasus ini.

Hanya beberapa jam setelah Indah mengambil cek perjalanan di Bank Artha Graha, cek itu sudah berpindah tangan ke anggota DPR…..

Dialah Indah, sosok yang disebut saksi cash officer Bank Artha Graha, Tutur, sebagai orang yang menandatangani konfirmasi pemesanan cek perjalanan dari Bank Artha Graha ke Bank Internasional Indonesia (BII).

Wanita ini pula yang menurut Tutur mengambil 480 lembar cek perjalanan di Bank Artha Graha pada 8 Juni 2004 lalu. Hanya beberapa jam setelah Indah mengambil cek perjalanan di Bank Artha Graha, cek itu sudah berpindah tangan ke anggota DPR yang diserahkan Nunun melalui Arie Malangjudo, anak buah Nunun di PT Wahana Esa Sejati. Tidak ada bukti jejak Indah selain nama dan tanda tangan.

“Ia hanya menulis namanya Indah saja, tidak ada tanda pengenal. Kalau ada kami pasti sudah cari,” kata jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi, Andi Suharlis seusai persidangan beberapa waktu lalu.

Saat mengambil cek perjalanan tersebut, Indah tidak dimintai kartu identitas. Bahkan petugas bank yang mengantarkan juga tidak mengetahui detail siapa Indah itu.

“Kebijakan bank seperti itu, sepertinya karena dia nasabah prioritas (jadi tidak perlu menyerahkan kartu identitas),” ujar Andi.

Tutur menduga, Indah adalah kurir PT First Mujur Plantation and Industry (PT FMPI). Namun Mantan Komisaris Utama FMPI Ronal Haryanto saat bersaksi dalam persidangan beberapa waktu lalu mengatakan, tidak ada pegawai PT FMPI yang bernama Indah.

Siapakah Indah?

Setelah nama itu muncul, tim jaksa penuntut umum KPK tampak gencar mencari informasi soal Indah ini dari saksi-saksi Nunun. Sosok Indah dianggap dapat menjadi pintu masuk mengungkap sumber cek perjalanan yang menjadi alat suap dalam kasus ini.

Ihwal sosok Indah tersebut ditanyakan jaksa ke setiap saksi dalam persidangan, antara lain, mantan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Miranda Goeltom, Linda Suryadi, istri Ferry Yen, hingga ke sopir Nunun yang bernama Samid Bahruddin.

Miranda mengaku tidak memiliki staf bernama Indah. Linda Suryadi mengaku suaminya, Ferry Yen, tidak memiliki saudara perempuan bernama Indah.

Nah, ketika ditanyakan kepada Samid Bahruddin, jawaban berbeda didapat jaksa. Sopir pribadi Nunun itu mengaku kenal dengan sosok bernama Indah. Menurutnya, ada karyawan di perusahaan Nunun, PT Wahana Esa Sembada yang bernama Indah. “Indah Pramurti,” kata Samid dalam persidangan(11/4/2012).

Samid diperiksa sebagai saksi meringankan bagi Nunun. Menurut Samid, Indah yang dimaksudnya adalah staf bagian sumber daya manusia (SDM) di PT Wahana Esa Sembada, perusahaan milik Nunun itu.

Jaksa Andi Suharlis menilai, belum tentu sosok Indah pengambil cek perjalanan itu sama dengan Indah yang dimaksud Samid. Meskipun demikian, katanya, keterangan ini akan dijadikan bahan penyelidikan maupun penyidikan. “Kan masih ada tersangka yang lain, siapa tahu berkembang,” ujar Suharlis.

Nunun Kenal Indah

Informasi soal sosok Indah ini juga digali jaksa dari Nunun. Saat diperiksa sebagai terdakwa dalam persidangan kemarin, Nunun mengaku kenal Indah. Ia membenarkan kalau Indah bekerja di perusahaannya, PT Wahana Esa Sembada.

“Usianya satu tahun lebih tua dari saya dan beliau mengidap sakit kepala dan darah tinggi. Beliau sebagai HRD (human resources department) dan tidak pernah keluar kantor,” ujar Nunun.

Tanpa ditanya, Nunun pun mengatakan, “Maklum, wartawan suka mengubung-hubungkan, semua dihubung-hubungin.”

Meski belum diketahui siapa sosok Indah ini, setidaknya informasi persidangan itu menjadi perhatian KPK untuk mengungkap asal-usul cek perjalanan. Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto kemarin mengatakan, KPK akan mengejar informasi soal Indah ini.

“Tiba-tiba muncul nama Indah seperti yang disebut Jaksa. Tetapi posisinya Indah ini di mana? Itulah yang sedang kita kejar,” kata Bambang.

Jika keberadaan Indah ini sudah diketahui, KPK, katanya, tidak ragu untuk memeriksa Indah. “Kalau kita sudah tahu, akan kita panggil. Tapi kalau kita belum tahu tempatnya, bagaimana memanggilnya?” ujar Bambang.

Sumber : http://nasional.kompas.com/read/2012/04/17/09295023/Misteri.Sosok.Indah. dalam.Kasus.Cek.Perjalanan

17 April 2012 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Pilkada Langsung Bukan Penyebab Korupsi

KOMPAS.com – Selasa, 17 April 2012
KOMPAS/LUCKY PRANSISKA Ilustrasi

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemilihan kepala daerah secara langsung bukan menjadi penyebab maraknya korupsi di kalangan kepala daerah. Korupsi terjadi lebih karena mentalitas kepala daerah yang buruk sekaligus sistem kampanye berbiaya tinggi dalam memperebutkan jabatan kepala daerah.

Pilkada pemilihan kepala daerah langsung memang butuh biaya tinggi. Tetapi, mengaitkan budaya korupsi kepala daerah dengan pilkada tidak relevan.
— Mohamad Hakim Junaidi

“Pilkada (pemilihan kepala daerah) langsung memang butuh biaya tinggi. Tetapi, mengaitkan budaya korupsi kepala daerah dengan pilkada tidak relevan,” kata Ketua Komisi Pemiluhan Umum (KPU) Kota Semarang, Mohamad Hakim Junaidi, di Jakarta, Selasa (17/4/2012).

Sebagaimana diberitakan, Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Reydonnyzar Moenek, menuturkan, selama periode 2004-2012 sudah 173 kepala daerah menjalani pemeriksaan dengan status sebagai saksi, tersangka, dan terdakwa.

Sebanyak 70 persen dari jumlah itu sudah mendapat vonis berkekuatan hukum tetap dan menjadi terpidana. Diduga, salah satu penyebabnya adalah praktik politik uang dan mahalnya biaya pencalonan.

Menurut Mohamad Hakim Junaidi, dalam pilkada yang benar, semestinya kepala daerah tak perlu harus korupsi. Apa yang dijanjikan calon kepala daerah saat kampanye bisa saja dipenuhi. Kepala daerah terpilih bisa mengembangkan program-program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.

Untuk mencapai tujuan itu, janji kampanye calon kepala daerah perlu disingkronkan melalui jalur Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) dari masyarkat bawah ke atas atau pemegang kebijakan.

Rancangan program di Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) disusun mendetail sebagai gabungan aspirasi masyarakat dan janji kampanye. Mohamad Hakim Junaidi mengakui, Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sekarang memang memberikan peluang terbesar pada pemilik modal untuk maju sebagai calon kepala daerah dan kemungkinan memenangkan pemilihan.

Modal menjadi sangat menentukan, meskipun calon itu cacat moral dan tidak punya kemampuan bagus. “UU itu harus direvisi. Salah satu targetnya, bagaimana membangun sistem kampanye yang murah tapi efektif. Contohnya, negara atau KPU menanggung biaya kampanye,” katanya. Ketika menjabat, penegakan hukum juga perlu diberlakukan kepada kepala daerah yang terlibat korupsi.

“Kepala daerah yang terlibat kasus korupsi harus diproses hukum tanpa tebang pilih. Perberat hukuman bagi koruptor, sita semua hartanya sampai miskin, dan kalau perlu, sampai hukuman mati,” katanya.

Sumber : http://nasional.kompas.com/read/2012/04/17/15355217/Pilkada.Langsung. Bukan.Penyebab.Korupsi.

17 April 2012 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

KPK Mungkinkan Jerat Tersangka Lain Dalam Kasus Alkes

SUARA MERDEKA.com – Selasa, 17 April 2012

JAKARTA, suaramerdeka.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku terus mengembangkan kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan di Kementerian Kesehatan (Kemenkes). KPK pun tidak menutup kemungkinan ada tersangka baru dalam Kementerian yang kini dipimpin Endang Rahayu Sedyaningsih.

“Kemungkinan itu (ada tersangka baru) bisa saja jika ditemukan dua alat bukti yang cukup,” tandas Juru Bicara KPK, Johan Budi SP ketika dihubungi, Selasa (17/4).

Johan mengakui, hingga saat ini belum ditemukan bukti-bukti adanya keterlibatan pihak lain dalam sejumlah kasus dugaan korupsi yang terjadi di Kemenkes. Karena itu, KPK belum menetapkan tersangka baru dalam kasus-kasus tersebut. Terkait status Mantan menteri Kesehatan Siti Fadilla Supari, Johan menegaskan, masih sebagai saksi.

“Belum (ada bukti keterlibatan Siti) dan dia masih saksi,” tegas Johan.

Seperti diketahui, KPK berulang kali memeriksa Siti Fadilla Supari dalam kasus korupsi di Kementerian Kesehatan. Siti pernah menjadi saksi dalam kasus korupsi di Departemen Kesehatan (Depkes) tahun 2006. Dalam kasus ini, KPK juga pernah memanggil Menteri Kesehatan (Menkes) Endang Rahayu Sedyaningsih.

( Mahendra Bungalan / CN32 / JBSM )
Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2012/04/17/115684/KPK-Mungkinkan-Jerat-Tersangka-Lain-Dalam-Kasus-Alkes

17 April 2012 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Kejakgung Duga Firman Terima Dana dari Dhana

SUARA MERDEKA.com – Selasa, 17 April 2012 

 
JAKARTA, suaramerdeka.com – Kepala Kantor Pelayaan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Pancoran, Firman, yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi dan pencucian uang mantan pegawai Dirjen Pajak, Dhana Widyatmika diduga menerima uang hasil kejahatan tersebut.

“Memberi dan menerima uang dari dan kepada DW,” kata Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Arnold Angkouw di Kejaksaan Agung, Selasa (17/4).

Arnold tidak menyebutkan nilai uang yang diterima mantan atasan Dhana tersebut. Namun berdasarkan hasil penyidikan, diketahui Firman dan Dhana mengatur pajak PT KTU. “Ya seperti itu yang ditulis-tulis itu sudah jelas, bahwa mereka yang mengatur-atur,” tegasnya.

Penyidik Satuan Khusus pada Jaksa Agung Pidana Khusus, Senin (16/4), menetapkan Firman sebagai tersangka. Rencananya penyidik akan memanggil Firman untuk pemeriksaan pada Kamis (19/4) mendatang. Firman adalah supervisor pajak PT KTU di mana Dhana bertugas sebagai kepala penanganan pajaknya.

( Budi Yuwono / CN33 / JBSM
 
Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2012/04/17/115673/Kejakgung-Duga-Firman-Terima-Dana-dari-Dhana-

17 April 2012 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

KPK Kerjasama dengan BPKP Pantau Sektor Rawan Korupsi

SUARA MERDEKA.com – Selasa, 17 April 2012

 JAKARTA, suaramerdeka.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai sektor penganggaran, pelayanan publik, dan pengadaan barang menjadi sektor yang rawan praktik korupsi. Untuk itu, KPK mengintensifkan kerjasama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan pemantau sektor tersebut.

“Yaitu penganggaran, pelayanan publik, dan pengadaan barang. Kami tengah membangun kerjasama itu antara KPK dan BPKP di 33 provinsi di Indonesia,” kata Wakil Ketua KPK Bambang Widjodjanto di Jakarta, Selasa (17/4).

Dia menambahkan, dalam kerjasama tersebut pihaknya juga merancang pemetaan masalah rawan korupsi dalam tiga bidang itu, di setiap provinsi. Kerjasama itu diharapkan dapat membenahi sistem pada bidang penganggaran, pelayanan publik, dan pengadaan barang. “Nah nanti akan terbangun sistem integritas nasional. Ini bisa jadi salah satu cara efektif dalam pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi,” kata Bambang.

Bambang mengatakan, koordinasi dan supervisi merupakan bagian dari fungsi pencegahan korupsi itu, maka akan melahirkan sinergi dengan fungsi penindakan yang selama ini berjalan sendiri-sendiri.

“Nah dari fungsi pencegahan, kita bisa langsung melakukan fungsi penindakan jika dalam aspek pencegahan di tiga bidang itu ditemukan indikasi korupsi. Begitu pun sebaliknya, dari penindakan itu, kita bisa langsung melakukan pencegahan dengan memperbaiki sistemnya,” katanya.

Seperti diketahui, sejumlah kasus korupsi yang ditangani KPK terkait dengan aspek penganggaran, pelayanan publik, dan pengadaan barang. Pada kasus suap wisma atlet atau suap program percepatan pembangunan dan infrastruktur daerah (PPIDT) di Kemenakertrans, terkait dengan masalah anggaran. Atau, pada kasus korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran di Kementerian Dalam Negeri, pengadaan dilakukan dengan cara penunjukan langsung.

Sementara BPKP mempunyai tugas melaksanakan tugas Pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BPKP memiliki kewenangan untuk mneliti semua catatan, data elektronik, dokumen, buku perhitungan, surat-surat bukti, notulen rapat panitia dan sejenisnya, hasil survei laporan-laporan pengelolaan, dan surat-surat lainnya yang diperlukan dalam pengawasan.

( Mahendra Bungalan / CN32 / JBSM )
Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2012/04/17/115682/KPK-Kerjasama-dengan-BPKP-Pantau-Sektor-Rawan-Korupsi

17 April 2012 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Arti Penting Dibalik Zona Bebas Korupsi

SUARA MERDEKA.com – Selasa, 17 April 2012

JAKARTA, suaramerdeka.com – Program yang digelar Pemerintah, tepatnya Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara (PAN) yang bekerjasama dengan KPK, Polri dan beberapa unsur terkait lainnya untuk membangun zona integritas yang berpredikat wilayah bebas korupsi atau yang diberinama “Zona bebas korupsi”, akhirnya dimulai.

Acara pencanangan Zona bebas Korupsi ini diselenggarakan di Hotel Sahid, Jl Sudirman, Jakarta, Selasa (17/4). Dalam acara ini hadir Menteri PAN Azwar Abubakar dan Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas.

“Pembangunan zona intergritas dengan waktu yang memadai. Pimpinan instansi pemerintah yang sudah menerima opini wajar dengan pengecualian dari BPK, dilakukan identifikasi unit kerja yang dipandang berkinerja baik dan diusulkan menjadi unit kerja yang berpredikat wilayah bebas korupsi,” kata Azwar dalam sambutannya.

Nantinya, ada tim penilai independen yang akan melakukan pemeriksaan pada instansi pemerintah, apakah telah “cukup pantas” masuk standar yang ditentukan dalam zona integritas.

Jangan Cuma Seremonial

Tanggapan mengenai zona bebas korupsi ini kemudian muncul, salah satunya dari DPR. Menurut Anggota Komisi III DPR, Indra SH, zona bebas korupsi yang didirikan ini nantinya tidaklah hanya menjadi sarana seremonial belaka dari pemerintah.

“Prinsipnya kami mendukung segala bentuk upaya antikorupsi. Tapi apa yang dilakukan jangan cuma seremonial belaka,” kata Indra, Selasa (17/4).

Indra juga menyarankan, dalam pelaksanaanya nanti pemerintah diharap tidak membentuk lembaga baru, sebaiknya bersinergi saja dengan lembaga yang sudah ada.

“Kan sudah ada BPK, KPK, dan lembaga lain yang sudah bekerja dalam ranah tersebut. Saya khawatir nanti malah jadi kontraproduktif. Lebih baik pemerintah bekerja sama dengan lembaga yang sudah ada, semisal KPK, agar lebih efektif dan efisien,” tambahnya.

Ketua DPR RI, Marzuki Alie sendiri berujar bahwa zona bebas korupsi merupakan kampanye anti korupsi yang harus terus dilakukan, dan akan didukungnya. Korupsi yang menurutnya merusak agar perlu selalu diingatkan agar tidak lupa.

“Menurut saya itu gerakan moral yang baik. Memang kampanye anti korupsi harus kita gaungkan terus” kata Marzuki, Jakarta, Selasa (17/4).

( Tiko Septianto / CN32 )
Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2012/04/17/115690/Arti-Penting-Dibalik-Zona-Bebas-Korupsi

17 April 2012 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Wow! Anggaran Rapat Presiden Rp 30,1 Miliar

SUARA MERDEKA.com – Selasa, 17 April 2012

JAKARTA, suaramerdeka.com – Pemerintah mengumumkan penghematan penggunaan anggaran di seluruh lini birokrasi dari pusat hingga ke daerah agar bisa menjaga kelangsungan APBN 2012. Dan, pemerintah mengalokasikan anggaran tahun 2012 untuk bermacam-macam rapat yang dihadiri oleh Presiden dan atau wakil Presiden sebesar Rp 30.182.898.000.

“Di mana alokasi sebesar Rp 30,1 miliar berasal dari program dokumen berupa risalah dan transkrip hasil pelaksanaan sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan atau dihadiri Presiden dan wakil presiden sebesar Rp 713 juta dan program laporan pelaksanaan sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan atau dihadiri Presiden dan atau wakil presiden sebesar Rp 29,4 miliar,” kata Koordinator Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran, Uchok sky Khadafi.

Alokasi anggaran sebesar Rp 29.4 miliar dipergunakan untuk bermacam-macam di antaranya penyelenggaraan sidang kabinet paripurna (44 kegiatan) sebesar Rp 3,3 miliar, penyelenggaraan sidang kabinet terbatas (30 kegiatan) sebesar Rp 1,1 miliar, dan penyelenggaraan rapat terbatas (65 kegiatan) sebesar Rp 3,1 miliar. Adalagi untuk penyelenggaraan rapat kerja pemerintah (3 kegiatan) sebesar Rp 5,3 miliar dan penyelenggaraan Retreat (2 kegiatan) sebesar Rp 14,3 miliar.

“Ada juga dialokasikan penyelenggaraan Presidential Lecture (3 kali) sebesar Rp 558 juta dan Penyelenggaraan rapat/pertemuan (10 kali) sebesar Rp 1,6 miliar,” ujar Uchok.

Menurut Uchok, alokasi anggaran sebesar Rp 29,4 miliar ini dipergunakan untuk bermacam-macam ragam rapat, berarti rakyat harus mengeluarkan duit pajak yang disetorkan kepada negara sebesar Rp 2,4 miliar (Rp 2.455.775.750) per bulan selama satu tahun.

“Atau kalau asumsi berdasarkan 157 kegiatan atau rapat Presiden, berarti kas negara akan mengeluarkan uang pajak rakyat sebesar Rp 187 juta (Rp 187.702.605) sekali rapat,” tegasnya.

Uchok berpendapat, alokasi sebesar Rp 30,1 miliar untuk bermacam-macam rapat ini hanya membuat program Presiden tentang gerakan penghematan secara prematur telah gagal. Seharusnya, rapat-rapat kerja itu adalah bagian dari tugas kewajiban sehari-hari Presiden yang tidak membutuhkan banyak anggaran negara.

( Mahendra Bungalan / CN31 / JBSM )
Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2012/04/17/115670/Wow-Anggaran-Rapat-Presiden-Rp-301-Miliar

17 April 2012 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Wen Jiabao: Korupsi Bahaya Terbesar

SUARA MERDEKA.com –  Selasa, 17 April 2012

BEIJING, suaramerdeka.com – Perdana Menteri China Wen Jiabao memperingatkan, bahaya terbesar yang dihadapi Partai Komunis China adalah korupsi. Pasalnya, sebuah skandal politik terbesar dalam beberapa tahun, kini tengah melanda negeri Tiongkok.

Dalam pidato yang dipublikasikan dalam mingguan “Qiushi” milik Partai Komunis, Wen berjanji untuk menggunakan kekuasaannya guna membasmi korupsi yang merajalela di partai yang berkuasa ini, serta mengekang kekuasaan yang tak terkendali dari pemimpin tertinggi.

Komentar Wen terlontar setelah pemimpin karismatik Bo Xilai dipecat dari wali kota Chongqing dan diberhentikan dari Politbiro, sementara istrinya ditetapkan menjadi tersangka dalam dugaan pembunuhan pengusaha Inggris Neil Heywood.

Berita itu sempat mengejutkan bangsa dan diperkirakan bakal menjadi skandal politik terbesar untuk “menyerang” China dalam beberapa tahun.

“Kita harus menyadari bahwa bahaya terbesar yang dihadapi partai berkuasa adalah korupsi,” kata Wen dalam pidato yang dibacakan pada pertemuan kabinet anti korupsi pada tanggal 26 Maret lalu itu.

“Jika masalah ini tidak diselesaikan dengan baik, maka sifat kekuasaan politik dapat berubah dan ‘mereka yang memegang kekuasaan politik akan binasa,” katanya.

( AFP , Linda Putri / CN33 )
Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2012/04/17/115671/Wen-Jiabao-Korupsi-Bahaya-Terbesar-

17 April 2012 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: