KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Kejaksaan Agung Tetapkan Tersangka Baru Kasus Dhana

SUARA MERDEKA.com – Senin, 16 April 2012

 
JAKARTA, suaramerdeka.com – Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menetapkan tersangka baru dalam kasus korupsi dan pencucian uang yang dilakukan pegawai Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, Dhana Widyatmika. Tersangka itu  adalah Firman selaku Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Setiabudi Satu.

Firman akan diperiksa sebagai tersangka untuk kali pertama pada Kamis (19/4) mendatang. “Rencananya F (Firman) akan diperiksa pada 19 April 2012 nanti,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum, Muhammad Adi Toegarisman, di Kejaksaan Agung Jakarta, Senin (16/4).

Dia menambahkan, pemeriksaan terhadap Firman sebagai tersangka akan didalami terkait jabatannya pada 2006 sebagai supervisor terhadap tim pemeriksa pajak yang melakukan pemeriksaan salah satu perusahaan wajib pajak, PT KTU. Tim pemeriksa pajak ini diketuai Dhana Widyatmika.

Saat ditanya apakah ada aliran dana dari Firman kepada Dhana, Adi mengatakan, hal itu juga akan menjadi substansi pemeriksaan oleh penyidik pada Kamis (19/4) nanti. Adi enggan menyebutkan adanya penetapan tersangka lain selain Firman yang diduga keterlibatannya dengan Dhana.

“Tentunya nanti setelah kami lihat kembali pemeriksaan yang sedang berjalan, kalau dari fakta hukumnya akan kami lanjutkan sesuai fakta hukum yang ada kalau ada tersangka lain,” tandasnya.

Direktur Penyidikan pada JAM Pidsus, Arnold Angkouw mengungkapkan, penyidik akan segera menetapkan beberapa tersangka baru dalam kasus perkara pidana dan pencucian uang Dhana Widyatmika pada Jumat (13/4) lalu. Dari beberapa tersangka yang akan ditetapkan, salah satunya yaitu Firman yang saat ini menjabat sebagai Kepala KPP Pratama Jakarta Pancoran.

( Budi Yuwono / CN31 / JBSM
 
Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2012/04/16/115616/Kejaksaan-Agung-Tetapkan-Tersangka-Baru-Kasus-Dhana

16 April 2012 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Bupati Penajam 8 Jam Diperiksa Polda Kaltim

Saksi Tumpang Tindih Izin
KOMPAS.com – Senin, 16 April 2012
KOMPAS/ALIF ICHWAN
Ilustrasi: Kegiatan penambangan di perbatasan Samarinda-Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Jumat (16/12/2011)

 

BALIKPAPAN, KOMPAS.com – Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Andi Harahap, diperiksa di Polda Kaltim, selama sekitar 8 jam, Senin (16/4/2012). Andi yang diperiksa sebagai saksi ini, terkait kasus tumpang tindih izin lahan tambang batubara.

Andi yang didampingi pengacaranya, Jon Mathias, mulai diperiksa sekitar pukul 10.00 dan baru selesai pukul 18.00. Usai diperiksa, Andi yang dicegat tidak banyak berkomentar . Ia hanya sesekali menebarkan senyum, saat dicecar pertanyaan oleh para wartawan yang mengerumuninya.

“Tanya penyidik saja,” kata Andi. Lalu ia melanjutkan, “Saya katakan, intinya, tidak ada orang yang kebal hukum. Tak lebih dari 1,5 menit, Andi pun bergegas masuk ke mobil dan berlalu.

Jon Mathias mengatakan, Andi diperiksa sebagai saksi. ” Ada 79 pertanyaan, itu saja. Apa yang yang ditanya, ya kami jawab,” ujar Jon Mathias.

Secara terpisah, Komisaris Besar Imam Sumantri, Direktur Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kaltim, juga hanya berkomentar sedikit. “Kami membuktikan kebenaran omongan dia,” kata Imam.

Andi Harahap awalnya dijadwalkan menjalani pemeriksaan di Polda Kaltim 5 April lalu, namun tidak datang dengan alasan ada kegiatan di luar kota. Karena sudah melayangkan surat resmi ke polda sebelum pemanggilan, Andi tidak dianggap mangkir. Hari ini, adalah pemanggilan perdana.

Pemeriksaan itu terkait dengan kasus tumpang tindih lahan izin tambang batubara, menyangkut lahan PT South Pacific Resources (SPR), yang juga diklaim PT Penajam Prima Coal Indonesia. Dalam kasus ini, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten PPU, Jono, sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Sumber : http://regional.kompas.com/read/2012/04/16/20061347/Bupati.Penajam.8.Jam.Diperiksa.Polda.Kaltim

16 April 2012 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Pemerintah Tak Maksimal Terapkan UU KIP

KOMPAS.com – Minggu, 15 April 2012 
 
 
shutterstock Ilustrasi

JAKARTA, KOMPAS.com – Sejumlah organisasi masyarakat sipil yakni MediaLink, KontraS, Yappika, Indonesia Corruption Watch (ICW), Indonesian Parliamentary Center (IPC), Indonesia Budget Center (IBC) dan Yayasan Tifa menilai pemerintah tidak maksimal dalam menerapkan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di Indonesia.

Salah satu tandanya yakni baru ada sembilan Kementerian/Lembaga yang telah menyediakan informasi secara berkala dalam situsnya. Padahal, Indonesia telah tergabung dalam suatu inisiatif global Open Government Partnership (OGP). Dimana pada tahap pertama pelaksanaan OGP, pemerintah harus mengakselerasi penerapan UU KIP di lembaga-lembaga pemerintah.

“Jika ingin mengakselerasi UU KIP, pemerintah dalam program OGP seharusnya mendorong seluruh lembaga pemerintah menjalankan seluruh kewajiban yang dimandatkan oleh UU KIP. Terlebih implementasi UU KIP masih minim,” sebut Ahmad Faisol, Direktur Eksekutif MediaLink, dalam konferensi pers, di Jakarta, Minggu (15/4/2012).

Lemahnya implementasi UU KIP bisa terlihat dari data Komisi Informasi Pusat pada tahun 2011. Data itu menunjukkan baru ada 29 persen Badan Publik tingkat Pusat yang membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Hasil pemantauan terhadap kepatuhan penyediaan informasi berkala memperlihatkan sebagian besar Kementerian/Lembaga belum melakukan penyesuaian isi situs mereka berdasarkan jenis-jenis informasi berkala seperti yang diatur dalam UU KIP dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Lalu, menurut data KIP, hanya ada sembilan Kementerian/Lembaga yang mencapai skor di atas 50 persen untuk penyediaan informasi secara berkala. Sementara pada level daerah, hanya ada tujuh dari 33 Pemerintah Provinsi yang mencapai skor di atas 50 persen untuk kategori penyediaan informasi berkala dan pembentukan Komisi Informasi Provinsi.

Sejumlah OMS tersebut menilai UU KIP telah jelas sekali mengatur bagaimana menciptakan pemerintahan yang terbuka dan transparan. Transparansi tidak hanya ditunjukkan dengan pembuatan portal informasi oleh Kementerian/Lembaga. Harus ada penyesuaian isi secara berkala pada portal tersebut.

Untuk menerapkan pemerintahan yang terbuka dan transparan, ada lima kewajiban yang telah ditetapkan UU KIP untuk dilaksanakan badan publik yakni menunjuk PPID, menyusun daftar informasi publik, dan melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan. Dua kewajiban lainnya yaitu membuat standar operasional prosedur pelayanan informasi dan mengalokasikan anggaran pelayanan informasi publik.

“Implementasi menyeluruh UU KIP sudah sangat memadai untuk menciptakan pemerintahan yang terbuka dan transparan. Jangan sampai ada pikiran implementasi UU KIP hanya cukup dengan pembuatan portal informasi. Portal hanya salah satu medium untuk menyampaikan informasi ke publik. Itu pun harus selalu mengacu pada jenis dan klasifikasi yang diatur dalam UU KIP,” tambah Hendrik Rosdinar dari Yappika.

Untuk diketahui saja, Open Government Partnership (OGP) adalah kerja sama global dalam mewujudkan pemerintahan yang lebih terbuka, transparan, efektif dan akuntabel. Tujuan besar OGP yakni meningkatkan ketersediaan data tentang penyelenggaraan negara, mendukung partisipasi publik, menerapkan standar tertinggi atas integritas profesional administrasi publik, dan meningkatkan akses atas teknologi baru untuk mendukung keterbukaan dan akuntabilitas. OGP dideklarasikan di New York, Amerika Serikat, pada 20 September 2011. Sekarang ini ada 46 negara yang tergabung dalam gerakan OGP. Indonesia bersama AS dan 6 negara lainnya punya peran sebagai Komite Pengarah.

Sumber : 

16 April 2012 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Telusuri Kasus Nunun, KPK Akan Kejar Indah

KOMPAS.com – Senin, 16 April 2012
KOMPAS/ALIF ICHWAN
Tersangka kasus dugaan suap cek perjalanan, Nunun Nurbaeti, usai diperiksa penyidik, keluar kantor KPK dilanjutkan menjawab pertanyaan wartawan usai menandatangani pelimpahan berkas tahap II atau P21 perkara kasus suap travel cheque di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta, Kamis (9/2/2012).

JAKARTA, KOMPAS.com – Komisi Pemberantasan Korupsi akan menelusuri keberadaan Indah Pramurti. Ia adalah karyawan PT Wahana Esa Sembada milik Nunun Nurbaeti. Indah diketahui sebagai orang yang menandatangani konfirmasi pemesanan cek perjalanan dari Bank Artha Graha ke Bank Internasional Indonesia (BII).

“Tiba-tiba muncul nama Indah seperti yang disebut Jaksa. Tetapi posisinya Indah ini di mana? Itulah yang sedang kita kejar,” ujar Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto, di Gedung Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Senin (16/4/2012).

Nama Indah muncul dan menjadi perhatian setelah diungkap oleh saksi cash officer Bank Artha Graha, Tutur. Ia mengatakan, Indah yang mengambil cek perjalanan di Bank Artha Graha setelah menandatangani konfirmasi pemesanan cek.

Posisi Indah dalam perusahaan itu juga diakui oleh sopir pribadi Nunun, Samid Bahruddin. Dalam sidang sebagai saksi meringankan Nunun, Samid, mengaku mengenal Indah. Wanita itu adalah staf bagian sumber daya manusia (SDM) di perusahaan agrobisnis tersebut.

Setelah mengetahui peran penting Indah dalam kasus ini, Bambang mengatakan bahwa KPK akan segera memanggil Indah untuk dimintai keterangan. “Kalau kita sudah tahu, akan kita panggil. Tapi kalau kita belum tahu tempatnya, gimana panggilnya?” ujar Bambang.

Sosok Indah ini juga pernah ditanyakan jaksa Pengadilan Tipikor ke saksi-saksi sebelumnya, antara lain mantan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Miranda Goeltom dan dua komisaris PT First Mujur Plantation and Industry. Berdasarkan keterangan saksi Direktur Keuangan PT First Mujur Plantation and Industry (PT FMPI) Budi Santoso beberapa waktu lalu, cek perjalanan Bank Internasional Indonesia (BII) yang menjadi alat suap dalam kasus ini dipesan oleh PT FMPI melalui PT Bank Artha Graha.

Menurut Budi, cek tersebut mulanya sebagai uang muka pembelian lahan kelapa sawit yang dibayarkan ke Ferry Yen, seorang rekan Direktur Utama PT FMPI Hidayat Lukman. Saat akan dibayarkan, Ferry meminta dibayar dalam bentuk cek perjalanan.

Karena PT Bank Artha Graha yang memberi kredit PT FMPI itu tidak menerbitkan cek perjalanan, bank tersebut kemudian memesan cek perjalanan ke Bank BII. Entah bagaimana caranya, cek perjalanan BII itu berpindah tangan ke Nunun, kemudian ke anggota DPR periode 1999-2004.

Sumber : http://nasional.kompas.com/read/2012/04/16/17314034/Telusuri.Kasus.Nunun.KPK.Akan.Kejar.Indah

16 April 2012 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Kasus Hambalang, KPK Fokus pada Adhi Karya

KOMPAS.com – Senin, 16 April 2012
TRIBUNNEWS/HERUDIN
Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto.

JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bambang Widjojanto, menyatakan, hingga saat ini penyidik KPK masih terus menelusuri kasus suap proyek Hambalang dengan nilai proyek Rp 1,52 miliar. Salah satunya dengan memeriksa 50 saksi terkait kasus itu.

“Yang berkaitan dengan korporasi Adhi Karya, kita konsentrasi di situ,” ujar Bambang, Senin (16/4/2012) di Jakarta.

PT Adhi Karya merupakan perusahaan pelaksana proyek Hambalang. Dari perusahaan ini mengalir sejumlah dana ke tangan sejumlah nama yang dekat dengan Muhammad Nazaruddin, kolega Nazaruddin. Salah satunya, sebagaimana disebutkan Nazaruddin, adalah Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Nazaruddin mengaku bahwa ada uang Rp 100 miliar yang mengalir ke Anas dari PT Adhi Karya. Uang ratusan miliar tersebut digunakan untuk membiayai pemenangan Anas dalam Kongres Partai Demokrat di Bandung tahun 2009.

Selain Anas, ada juga nama Andi Mallarangeng, yang dituduh mendapat kucuran dana dari proyek Hambalang. Nazaruddin menyebut Menteri Pemuda dan Olahraga itu mendapat jatah Rp 10 miliar dari proyek tersebut.

Meski Nazaruddin telah menyebut sejumlah nama yang diduga terkait kasus itu, Bambang mengatakan bahwa KPK tidak ingin terburu-buru menetapkan tersangka. “KPK mengumpulkan keterangan saksi-saksi itu harus dipetakan hubungan-hubungannya untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab,” ujarnya.

Hingga kini KPK telah memeriksa saksi dari kasus ini, di antaranya Direktur Utama PT Duta Graha Indah (PT DGI) Dudung Purwadi, Manajer Pemasaran PT DGI Mohamad El Idris, mantan Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga, Wafid Muharam, dan Kepala Badan Pertahanan Nasional Joyo Winoto. Yang juga sempat diperiksa dalam kasus ini adalah anggota Komisi II DPR asal Fraksi Partai Demokrat, Ignatius Mulyono, serta pejabat PT Adhi Karya, Mahfud Suroso. Rencananya, KPK juga akan memeriksa Anas.

Sumber : http://nasional.kompas.com/read/2012/04/16/20092235/Kasus.Hambalang.KPK.Fokus.pada.Adhi.Karya

16 April 2012 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Ditangkap, Istri Wali Kota Salatiga Masuk RS

Dugaan Korupsi
KOMPAS.com – Senin, 16 April 2012
KOMPAS/LUCKY PRANSISKA
Ilustrasi: Spanduk berisi pesan hukuman mati bagi koruptor terpasang di jembatan penyeberangan di Jakarta, Sabtu (25/2/2012).

 

SALATIGA, KOMPAS.com  Istri Wali Kota Salatiga, Titik Kirnaningsih, yang juga anggota DPRD Kota Salatiga dari Partai Indonesia Sejahtera, ditangkap Kepolisian Daerah Jawa Tengah, Senin (16/4/2012). Titik seketika shock akibat peristiwa itu dan harus dirawat di RS.

Titik menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembangunan Jalan Lingkar Selatan Kota Salatiga (JLS Salatiga) sepanjang 4,7 kilometer, yang merugikan negara sebesar Rp 12,23 miliar. Dia adalah Direktur Utama PT Kunjtup, pemenang tender proyek pembangunan JLS senilai Rp 49,6 miliar pada tahun 2008.

Penangkapan Titik dipimpin oleh Kepala Unit Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Komisaris Sitompul Sitorus. Namun saat penjemputan paksa, yang bersangkutan jatuh tak sadarkan diri karena shock, dan segera dilarikan ke RSUD Kota Salatiga untuk mendapat perawatan.

Sitorus mengatakan, Titik tetap dibawa ke Kota Semarang dan dirawat di RS Bhayangkara, sampai dinyatakan sehat. Setelah itu, Titik akan ditahan di LP Bulu, Kota Semarang, untuk menunggu proses selanjutnya.

Wali Kota Salatiga Yuliyanto mendampingi Titik yang duduk di kursi roda. Titik menaiki Toyota Camry bernomor polisi H 7788 ZB bersama suaminya, didampingi penyidik dari Polda Jateng.

Kuasa hukum Titik, Heru Ismanto, mengatakan bahwa kliennya merasa terpukul karena penangkapan tersebut. Karena itu, kondisi kesehatannya memburuk, padahal sebelumnya masih sehat-sehat saja. “Kami akan tetap kooperatif,” tuturnya.

Sumber : http://regional.kompas.com/read/2012/04/16/18283690/Ditangkap.Istri.Wali.Kota.Salatiga.Masuk.RS

16 April 2012 Posted by | SALATIGA | Tinggalkan komentar

ICW: KPK Harus Segera Periksa Angelina dan Miranda

KOMPAS.com – Senin, 16 April 2012  
 
KOMPAS/LUCKY PRANSISKA, KOMPAS IMAGES/KRISTIANTO PURNOMO
Angelina Sondakh (kiri) dan Miranda Goeltom (kanan).

JAKARTA, KOMPAS.com – Komisi Pemberantasan Korupsi diminta segera memeriksa tersangka Angelina Sondakh dan Miranda Goeltom. Anggota Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch (ICW), Emerson Yuntho berpendapat, berlarut-larutnya proses hukum terhadap Angelina dan Miranda ini dapat berdampak buruk terhadap institusi KPK. Lembaga yang dipimpin Abraham Samad itu, katanya, dapat dianggap diskriminatif.

“Setiap seseorang menjadi tersangka, harusnya jangan ditunda-tunda proses pemeriksaannya, ini bisa jadi kredit poin negatif bagi KPK,” kata Emerson saat dihubungi Kompas.com, Minggu (15/4/2012).

KPK menetapkan Angelina alias Angie sebagai tersangka kasus korupsi wisma atlet SEA Games 2011 pada 3 Februari 2012. Sementara Miranda ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap cek perjalanan terkait pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia 2004 sejak 26 Januari 2012.

Keduanya belum diperiksa apalagi ditahan KPK. Lembaga penegakkan hukum itu juga belum memeriksa saksi-saksi terkait perkara Angie dan Miranda. Menurut Emerson, jika memang pemeriksaan Angelina dan Miranda ini terkendala kurangnya alat bukti, KPK seharusnya bergerak cepat mengumpulkan barang bukti tambahan.

“Apalagi KPK tidak bisa SP3 (menghentikan penyidikan perkara), enggak punya bukti, ya harus segera kumpulkan barang bukti,” ujar Emerson.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK, Zulkarnain mengakui kalau pemeriksaan perkara Angelina dan Miranda belum juga dimulai lantaran KPK terkendala administrasi, termasuk soal alat bukti yang belum cukup.

“Termasuk itu (barang bukti),” katanya saat dihubungi wartawan, Kamis (12/4/2012).

Zulkarnain ditanya apakah kurangnya alat bukti menjadi salah satu kendala bagi KPK. Namun, dia enggan menjelaskan lebih jauh soal pernyataannya itu.

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto hari ini mengatakan, Miranda akan diperiksa setelah KPK mengumpulkan data melalui pemeriksaan saksi-saksi. Besok (17/4/2012), KPK mulai memeriksa saksi untuk Miranda. Dijadwalkan, mantan anggota DPR 1999-2004, yakni Hamka Yandhu dan Dudhi Makmun Murod akan diperiksa.

Sumber : http://nasional.kompas.com/read/2012/04/16/15384944/ICW.KPK.Harus.Segera.Periksa.Angelina.dan.Miranda

16 April 2012 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Sekolah Diajak Dukung KPK Berantas Korupsi

KOMPAS.com – Rabu, 11 April 2012

JAKARTA, KOMPAS.com — Pencegahan korupsi harus dilakukan oleh semua lapisan masyarakat, khususnya dunia pendidikan. Peran dunia pendidikan dalam membantu pemberantasan korupsi adalah dengan mengubah perilaku masyarakat dan birokrat yang dimulai sejak generasi muda bangsa di bangku sekolah.

“KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) tidak bisa sendirian melakukan pencegahan korupsi. Bapak dan ibu guru sangat berperan penting dalam menyiapkan generasi mendatang yang antikorupsi,” kata Dedie Rachim, Direktur Pencegahan KPK, Rabu (11/4/2012), di Jakarta.

Dedie berbicara di depan guru dalam rangka menyusun pedoman tata kelola sekolah dalam program Sekolah Sobat Bumi Good School Governance (GSG) di gedung Pertamina Learning Center, Jakarta. Kegiatan ini diinisiasi oleh Ikatan Guru Indonesia (IGI), Synergi, dan Pertamina Foundation. KPK mendukung kegiatan ini sebagai wujud pencegahan korupsi.

Program GSG ini akan dilaksanakan di 17 sekolah Sobat Bumi Champion di delapan provinsi. Setiap sekolah dari 17 sekolah champion itu akan menularkan ilmunya ke 10 sekolah di sekitarnya. Jumlah sekolah yang akan menerapkan GSG sebanyak 170 sekolah. Targetnya, semua sekolah itu akan menciptakan perilaku antikorupsi dan siap diaudit akuntan publik.

Menurut Dedie, KPK sudah menjebloskan ratusan koruptor ke penjara. Namun, produksi koruptor juga terus berjalan. Ironinya, jumlah produksi koruptor dan penyidik koruptor timpang. Kasus korupsi yang masuk KPK sebanyak 60.000 kasus. Padahal, penyidik KPK hanya 95 orang.

Sementara itu, staf ahli Pertamina Foundation, Lendo Novo, mengatakan, para guru yang tergabung dalam Sekolah Sobat Bumi atau GSG sedang melakukan revolusi pendidikan, yaitu menciptakan perilaku antikorupsi di sekolah. “Para guru ini sedang melakukan revolusi penting di dunia pendidikan dengan GSG ini,” ujarnya.

Lendo mengatakan, dalam pengelolaan keuangan di sekolah, para guru harus membuat laporan dan menjalankan tata kelola keuangan yang baik. “GSG ini mengajarkan sekolah untuk melaksanakan tata kelola keuangan yang baik,” ungkapnya.

Sumber : http://nasional.kompas.com/read/2012/04/11/21553248/Sekolah.Diajak.Dukung.KPK.Berantas.Korupsi

16 April 2012 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Digoda Uang, Polisi “Klepek-klepek”

KOMPAS.com – Senin, 16 April 2012
Didit Putra Erlangga Rahardjo/KOMPAS
Wakil Kepala Polri Komjen Pol. Nanan Sukarna.

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepolisian masih menghadapi masalah serius dalam soal independensi. Rendahnya tingkat kesejahteraan membuat polisi sering tergoda ketika diming-imingi uang.  Pihak luar yang kerap mengintervensi aparat penegak hukum adalah politisi, pengacara, dan mereka yang berperkara.

Penyidik mana yang tidak “klepek-klepek” dikasih iming-iming Rp 10 juta. Gaji hanya 2,4 juta.

“Penyidik mana yang tidak klepek-klepek dikasih iming-iming Rp 10 juta. Gaji hanya 2,4 juta, dikasih iming-iming begitu. Penyidik ada yang enggak kuat. Akan tetapi, harus kuat menolak pengaruh dari luar, dari oknum lawyer dan orang berperkara. Ini kenyataan yang terjadi di lapangan, yang sedang kami benahi,” kata Wakil Kepala Polisi RI Komisaris Jenderal Nanan Sukarna, saat berbicara dalam seminar bertajuk “Efektivitas Penggunaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Upaya Pemiskinan Koruptor” di Gedung PPATK, Jakarta, Senin (16/4/2012).

Menurut Nanan, adanya godaan suap pada penyidik dalam institusi penegak hukum terjadi karena mereka tidak mengedepankan kode etik dalam institusi. Harusnya, kata Nanan, pemimpin setiap lembaga, seperti Kepolisian RI, Kejaksaan Agung, dan Komisi Pemberantasan Korupsi, menegakkan kode etik dalam lembaganya masing-masing.

“Bagaimana mau selesaikan kasus kalau nanti ada yang datang nitip ini itu. Komandan datang bilang itu keponakan saya. Belum teman datang, itu saudara saya jangan ditindak. Bagaimana mau selesai. Kode etik percuma saja, tidak dijalankan,” tuturnya.

Pemberantasan korupsi, kata dia, hanya obrolan semata jika internal penegak hukum tetap bobrok. Kepolisian, kata dia, saat ini masih tetap berproses untuk membenahi diri dari oknum polisi yang nakal. Pihaknya, kata dia, tidak segan-segan menindak penyidik yang ketahuan menerima suap dari pihak luar.

Sumber : http://nasional.kompas.com/read/2012/04/16/1322347/Digoda.Uang.Polisi.Klepek-klepek

16 April 2012 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Wabup Mesuji Ismail Ishak Gusar Disebut Koruptor

Pemerintahan Daerah
KOMPAS.com – Jumat, 13 April 2012

 

MENGGALA, KOMPAS.com – Wakil Bupati Mesuji terlantik yang juga terpidana penjara satu tahun, Ismail Ishak, gusar disebut-sebut sebagai koruptor. Kegusarannya itu ditunjukkan di hadapan sejumlah media yang mewawancarainya usai pelantikannya bersama Bupati Mesuji terpilih, Khamamik, Jumat (13/4/2012) di Rumah Tahanan Menggala, Lampung.

Kalian ini, tanpa konfirmasi, saya dituduh korupsi. Dari mana saya korupsi? Apa saya ini seorang eksekutif atau direktur BUMDsehingga bisa korupsi? Saya kan waktu itu hanya Anggota DPRD Tulang Bawang.
— Ismail Ishak

“Kalian ini, tanpa konfirmasi, saya dituduh korupsi. Dari mana saya korupsi? Apa saya ini seorang eksekutif atau direktur (BUMD)sehingga bisa korupsi? Saya kan waktu itu hanya Anggota DPRD (Tulang Bawang),” ungkap dia di depan puluhan wartawan.

Namun, ia tidak membeberkan fakta yang sebenarnya mengapa ia bisa sampai terjerat persoalan hukum sehingga divonis 1 tahun penjara dan denda Rp 396 juta oleh PN Menggala, terkait kasus dana BUMD Tulang Bawang tahun 2006 dengan nilai kerugian negara sekitar Rp 1,4 miliar.

“Usut tuntas siapa saja yang menerima dan khususnya yang memberi. Ini kan aneh, yang pemberi tidak ditemukan. Dan, kalau mau adil, semua 45 anggota dewan harus juga dipenjarakan dong. Jangan hanya saya (dan empat anggota lainnya,” tuturnya.

Akibat persoalan hukum ini, Ismail Ishak kini harus siap-siap menerima kenyataan pahit, jabatannya sebagai Wabup Mesuji yang baru diembannya sehari-itu pun di dalam penjara, harus dilepas. Padahal, ia sempat terharu dan menangis di sela-sela acara pelantikan.

“Sebenarnya saya ingin merayakan ini (pelantikan) di rumah bersama keluarga. Namun, itu tidak mungkin. Terpaksa, mereka yang datang ke sini,” ujar dia.

Sumber : http://nasional.kompas.com/read/2012/04/13/22075666/Wabup.Mesuji.Ismail.Ishak.Gusar.Disebut.Koruptor

16 April 2012 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: