KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

KPK Belum Temukan Substansi Kasus Korupsi Hambalang

KOMPAS.com – Jumat, 13 April 2012
Fabian Januarius Kuwado; Busyro Muqoddas.

DENPASAR, KOMPAS.com – Meski telah memeriksa sejumlah saksi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sampai saat ini belum bisa menemukan substansi kasus dugaan korupsi Pembangunan Pusat Pelatihan Olahraga Hambalang di Bukit Hambangan, Sentul, Jawa Barat.

“Sejumlah saksi perlu diperdalam sampai ke substansinya,” ujar Pimpinan KPK Busyro Muqoddas di sela-sela Seminar Nasional Optimalisasi Tata Kelola Keuangan Daerah Dalam Rangka Suksesnya Pembangunan Nasional di Denpasar, Jumat (13/4/2012).

Karena masih proses pendalaman untuk mencari substansi kasus ini, KPK pun belum bisa menetapkan tersangka. “Jika nantinya penyidik sudah menyampaikan paparannya dan sudah ada dua alat bukti akan ditentukan siapa tersangkanya,” jelas Busyro.

Meski tidak memiliki target kapan harus menetapkan tersangka dalam kasus ini, KPK tetap akan memprioritaskan kasus yang menyeret nama Ketua Umum Partai Demorat Anas Urbaningrum ini untuk bisa tuntas secepatnya.

Sumber : http://nasional.kompas.com/read/2012/04/13/20372627/KPK.Belum.Temukan.Substansi.Kasus.Korupsi.Hambalang

13 April 2012 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

KPK Kejar Istri Nazaruddin ke Malaysia

KOMPAS.com – Jumat, 13 April 2012
Data Neneng Sri Wahyuni, istri Nazaruddin, di situs interpol.

DENPASAR, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi terus berupaya memulangkan Neneng Sri Wahyuni, istri terdakwa korupsi wisma atlet Muhammad Nazaruddin, ke Indonesia. Informasi terakhir yang diperoleh KPK, Neneng saat ini terdeteksi berada di negeri jiran, Malaysia.

“Kami terus lakukan pengejaran bekerja sama dengan Interpol,” ujar pemimpin  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas, di sela-sela Seminar Nasional Optimalisasi Tata Kelola Keuangan Daerah dalam Rangka Suksesnya Pembangunan Nasional di Hotel Sanur Paradise, Denpasar, Bali, Jumat (13/4/2012).

Saat ditanya kenapa sampai saat ini KPK belum bisa membawa pulang Neneng ke Indonesia, Busyro enggan menjelaskan secara rinci. Menurut dia, hanya Interpol yang bisa menjawab. “Yang bisa menjelaskan Interpol sendiri,” ungkap Busyro.

Menurut Busyro, sejauh ini KPK sudah berusaha maksimal dan pro-aktif bekerja sama dengan Interpol. Neneng menjadi  DPO (daftar pencarian orang) KPK setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi proyek pengadaan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Sumber : http://nasional.kompas.com/read/2012/04/13/15050367/KPK.Kejar.Istri.Nazaruddin.ke.Malaysia

13 April 2012 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Kejaksaan Agung Sudah Terima SPDP Siti Fadilah

KOMPAS.com – Jumat, 13 April 2012
KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN
Mantan Menteri Kesehatan, Siti Fadillah Supari usai menjalani pemeriksaan di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Jumat (1/4/2011). Ia diperiksa menjadi saksi dalam perkara korupsi pengadaan alat kesehatan penanganan wabah flu burung di Departemen Kesehatan pada tahun 2006 dengan tersangka Ratna Dewi Umar.

JAKARTA, KOMPAS.com – Jaksa Agung Basrief Arief menyatakan, Kejaksaan Agung telah menerima Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) dengan tersangka atas nama Siti Fadilah Supari yang dikirim dari Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Polri . Namun Basrief enggan menjelaskan lebih detail mengenai posisi kasus dalam SPDP yang telah diterima pihaknya itu.

“Itu sudah diterima di JAM Pidsus (Jaksa Agung Muda Pidana Khusus),” ujar Basrief di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (13/4/2012).

Pernyataan dari Kejaksaan Agung ini bertolak belakang dengan pengakuan Mabes Polri. Sebelumnya, Kepala Divisi Humas Polri, Inspektur Jenderal Saud Usman Nasution membantah bahwa Siti telah ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus korupsi di proyek pengadaan alat kesehatan untuk kejadian luar biasa tahun 2005 di Kementerian Kesehatan.

Status tersangka Siti pertamakali diungkap bawahannya, Mulya Hasjmy dan Hasnawaty, saat bersaksi  di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Kamis (12/4/2012). Mereka bersaksi dalam persidangan kasus korupsi alat kesehatan Departemen Kesehatan untuk terdakwa M Naguib, mantan direktur pemasaran salah satu anak perusahaan PT Indofarma Tbk. Dalam sidang, keduanya mengaku pernah diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Siti Fadilah di Bareskrim Polri, dua pekan lalu.

Saat dikonfirmasi kembali ke Mabes Polri mengenai SPDP itu, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri, Brigadir Jenderal Mochammad Taufik mengaku belum mengetahuinya. Namun, ia kembali menegaskan bahwa Siti belum menjadi tersangka dalam kasus tersebut.

“Tentu informasi yang diterima akan menjadi bahan klarifikasi termasuk keterangan para tersangka yang sudah masuk dalam persidangan,” kata Taufik.

Sumber : http://nasional.kompas.com/read/2012/04/13/16030069/Kejaksaan.Agung.Sudah.Terima.SPDP.Siti.Fadilah

13 April 2012 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Ditahan, Ketua DPRD Jateng Murdoko Teriak Merdeka

foto

Ketua DPRD Jateng Murdoko ditahan usai menjalani pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat (13/04). TEMPO/Seto Watdhana. 20120413.

TEMPO.CO – JUM’AT, 13 APRIL 2012

 

TEMPO.COJakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Tengah, Murdoko, Jumat 13 April. Tersangka kasus korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal 2003/2004 teriak merdeka saat digiring ke mobil tahanan.

“Ini jabatan politis, merdeka,” kata Ketua PDI Perjuangan Jawa Tengah itu lantang dengan mengepalkan tangan di dadanya saat berjalan melewati pintu gerbang kantor KPK.

Wajahnya tampak memerah. Kantong matanya terlihat basah. Sambil terus menunduk, ia berjalan hingga ke mobil tahanan yang sudah disediakan di halaman kantor KPK.

Murdoko ditetapkan tersangka pada 26 Maret lalu. Salinan dokumen penyidikan KPK yang diperoleh Tempo menyebutkan Murdoko diduga korupsi Dana Alokasi Umum 2003 sebesar Rp 3 miliar dengan modus pinjaman kepada pemerintah Kendal. Pada 15 April 2003, Murdoko, yang saat itu masih menjabat anggota DPRD Semarang, meminjam duit pemerintah Kabupaten Kendal atas persetujuan kakaknya, Bupati Kendal, Hendy, yang telah menjadi terpidana kasus itu.

Ia juga terbelit kasus penyaluran dana eks pinjaman daerah Kendal pada 2003-2004. Dokumen itu menyebutkan Murdoko kembali meminjam duit Rp 900 juta kepada Pemerintah Kabupaten Kendal, 1 September 2003.

Juru Bicara KPK, Johan Budi S.P mengatakan Murdoko bakal menjalani masa penahanan di rumah tahanan kelas satu Cipinang. “Semama dua puluh hari pertama,” kata Johan.

Murdoko menjalani pemeriksaan sekitar enam jam lebih, ia mendatangi KPK sekitar pukul 13.02 WIB dan dijemput mobil tahanan sekitar 19.30 WIB. Ia datang bersama sejumlah kader partai berlambang banteng itu. Sebelum meninggalkan kantor KPK, mereka tampak berpelukan.

TRI SUHARMAN

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2012/04/13/063396920/Ditahan-Ketua-DPRD-Jateng-Murdoko-Teriak-Merdeka

13 April 2012 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL, KENDAL | Tinggalkan komentar

KPK Tahan Dua Tersangka Kasus Seluma

KOMPAS.com – Jumat, 13 April 2012

JAKARTA, KOMPAS.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (13/4/2012), menahan dua tersangka kasus dugaan suap terhadap DPRD Seluma.

Keduanya adalah Direktur PT Puguk Saksi Permai, Ali Amra dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Seluma, Erwin Panama. Keduanya dibawa dengan mobil tahanan seusai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta.

Baik Ali maupun Erwin, enggan berkomentar. Juru Bicara KPK, Johan Budi mengatakan, Ali ditahan di Rumah Tahanan Salemba, Jakarta sementara Erwin di Rumah Tahanan Polda Metro Jaya.

“EP dan AA, tersangka dalam kasus suap DPRD Seluma ditahan selama 20 hari ke depan,” kata Johan di Jakarta, Jumat.

Dalam kasus ini, Ali diduga memberikan suap ke anggota DPRD Seluma terkait rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengikatan Dana Anggaran Pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Nomor 12 Tahun 2010.

Ia pun dijerat dengan Pasal 5 ayat 1 a dan b dan atau Pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sedangkan Erwin, ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan menyuap Bupati Seluma Murman Effendi. Erwin dijerat dengan Pasal 5 ayat 1 huruf a dan b, atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-satu KUH Pidana.

Murman sendiri dijatuhi hukuman dua tahun penjara di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, beberapa waktu lalu.

Sumber : http://nasional.kompas.com/read/2012/04/13/19443440/KPK.Tahan.Dua.Tersangka.Kasus.Seluma

13 April 2012 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

PNS UGM Diperiksa Terkait Kasus Neneng

SUARA MERDEKA.com – Jum’at, 13 April 2012

JAKARTA, suaramerdeka.com – Meski dinyatakan buron, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangakan penyidikan kasus dugaan korupsi yang menjerat Neneng Sri Wahyuni. Hari ini (13/4), KPK memanggil seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Universitas Gajah Mada (UGM) Bambang Wahyudi Pratomo.

“Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi dalam kasus korupsi pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans),” ujar Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK, Priharsa Nugraha, Jumat (13/4). Ia tidak menjelaskan kaitan Bambang dalam kasus ini.

Neneng diumumkan sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Kemenakertrans tepat di hari penahanan suaminya, Nazaruddin pada 14 Agustus tahun lalu. Ia sempat dikabarkan ikut mendampingi Nazaruddin dalam pelariannya ke Kolombia. Namun KPK memprediksi Direktur Keuangan Permai Group itu lari ke Kuala Lumpur, Malaysia.

Pada proyek PLTS di Kemenakertrans tahun 2008, Neneng diduga berperan sebagai perantara atau broker. Proyek senilai Rp 8,9 miliar ini dimenangkan oleh PT Alfindo yang kemudian disubkontrak kepada beberapa perusahaan lain. KPK menemukan kerugian keuangan negara sebanyak Rp 3,8 miliar dalam proyek tersebut.

Terkait buronnya Neneng, Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) terus menelusuri keberadaan Neneng. Penelusuran pernah dilakukan di Malaysia yang diduga sebagai tempat persembunyian istri Nazaruddin tersebut. Pencarian Neneng di Negeri Jiran dilakukan oleh staf Imigrasi yang bertugas di KBRI RI di Kuala Lumpur.

( Mahendra Bungalan / CN31 / JBSM )
Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2012/04/13/115303/PNS-UGM-Diperiksa-Terkait-Kasus-Neneng

13 April 2012 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Laporan Manual Produksi Migas Rawan Korupsi

SUARA MERDEKA.com – Jum’at, 13 April 2012

JAKARTA, suaramerdeka.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan sistem pelaporan hasil produksi sektor minyak dan gas (migas) masih dilakukan secara manual.

Wakil Ketua KPK, Zulkarnain menilai, sistem manual ini rawan penyelewengan dan tindak pidana korupsi. Menurutnya, sistem manual memungkinkan hasil dari produksi pertambangan dilaporkan ke pemerintah pusat masih tidak akurat sehingga menimbulkan permainan dan penyimpangan.

“Nah ini yang rawan korupsi. Jadi hasil tambang di suatu kilang dilaporkannya sekian ke pemerintah pusat. Padahal belum tentu, siapa tau laporan hasil produksinya itu dimanipulasi dan kemudian sejumlah hasil tambangnya dijual ke perusahaan asing,” katanya saat dihubungi wartawan, Jumat (13/4).

Dia menambahkan, tindakan seperti itu jelas akan menimbulkan potensi kerugian negara yang sangat besar. Pendapatan negara yang seharusnya penuh dari hasil produksi tambang itu menjadi berkurang akibat permainan yang dilakukan oleh oknum yang membuat laporan. Karena itu, lanjut Zulkarnain, pihaknya masih menjadikan migas sebagai objek pencegahan korupsi.

Seperti diketahui, berdasarkan catatan KPK, sektor migas berpotensi menimbulkan kerugian negara yang sangat besar. Berdasarkan hasil laporan KPK tahun 2011, KPK menyelamatkan potensi kerugian keuangan negara dari sektor migas sebesar Rp 152 triliun.

Potensi kerugian berasal dari aset-aset migas milik negara yang tidak pernah tercatat oleh pemerintah. Selain itu, KPK juga menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan asing migas menunggak pajak ke negara selama beberapa tahun jumlahnya mencapai triliunan rupiah.

( Mahendra Bungalan / CN31 / JBSM )
Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2012/04/13/115311/Laporan-Manual-Produksi-Migas-Rawan-Korupsi

13 April 2012 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Korupsi PT CPI: Alexiat Ke AS Sebelum Penyelidikan

SUARA MERDEKA.com – Jum’at, 13 April 2012

JAKARTA, suaramerdeka.com – Jaksa Agung Basrief Arief mengatakan, salah satu tersangka kasus dugaan korupsi proyek bioremediasi oleh PT Chevron Pasific Indonesia (CPI), General Manager Sumatera Light North (SLN) Operation, Alexiat Tirtawidjaja, saat ini berada di Amerika. Basrief tidak ingin menyebut Alexiat kabur dari penyidikan atas kasus yang menjeratnya.

Pasalnya, menurut dia, Alexiat pergi ke California Amerika Serikat itu karena mendapat mutasi dari perusahaan sebelum Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan penyelidikan kasus yang merugikan negara Rp200 miliar tersebut.

“Jangan bilang kabur, kejadian itu sebelum terjadinya peristiwa. Jadi mereka mutasi kemudian sekarang di sana, kemudian baru dilakukan penyelidikan. Kalau kabur itu peristiwa terjadi. Ini jauh sebelum dilakukan penyelidikan dia dimutasi,” ujar Basrief, di Jakarta, Jumat (13/4).

Dia menegaskan, jika Alexiat tidak pernah kabur dari penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus).

“Keliru. Sangat keliru anda itu. Jangan menyesatkan masyarakat. Supaya memberikan keterangan di dalam media itu sebenar-benarnya. Sekali lagi jangan menyesatkan,” ujarnya.

Alexiat saat ini menjabat sebagai General Manager PT Chevron di Amerika Serikat. Bersama dengan enam tersangka lainnya, ia ditetapkan sebagai tersangka. Namun, hingga kini Alexiat belum dicekal dan diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Agung.

( Budi Yuwono / CN34 / JBSM )
Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2012/04/13/115320/Alexiat-Ke-AS-Sebelum-Penyelidikan

13 April 2012 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

KPK Tidak Targetkan Penyelesaian Perkara Angie

SUARA MERDEKA.com – Jum’at, 13 April 2012

JAKARTA, suaramerdeka.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengakui adanya kelemahan dalam penanganan kasus yang melibatkan politisi Partai Demokrat Angelina Sondakh. Pihak KPK pun tidak memiliki target waktu penyelesaian kasus Angie, sapaan Angelina.

Menurut Wakil Ketua KPK Zulkarnain, kelemahan tersebut bukan hanya soal administrasi. Sehingga target waktu penyelesaian kasus dugaan suap terhadap mantan putri Indonesia itu. “Harusnya memang demikian (ada target pemberkasan). Tetapi, targetnya masih longgar,” jawab Zulkarnain saat dihubungi wartawan, Jumat (13/4).

Menurut Zulkarnain, pihaknya akan terus memperbaiki administrasi dan target. Sehingga, mengacu pada ketentuan yang berlaku, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Dijelaskannya, dalam KUHAP sudah secara tersirat diatur mengenai target-target penyelesaian perkara. Contoh, di tingkat penyidikan secara jelas diatur penahanan berlaku selama 20 hari dan bisa diperpanjang selama 40 hari. Sehingga, seharusnya sebelum 60 hari penyidikan atau pemberkasan sudah selesai.

Zulkarnain juga menegaskan, KPK tetap terus menyidik kasus suap yang turut menjerat mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin. “Iya (tersangka). Masa mundur,” tegasnya.

Seperti diketahui, Angie diumumkan sebagai tersangka oleh KPK pada Jumat, 3 Februari lalu dalam kasus suap terkait pembangunan Wisma Atlet di Palembang. Namun hingga kini, Angie belum pernah diperiksa sebagai tersangka. KPK pun belum pernah memeriksa saksi untuk tersangka Angie.

Nama Angelina Sondkah memang sebelumnya kerap sekali disebut oleh saksi dalam sidang dengan terdakwa Nazaruddin. Di mana, tiga saksi dalam sidang dengan terdakwa Nazaruddin, Yulianis, Oktarina Furi dan Luthfi membenarkan bahwa ada aliran dana ke Anggota Badan Anggaran (Banggar) dari Fraksi Demokrat, Angelina Sondakh dan dari Fraksi PDI-P, Wayan Koster sebesar Rp 2 miliar dan Rp 3 miliar.

( Mahendra Bungalan / CN31 / JBSM )
Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2012/04/13/115309/KPK-Tidak-Targetkan-Penyelesaian-Perkara-Angie

13 April 2012 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Halangi Penuntasan Kasus Suap RAPBD Semarang – Lima Kepala Dinas Dilaporkan ke Kejari

SUARA MERDEKA.com – Jum’at, 13 April 2012

SEMARANG, suaramerdeka.com – Lima Kepala Dinas di lingkungan Pemkot Semarang dilaporkan ke Kejari Semarang atas tuduhan memberikan keterangan tidak benar dalam perkara korupsi. Kelimanya adalah Plh Kadinas Kebudayaan dan Pariwisata Masdiana Safitri, Kadinas Kebersihan dan Pertamanan Muthohar, Kepala Inspektorat Cahyo Bintarum, Kepala Badan Kepegawaian Daerah I Made Agung,  dan Kepala PSDA/ESDM Agus Riyanto.

Pelapornya adalah kuasa hukum Akhmat Zaenuri, Sekda (nonaktif) Kota Semarang yang telah disidang dalam kasus dugaan suap pengesahan RAPBD Semarang. Kelima kepala dinas itu diduga memberikan keterangan palsu dibawah sumpah dalam sidang tersebut.

Menurut salah satu kuasa hukum Zaenuri, Umar Maruf, kelima kepala dinas itu diduga melanggar Pasal 22 jucnto Pasal 35 ayat (1) jo pasal 22 UU 31/1999 yang diperbaharui dengan UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ancaman pidananya minimal adalah empat tahun penjara. “Ya kami sudah laporkan tapi pukul 10 ke bagian pidana khusus Kejari Semarang,” terang Umar, Jumat (13/4).

Akhir Maret lalu, kelima kepala dinas itu telah dilaporkan ke Polrestabes Semarang atas pelanggaran Pasal 242 KUHP tentang Kesaksian Palsu Dalam Persidangan. Secara umum, dalam ayat (1) menerangkan pidana atas pelanggaran tersebut hingga tujuh tahun penjara. Namun jika keterangan itu merugikan terdakwa atau tersangka, maka ayat (2) menerangkan pidananya hingga sembilan tahun penjara.

Pihak Umar menyerahkan sepenuhnya kepada penyidik dan penuntut umum atas dua laporan tersebut. Itu ranah penyidik dan penuntut, akan memproses dengan KUHP atau dengan Undang-undang Pemberantasan Tipikor. Toh, semua perkara yang disidik polisi akan masuk ke penuntutan jaksa, lanjut Umar.

Kepala Seski Pidana Khusus Kejari Semarang, Sugeng Riyanta menyatakan telah menerima laporan tersebut. Dalam beberapa kasus, memberikan keterangan yang tidak benar dalam perkara korupsi dapat dinilai turut serta melakukan korupsi. Namun kami belum meneliti berkas laporan. Kami lihat dulu apakah terlapor ini turut serta atau tidak. Kami perlu bukti kuat, terang Sugeng.

( Eka Handriana / CN34 / JBSM )
Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news_smg/2012/04/13/115334/Lima-Kepala-Dinas-Dilaporkan-ke-Kejari

13 April 2012 Posted by | SEMARANG | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: