KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

BPKP Mengevaluasi Anggaran Daerah Penggunaan Produk Dalam Negeri


KORAN TEMPO – Kamis, 12 April 2012

SURABAYA Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengintensifkan evaluasi anggaran pendapatan dan belanja daerah di tiap-tiap provinsi dan kota/kabupaten. Evaluasi ini untuk mengetahui apakah pemerintah daerah telah menggunakan produk dalam negeri atau belum. “Pada Peraturan Presiden 54/2010 disebutkan pengadaan barang dan jasa yang menggunakan APBD wajib memakai produk dalam negeri,” kata Direktur Industri dan Distribusi BPKP Mirawati Sudjono saat pembukaan pameran produk dalam negeri di Surabaya kemarin.

Ia mengatakan masih banyak yang belum menggunakan produk dalam negeri dalam APBD. “Mereka belum maksimal menggunakan produk dalam negeri karena banyak yang belum tahu,” ucapnya.

Menurut dia, peraturan presiden ini, selain diawasi oleh BPKP, harus diawasi oleh Dinas Perindustrian masing-masing daerah dan diaudit secara internal oleh Inspektorat setempat. “Daerah yang APBD-nya belum menggunakan produk dalam negeri, selain mendapat sanksi administrasi, mendapat sanksi finansial. Ini bisa digolongkan sebagai kasus korupsi,” ia menjelaskan.

BPKP, dia melanjutkan, bertugas mengeluarkan anjuran atas hasil evaluasi APBD, apakah menggunakan produk dalam negeri atau tidak. “Belanja produk dalam negeri setiap tahun pada APBN/ APBD semakin meningkat meskipun angkanya masih relatif kecil.”

Direktur Jenderal Industri Berbasis Manufaktur Kementerian Perindustrian Panggah Susanto mengatakan, pada APBN 2011, potensi anggaran yang dibelanjakan untuk membeli produk dalam negeri sebesar Rp 273,7 triliun. “Sekarang setiap instansi diwajibkan menggunakan produk dalam negeri,” ujarnya.

Ia mengatakan penggunaan produk dalam negeri akan mengembalikan kedaulatan pasar Indonesia. Sebab, selama ini, dia melanjutkan, pasar lokal banyak didominasi produk luar negeri, di antaranya produk Cina dan Korea.

Upaya lain untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, kata dia, adalah restrukturisasi industri dan memenuhi kebutuhan bahan baku. Selain itu, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperbaiki pelayanan publik, mengamankan pasar dalam publik, dan menata kebijakan tata niaga importir. “Dan yang paling penting adalah kesadaran masyarakat Indonesia untuk menggunakan produknya sendiri,” katanya.

Wakil Ketua Umum Kadin Jawa Timur Dedi Suhaedi mengatakan mayoritas produk dalam negeri terancam oleh serbuan produk asing. “Pemerintah harus memberikan keberpihakan atas produk dalam negeri yang dibunuh pelan-pelan,” katanya. DINI MAWUNTYAS

Sumber : http://koran.tempo.co/konten/2012/04/12/270863/BPKP-Mengevaluasi-Anggaran-Daerah-Penggunaan-Produk-Dalam-Negeri

12 April 2012 - Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: