KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Mabes Polri Bantah Siti Fadilah Sudah Tersangka

KOMPAS.com – Kamis, 12 April 2012
KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN
Mantan Menteri Kesehatan, Siti Fadillah Supari usai menjalani pemeriksaan di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Jumat (1/4/2011). Ia diperiksa menjadi saksi dalam perkara korupsi pengadaan alat kesehatan penanganan wabah flu burung di Departemen Kesehatan pada tahun 2006 dengan tersangka Ratna Dewi Umar.

JAKARTA, KOMPAS.com – Mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari diketahui telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh Markas Besar Polri.

Hal itu dinyatakan oleh mantan bawahannya Mulya Hasjmy dan Hasnawaty ketika bersaksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (12/4/2012).

Ia diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan alat kesehatan untuk kejadian luar biasa tahun 2005 senilai Rp 15.548.280.000 yang dilaksanakan Pusat Penanggulangan Masalah Kesehatan RI dengan sistem penunjukan.

Namun, ketika hal ini dipertanyakan, Mabes Polri justru membantahnya.

Menurut Kepala Divisi Humas Polri, Inspektur Jenderal Saud Usman Nasution, hingga saat ini Siti belum memiliki status apapun dalam kasus tersebut.

“Belum, ibu Siti Fadilah belum jadi tersangka,” ujar Saud saat jumpa pers di Gedung Humas Polri, Jakarta Selatan, Kamis (12/4/2012).

Sumber : http://nasional.kompas.com/read/2012/04/12/20170613/Mabes.Polri.Bantah.Siti.Fadilah.Sudah.Tersangka

Menurutnya, pihak Bareskrim datang masih terus mengumpulkan data termasuk dari persidangan kasus tersebut. Jika cukup unsur, Siti bisa menjadi tersangka.

Sejauh ini, kata Saud, baru empat tersangka yang ditetapkan dalam kasus tersebut yaitu MH selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) dan HS selaku panitia pengadaan.

Sementara dari perusahaan rekanan, ditetapkan tersangka MN selaku Direktur Operasional dari PT I, sebagai penyedia barang atau pemenanng lelang dan MS, selaku Direktur Utama dari PT MM sebagai subkontraktor. Berkas keempatnya telah masuk dalam persidangan dan menjadi terdakwa di pengadilan tindak pidana korupsi.

“Nantinya kita sedang menunggu dari dalam persidangan, yang nanti dari beberapa saksi yang sudah digelar nantinya akan terlihat, apakah ibu Siti Fadilah, memenuhi unsur sebagai tersangka atau tidak,” terangnya.

Pernyataan Mabes Polri ini berbeda dengan pengakuan dua bawahan Siti tersebut. Jelas dalam persidangan itu, keduanya mengaku diperiksa sebagai saksi untuk tersangka atas nama Siti Fadilah Supari dua pekan lalu.

Namun, Mabes Polri tampaknya “main kucing-kucingan” menjawab kebenaran fakta dalam persidangan itu. Ketika ditanya apakah Mabes enggan mengungkapkan status Siti karena jabatannya sebagi anggota Wantimpres, Saud membantah hal itu.

“Enggak ada urusan (jabatannya). Kalau sudah cukup unsur sebagai tersangka akan kita tetapkan tersangka. Mau di manapun dia bekerja enggak ada pengaruhnya untuk kita. Kita profesional saja,” pungkas Saud.

12 April 2012 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Siti Fadilah Sudah Tahu Statusnya sejak Senin

KOMPAS.com – Kamis, 12 April 2012
KOMPAS/ PRIYAMBODO
Siti Fadilah Supari

JAKARTA, KOMPAS.com – Kepala Divisi Humas Polri, Inspektur Jenderal Saud Usman Nasution menyatakan mantan Menteri Kesehatan, Siti Fadilah Supari mendatangi Badan Reserse dan Kriminal Polri (Bareskrim) Senin (9/4/2012) lalu.

Saat otu, kata Usman, Siti Fadilah untuk meminta klarifikasi terkait namanya yang disebut-sebut sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan alat kesehatan untuk kejadian luar biasa tahun 2005.

“Dia datang sendiri dalam rangka klarifikasi. Di persidangan anak buahnya menjelaskan bahwa dia mempunyai peran di situ sehinga dia datang ke Bareskrim untuk mengklarifikasi,” ujar Saud dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis (12/4/2012).

Yang mengherankan, nama anggota Dewan Pertimbangan Presiden itu baru disebut-sebut menjadi tersangka, oleh mantan bawahannya Mulya Hasjmy dan Hasnawaty ketika bersaksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, hari ini, Kamis (12/4/2012).

Namun, Siti justru telah datang sejak Senin lalu dengan alasan klarifikasi atas keterangan bawahannya. Kedatangannya pun, bukan sebagai saksi, meski ia sendiri, kata Saud, memang pernah diperiksa sebagai saksi untuk kasus tersebut.

“Bukan, dia bukan datang sebagai saksi. Dia datang untuk klarifikasi dulu,” terang Saud.

Sebelumnya diberitakan, Siti sempat disebut dalam persidangan di Pengadilan Tipikor sebagai tersangka dalam kasus tersebut.

Namun, ini dibantah oleh Mabes Polri, karena belum ada cukup bukti, yang menunjukkan keterlibatannya.

Dalam kasus itu baru dijerat empat tersangka yaitu MH selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) dan HS selaku panitia pengadaan.

Sementara dari perusahaan rekanan, ditetapkan tersangka MN selaku Direktur Operasional dari PT I, sebagai penyedia barang atau pemenanng lelang dan MS, selaku Direktur Utama dari PT MM sebagai subkontraktor.

Berkas keempatnya telah masuk dalam persidangan dan menjadi terdakwa di pengadilan tindak pidana korupsi.

Sumber : http://nasional.kompas.com/read/2012/04/12/20533674/Siti.Fadilah.Sudah.Tahu.Statusnya.sejak.Senin

12 April 2012 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

KPK Kembali Panggil Murdoko

SUARA MERDEKA.com – Kamis, 12 April 2012

JAKARTA, suaramerdeka.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menjadwalkan pemeriksaan terhadap Ketua DPRD Jawa Tengah Murdoko. Rencananya Murdoko diperiksa terkait penyidian kasus dugaan korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal 2003-2004.

“Yang bersangkutan diperiksa sebagai tersangka Jumat (13/4),” kata Kepala Biro Humas KPK, Johan Budi SP, kepada wartawan di Kantornya, Kamis (12/4).

Johan menambahkan, pemeriksaan ini merupakan penjadwalan ulang dari pemeriksaan Selasa (3/4) pekan lalu. “Pemeriksaan rencananya di Jakarta (kantor KPK),” ujarnya.

Dalam kasus ini, KPK juga pernah memeriksa saudara kandung Murdoko, Hendy Boedoro yang juga Mantan Bupati Kendal. Hendy terlebih dahulu dijebloskan ke penjara oleh KPK. Selain Hendy, KPK juga memeriksa saksi Diah Kartika yang berasal dari swasta.

Sebelumnya, KPK juga telah mengeluarkan larangan ke luar negeri kepada Ketua DPRD Jateng Murdoko. Surat permintaan larangan ke luar negeri telah dikirimkan kepada pihak Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM pada 19 Maret lalu. Pihak Imigrasi pun telah mengeluarkan surat larangan yang berlaku selama enam bulan kedepan.

Seperti diketahui, pekan lalu Murdoko tidak dapat memenuhi panggilan penyidik karena alasan sibuk. Murdoko menjadi tersangka dalam kasup dugaan korupsi dana APBD Kabupaten Kendal tahun anggaran 2003-2004. Kasus ini merupakan pengembangan penyidikan kasus penyelewengan dana APBD Kendal yang menjerat mantan Bupati Kendal sekaligus saudara kandung Murdoko, Hendy Boedoro. Murdoko bersama Hendy diduga telah menyalahgunakan dana APBD di rekening giro Pemerintah Kabupaten Kendal.

Dana kas daerah yang dikorupsi berasal dari pos dana tak terduga dan dana alokasi umum. Murdoko diduga ikut menikmati dana APBD Kendal senilai Rp 3 miliar pada Mei 2003 untuk kepentingan pribadi. Tersangka Murdoko dijerat Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

( Mahendra Bungalan / CN31 / JBSM )
Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news_smg/2012/04/12/115247/KPK-Kembali-Panggil-Murdoko

12 April 2012 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL, KENDAL, SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

BPKP Mengevaluasi Anggaran Daerah Penggunaan Produk Dalam Negeri

KORAN TEMPO – Kamis, 12 April 2012

SURABAYA Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengintensifkan evaluasi anggaran pendapatan dan belanja daerah di tiap-tiap provinsi dan kota/kabupaten. Evaluasi ini untuk mengetahui apakah pemerintah daerah telah menggunakan produk dalam negeri atau belum. “Pada Peraturan Presiden 54/2010 disebutkan pengadaan barang dan jasa yang menggunakan APBD wajib memakai produk dalam negeri,” kata Direktur Industri dan Distribusi BPKP Mirawati Sudjono saat pembukaan pameran produk dalam negeri di Surabaya kemarin.

Ia mengatakan masih banyak yang belum menggunakan produk dalam negeri dalam APBD. “Mereka belum maksimal menggunakan produk dalam negeri karena banyak yang belum tahu,” ucapnya.

Menurut dia, peraturan presiden ini, selain diawasi oleh BPKP, harus diawasi oleh Dinas Perindustrian masing-masing daerah dan diaudit secara internal oleh Inspektorat setempat. “Daerah yang APBD-nya belum menggunakan produk dalam negeri, selain mendapat sanksi administrasi, mendapat sanksi finansial. Ini bisa digolongkan sebagai kasus korupsi,” ia menjelaskan.

BPKP, dia melanjutkan, bertugas mengeluarkan anjuran atas hasil evaluasi APBD, apakah menggunakan produk dalam negeri atau tidak. “Belanja produk dalam negeri setiap tahun pada APBN/ APBD semakin meningkat meskipun angkanya masih relatif kecil.”

Direktur Jenderal Industri Berbasis Manufaktur Kementerian Perindustrian Panggah Susanto mengatakan, pada APBN 2011, potensi anggaran yang dibelanjakan untuk membeli produk dalam negeri sebesar Rp 273,7 triliun. “Sekarang setiap instansi diwajibkan menggunakan produk dalam negeri,” ujarnya.

Ia mengatakan penggunaan produk dalam negeri akan mengembalikan kedaulatan pasar Indonesia. Sebab, selama ini, dia melanjutkan, pasar lokal banyak didominasi produk luar negeri, di antaranya produk Cina dan Korea.

Upaya lain untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, kata dia, adalah restrukturisasi industri dan memenuhi kebutuhan bahan baku. Selain itu, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperbaiki pelayanan publik, mengamankan pasar dalam publik, dan menata kebijakan tata niaga importir. “Dan yang paling penting adalah kesadaran masyarakat Indonesia untuk menggunakan produknya sendiri,” katanya.

Wakil Ketua Umum Kadin Jawa Timur Dedi Suhaedi mengatakan mayoritas produk dalam negeri terancam oleh serbuan produk asing. “Pemerintah harus memberikan keberpihakan atas produk dalam negeri yang dibunuh pelan-pelan,” katanya. DINI MAWUNTYAS

Sumber : http://koran.tempo.co/konten/2012/04/12/270863/BPKP-Mengevaluasi-Anggaran-Daerah-Penggunaan-Produk-Dalam-Negeri

12 April 2012 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Polisi Cari Bukti Korupsi Irigasi

KORAN TEMPO – KAMIS, 12 APRIL 2012

BONE – Ihwal surat Komisi Pemberantasan Korupsi yang mempertanyakan penanganan kasus proyek perbaikan lahan dan jaringan irigasi di tujuh kecamatan di Bone, Kepolisian Resor Bone mulai mencari bukti-bukti kasus tersebut. Kasus ini menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 1,6 miliar dengan nilai proyek Rp 4,1 miliar.

Bukti yang dimaksud adalah dugaan aliran dana kepada salah satu anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Irsan Idris Galigo, dan mantan Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Bone, Lanto Pallawa.

Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Bone Ajun Komisaris Andi Ikbal mengatakan keterangan dari salah satu tersangka, Muhammad Said Aseggaf, yang menyatakan bahwa dua orang tersebut ikut menikmati dana irigasi, tak bisa dijadikan sebagai dasar. “Harus ada bukti lain,” kata Ikbal kemarin.

Kepala Polres Bone Ajun Komisaris Besar Raden Andria Martinus mengatakan, untuk menentukan proses selanjutnya, akan dilakukan gelar perkara di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan Barat hari ini. ANWAR MARJAN

Sumber : http://koran.tempo.co/konten/2012/04/12/270857/Polisi-Cari-Bukti-Korupsi-Irigasi

12 April 2012 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

KASUS GAJI PENSIUNAN BULUKUMBA: Kerugian Negara Telah Dikembalikan


KORAN TEMPO – Kamis, 12 April 2012
BULUKUMBA – Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Bulukumba Muhammad Ruslan Muin mengatakan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Sulawesi Selatan dan Barat telah mengeluarkan hasil pemeriksaan perihal dugaan kasus korupsi penerimaan gaji pensiunan pada PT Pos Bulukumba. Hasil pemeriksaan itu menyebutkan tak ada kerugian negara pada kasus tersebut. Sebab, tersangka Abdul Razak telah mengembalikan uang sebesar Rp 500 juta.

Meski demikian, kejaksaan tak mengeluarkan surat perintah penghentian penyelidikan kasus ini. “Sebab, tersangka Arung Allo ikut bertanggung jawab pada penerimaan gaji pensiunan tersebut,” kata dia kemarin.

Razak dan Arung Allo, menurut Ruslan, dinyatakan bersalah karena menyalurkan gaji bagi belasan pensiunan yang seharusnya sudah tak berhak menerima gaji pensiunan. Kejaksaan Negeri Bulukumba menerima surat hasil pemeriksaan dari BPKP, awal April lalu. “Kami tetap akan melengkapi bukti keterlibatan Arung Allo,” kata Ruslan. Kerugian negara, menurut kejaksaan, sebesar Rp 114 juta.

Arung mengaku tak bertanggung jawab terhadap kasus itu. Apalagi, kerugian negara sudah dikembalikan oleh Razak. Ia menyatakan hanya akan bertanggung jawab dengan bukti administrasi penerimaan gaji pensiunan yang dikelola. Razak juga menyatakan bahwa bukan dirinya yang bertanggung jawab. Dia berencana melaporkan Arung dan penerima pensiunan yang tidak mengembalikan kerugian negara tersebut. JASMAN

Sumber : http://koran.tempo.co/konten/2012/04/12/270856/KASUS-GAJI-PENSIUNAN-BULUKUMBAKerugian-Negara-Telah-Dikembalikan

12 April 2012 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

KORUPSI PROYEK INTAKE MAROS: Kejaksaan Temukan Kerugian Rp 2 Miliar


KORAN TEMPO – Kamis, 12 April 2012

MAKASSAR – Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan menyelidiki dugaan korupsi pembangunan intake dan jaringan air baku Jamala di Kabupaten Maros. Penyidik menduga volume proyek 2011 bernilai Rp 11 miliar itu tak sesuai dengan kontrak. Perubahan yang terjadi, misalnya, pada ukuran pipa, galian tanah, dan konstruksi bangunan penampungan air.

“Ada pelanggaran berupa pengurangan volume. Tim ahli yang membantu telah merampungkan laporan pemeriksaan,” kata Asisten Pidana Khusus, Chaerul Amir, kemarin. Proyek itu, kata dia, meliputi dua kegiatan, yakni pembangunan intake dan pemasangan instalasi pipa. “Potensi kerugian sekitar Rp 2 miliar. Yang pasti, kami telah meminta lembaga audit untuk menghitung kerugian ini.” Proyek ini dikerjakan oleh Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Je’neberang untuk memenuhi ketersediaan air bersih bagi warga Maros.

Ahli Politeknik Ujungpandang, Maal Latief, membenarkan kabar bahwa ada pengurangan volume dalam pekerjaan proyek itu. Menurut dia, dalam kontrak, instalasi pipa ditetapkan sepanjang 4.200 meter, tapi realisasinya hanya 4.100 meter. Maal mengatakan tak ada masalah dalam konstruksi bangunan, tapi hingga kini belum ada jaringan listrik yang terpasang.

Bekas Kepala Balai Adang S.A.F. Ahmad membenarkan penyelidikan kejaksaan. Menurut dia, proyek itu dikerjakan saat dirinya menjabat. “Tapi saya pastikan bahwa proyek telah dikerjakan sesuai dengan kontrak kerja,” kata dia. Menurut dia, perubahan yang terjadi cukup wajar. “Namun perubahan itu telah dituangkan dalam adendum atau perjanjian proyek. Dan itu tidak ada persoalan,” kata Adang, yang baru sepekan melepas jabatannya. ABDUL RAHMAN

Sumber : http://koran.tempo.co/konten/2012/04/12/270853/KORUPSI-PROYEK-INTAKE-MAROSKejaksaan-Temukan-Kerugian-Rp-2-Miliar

12 April 2012 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Proyek Gernas Kakao Diakui Rugikan Negara

KORAN TEMPO – KAMIS, 12 APRIL 2012

MAKASSAR – Pejabat Sulawesi Barat mengakui adanya kerugian negara dalam proyek Gerakan Nasional (Gernas) kakao pada 2009-2010. “Itu berdasarkan audit. Namun semuanya sudah dikembalikan ke kas negara,” kata Tanawali, Kepala Bidang Pengembangan Perkebunan Dinas Perkebunan Sulawesi Barat, kemarin.

Dia mengatakan proyek itu diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Inspektorat Provinsi. “Soal jumlah kerugian, saya tidak tahu pasti,” ujar Tanawali, yang datang ke kantor kejaksaan untuk memberi keterangan kepada penyidik. “Baiknya (wartawan) ke Sulbar saja. Lihat di sana hasil Gernas sekarang,” katanya.

Menurut Tanawali, Dinas Perkebunan menjalankan proyek untuk pengadaan bibit cokelat. Bibit tersebut diambil dari Jember untuk ditanam di lahan petani. “Luas lahan yang ditanami sekitar 33.950 hektare. Sampai sekarang penanaman telah dinikmati hasilnya oleh petani,” ucapnya.

Namun penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan ragu akan luas lahan dalam proyek Gernas kakao di Sulawesi Barat. Penyidik berkukuh terdapat penyimpangan dalam proyek pada 2009-2010 itu. Asisten Pidana Khusus Chaerul Amir mengatakan data yang ditemukan penyidik sangat berbeda soal area penanaman bibit. “Luasnya tidak sebanyak itu. Petani juga mengaku tidak kebagian bibit,” katanya.

Kejaksaan menyelidiki proyek Gernas senilai Rp 70 miliar dalam dua tahun. Saat ini penyidik berfokus pada proyek 2009 dengan anggaran sekitar Rp 31 miliar. Menanggapi soal pengembalian uang negara dalam proyek tersebut, Chaerul mengatakan, hal itu tidak akan mempengaruhi penyelidikan yang dilakukan. Dia mengatakan pengembalian uang negara tidak menghapus perbuatan pidana yang dilakukan. “Lebih bagus lagi jika ada pengembalian. Namun kasus ini akan terus dilanjutkan,” kata Chaerul. ABDUL RAHMAN

Sumber : http://koran.tempo.co/konten/2012/04/12/270833/Proyek-Gernas-Kakao-Diakui-Rugikan-Negara

12 April 2012 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Enam Pengacara Dampingi Anwar Beddu

KORAN TEMPO – KAMIS, 12 APRIL 2012


MAKASSAR
 – Tersangka dugaan korupsi dana bantuan sosial Sulawesi Selatan 2008, Muhammad Anwar Beddu, akan didampingi enam pengacara saat menjalani sidang. Pengacara yang menjadi kuasa hukum bendahara pengeluaran pemerintah Sulawesi Selatan itu berasal dari Asosiasi Advokat Indonesia Makassar. “Kami akan berjuang supaya Anwar mendapat keadilan hukum di pengadilan,” kata anggota tim hukum, Hamka, kemarin.

Selain itu, lima pengacara lainnya adalah Hasman Usman, Yodi Yusran, Sitti Ruwaidah, Bahri Ranto, dan pengacara senior Asmaun Abbas, selaku koordinator tim. Nama-nama pengacara itu kerap kali menjadi penasihat hukum bagi terdakwa kasus korupsi di Sulawesi Selatan.

Berkas Anwar resmi dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Makassar. Meski demikian, belum ada penetapan hakim yang akan menyidangkan kasus tersebut. Hamka mengatakan kejaksaan tidak fair menyelidiki kasus tersebut. Buktinya, hanya satu orang yang harus bertanggung jawab dalam pencairan uang miliar rupiah tersebut. “Penyidik telah mengabaikan bukti dan fakta hukum yang sebenarnya,” ujarnya.

Seharusnya, Hamka melanjutkan, penyidik turut menyeret pimpinan yang menyetujui pembayaran. Di samping itu, penerima dana sangat layak dijerat. Pelimpahan berkas dan tersangka ke pengadilan tidak diikuti dengan penahanan tersangka. Asisten Pidana Khusus Chaerul Amir mengatakan Anwar hanya dikenai status tahanan kota. “Pertimbangannya, kerugian negara telah kembali, tersangka kooperatif, dan semua bukti berupa dokumen telah diserahkan semua,” kata Chaerul.

Dia mengatakan penahanan bisa dilakukan jika hakim mengeluarkan penetapan kepada jaksa selama kasus ini disidang. Penahanan itu bertujuan melancarkan jalannya persidangan. “Soal fakta baru, silakan ikuti perkembangan sidang tersangka,” ujar Chaerul.

Sebelumnya, Direktur Lembaga Bantuan Hukum Makassar Abdul Azis mengatakan kejaksaan seharusnya transparan dalam mengungkap orang-orang yang diduga terlibat. Tindakan penyidik dinilai rawan dan menimbulkan spekulasi informasi pada masyarakat. “Jangan sekadar mengajukan Anwar, tapi orang yang patut terlibat justru disembunyikan,” kata Azis.

Chaerul menyatakan pihaknya akan memastikan peranan para legislator yang disebut-sebut terkait dengan pencairan dana bantuan sosial. Meski tidak menerima dana secara langsung, pencairan dilakukan atas perintah wakil rakyat tersebut. “Kami masih menunggu proses surat izin untuk memeriksa mereka,” kata bekas Kepala Kejaksaan Tangerang ini. “Permintaan izin pemeriksaan akan dilayangkan kepada Menteri Dalam Negeri.” ABDUL RAHMAN

Sumber : http://koran.tempo.co/konten/2012/04/12/270828/Enam-Pengacara-Dampingi-Anwar-Beddu

12 April 2012 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Dugaan Penyimpangan Pembangunan XT-Square Diselidiki

KORAN TEMPO – KAMIS, 12 APRIL 2012

 

YOGYAKARTA – Kejaksaan Negeri Kota Yogyakarta menyelidiki dugaan penyimpangan dalam pembangunan Pasar Seni dan Kerajinan Yogyakarta atau XT-Square. Sebanyak 20 orang telah diperiksa dan jumlah itu akan terus bertambah. “Bisa sekitar 50 orang nanti yang dimintai keterangan,” kata kepala kejaksaan, Kardi, kemarin.

Kejaksaan Negeri menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan ihwal adanya kelebihan pembayaran dari Pemerintah Kota Yogyakarta kepada kontraktor pembangunan XT-Square.

Ihwal pembayaran dan ketidaksesuaian spesifikasi bangunan itu tercantum dalam hasil pemeriksaan BPK pada 23 Desember 2011. Menurut Ketua Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Zuhrif Hudaya, hal itu merugikan negara hingga Rp 2,4 miliar. Sebanyak Rp 2,05 miliar merupakan akumulasi kelebihan pembayaran sejak pasar dibangun pada 2008, sementara sisanya nilai ketidaksesuaian spesifikasi pembangunan.

Kelebihan pembayaran pada dasarnya bukan tindak kriminal. BPK, dalam auditnya, memberi waktu dua tahun kepada kontraktor untuk mengembalikan kelebihan pembayaran tersebut. Adapun Dinas Bangunan, Gedung, dan Aset Daerah Kota Yogyakarta telah mengirim surat kepada PT Surya Bayu (kontraktor periode 2008-2009) dan PT Reka Esti (kontraktor 2010) agar segera mengembalikan kelebihan pembayaran. Kedua kontraktor berjanji untuk menindaklanjuti imbauan itu.

Kardi mengatakan telah menerima surat pernyataan kesiapan dari kontraktor untuk mengembalikan uang tersebut. Namun, menurut dia, surat itu harus tetap dicocokkan dengan pengakuan orang yang bersangkutan. Karena itu, kejaksaan akan meneruskan penyelidikan. Jika dalam batas waktu yang ditentukan paling lambat Desember 2013 uang kelebihan ini dapat dikembalikan, kasus ini akan dianggap selesai.“Kejaksaan tak bisa melampaui aturan BPK,”kata Kardi. ANANG ZAKARIA

Sumber : http://koran.tempo.co/konten/2012/04/12/270871/Dugaan-Penyimpangan-Pembangunan-XT-Square-Diselidiki

12 April 2012 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: