KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Direktur PT DGI Diperiksa Kasus Pencucian Uang Nazaruddin

SUARA MERDEKA.com – Rabu, 11 April 2012

JAKARTA, suaramerdeka.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus pencucian uang yang diduga dilakukan oleh Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin. Hari ini (11/4), KPK memeriksa Direktur Keuangan PT Duta Graha Indah (DGI) Laurencius Teguh Khasanto.

“Yang bersangkutan diperiksa terkait TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang-Red),” kata kepala Biro Humas KPK, Johan Budi SP, Rabu (11/4).

Sementara, Laurencius yang tiba di Gedung KPK sekitar pukul 10.00 enggan menjelaskan perihal pemeriksaan dirinya kali ini. Begitu juga usai diperiksa sekitar lima jam oleh penyidik KPK. Laurencius langsung berjalan menuju mobil Honda CRV warna coklat yang telah menunggu di depan lobi Gedung KPK. “Tanya saja ke dalam (penyidik),” kilahnya.

Seperti diketahui, belum selesai menjalani persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Muhammad Nazaruddin kembali menjadi tersangka. Kali ini, Mantan anggota Komisi III DPR ini menjadi tersangka pencucian uang terkait pembelian saham PT Garuda.

KPK menduga pembelian saham tersebut berasal dari uang hasil korupsi. KPK menjerat mantan Anggota DPR dari Partai Demokrat itu pasal 12 huruf a atau huruf b, subsider pasal 5 ayat 2, subsider pasal 11 UU Tipikor. Berdasarkan pengembangan, KPK juga menggunakan UU TPPU, yakni pasal 3 atau pasal 4 jo pasal 6 UU No 8 tahun 2010 jo pasal 55 ayat 1 ke satu.

( Mahendra Bungalan / CN31 / JBSM )
Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2012/04/11/115154/Direktur-PT-DGI-Diperiksa-Kasus-Pencucian-Uang-Nazaruddin

11 April 2012 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

BPKP Tak Temukan Korupsi Lahan Bandara

KORAN TEMPO – SELASA, 10 APRIL 2012


MAKASSAR – Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan mengatakan tidak ada kerugian dalam perkara dugaan korupsi pembebasan lahan Bandara Internasional Sultan Hasanuddin. “Hasil audit menguatkan tidak adanya kerugian,” kata Asisten Pidana Khusus Kejaksaan, Chaerul Amir, kemarin.

Chaerul mengatakan pihaknya telah menemukan sisa dokumen saat kasus itu diselidiki penyidik pada 2002. Meski belum mendapatkan semuanya, dia memastikan soal dokumen hasil audit kerugian negara tersebut. Pada 2004, kasus itu telah dihentikan penyidik.

Kejaksaan menelusuri kembali kasus itu, menyusul adanya upaya praperadilan dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar yang disidangkan Pengadilan Negeri Makassar kemarin. Advokat LBH, Haswandy Andy Mas, mengatakan penyidik tidak pernah memanggil warga yang menjadi korban pembebasan lahan.

Pembebasan lahan itu dilakukan sejak 1991. Biaya proyek itu mencapai Rp 30 miliar. Setiap lahan dihargai Rp 4.000-4.200 per meter, tapi anggarannya Rp 7.000 per meter. ABDUL RAHMAN

Sumber :  http://koran.tempo.co/konten/2012/04/10/270617/BPKP-Tak-Temukan-Korupsi-Lahan-Bandara

11 April 2012 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Terdakwa Korupsi Dibebaskan, Jaksa Diperiksa

KORAN TEMPO – SELASA, 10 APRIL 2012

 

MAKASSAR – Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan akan memeriksa jaksa dari Kejaksaan Cabang Negeri Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar. Pemeriksaan dilakukan karena berkaitan dengan vonis bebas kasus korupsi beras murah di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

“Akan kami panggil jaksanya. Sampai saat ini mereka bahkan belum melapor soal vonis bebas itu,” kata Asisten Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi, Chaerul Amir, kemarin. Chaerul menyesalkan tindakan jaksa yang tidak berkoordinasi soal penanganan kasus tersebut. Padahal, menurut dia, seluruh kasus korupsi harus dilaporkan, dari tahap penyelidikan sampai penuntutan.

Kejaksaan Pelabuhan mengajukan kasus korupsi pembagian beras murah pada 2011. Penyidik menyeret Adi Nursyam, anggota satuan kerja Bulog, sebagai terdakwa. Hakim menjatuhkan vonis bebas sekaligus menolak tuntutan jaksa, 1,5 tahun penjara. Hakim berpendapat terdakwa tidak melakukan tindakan korupsi, melainkan berusaha menyelamatkan beras tersebut.

Beras untuk warga miskin di pulau berjumlah 673 karung. Namun, saat disalurkan, jumlahnya lebih 86 karung. Saat beras itu hendak dikembalikan ke Bulog, polisi menangkap terdakwa. Koordinator Anti Corruption Committee, Abdul Muttalib, mengapresiasi langkah kejaksaan mengevaluasi jaksa. Menurut dia, terkadang kasus korupsi terkesan dipaksakan untuk diajukan ke penuntutan.

Dia juga mengatakan penyidik kejaksaan harus berkoordinasi dengan kepolisian dalam mencermati kasus korupsi. “Jika perlu, kasus yang tidak kuat untuk dilanjutkan jangan diajukan ke persidangan,” ujar Muttalib. ABDUL RAHMAN

Sumber : http://koran.tempo.co/konten/2012/04/10/270623/Terdakwa-Korupsi-Dibebaskan-Jaksa-Diperiksa

11 April 2012 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Bekas Kepala Dinas Pekerjaan Umum Jadi Tersangka

KORAN TEMPO – SELASA, 10 APRIL 2012

 

MAKASSAR – Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan kembali menyeret satu tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengadaan tiang listrik di Kabupaten Kepulauan Selayar. Tersangka kali ini adalah Ir Romlah, bekas Kepala Dinas Pekerjaan Umum. “Dia yang merancang harga perkiraan dan menandatangani kontrak proyek,” kata Asisten Pidana Khusus, Chaerul Amir, kemarin.

Dari hasil pemeriksaan dua tersangka lainnya, Romlah dituding turut bertanggung jawab dalam proyek itu. Sebelumnya kejaksaan telah menetapkan Rustam Tahir selaku Direktur CV Putri Indah Malaqbi, yang menjadi rekanan dan Sudirman sebagai subkontraktor proyek, sebagai tersangka. Berdasarkan audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, tender proyek pengadaan 1.789 tiang listrik itu direkayasa oleh tim lelang untuk memenangkan perusahaan tertentu. Atas rekayasa itu, didapatkan kerugian negara sekitar Rp 485 juta.

Kepala Seksi Penyidikan Muhammad Syahran Rauf mengatakan Romlah berperan sebagai kuasa pengguna anggaran saat proyek tersebut berlangsung. Meski begitu, penyidik tidak hanya menyeret pihak Dinas Pekerjaan Umum. “Penyidik masih membidik panitia lelang karena ada dugaan terdapat rekayasa pelelangan dalam proyek itu,” kata Syahran.

Asgfah Gau, kuasa hukum Romlah, mengatakan kliennya selaku kuasa pengguna anggaran telah membelanjakan anggaran yang tersedia sesuai dengan proyek yang direncanakan. “Klien saya tidak pernah membelanjakan anggaran yang tidak direncanakan. Semua sudah sesuai dengan prosedur,” kata Asfah.

Tersangka Sudirman mengatakan pihaknya akan terus membuka perkara tersebut. “Kepala dinas yang menjabat saat itu mengetahui semua proyek tersebut. Dia bersama panitia lelang yang merancang semuanya,” kata Sudirman. ABDUL RAHMAN

Sumber : http://koran.tempo.co/konten/2012/04/10/270624/Bekas-Kepala-Dinas-Pekerjaan-Umum-Jadi-Tersangka

11 April 2012 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Kejaksaan Agung Tangkap Buronan Koruptor

KORAN TEMPO – SELASA, 10 APRIL 2012

 

MAKASSAR – Penyidik Satuan Tugas Intelijen Kejaksaan Agung bersama Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan menangkap Abdul Muis Nasution, 68 tahun, bekas Sekretaris Daerah Siantar Simalungun, Sumatera Utara. Muis adalah terpidana korupsi penerimaan pajak penghasilan 2001-2002, saat menjabat di Simalungun. Muis ditangkap kemarin sekitar pukul 05.30 Wita. Muis diketahui bersembunyi di sebuah rumah di Jalan Daeng Tata 1, Kecamatan Tamalate, Makassar. Penyidik menangkap Muis saat keluar dari masjid untuk menunaikan salat subuh. Saat penangkapan, yang bersangkutan tidak melakukan perlawanan. Namun sejumlah anggota keluarga terpidana sempat menghalangi penangkapan tersebut.

Muis dibawa ke kantor kejaksaan tinggi dengan menggunakan baju batik, sarung, dan memakai peci. Istri dan beberapa anggota keluarga terus menangis hingga penyidik membawa terpidana ke bandara untuk dibawa ke Jakarta.

Asisten Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Makassar, Chaerul Amir, didampingi Kepala Subdirektorat Intelijen Kejaksaan Agung Johny Manurung mengatakan terpidana sudah buron selama satu tahun. “Namun selalu berpindah-pindah. Sebelumnya dia berada di Jakarta,” kata Chaerul. Muis tidak memberi komentar banyak atas penangkapan dirinya. “Saya pasrah saja. Untuk saat ini belum bisa berkomentar,” kata Muis, yang terbelit kasus korupsi pajak senilai Rp 1,8 miliar. Pada pengadilan tingkat pertama, Muis divonis ontslag (lepas dari tuntutan hukum) hingga jaksa mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Pada 2011, Mahkamah Agung menguatkan tuntutan jaksa dan memvonis 4 tahun penjara.

Dalam kasus ini, ada tiga orang yang menjadi terpidana. Dua lainnya adalah L. Darmansius, bekas Kepala Bagian Keuangan, dan akuntan publik, Asnil H.K. Kedua terpidana lebih dulu telah menjalani hukuman.

Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Fietra Sany mengatakan keberadaan terpidana tidak lepas dari pelacakan yang dilakukan saat ini. “Kejaksaan mempunyai alat canggih untuk mendeteksi buronan,” kata Fietra.

Fietra mengatakan upaya penangkapan serupa akan dilakukan bagi terpidana kejaksaan yang saat ini menjadi buron. “Mereka akan dilacak dengan alat yang telah disiapkan,” kata dia.

Buron yang saat ini masih dicari oleh Kejaksaan Sulawesi Selatan adalah terpidana kasus korupsi pembebasan lahan Celebes Convention Centre, Abdul Hamid Rahim Sese, dan terdakwa korupsi BNI Oto, Djusmin Dawi. ABDUL RAHMAN

Sumber : http://koran.tempo.co/konten/2012/04/10/270627/Kejaksaan-Agung-Tangkap-Buronan-Koruptor

11 April 2012 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

KASUS BANSOS 2008: Pengadilan Diharapkan Bongkar Semua

KORAN TEMPO – SELASA, 10 APRIL 2012


MAKASSAR – Kasus dugaan korupsi dana Bantuan Sosial Sulawesi Selatan 2008 akan diserahkan ke meja hijau. Koordinator Badan Pekerja Anti Corruption Committee (ACC) Sulawesi Selatan, Abdul Muttalib, mengaku kecewa dengan langkah kejaksaan yang hanya menyodorkan satu tersangka. “Kini tinggal menaruh harapan besar kepada hakim pengadilan korupsi,” kata Muttalib kemarin.

Muttalib meminta hakim membuka terang-terangan pihak-pihak yang seharusnya diseret penyidik ke muka hukum. “Pengadilan kami minta menunjuk hakim yang memiliki integritas tinggi untuk menyidangkan kasus ini,” kata Muttalib.

Rencananya Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan akan melimpahkan berkas Anwar Beddu ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi hari ini. “Besok (hari ini) pimpinan secara resmi akan menyampaikan naiknya kasus ini ke penuntutan,” kata Asisten Pidana Khusus, Chaerul Amir, kemarin.

Chaerul mengatakan pelimpahan berkas dilakukan setelah seluruh proses penyidikan rampung. Anwar Beddu menjadi satu-satunya tersangka yang diseret oleh penyidik dalam kasus yang merugikan negara senilai Rp 8,8 miliar itu. Kejaksaan tidak memastikan akan mengendus peran pihak lain dalam pencarian anggaran tersebut. Chaerul mengatakan pihaknya hanya berfokus pada tersangka Anwar Beddu, selaku bendahara pengeluaran.

Menurut pakar hukum dari Universitas Negeri Makassar, Profesor Heri Tahir, penyidikan kasus ini terkesan janggal sekaligus unik. Sebab, penyidik hanya mengajukan tersangka tunggal. Dia mengatakan hal ini terlihat dari penerapan Pasal 55 tentang Turut Serta Melakukan Perbuatan. “Artinya, ada dua orang atau lebih yang seharusnya diseret kejaksaan.”

Heri menambahkan, Pasal 55 itu tidak menjelaskan siapa pelaku utama, tapi menjerat semua pihak yang melakukan perbuatan. Menurut Heri, sebenarnya penyidik sudah bisa menentukan pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tersebut. Keterlibatan itu, dari persiapan sampai penyelesaian perbuatan itu. “Mustahil penyidik hanya menemukan satu orang. Korupsi selalu lebih dari itu,” ujar dia. ABDUL RAHMAN


Menunggu Tersangka Lainnya
Kejaksaan telah menetapkan satu tersangka kasus Bantuan Sosial. Berbagai pihak sangsi bahwa kasus ini akan sampai pada aktor yang paling bertanggung jawab.

6 Februari 
Kejaksaan memanggil Bendahara Provinsi Anwar Beddu sebagai tersangka. “Anwar dianggap melakukan tindakan salah bayar,” kata Asisten Pidana Khusus Kejaksaan, Chaerul Amir.

8 Februari 
Kejaksaan berjanji akan memeriksa Sekretaris Daerah Provinsi, penerima bantuan Panitia Anggaran DPRD. “Saya targetkan, 1-2 bulan kasus sudah tuntas dengan mengungkap tersangka lainnya,” kata Chaerul.

12 Februari
LBH dan ACC mendesak kejaksaan untuk ekspose bersama. “Kami menduga ada permainan anggaran antara pihak eksekutif dan anggota Dewan, dalam hal ini anggota panitia anggaran 2008,” kata Ketua LBH Abdul Azis

13 Februari
Kejaksaan tak menanggapi ajakan LBH dan ACC untuk ekspose bersama. “Jangan tanya soal Bansos lagi,” kata Chaerul.

4 Maret 
ACC berjanji akan menyerahkan daftar legislator yang mengembalikan dana Bansos. “Data-data pengembalian uang itu akan kami serahkan ke kejaksaan semuanya,” kata Abdul Muttalib, koordinator Badan Pekerja ACC.

Sumber: DATA TEMPO ; http://koran.tempo.co/konten/2012/04/10/270631/KASUS-BANSOS-2008Pengadilan-Diharapkan-Bongkar-Semua

11 April 2012 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Tersandera Politik Informalitas

KORAN TEMPO – SELASA, 10 APRIL 2012

 

Wawan Sobari,
DOSEN PROGRAM STUDI ILMU POLITIK UNIVERSITAS BRAWIJAYA; MAHASISWA DOKTORAL FLINDERS UNIVERSITY, ADELAIDE, SOUTH AUSTRALIA

Saat pertama kali Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum diperkenalkan kepada publik pada akhir Desember 2009, pemerintah secara terbuka mengakui kehadiran praktek-praktek informal dalam sistem hukum Indonesia. Istilah “mafia” kemudian begitu dikenal hingga publik mengetahui adanya praktek mafia peradilan, mafia pajak, dan mafia anggaran.

Praktek informalitas merujuk pada adanya aktivitas, aktor, saluran, dan kesepakatan informal yang menyetir proses pembuatan kebijakan formal. Informalitas menerapkan mekanisme penggunaan kekuasaan dalam mengendalikan pembuatan kebijakan. Tujuannya agar kebijakan berpihak pada aktor dan kepentingan tertentu secara eksklusif. Praktek mafia merupakan salah satu tipe informalitas dalam politik.

Terkait dengan partisipasi pengambilan kebijakan, Hans-Joachim Lauth (2000) mengkategorikan lima tipe utama informalitas, yaitu klientelisme, korupsi, ancaman, pengabaian sipil, dan hukum adat. Bahaya informalitas muncul saat kepentingan partikularistik lebih diakomodasi daripada aspirasi publik dalam pembuatan kebijakan. Informalitas bisa merusak tatanan kepercayaan politik, terutama saat para aktor negara dan non-negara berkolaborasi memperjuangkan kepentingan tertentu demi meraih keuntungan individu atau kelompok.

Klientelisme mendorong aktor informal mempengaruhi kebijakan agar memprioritaskan kepentingannya. Melalui jalinan hubungan khusus dengan pembuat kebijakan dan pejabat, para aktor melakukan pertukaran materi guna mempengaruhi pembuatan kebijakan. Terungkapnya kasus korupsi yang melibatkan para legislator, terutama Nazaruddin, dan beberapa pejabat kementerian menunjukkan hubungan khusus telah berefek pada sistem pengambilan kebijakan negara.

Karena itu, proses penganggaran negara menjadi arena barter kepentingan dalam mengakses sumber-sumber dana. Para pejabat, legislator, sekaligus bos partai politik terlibat dalam debat semu pembahasan anggaran proyek-proyek strategis. Nama-nama politikus lintas partai, yang disangka menerima suap tender pembangunan fasilitas SEA Games di Palembang, telah memberi bukti informalitas sistemik dalam proses penganggaran.

Informalitas dalam bentuk korupsi muncul saat proses pembuatan kebijakan didistorsi oleh para aktor demi meraih keuntungan pribadi. Transparency International (TI) menyebut tiga praktek korupsi dalam bentuk penyalahgunaan wewenang, yaitu penyuapan pejabat publik, suap pengadaan barang dan jasa, serta penjarahan uang negara. TI menggunakan tiga indikator itu dan dikombinasikan dengan efektivitas pemberantasan korupsi untuk mengukur indeks persepsi korupsi (IPK) 178 negara.

Berdasarkan pengukuran indikator tersebut, TI mengelompokkan Indonesia ke dalam 35 persen mayoritas negara dengan skor korupsi tinggi. Indonesia menempati peringkat ke-120 dari 178 negara yang disurvei pada 2010. Berdasarkan data TI, IPK Indonesia membaik secara inkremental dari skor 1,9 pada 1999 menuju skor 3,0 pada 2010.

Jeleknya, skor indeks penyuapan Indonesia mencapai 7,1, yang mengindikasikan meluasnya praktek suap di kalangan pemerintahan dan bisnis. Berkaca pada data itu, Indonesia saat ini bisa dikatakan berada dalam situasi darurat akibat tersandera praktek-praktek informal.

Gejala informalitas lainnya yang tampak adalah penggunaan ancaman dan pengabaian sipil. Beredarnya rumor penggulingan pemerintahan dan demonstrasi massal yang berujung bentrokan dalam merespons kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak menunjukkan adanya penggunaan ancaman dalam mempengaruhi pembuatan kebijakan.

Ironisnya, para legislator dan politikus anggota koalisi justru lebih sibuk membahas jatah pembagian kompensasi pada rakyat miskin daripada merespons protes-protes jalanan di seluruh negeri (Tempo.co, 24 Maret). Situasi paradoks ini telah mempertontonkan dengan jelas bahwa motif patronase politik negosiasi kebijakan kompensasi lebih kuat daripada merespons oposisi jalanan. Maka bisa dikatakan ada masalah serius terkait dengan saluran formal partisipasi politik warga dalam mempengaruhi kebijakan strategis negara.

Publik pun tampaknya tak lagi berharap banyak pada institusi formal. Beberapa peristiwa pengabaian sipil mengindikasikan bukti-bukti empiris runtuhnya kepercayaan publik pada institusi formal dalam menyelesaikan masalah mereka. Kasus konflik di Mesuji, Lampung, dan Bima, Nusa Tenggara Barat, memperlihatkan jalur partisipasi konvensional tidak mampu merespons dengan baik persoalan pertanahan tersebut.

Cukup beralasan bila gelombang demokratisasi yang dimulai pada 1998 dinilai tidak mampu mengangkat level partisipasi warga dan kesadaran elite atas kebutuhan perubahan radikal sistem politik Indonesia. Informalitas telah memasung politik Indonesia dan memunculkan partisipasi eksklusif dalam proses pembuatan serta implementasi kebijakan, baik di pusat maupun di daerah. Informalitas telah membajak gerakan-gerakan reformasi demokratik.

Praktek dan fakta informalitas itu telah memvalidasi bahwa pembuat kebijakan dan politikus secara konstan memelihara informalitas dalam banyak proses politik. Situasi ini tentu saja tidak adil, karena mereka menangguk keuntungan di atas kerugian banyak pihak.

Untuk memberantas informalitas dan partisipasi eksklusif, pemerintah dan para legislator mesti membuka akses dan kesempatan secara terbuka bagi publik untuk ambil bagian dalam proses pembuatan kebijakan. Keduanya bisa menciptakan sejumlah program partisipasi populis dalam mengkaji dampak pra-kebijakan. Polling dan dialog nasional bisa digalakkan guna memulai gerakan ini.

Selain itu, partisipasi populis mensyaratkan inisiatif-inisiatif transparansi dan akuntabilitas. Pemerintah dan para legislator bisa secara terbuka mempublikasikan setiap draf kebijakan, proses pembahasannya, pilihan-pilihan kebijakan yang krusial, dan argumen yang menyertai proposal kebijakan.

Tujuannya adalah mengundang konfirmasi dan umpan balik yang konstruktif dari warga. Saat ini media jejaring sosial tak berbayar bisa digunakan untuk menjangkau seluruh pemangku kepentingan, mulai warga awam hingga para ahli.

Terakhir, melalui kerja sama dengan organisasi non-pemerintah, para pembuat kebijakan bisa melakukan kegiatan pendidikan publik. Targetnya mendorong timbulnya kesadaran warga terkait dengan praktek informalitas. Usaha ini diharapkan bisa mendorong sensitivitas publik untuk menutup setiap peluang informalitas, seperti praktek patronase politik selama pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah serta bentuk-bentuk klientelisme lainnya. l

Sumber : http://koran.tempo.co/konten/2012/04/10/270549/Tersandera-Politik-Informalitas

11 April 2012 Posted by | ARTIKEL | Tinggalkan komentar

Meski Jadi Tersangka, Wakil Bupati Tetap Dilantik

KORAN TEMPO – SELASA, 10 APRIL 2012

 

JEPARA – Pasangan pemenang pemilihan Bupati Jepara periode 2012-2017, Ahmad Marzuqi-Subroto, hari ini akan dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Jepara oleh Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo. Pelantikan akan dilakukan dalam sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jepara di Pendapa Kabupaten seusai peringatan hari jadi Kota Jepara.

“Pelantikan direstui Menteri Dalam Negeri melalui surat keputusannya akhir Maret lalu, dan sudah dibahas dalam rapat badan musyawarah DPRD bersama pemerintah Jepara,” kata Yuli Nugroho, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jepara, kemarin.

Ahmad Marzuqi merupakan wakil bupati incumbent, sedangkan Subroto adalah pengusaha. Keduanya diusung oleh Partai Persatuan Pembangunan, Partai Amanat Nasional, serta Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia. Pada pilkada yang berlangsung 29 Januari lalu, mereka memperoleh 222.213 suara atau 42,49 persen.

Rencana pelantikan sempat dipersoalkan lantaran pada Rabu pekan lalu Subroto ditetapkan sebagai tersangka oleh Kepolisian Resor Kota Besar Semarang. Dia diduga menipu rekan bisnisnya Sutarto Hadiwinoto, Ketua Yayasan Pendidikan Kesatrian Semarang.

Subroto menjual tanah miliknya seluas 1 hektare di Jalan Ganesha Raya, Badak Timur V, Pandean Lamper, Semarang Timur, kepada Sutarto senilai Rp 5 miliar. Sebagai tanda jadi, Sutarto menyerahkan uang sebesar Rp 2,5 miliar. Ini terjadi pada September 2005. Namun Sutarto mengaku tidak menerima sertifikat atas tanah tersebut.

Adapun Subroto membantah tudingan menipu. Menurut Subroto, dia tak menyerahkan sertifikat tanah lantaran Sutarto tak kunjung melunasi harga tanah sesuai dengan kesepakatan pada akhir Desember 2005. Sebenarnya mereka sudah sepakat berdamai dan dia akan mengembalikan uang Rp 2,5 miliar milik Sutarto. “Tapi di tengah kesepakatan itu, saya dilaporkan ke polisi,” kata Subroto.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Jepara Muslim Aisha menegaskan bahwa perkara yang sedang dihadapi Subroto tidak mempengaruhi pelantikannya. Menurut dia, Subroto baru gugur sebagai calon wakil bupati terpilih jika dia sudah dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan dihukum minimal 5 tahun penjara. “Kalau sudah begitu, jadi urusannya Mendagri,” katanya. BANDELAN AMARUDIN

Sumber : http://koran.tempo.co/konten/2012/04/10/270547/Meski-Jadi-Tersangka-Wakil-Bupati-Tetap-Dilantik

11 April 2012 Posted by | JEPARA | Tinggalkan komentar

TUDINGAN STATUS TERSANGKA Bupati Karanganyar Enggan Tanggapi Serius

KORAN TEMPO – SELASA, 10 APRIL 2012


KARANGANYAR – Bupati Karanganyar Rina Iriani enggan menanggapi secara serius soal tudingan Komisi Penyelidikan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah, yang menyatakan dirinya sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi perumahan Griya Lawu Asri. Penetapan tersangka diketahui dari dokumen ekspose kasus itu oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah di Kejaksaan Agung.

Rina mengaku tidak pernah memikirkan soal penetapan tersangka itu. Dia mengatakan belum pernah diperiksa dalam kasus itu. “Jadi saksi saja tidak pernah, kok bisa jadi tersangka. Masak tidak diperiksa, lalu bisa jadi tersangka,” ujarnya kepada wartawan kemarin. Rina memilih berkonsentrasi menyelesaikan masa jabatannya yang akan berakhir dua tahun mendatang.

Dia juga menilai pernyataan KP2KKN tak akan mempengaruhi situasi dan kondisi psikologis masyarakat Karanganyar. “Semoga mereka tidak terpengaruh dengan berita-berita itu,” katanya.

Sementara itu, penasihat hukum Rina Iriani, Rudy Alfonso, mengatakan hingga saat ini tak pernah ada surat penetapan kliennya sebagai tersangka dalam kasus Griya Lawu Asri. “Dalam putusan pengadilan tidak pernah ada pernyataan yang menyebutkan keterlibatan Ibu Rina. Itu yang kami pegang,” ujar Rudy. Selain itu, kata dia, tak mungkin seseorang yang belum pernah diperiksa tiba-tiba ditetapkan sebagai tersangka.

Karena itu, dia menilai pernyataan KP2KKN itu tidak berdasar dan tidak sesuai dengan fakta di pengadilan. Sebab, dalam putusan pengadilan tidak pernah disebutkan keterlibatan Rina dalam kasus Griya Lawu Asri di Desa Jeruk Sawit, Kecamatan Gondang Rejo, Karanganyar, yang diduga merugikan negara sebesar Rp 20 miliar.

Pada Senin lalu, Koran Tempo menyiarkan dokumen ekpose yang dibuat Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah terkait dengan kasus korupsi dana subsidi perumahan Griya Lawu Asri. Dalam dokumen hasil ekspose itu, Rina Iriani disebut sebagai tersangka. Dokumen itu juga menyebutkan dana subsidi itu antara lain dipakai sebesar Rp 10 miliar oleh Rina untuk pemenangannya dalam pemilihan Bupati Karanganyar. Pejabat di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah belum bisa dimintai konfirmasi terkait dengan hal ini. UKKY PRIMARTANTYO

Sumber : http://koran.tempo.co/konten/2012/04/10/270544/TUDINGAN-STATUS-TERSANGKABupati-Karanganyar-Enggan-Tanggapi-Serius

11 April 2012 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL, KARANGANYAR, KP2KKN DALAM BERITA | Tinggalkan komentar

Bupati Lahat Diadukan ke KPK Soal Lahan Tambang

KORAN TEMPO – SELASA, 10 APRIL 2012

 

JAKARTA -– Direksi PT Tambang Batu Bara Bukit Asam Tbk kemarin melaporkan dugaan penyerobotan aset perusahaan oleh Harunata ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Bupati Lahat, Sumatera Selatan, pada periode 2003-2008 itu dianggap menyalahgunakan wewenang sehingga merugikan negara Rp 2 triliun.

“Potensi kerugian lainnya akibat pembagian aset ke swasta ini US$ 2,3 miliar pada 2007,” ujar Direktur Utama Bukit Asam, Milawarma, di gedung KPK kemarin. Dugaan penyalahgunaan wewenang itu, menurut dia, Harunata mengalihkan aset negara ke 34 perusahaan swasta. Aset yang diserahkan berupa lahan pertambangan seluas 26 ribu hektare.

Padahal, kata dia, lahan yang dialihkan tersebut merupakan aset yang diberikan negara kepada Bukit Asam sebagai pemilik hak tunggal pertambangan sejak 2003. “Kami telah membiayai penerbitan surat kuasa sejak 1990 hingga 2003 mencapai Rp 206 miliar.”

Bukan hanya itu, Harunata juga disebut tidak memberikan izin eksploitasi kepada Bukit Asam sebagai pemilik kuasa pertambangan. Yang terjadi justru sebaliknya, Bupati malah menerbitkan izin bagi puluhan perusahaan swasta. Cara ini dinilai sama saja dengan perampokan aset negara, sehingga bisa menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi.

Komisaris Utama Bukit Asam, Patrialis Akbar, berharap laporan ini bisa ditindaklanjuti KPK. “Tugas saya adalah membantu menyelesaikan persoalan hukum,” kata mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ini.

Bupati Lahat Syaifudin Aswari tak bersedia menanggapi langkah Bukit Asam. Menurut dia, pemerintah kabupaten sudah mengklarifikasi soal sengketa lahan tambang dengan Bukit Asam. “Masalah itu sudah dijawab pengacara kami dan sudah diumumkan melalui koran,” ujarnya kemarin.

Adapun kuasa hukum Bupati Lahat, Suharyono, menjelaskan pihaknya akan mengikuti semua prosedur hukum. Namun ia meminta Bukit Asam mematuhi keputusan peninjauan kembali Mahkamah Agung tertanggal 10 November 2011. Dalam putusan tersebut, gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap Bupati Lahat tidak diterima.

Begitu pula dengan perkara perdata Nomor 04/Pdt.P/2008/PN.LT, yang diajukan Bukit Asam kepada Bupati Lahat dan sejumlah perusahaan swasta, telah mempunyai kekuatan hukum tetap. “Fakta hukum yang tidak terbantahkan lagi bahwa kasus sengketa lahan tersebut dimenangkan oleh kami,” ujarnya. ALI NY | TRI SUHARMAN | PARLIZA H

Sumber : http://koran.tempo.co/konten/2012/04/10/270519/Bupati-Lahat-Diadukan-ke-KPK-Soal-Lahan-Tambang

11 April 2012 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: