KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Korupsi APBD Kendal 2003: Hendy Boedoro dan Istri Murdoko Diperiksa KPK

SUARA MERDEKA.com – Selasa, 10 April 2012

SEMARANG, suaramerdeka.com – Penyidikan terhadap keterlibatan Murdoko dalam korupsi APBD Kendal 2003 terus berjalan. Selasa (10/4), penyidik KPK mengorek keterangan dari mantan Bupati Kendal, Hendy Boedoro dan istri Murdoko, Diah Kartika.

Hendy sendiri adalah kakak kandung Murdoko, Ketua DPRD Jawa Tengah itu. “Mereka diperiksa sebagai saksi untuk terangka Murdoko,” terang Juru Bicara KPK, Johan Budi SP, Selasa (10/4).

Menurut Johan, pemeriksaan atas kedua saksi tersebut berlangsung di Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jateng, Banyumanik, Semarang. Johan mengaku, pemanggilan Hendy sendiri tak mengalami kendala, lantaran Hendy sudha keluar dari penjara sejak 4 April 2012 lalu.

Dalam kasus ini, Pengadilan Tipikor Jakarta memvonis Hendy dengan hukuman lima tahun penjara tahun 2007, atas kasus tersebut. Mahkamah Agung memperberat putusan hukuman Hendy dalam putusan kasasi sebesar tujuh tahun penjara.

Sementara, Murdoko terlibat dalam kasus ini saat ia duduk sebagai anggota DPRD Kota Semarang tahun 1999-2004. Murdoko diduga bekerjasama dengan Hendy dan mantan Kepala Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal, Warso Susilo untuk menggelontorkan dana APBD Kendal senilai Rp 3 miliar ke rekening Murdoko. Pengalihan dana itu dilakukan dengan modus pinjaman kepada pemerintah daerah untuk keperluan DPRD Kabupaten Kendal.

KPK menjerat Murdoko dengan Pasal 2 dan Pasal 3 UU 31/1999 yang diperbaharui dengan UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. “Yang bersangkutan disangka terlibat dalam kegiatan penyalahgunaan wewenang yang menyebabkan kerugian negara. Dalam kasus ini yang dirugikan adalah Pemkab Kendal,” kata Johan.

( Eka Handriana / CN34 / JBSM )
Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news_smg/2012/04/10/115054/Hendy-Boedoro-dan-Istri-Murdoko-Diperiksa-KPK

10 April 2012 Posted by | KENDAL | Tinggalkan komentar

Segera Sita Harta Satono dan Keluarganya

Pelarian
KOMPAS.com – Selasa, 10 April 2012
Kompas/Yulvianus Harjono
Rumah mewah dengan tiga lantai di Jalan Singosari, Enggal, Kota Bandar Lampung, ini disebut-sebut dimiliki Satono, namun atas nama anaknya.

BANDAR LAMPUNG, KOMPAS.com — Kejaksaan Negeri Bandar Lampung didesak untuk segera menyita harta mantan Bupati Lampung Timur Satono dan keluarganya.

“Yang harus dikejar tidak hanya Satono, tapi juga harta kekayaannya. Dengan berstatus buron, semestinya akan lebih mudah bagi jaksa untuk segera menyita harta kekayaannya,” kata Tisnanta, pengamat hukum dari Universitas Lampung, Selasa (10/4/2012) di Bandar Lampung.

Selain memvonis 15 tahun penjara, Mahkamah Agung melalui putusan kasasinya telah menghukum Satono untuk membayar ganti rugi kepada negara sebesar Rp 10,58 miliar. Menurut Tisnanta, harta kekayaannya harus disita untuk membayar ganti kerugian ini. Jika hasil sitaan tidak mencukupi, hukuman penjaranya ditambah tiga tahun.

Tisnanta khawatir, harta kekayaan Satono kini telah dipindahtangankan, terutama kepada istri dan anaknya.

Satono diketahui memiliki sejumlah rumah mewah, antara lain di Jalan Singosari, Enggal, dan di Citra Garden, Bandar Lampung. Namun, rumah-rumah baru itu disebut-sebut dimiliki atas nama anak-anaknya. Sementara, Satono sehari-hari tinggal di rumahnya yang sederhana di Gang Langgar, Kebagusan, Bandar Lampung.

Menurut Tisnanta, berdasarkan hukum perdata, harta anak-anak dan isteri Satono bisa dijadkan tanggungan. “Jaksa harus cepat menyita harta Satono, serta harta isteri dan anak-anaknya hingga jumlah yang sesuai dengan putusan MA,” tuturnya.

Sumber : http://regional.kompas.com/read/2012/04/10/17135316/Segera.Sita.Harta.Satono.dan.Keluarganya

10 April 2012 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Lambatnya Eksekusi Koruptor Dimaklumi

Kasus Korupsi
KOMPAS.com – Selasa, 10 April 2012
lampungtimurkab.go.id
Bupati Lampung Timur, Satono saat bersama senior partainya, Akbar Tandjung.

BANDAR LAMPUNG, KOMPAS.com — Meskipun menuai kritik deras, lambannya kejaksaan menahan terpidana kasus korupsi yang telah berkekuatan hukum tetap masih dapat dimaklumi.

“Wajar, kejaksaan kan juga berpegangan pada aturan, di antaranya harus menunggu salinan putusan (Mahkamah Agung), bukan petikannya. Pengiriman salinan ini kan butuh waktu paling tidak 14 hari,” ujar Yuswanto, pengamat hukum administrasi negara dari Universitas Lampung, Selasa (10/4/2012), mengomentari lambatnya jaksa menahan Bupati Lampung Timur (nonaktif) Satono.

Saat ditanya bukankah Mahkamah Agung (MA) justru telah mengeluarkan surat edaran yang berisi dibolehkannya eksekusi putusan tanpa harus menunggu salinan putusan MA, Yuswanto berargumen, “Persoalannya, kekuatan hukum edaran itu kan masih di bawah undang-undang. Aparat tetap berpegangan pada undang-undang. Pihak pengacara pun selalu berpegangan pada ini.”

Namun, seperti yang diungkapkan Kepala Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Priyanto, pihaknya sebetulnya lebih menjadikan surat edaran MA sebagai rujukan dalam eksekusi. Artinya, jaksa tidak menunggu turunnya salinan putusan MA terkait dengan eksekusi terhadap Satono.

Jaksa, katanya, memilih langkah prosedural, yaitu memanggil Satono terlebih dahulu. Bupati Lampung Timur itu dipanggil dua kali selama dua pekan terakhir, tetapi yang bersangkutan tidak juga hadir. Ia justru menghilang saat ini.

Sumber : http://regional.kompas.com/read/2012/04/10/1947198/Lambatnya.Eksekusi.Koruptor.Dimaklumi

10 April 2012 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Kesejahteraan Minim, Hakim Dikendalikan Kekuasaan

KOMPAS.com – Selasa, 10 April 2012
Ilustrasi

JAKARTA, KOMPAS.com – Para hakim di daerah banyak yang dilecehkan oleh kekuasaan. Mereka disuap dan putusan mereka diintervensi oleh pejabat setempat. Martabat profesi hakim dipertaruhkan.

“Kami dikendalikan oleh kekuasaan. Pernah teman bercerita ada bupati di daerah melapor ke atasan karena hakimnya tidak ikuti yang dimau dalam perkara,” ujar salah satu hakim dari Pengadilan Negeri Bengkulu, Binsar Goeltom, dalam pertemuan 28 Hakim dengan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar, di Jakarta, Selasa (10/4/2012).

Menurut Binsar, segala keterbatasan yang dimiliki hakim di daerah menjadi salah satu faktor lemahnya posisi hakim saat berhadapan dengan aneka intervensi atas lembaga peradilan.  Oleh karena itulah, ia menyampaikan, seyogianya pemerintah bersikap tegas terhadap kedudukan hakim yang kerap mendapat pelecehan dari pihak luar.

Salah satu faktor yang menguatkan posisi hakim adalah soal kesejahteraan. Kenaikan gaji dan tunjangan hakim, kata dia, penting agar hakim tidak lagi terlibat kasus suap. Sejumlah hakim ada yang terlibat tindak pidana suap dengan alasan kebutuhan hidup yang mendesak, sementara kesejahteraan tidak terpenuhi.

Untuk menghindari suap, lanjutnya, di tengah kesibukan menyelesaikan perkara, para hakim terpaksa juga harus bekerja sampingan, diantaranya ada yang menjadi dosen maupun berternak.

“Kerja sampingan, itu untuk penuhi kebutuhan. Daripada dia main perkara. Percayalah, kami akan menutup pintu rapat tidak akan ada yang bisa mencoba mempengaruhi, kami. Kami siap laporkan kalau ada yang menyuap. Banyak hakim terindikasi penerima suap, kita tidak tahu apa penyebabnya. Mungkin salah satunya karena kesejahteraan itu,” pungkas Binsar.

Sumber : http://nasional.kompas.com/read/2012/04/10/15320724/Kesejahteraan.Minim.Hakim.Dikendalikan.Kekuasaan

10 April 2012 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Anggaran Pemeliharaan Rumah Jabatan Anggota Dewan Terlalu Besar

KOMPAS.com – Selasa, 10 April 2012
shutterstock ILUSTRASI

JAKARTA, KOMPAS.com – Alokasi anggaran untuk pemeliharaan Rumah Jabatan Anggota (RJA) dan Wisma Peristirahatan DPR sebesar Rp 101 miliar selama tahun 2012 dinilai terlalu besar. Padahal, banyak RJA itu tidak ditempati oleh anggota dewan.

Uchok Sky Khadafi, Koordinator Investigasi dan Advokasi FITRA mengatakan, alokasi anggaran di tahun 2012 itu lebih besar dibanding tahun 2011 sebesar Rp 50,3 miliar.

Dari Rp 101 miliar, papar Uchok, sebesar Rp 98 miliar di antaranya digunakan untuk pembayaran restribusi listrik, telepon, gas, air, pembagunan, serta registrasi kegiatan di Komplek RJA di daerah Kalibata dan Ulujami. Sebesar Rp 3,1 miliar lainnya untuk pembayaran honor Pamdal.

“Terlalu besarnya alokasi anggaran pemeliharaan itu realitas nyata penjebolan APBN yang disadari oleh anggota dewan. Untuk itu, kami meminta, sudah selayaknya dilakukan penghematan dan realokasikan ke program-program kerakyatan,” kata Uchok di Jakarta, Selasa (10/4/2012).

Sebelumnya, Badan Kehormatan DPR dan pimpinan DPR menilai memang sebaiknya RJA itu dikembalikan ke negara lantaran banyak yang tidak digunakan. Anggota dewan ingin diberikan saja dana untuk memilih tempat tinggal sendiri.

“Kami berpikiran rumah jabatan dikembalikan ke eksekutif saja, jika dianggap pemborosan dan dikasih tanggung jawab untuk sewa rumah atau apartemen. Itu lebih murah dari pada lima tahun jor-joran biaya dan anggaran untuk pemeliharaan,” kata Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso beberapa waktu lalu.

Sumber : http://nasional.kompas.com/read/2012/04/10/11432154/Anggaran.Pemeliharaan.Rumah.Jabatan.Anggota.Dewan.Terlalu.Besar

10 April 2012 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Haris Ditanya Kronologis Penyerahan Uang ke Wa Ode

KOMPAS.com – Selasa, 10 April 2012
HENDRA A SETYAWAN
Anggota Badan Anggaran DPR, Wa Ode Nurhayati memasuki mobil tahanan usai diperiksa selama sembilan jam di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Kamis (26/1/2012). KPK menahan Wa Ode Nurhayati atas kasus dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji terkait pengalokasian Program Percepatan Pembngunan Infrastruktur Daerah (PPID) 2011. KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

JAKARTA, KOMPAS.com – Saksi Haris Surahman menjalani pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (10/4/2012) selama kurang lebih empat jam. Politikus Partai Golkar itu diperiksa sebagai saksi untuk tersangka kasus dugaan suap pengalokasian dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (PPID).

Seusai diperiksa, Haris mengaku ditanya seputar penyerahan uang Rp 6 miliar yang diduga sebagai bagian commitment fee untuk Wa Ode Nurhayati. “Seperti kronologis tempat dan waktu kejadian, ya seputar itu saja yang ditanyakan,” kata Haris di kantor KPK, Jakarta, Selasa.

Menurut Haris, pemeriksaanya kali ini hanya melengkapi keterangan yang kurang saat pemeriksaan sebelumnya. Ia mengaku ditanya sekitar lima pertanyaan oleh penyidik KPK. “Ya sebelumnya detil. Saya hanya mebjelaskan keterangan tambahan, seperti keterangan-keterangan terdahulu, untuk melengkapi saja,” ungkap Haris.

Dalam kasus dugaan suap PPID ini, Haris diduga menjadi perantara penyerahan uang Rp 6 miliar dari rekannya, Fahd A Rafiq ke Wa Ode Nurhayati selaku anggota Badan Anggaran DPR.

Uang tersebut diduga berkaitan dengan pengalokasian dana PPID untuk tiga kabupaten di Aceh. KPK juga menetapkan Fahd sebagai tersangka kasus ini. Kemarin, KPK memeriksa Fahd. Seusai diperiksa, Fahd menuding Haris ikut terlibat kasusnya.

“Haris sangat dekat dengan saya. Dan saya tidak ada urusannya dengan Wa Ode. Dan saya kaget ketika haris belum ditetapkan sebagai tersangka,” kata Fahd.

Dia bahkan menyebut Haris sebagai broker proyek di DPR. Saat dikonfirmasi soal tudingan Fahd tersebut, Haris enggan berkomentar. “Intinya saya memenuhi panggilan KPK untuk melengkapi keterangan saya sebelumnya,” katanya.

Haris sendiri, dicegah bepergian ke luar negeri oleh KPK. Beberapa waktu lalu Haris melaporkan ke KPK ancaman yang diterima dirinya dan keluarga terkait kasus PPID ini. Sementara Wa Ode Nurhayati, selama ini membantah terima suap.

Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu menilai kasus yang menjeratnya ini merupakan permainan kader-kader Partai Golkar. Wa Ode pun menuding pimpinan Banggar DPR asal Fraksi Partai Golkar, Melchias Markus Mekeng ikut bermain.

Terkait penyidikan kasus ini, KPK melakukan pengembangan, mencari kemungkinan keterlibatan pihak lain selain Wa Ode dan Fahd.

Sumber : http://nasional.kompas.com/read/2012/04/10/18154959/Haris.Ditanya.Kronologis.Penyerahan.Uang.ke.Wa.Ode

10 April 2012 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

KPK Telaah Laporan Patrialis Akbar

KOMPAS.com – Selasa, 10 April 2012
KOMPAS/LUCKY PRANSISKA Patrialis Akbar

JAKARTA, KOMPAS.com – Komisi Pemberantasan Korupsi menelaah laporan yang disampaikan mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Patrialis Akbar soal dugaan korupsi terkait PT Bukit Asam.

Demikian yang disampaikan Juru Bicara KPK, Johan Budi, di Jakarta, Selasa (10/4/2012). “Kemarin Pak Patrialis bertandang ke KPK bertemu dengan tim pengaduan masyarakat dan salah satu pimpinan. Pengaduan itu dari siapapun harus melalui proses yang disebut dengan proses telaah dokumen-dokumen,” katanya.

Kemarin (9/4/2012), Patrialis Akbar yang kini Komisaris Utama PT Bukti Asam itu melapor ke KPK bersama Direktur Utama PT Bukit Asam Milawarma. Patrialis menyebut ada indikasi penyalahgunaan izin kuasa pertambangan batubara yang dialihkan kepada 34 perusahaan swasta.

“Ada indikasi pidana, kami laporkan kepada institusi yang berwenang sehingga semua berjalan sesuai proses hukum. Saya mendampingi Direktur Utama PT BA (Bukit Asam), Pak Milawarma, melaporkan masalah ini ke KPK,” kata Patrialis di Gedung KPK, Senin.

Milawarma menyatakan, dugaan korupsi ini diduga dilakukan pejabat daerah Lahat. “Kami laporkan mantan Bupati Lahat. Ini karena ada kaitannya dengan aset negara yang hilang,” ujar Milawarma.

Dia mengatakan, PT BA pertama kali melakukan eksplorasi di Lahat pada 1990 dan tahun 1992 memperoleh Kuasa Pertambangan Eksplorasi yang bisa diperpanjang. Pada 2003, PT BA mendapatkan izin eksploitasi.

Namun, tambah Milawarma, telah terjadi pengalihan lahan tambang batubara di Kabupaten Lahat kepada 34 perusahaan swasta. Diduga ada pelanggaran pidana dalam pengalihan kawasan itu.

Penyalahgunaan izin kuasa pertambangan itu dinilai sebagai perampokan terhadap aset negara yang dilakukan oleh pejabat publik secara terorganisasi.

“Sudah ada transaksi, antara lain, lahan seluas 2.700 hektar senilai sekitar Rp 2 triliun. Potensi kerugian akibat dibagikan pada swasta nilainya sekitar 2,3 miliar dollar AS. Itu tahun 2007. Kalau harga sekarang bisa dua atau tiga kali lipat,” papar Milawarma.

Kasus ini, lanjutnya, telah dilaporkan kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan. Dahlan mendukung jajaran Direksi PT BA untuk melaporkan kasus ini kepada KPK.

Sumber : http://nasional.kompas.com/read/2012/04/10/17185358/KPK.Telaah.Laporan.Patrialis.Akbar

10 April 2012 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Hakim Minta Dikeluarkan dari Birokrasi

KOMPAS.com – Selasa, 10 April 2012
KOMPAS/LUCKY PRANSISKA
Puluhan hakim dari beragam pengadilan di Indonesia mendatangi Komisi Yudisial, Jakarta, Senin (9/4/2012). Mereka mengadukan perihal penghasilan mereka yang tak kunjung naik dalam beberapa tahun terakhir. Para hakim juga sepakat untuk mogok sidang jika aspirasi mereka tidak diindahkan.

JAKARTA, KOMPAS.com – Para hakim meminta agar profesi hakim dikeluarkan dari jajaran birokrasi untuk menjaga independensi. Para hakim meminta agar peraturan perundang-undangan yang mengatur bahwa hakim adalah pejabat negara ditegakkan.

Hal itu terungkap dalam rapat dengar pendapat antara puluhan hakim dari berbagai daerah dengan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat, Selasa (10/4/2012). Puluhan hakim itu datang ditemani Komisi Yudisial.

Dalam rapat, mereka mempertanyakan kepada Komisi III mengenai status hakim sebagai pejabat negara seperti diatur dalam UU Kekuasaan Kehakiman, UU Peradilan Agama, UU Peradilan Umum, dan UU Peradilan Tata Usaha Negara.

Namun, menyangkut hak-hak hakim, masih mengacu pada ketentuan yang mengatur pegawai negeri sipil yakni Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/ PMK. 02/2011 . “Kita minta kalau bisa hakim dikeluarkan dari jajaran birokrasi,” kata Yuri Andriansyah, hakim dari Sulawesi Tengah.

Kepada Komisi III, para hakim itu juga mengeluhkan gaji yang tidak naik dalam empat tahun terakhir. Selain itu, gaji hakim lebih rendah dibanding gaji PNS meskipun golongannya sama. Tunjangan hakim juga tak naik dalam 11 tahun terakhir.

Hal yang dikeluhkan lainnya yakni tidak semua hakim mendapat rumah dan kendaraan dinas. Jika tidak tinggal di rumah dinas, para hakim kerap mengalami tinggal berdampingan dengan pihak yang berperkara. Jika tidak pindah, banyak konsekuensi yang harus dihadapi.

“Kami datang ke sini agar bagaimana hak-hak konstitusional kami yang diatur dalam Undang-Undang dapat direalisasikan sehingga dalam menjalankan independensi dapat terwujud. Kita ingin mewujudkan peradilan yang agung. Tugas kami sangat berat, dipercaya untuk memutus nasib orang. Kami berharap ada solusi,” kata Juru Bicara hakim dari daerah itu Marta Satria Putra.

Kepada para hakim, Komisi III berjanji akan memperjuangkan kesejahteraan hakim. Selain itu, Komisi III juga meminta agar hakim mempertanyakan kepada Mahkamah Agung perihal penggunaan tambahan anggaran yang telah disetujui DPR senilai Rp 405 miliar.

Sumber : http://nasional.kompas.com/read/2012/04/10/18522599/Hakim.Minta.Dikeluarkan.dari.Birokrasi

10 April 2012 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Tersangka Suap Proyek PON Mungkin Bertambah

KOMPAS.com – Selasa, 10 April 2012
Fabian Januarius Kuwado
Busyro Muqoddas.

MEDAN, KOMPAS.com – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Busyro Muqoddas, mengungkapkan kemungkinan bertambahnya tersangka kasus dugaan suap terkait pembahasan peraturan daerah (perda) penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2012 di Provinsi Riau.

Menurut Busyro, penyidik KPK masih melakukan pendalaman kasus sebelum menetapkan penambahan tersangka dugaan gratifikasi fasilitas PON Riau tersebut. Tidak tertutup kemungkinan penyidik KPK akan meminta keterangan dari pihak-pihak yang telah menjadi tersangka dalam kasus dugaan gratifikasi itu.

Meski mengakui kemungkinan penambahan tersangka, Busyro tidak bersedia menyebutkan pihak-pihak yang akan dianggap terlibat dalam kasus dugaan gratifikasi tersebut. “Semua tergantung hasil penyidikan,” kata Busyro seusai memberikan ceramah dalam Musyawarah Komisariat Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) Wilayah I di Medan, Selasa (10/4/2012). Busyro menambahkan, KPK belum berencana memindahkan pemeriksaan para tersangka dari Riau ke Jakarta.

KPK telah menetapkan dua anggota DPRD Riau, yakni MFA dan MD, Kepala Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau EDP, serta karyawan PT Pembangunan Perumahan Persero RS, sebagai tersangka dugaan suap tersebut pada Rabu (4/4/2012) malam. KPK menitipkan penahanan keempat tersangka itu di rumah tahanan negara Polda Riau selama 20 hari setelah melakukan pemeriksaan intensif terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam dugaan suap untuk penyiapan sarana PON XVIII.

Keempat tersangka diduga melanggar UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

10 April 2012 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Rosa Penghuni Pertama Rutan KPK

SUARA MERDEKA.com – Selasa, 10 April 2012

JAKARTA, suaramerdeka.com – Setelah melakukan berbagai perbaikan, rumah Tahanan (Rutan) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya berpenghuni. Dan terpidana kasus suap terkait Wisma Atlet Mindo Rosalina Manulang menjadi “penghuni” pertama rutan yang berada di lantai dasar Gedung KPK tersebut.

“Sudah siap dihuni dan sudah ada penghuninya. Tetapi, saya ingin memastikan kembali apakah benar sudah ada penghuninya,” kata Kepala Biro Humas KPK Johan Budi di kantor KPK, Jakarta, Selasa (10/4).

Johan mengatakan, rutan KPK telah mengalami perbaikan menyusul kunjungan pihak Kemenkumham dua pekan lalu. Rumah Tahanan (Rutan) Salemba cabang KPK tersebut dijaga oleh petugas KPK dan dibantu oleh brimob dan pamdal. Kedepannya akan berada dibawah tanggung jawab Deputi Penindakan.

Johan mengaku belum dapat memastikan siapa yang sudah menempati rutan yang terdiri dari tiga ruang penahanan. Namun menurut Komisioner Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Lili Pintauli Siregar, Rosa telah dipindahkan ke rutan KPK. “Iya (Rosa) di Rutan KPK, cuma tempatnya disebelah mana saya tidak tahu,” kata Lili saat dihubungi wartawan.

Dia mengaku, tidak mempermasalahkan dimana tempat penahanan ibu dua anak itu lantaran Rutan yang dimiliki KPK itu berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM. “Kalau semestinya dia (Rosa) memang harus berada di Rutan,” ujarnya.

( Mahendra Bungalan / CN33 / JBSM )
Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2012/04/10/115044/Rosa-Penghuni-Pertama-Rutan-KPK-

10 April 2012 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: