KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Disdikpora Diminta Buat Edaran Larangan Pungutan di SD dan SMP

SUARA MERDEKA – Senin, 09 April 2012

JEPARA – Dinas Pendidikan Pemu­da dan Olahraga (Disdikpora) Jepara didorong untuk membuat edaran baru tentang larangan pungutan pada sekolah dasar (SD) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP).

Itu disampaikan Dewan Pendidikan Jepara (DPJ) usai koordinasi dengan Disdikpora Jepara, kemarin.

Anggota DPJ, Alamsyah menjelaskan, dalam pertemuan itu dihadiri perwakilan DPJ antara lain  Iktisom Sulhan, Nur Sufaan, Muslim Aisha, Zaenul Arifin, Ali Zuhdi, dan Mukimin.

Adapun dari Disdikpora hadir Kepala Disdikpora Moh Zahid didampingi beberapa staf.

Implementasi Permendikbud

Alamsyah menjelaskan, salah satu yang menjadi perbincangan adalah soal implementasi Permendikbud  No 60 Tahun 2011 tentang Larangan Pungutan Biaya Pendidikan Pada Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama di Jepara.

‘’DPJ memandang PP di atas sudah jelas dan gamblang tentang sistematika biaya pendidikan. Disdikpora didorong agar membuat surat edaran larangan pungutan terbaru yang berisi hal-hal teknis sebagai panduan satuan pendidikan. Oleh Karena itu Permendikbud di atas wajib dijalankan oleh satuan pendidikan dan mendorong supaya dilakukan supervisi terhadap satuan pendidikan. Tujuan­nya agar masyarakat merasakan kebijakan ini secara menyeluruh,’’ ujarnya.

Lebih lanjut, DPJ juga meminta Disdikpora agar segala bentuk pungutan pada akhir dan awal tahun baik pungutan untuk biaya operasi dan biaya investasi untuk pendidikan dasar dihentikan sebagai bentuk implementasi Permendikbud Nomor 60 Tahun 2011.  (H75-36)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2012/04/09/182594/Disdikpora-Diminta-Buat-Edaran

9 April 2012 Posted by | BLORA | Tinggalkan komentar

APBN Dibajak

SUARA MERDEKA – Senin, 09 April 2012

  • ”Barter” Pasal soal BBM dan Lapindo
JAKARTA – Dugaan barter Pasal 7 ayat 6 (a) yang mengatur soal harga bahan bakar minyak dengan Pasal 18 UU APBN Perubahan 2012 mengenai dana pembayaran korban lumpur Lapindo semakin menunjukkan bahwa keuangan negara berpotensi digunakan untuk kepentingan politik-ekonomi pihak tertentu.

Hal itu disampaikan peneliti bidang korupsi politik Indonesia Corruption Watch Abdullah Dahlan, Minggu (8/4). Dia berpendapat, jika praktik seperti itu terus terjadi, maka APBN yang seharusnya digunakan untuk kepentingan rakyat justru digunakan untuk kepentingan pihak tertentu.

”Jika terus terjadi, APBN kita akan terbajak oleh kepentingan tertentu,” ujarnya.

Dia menjelaskan, dalam UU tentang APBN-P ada kepentingan yang dipaksakan masuk dalam Pasal 18, yakni dengan penambahan butir c. Dalam rumusan APBN sebelum perubahan, ketentuan itu tidak tercantum.

”Kuat dugaan, butir c Pasal 18 memang bagian yang dikompromikan dalam perdebatan soal kebijakan BBM yang lalu. Pasal 18 poin c akan memberikan keuntungan bagi pihak tertentu,” tegas Abdullah.

Menurut dia, Pasal 18 itu diduga kuat didorong oleh salah satu fraksi di DPR.

”Implikasi dari ketentuan itu yakni menambah beban APBN yang seharusnya ditanggung oleh korporasi yang melakukan eksplorasi dalam kasus Lapindo. Ini bisa jadi merupakan bagian dari barter kepentingan,” tegasnya.

Seperti diketahui, isi Pasal 18 APBN-P menyebutkan, area di luar peta terdampak musibah lumpur Lapindo di Sidoarjo bisa dibayari pemerintah melalui peraturan presiden (perpres).

Ayat c yang merupakan ayat tambahan menyebutkan, bantuan rumah dan tunjangan hidup di luar peta terdampak bisa diatur lewat perpres. Ini mengubah kebijakan sebelumnya, yakni pemerintah hanya membayari wilayah di dalam peta terdampak di tiga desa.

Tidak Diubah

Anggota Banggar DPR Dolfie OF Palit menegaskan, anggaran untuk penanganan lumpur Lapindo di Pasal 18 APBN-P tidak diubah. Hanya lokasi penerimaan ganti rugi serta peruntukan yang berubah.

“Nilainya sama, Rp 1,3 triliun,” jelas Dolfie.

Perubahan itu pun ada alasannya. “Alasan peme-rintah, karena yang murni (peta terdampak sebelumnya) sudah ditangani,” terangnya.

Namun, menurut anggota Komisi V DPR Yudi Widiana, perubahan itu tidak dibahas lebih dahulu di Panja Lumpur Lapindo. Tahu-tahu diatur di APBN-P.

Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie mengatakan, sudah selayaknya pemerintah menganggarkan dana untuk penyelesaian kasus Lapindo di APBN. Dia menampik tudingan bahwa penganggaran dana itu merupakan barter dengan Pasal 7 ayat 6 (a), terkait dengan sikap Golkar me-ngenai kenaikan harga BBM.

“Kan yang disubsidi itu untuk daerah yang masuk peta wilayah tak terdampak. Namanya juga tak terdampak, maka sudah seharusnya pemerintah menganggarkan. Kalau di daerah terdampak, itu menjadi tanggung jawab Lapindo,” jelasnya usai memberi penghargaan kepada sejumlah seniman dan grup kesenian Jawa di Hotel Lor In, Solo, kemarin. (J13,dtc-59)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2012/04/09/182681/APBN-Dibajak

9 April 2012 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Ironi di Negeri Tempe

SUARA MERDEKA – Minggu, 08 April 2012

Laporan Utama
KITA bangsa besar, kita bukan ‘bangsa tempe’, kita tidak akan mengemis, kita tidak akan minta-minta apalagi jika bantuan-bantuan itu diembel-embeli dengan syarat ini syarat itu! Lebih baik makan gaplek tapi merdeka, daripada makan bestik tetapi budak….”

Itu kutipan dari pidato Presiden Sukarno pada 17 Agustus 1963. Pidato khas sang Singa Podium: lugas, berapi-api, penuh gaya bahasa paralelisme, dan selalu bertujuan mengobarkan semangat rakyat. Tapi pidato ini pula yang belakangan disorot dan berusaha dikoreksi. Dalam banyak blog, para blogger menolak ungkapan ”bukan bangsa tempe” yang disebut Sukarno. Mereka menolak karena yakin, kita ini benar-benar bangsa tempe dalam pengertian sebagai bangsa yang menciptakan, memproduksi, dan mengonsumsi penganan dari kedelai itu. Penolakan itu diimbangi persuasi bahwa selayaknya kita bangga lantaran tempe yang benar-benar milik kita sudah diakui dunia sebagai makanan sehat dan bergizi tinggi.

Kelirukah ungkapan Sukarno? Tunggu dulu. Bisa jadi Bung Besar itu sedang memainkan gaya bahasa metafora untuk merujuk bangsa yang suka bergantung terhadap bangsa lain, dan ”tempe” adalah kata yang dipilih lantaran tempe tak bakal menjadi tempe tanpa bantuan ragi. Kalau Anda baca kalimat-kalimat selanjutnya jelas sudah, Bung Karno mengajak rakyatnya mandiri dan tak suka mengiba bantuan asing. Ungkapan ”Go to hell with your aids” adalah contoh penegas lain yang menunjukkan sikap Sukarno.

Tapi dari sisi nasionalisme, kita memang patut berbangga ketika tempe mendunia. Masyarakat dunia sudah mengakui betapa tempe yang berasal dari tradisi masyarakat kita itu bukan penganan biasa. Kandungan gizinya luar biasa, dan berdaya obat karena mengandung antibiotika untuk menyembuhkan infeksi dan antioksidan pencegah penyakit degeneratif. Pokoknya, tempe itu teope begete alias top banget.

Wajar saja, banyak negara ingin memproduksi sendiri, tentu saja dengan mencontoh proses produksi kita. 20 negara sudah melakukannya, antara lain AS, Prancis, dan Jerman. Kita pun gembira ketika mendengar kesuksesan Rustono, lelaki asal Grobogan Jateng, yang ”menempekan” orang Jepang dengan tempe berlabel Rusto’s Tempe.

Bagaimana tidak berbangga sebagai bangsa ketika negara-negara itu baru bisa memproduksi tempe sekitar 400 tahun setelah kita melakukannya. Padahal, selama ini saya beranggapan, hanya di Indonesialah tempe bisa diproduksi dengan mudah. Tahun 2006, ketika di Osaka Jepang, saya melihat seorang staf KJRI Osaka membawa beberapa potong tempe dalam kemasan plastik. Dia lalu bercerita tentang seorang Indonesia yang baru berhasil membuat tempe setelah belasan tahun melakukan riset dan percobaan. Bayangkan, berapa uang yang sudah dihabiskan untuk bikin tempe? Tempenya berukuran kira-kira 15 cm x 10 cm dengan ketebalan sekitar 5 cm. Harga sepotong 200 yen atau Rp 16 ribu (kurs saat itu 1 yen = Rp 80).

Kenapa sampai belasan tahun? ”Saya tidak tahu, padahal kualitas air di Jepang terkenal bagus. Tapi sepertinya tak cocok untuk bikin tempe,” kata staf tersebut.

Saya tidak tahu apakah orang yang diceritakan staf itu Rustono si pemilik Rusto’s Tempe atau bukan. Tapi dia telah sukses mengenalkan tempe sebagai kekayaan kuliner Indonesia di mata dunia, atas usahanya sendiri. Itu artinya, dia representasi ”bukan bangsa tempe” seperti yang diingini Bung Karno. Jadi, seperti Rustono, mari ”menempekan” dunia dan menduniakan tempe. Tapi bagaimana mau melakukannya kalau kedelai yang jadi bahan baku saja, kita terus mengimpornya, bahkan konon 60% dari jumlah kebutuhan? Ini ironi, di negeri produsen tempe kita selalu kekurangan kedelai.(09)

l  Saroni Asikin

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2012/04/08/182585/Ironi-di-Negeri-Tempe

9 April 2012 Posted by | ARTIKEL | Tinggalkan komentar

Rina Masih Bebas Melenggang – Tersangka Sejak 2010

SUARA MERDEKA – Senin, 09 April 2012

SEMARANG- Hampir dua tahun ditetapkan sebagai tersangka, Bupati Karanganyar Rina Iriani masih bebas melenggang. Berdasar laporan Jampidsus, surat nomor: R-3209/0.3/Fd.1/10/2010 tertanggal 13 Oktober 2010 Rina Iriani ditetapkan sebagai tersangka korupsi dana subsidi perumahan daerah setempat tahun 2007-2008. Penetapan tersangka tersebut berdasar hasil gelar perkara penyidikan tanggal 7 Oktober 2010 di Bidang Pidana Khusus Kejagung RI.Sebelumnya, perkara ini telah memidanakan tiga orang dari Koperasi Serba Usaha (KSU) Sejahtera Karanganyar.

Ketua KSU Sejahtera tahun 2008, Handoko Mulyono dihukum empat tahun penjara. Adapun Ketua Dewan Pengawas KSU Sejahtera, Tony Iwan Haryono empat tahun penjara atas kasasi dan Ketua KSU Sejahtera tahun 2007, Fransiska Riyana Sari divonis dua tahun penjara.

Kasus ini bermula dari program Gerakan Nasional Pembangunan Sejuta Rumah (GNSPR) dari Kemenpera RI di Kabupaten Karanganyar tahun 2007 dan 2008. Bupati Rina mengusulkan KSU Sejahtera sebagai lembaga keuangan nonbank yang akan menyalurkan subsidi Kemenpera. Diketahui, KSU Sejahtera dikendalikan oleh suami Rina, Tony Haryono.

Kepentingan Pribadi

Tahun 2007, KSU Sejahtera menerima subsidi pembangunan 142 rumah senilai Rp 1,775 miliar. Selain itu, subsidi perbaikan 1.551 rumah senilai Rp 13,94 miliar. Kenyataannya, subsidi yang tersalur hanya Rp 6,5 miliar. Sebanyak Rp 6,9 miliar diserahkan pada pengurus tahun 2008, Handoko Mulyono. Dalam dokumen ekspose, sebanyak Rp 1,5 miliar digunakan untuk membayar utang pribadi Rina dan kepentingan Tony.

Tahun 2008, KSU Sejahtera kembali mendapat subsidi pembangunan 861 rumah sebesar Rp 10,1 miliar. Subsidi perbaikan 1.097 rumah sebesar Rp 9,87 miliar, serta tambahan dari tahun 2007 sebanyak Rp 6,9 miliar. Namun yang tersalurkan hanya Rp 7,28 miliar. Sebanyak Rp 18,7 miliar tidak digunakan sesuai ketentuan. Di antaranya untuk keperluan pemenangan Bupati Rina dalam Pilkada Karanganyar tahun 2008.

Sejauh ini, Kejati Jateng tidak pernah secara terbuka menyatakan penetapan tersangka Bupati Rina. Tahun 2011, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) pernah menggugat praperadilan Kejati Jateng guna segera menetapkan tersangka atas Rina. Kajati Jateng, Bambang Waluyo menyatakan, pihaknya telah mencatut nama Bupati Rina dalam dakwaan Tony, Handoko, dan Fransiska. ’’Dalam dakwaan para terdakwa dinyatakan bersama-sama dengan yang bersangkutan (Rina-Red). Dalam putusan Pengadilan Negeri, nama tersebut hilang, bahkan hingga putusan kasasi,’’ kata Bambang. (H89-77)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2012/04/09/182673/Rina-Masih-Bebas-Melenggang

9 April 2012 Posted by | KARANGANYAR | Tinggalkan komentar

LKPj Gubernur 2011 Hanya Formalitas

SUARA MERDEKA – Senin, 09 April 2012

 
SEMARANG- Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Jateng tahun anggaran 2011 mendapat sorotan dari Fraksi PDIP dan PKB DPRD Jateng.
LKPj yang telah disampaikan Gubernur Bibit Waluyo dalam rapat paripurna DPRD Jateng, baru-baru ini dinilai hanya formalitas dan banyak memiliki kelemahan. Laporan dianggap aneh karena tidak menyebutkan indikator pencapaian Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2011.

Anggota Fraksi PDIP DPRD Jateng Rukma Setyabudi mengatakan, LKPj sangat penting sebagai petunjuk keberhasilan maupun kegagalan dalam pembangunan sekaligus menjadi pedoman melangkah ke depan.

Namun, kenyataannya LKPj dibuat sekadar seremonial, padahal laporan seharusnya lebih lengkap dan indikatornya tercantum secara jelas. Misalnya, LKPj pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura belum mencantumkan pencapaian RKPD 2011, seperti meningkatnya penggunaan pupuk organik dan menurunnya kehilangan hasil padi.

Indikator Pencapaian

Adapun, laporan tercantum hanya target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013. “LKPj banyak hal aneh. Bagaimana bisa menyebut program berhasil jika indikator pencapaian RKPD 2011 tidak ada,” kata Rukma yang juga Ketua Komisi D DPRD Jateng.

Untuk Dinas Pendidikan Jateng, tidak dicantumkan pula 68 indikator pencapaian RKPD seperti pada angka putus sekolah SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA serta nilai rata-rata ujian nasional SMP dan SMA/SMK.

Rukma juga menilai, program Bali Ndesa Mbangun Desa telah gagal. “Indikasinya bisa dilihat dari pertumbuhan akumulasi pada sektor pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan yang hanya 1,3 persen. Nilai pertumbuhan masih kalah dibandingkan pencapaian tahun 2010 sebesar 2,5 persen, selain itu juga masih di bawah laju inflasi 2011 sebesar 2,68 persen,” tandasnya.

Sektor real estate justru tumbuh mencapai 6,6 persen, sedangkan komunikasi 8,6 persen.

Gubernur Bibit Waluyo mengatakan, boleh saja ada pihak yang berkomentar seperti itu, tapi hendaknya harus bisa memahami persoalan terlebih dulu. Soal pertumbuhan ekonomi di sektor pertanian yang lebih rendah dibandingkan capaian tahun 2010, hal ini terjadi karena iklim ekstrem pada 2011.

Menurut Bibit, semua tahu iklim ekstrem menjadikan panen padi mundur, tanaman buah tak berbuah, dan pola tanam pun mengalami kemunduran. Bukan hanya di Jateng, na-mun kondisi serupa juga terjadi secara nasional. Meski turun tetapi Jateng masih bisa melakukan swasembada beras, bahkan hasil produksi bisa digunakan memasok kebutuhan nasional.  (J17,H68-77)

 
Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2012/04/09/182675/LKPj-Gubernur-2011-Hanya-Formalitas

9 April 2012 Posted by | SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

Berkas Agung-Sumartono Siap Disidangkan

SUARA MERDEKA – Senin, 09 April 2012

  • Dugaan Suap RAPBD Semarang
SEMARANG- Berkas terdakwa Agung Purno Sardjono dan Sumartono siap disidangkan. Keduanya diduga terlibat dalam kasus suap pengesahan RAPBD Semarang 2012.

Berkas mereka telah dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Semarang pada 2 April lalu. Pengadilan menjadwalkan sidang untuk dua anggota DPRD tersebut pada Selasa (10/4) besok.

”Majelis hakimnya juga sudah ditetapkan. Diikuti saja sidangnya,” kata juru bicara Pengadilan Tipikor Semarang, Togar.

Agung akan disidangkan oleh majelis hakim Ifa Sudewi, Marsidin Nawawi, dan Robert Pasaribu. Sedangkan Sumartono akan disidang oleh Ifa Sudewi, Dolman Sinaga, dan Kalimatul Jumro.

Agung dan Sumartono dinyatakan sebagai tersangka dugaan suap ini pada 25 November 2011, sehari usai mereka ditangkap tangan penyidik KPK. Pada 24 November 2011, Agung dan Sumartono diduga menerima uang Rp 40 juta dari Sekda Kota Semarang, Akhmat Zaenuri. Uang tersebut disinyalir merupakan pelicin bagi pembahasan anggaran Tambahan Penghasilan pegawai (TPP) di lingkungan Pemkot Semarang.

Pelicin

TPP menjadi salah satu pembahasan dalam RAPBD 2012. Dalam penyidikan terungkap bahwa tak hanya pembahasan TPP yang memakai pelicin. Pada 10 November 2011, uang suap untuk pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) diberikan kepada 38 anggota dewan, dengan jumlah total Rp 304 juta. Nilai keseluruhan suap yang disepakati untuk memuluskan anggaran itu mencapai Rp 4 miliar.

Dalam kasus ini, baik Agung maupun Sumartono diancam Pasal 12 huruf a juncto Pasal 5 ayat (2) juncto Pasal 5 ayat (1) juncto Pasal 11 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, keduanya juga dijerat dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 KUHP, dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara dan denda maksimal Rp 1 miliar.

Dalam kasus ini, baru terdakwa Zaenuri yang telah dihadapkan ke persidangan. KPK menuntut Zaenuri dengan hukuman 2,5 tahun penjara dan denda sebesar Rp 100 juta, subsider empat bulan kurungan.

Satu lagi pihak yang diduga bertanggungjawab dalam praktik ini adalah Wali Kota Semarang, Soemarmo HS.

Ia telah ditetapkan sebagai tersangka pada 16 Maret lalu dan tengah ditahan di Rumah Tahanan Cipinang, Jakarta. (H89-77)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2012/04/09/182687/Berkas-Agung-Sumartono-Siap-Disidangkan

9 April 2012 Posted by | SEMARANG | Tinggalkan komentar

Kontroversi Denny Indrayana – Guru Besar yang Pilih Taktik Koboi

SUARA MERDEKA – Senin, 09 April 2012

image

Sebelum masuk ke lingkaran kekuasaan, Denny Indrayana dikenal sebagai tokoh antikorupsi. Dia tetap mempertahankan reputasi itu, bahkan dengan cara yang keras, saat telah menjadi wakil menteri. Gaya koboinya menuai kontroversi.

ANDA mungkin pernah menyaksikan film The Untouchables yang dibintangi Kevin Costner dan Robert de Niro. Film yang dirilis tahun 1987 itu mengisahkan penegak hukum idealis bernama Eliot Ness yang diperankan Kevin Costner. Eliot begitu gerah melihat sepak terjang Al Capone, penjahat kakap yang ditakuti. Al, yang diperankan Robert de Niro, tak pernah tersentuh hukum bukan saja karena kejam terhadap lawan-lawan dan anak buah yang coba berkhianat, tetapi juga dapat membeli dan mengendalikan aparat penegak hukum. Banyaknya polisi dan petugas keamanan korup di berbagai level, membuat Al Capone leluasa menggunakan uangnya untuk memengaruhi, bahkan ”membeli” hukum.

Menyadari hal itu, Eliot membentuk tim kecil yang dia rekrut sendiri dan dia yakini tidak dapat dibeli oleh Capone. Lalu, dengan gaya anjing gila, Eliot bertindak di luar hukum untuk menyeret Al Capone. Meski langkahnya sempat dicibir dan prosesnya berdarah-darah, dia berhasil mencapai tujuannya dan mendapat simpati publik.

Heroisme Eliot Ness itukah yang menginspirasi Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Denny Indrayana?

Yang jelas, ada kemiripan antara sepak terjang Guru Besar Fakultas Hukum UGM itu dengan ‘’gaya’’ Eliot. Sejak diangkat menjadi staf khusus presiden bidang hukum pada 29 Agustus 2008, pria kelahiran Kotabaru, Kalimantan Selatan, 11 Desember 1972 ini kerap membuat kontroversi di bidang penegakan hukum, bahkan beberapa langkah zigzagnya dianggap berada di luar hukum.

Sebelum menjejakkan kaki di Istana, Denny lebih dulu dikenal sebagai pengamat yang pendapat dan analisanya terkait isu politik-hukum banyak dikutip media massa. Denny, yang menyelesaikan S1 di FH UGM, S2 dari Universitas Minnesotta, AS, dan doktor Universitas Melbourne, Australia, sering menjadi narasumber. Dia adalah salah satu pendiri Indonesian Court Monitoring (ICM) dan Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) FH UGM.

Selain menguasai hukum tata negara, Denny pun dikenal kritis terhadap masalah korupsi dan mafia hukum. Saat berada di luar pemerintahan, dia dikenal kritis terhadap SBY. Denny beberapa kali melontarkan istilah ‘’pemakzulan’’, misalnya ketika ramai isu mengenai aliran dana nonbudgeter Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) dan hak angket BBM.

Kalau kemudian secara mengejutkan Denny menerima pinangan SBY dan masuk ke lingkaran Istana, alasannya karena ingin berjuang dari dalam.

”Saya ingin coba mengambil posisi di dalam. Sudah cukup lama saya di luar,” kilahnya waktu itu.

Belum lama duduk sebagai staf khusus presiden, Denny sudah membuat sejumlah kontroversi. Aktivitasnya mengungkap kasus manipulasi pajak Gayus Tambunan dan sikapnya dalam rekening gendut petinggi polisi, membuatnya menjadi sasaran tembak.

Dia dinilai mencoba membelokkan isu dari pengusutan kasus Bank Century. Ketika mengusulkan pembentukan Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum (Satgas PMH), Denny mengaku hanya diberi dua pesan oleh SBY.

”Kami diminta membersihkan semua dan berusaha menangkap big fish,” katanya.

Motif Lain

Dia menuding pihak yang menuduhnya punya motif lain di luar pemberantasan korupsi cenderung berpikir konspiratif.

Tapi kontroversi tak berhenti di sana. Peran Denny yang amat menonjol dalam penanganan kasus Gayus dan pembelaannya terhadap pimpinan KPK, Bibit S Rianto dan Chandra Hamzah, tak ayal menuai kecaman, termasuk dari sejumlah pengacara kakap. Dia dinilai mengesampingkan peran Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Kontroversi yang mungkin paling diingat masyarakat adalah saat Denny besama Tim Satgas PMH melakukan sidak ke sel terpidana kasus suap kejaksaan, Artalyta Suryani di Lapas Cipinang pada 11 Januari 2010. Dari sidak itu terungkap, ternyata Ayin tinggal di sel mewah, lengkap dengan berbagai fasilitas.

Dua bulan kemudian, 30 Maret 2010, Denny bersama Tim Satgas PMH membuat heboh dengan menemui Gayus di Singapura dan berhasil membujuknya kembali ke Tanah Air untuk menghadapi proses hukum.

Langkah kontroversi lain, sesaat setelah diangkat sebagai Wamen mendampingi Menkumham Amir Syamsuddin, mereka mencanangkan moratorium atau penghentian sementara pemberian remisi atau pembebasan bersyarat bagi para koruptor dan teroris.

Ahli hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra, mewakili tujuh terpidana korupsi yang harusnya bebas tetapi akhirnya batal karena ada moratorium remisi, pun menggugat kebijakan tersebut. Dan ternyata gugatan mereka dikabulkan oleh PTUN Jakarta.

Meski keok di PTUN, Denny menegaskan, ia bersama Amir Syamsuddin tak akan memberikan remisi kepada koruptor.

”Selama saya jadi Wakil Menteri Hukum dan HAM serta Menteri Hukum dan HAM, kami tidak akan lakukan (pemberian remisi),” katanya. Denny menambahkan, jika pengetatan itu tak ada, saat ini sekitar 300 orang terpidana kasus korupsi sudah siap mendapatkan pembebasan bersyarat.

Kontroversi teranyar adalah, 3 April lalu Denny bersama ajudannya dan Badan Narkotika Nasional (BNN) melakukan sidak ke Lapas Kelas IIA Pekanbaru, Riau. Yang membuatnya kembali dihujani kecaman, Denny disebut-sebut memukul sipir penjara lantaran langkahnya mendapat hambatan dari petugas jaga. Mungkin Denny harus (sekali lagi) menyadari bahwa membereskan persoalan hukum di negeri ini tidaklah mudah.(Fauzan Djazadi-43)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2012/04/09/182690/Guru-Besar-yang-Pilih-Taktik-Koboi

9 April 2012 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Gerak Denny Dibatasi

SUARA MERDEKA – Selasa, 09 April 2012

  • Komnas HAM Panggil Wamenkumham
JAKARTA- Tim Pencari Fakta (TPF) yang dibentuk oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebaiknya hanya mengaudit lembaga pemasyarakatan (Lapas), tidak perlu menyelidiki dugaan pemukulan yang dilakukan oleh Wakil Menkumham Denny Indrayana terhadap seorang sipir di Lapas Pekanbaru.

Penyelidikan terhadap dugaan pemukulan dinilai hanya akan menghabiskan energi. Padahal masalah sesungguhnya adalah Lapas yang menjadi tempat transaksi narkoba.

Mantan staf ahli Mahkamah Konstitusi (MK), Refly Harun, mengatakan itu di Jakarta, Minggu (8/4).

’’TPF tidak perlu menyelidiki penamparan (oleh Denny). Terlalu banyak energi. Masalah sesungguhnya adalah Lapas yang menjadi tempat transaksi narkoba. Itu kejahatan yang harus diaudit,’’ tandas Refly.

Dia menambahkan, banyak penjahat kelas teri masuk ke Lapas dan bergaul dengan sesama narapidana, dan kemudian keluar penjara menjadi penjahat kakap.

’’Kalau tujuannya (TPF) untuk memberantas narkoba dan korupsi, kita dukung. Jangan membalik masalah yang sesungguhnya,’’ ujar Refly.

Menurutnya, jika memang ada petugas Lapas terbukti menjadi bagian jaringan narkoba, maka harus diberhentikan atau dipecat. ’’Jangan segan-segan memberhentikan. Kalau tidak, akan menjadi biang,’’ tandasnya.

Sementara itu, Menkumham Amir Syamsuddin menjamin, kesepakatan antara pihaknya dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) soal pemberantasan narkotika akan kembali diaktifkan. Namun terdapat pembakuan standar operasi dan prosedur (SOP) dalam inspeksi mendadak (sidak) di setiap penjara.

Menurut Amir, dalam SOP baku, Dirjen Pemasyarakatan dilibatkan langsung dalam setiap sidak yang dilakukan bersama BNN.

”Di lapangan nanti, yang paling tepat adalah Dirjen. Pak Denny sebagai pengendali. Wamen tetap sebagai pimpinan, Dirjen pelaksana di lapangan,” kata Amir.

Sebagai atasan Dirjen Pemasyarakatan, Amir menaruh kepercayaan terhadap jajarannya sepanjang pihaknya tidak menemukan indikasi keterlibatan dalam kartel narkotika. Menurut Amir, sah-sah saja Dirjen ikut dalam setiap operasi BNN yang bersifat rahasia dan membutuhkan kecepatan itu.

”Kalau ada informasi ternyata Dirjen berhubungan dengan bandar narkoba, tanpa barang bukti permulaan pun sudah cukup bagi saya untuk menonaktifkannya,” ujar Amir.

”Perjuangan dan pemberantasan narkotika tidak akan berhasil bila tak ada saling percaya,” imbuhnya.

Amir menjamin, meskipun secara teknis terdapat perubahan dalam SOP sidak, tidak ada niat menghalangi apalagi menghentikan perjuangan antinarkotika. ”Tidak berarti pembakuan MoU ini menghentikan atau menghalangi pemberantasan narkoba,” jelas Amir.

Apakah Denny Indrayana tidak lagi dilibatkan dalam sidak ke Lapas? Amir menandaskan, tidak akan ada pembatasan semacam itu.

”Tidak ada pembatasan. Jika Wamen juga terjun ke lapangan, asalkan Dirjen dilibatkan,” kata Amir.

Terpisah, pakar hukum pidana Universitas Indonesia Ganjar L Bondan mengatakan, tuduhan penamparan terhadap Denny Indrayana jangan sampai mengalihkan fokus pemerintah dalam pemberantasan narkotika.

”(Penamparan) Denny tetap diproses. Tapi yang lebih penting untuk diproses itu, temuan soal masih adanya sindikat narkoba di dalam Lapas,” kata Ganjar L Bondan.

Dia juga menilai, yang tidak kalah penting adalah mengungkap kemungkinan keterlibatan oknum petugas. Menurut Ganjar, terlepas dari tindakan Denny yang diduga melakukan penamparan terhadap sipir Lapas Pekanbaru, Darso L Sihombing, publik juga jangan sampai lupa bahwa dari hasil inspeksi mendadak yang dilakukan Denny bersama BNN di Lapas Kelas II Pekanbaru itu, juga membuahkan hasil.

Dalam sidak tersebut berhasil ditangkap tiga narapidana dan seorang petugas Lapas yang diduga pengedar narkoba.

Pendapat berbeda dilontarkan Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane. Neta tak sepakat Dirjen Pemasyarakatan berada di garda depan sidak ke Lapas. Menurutnya, Menkumham seharusnya justru mencopot Dirjen Pemasyarakatan Sihabudin dan Kalapas Pekanbaru Alfi Zahrin serta Kakanwil Kemenkumham Riau, Djoni Muhammad. Langkah ini perlu diambil sebagai konsekuensi terungkapnya transaksi narkoba di Lapas Pekanbaru.

”Mereka harus dicopot karena ada unsur pembiaran,” ujar Neta S Pane.

Menurut dia, terungkapnya peredaran narkoba dalam penjara merupakan bukti ketidakpatuhan ketiga pejabat Kemkumham tersebut dalam mendukung program pemerintah.

Dia menyatakan, maraknya peredaran narkoba di lingkungan Lapas salah satu penyebabnya adalah kelambanan eksekusi mati terhadap bandar narkoba.

”Salah satu langkah untuk memberantas narkoba adalah harus segera eksekusi terpidana mati bandar narkoba,” kata Neta.

IPW menawarkan lima langkah untuk memberantas peredaran narkotika dalam penjara, selain eksekusi terpidana mati.

”Harus ada rotasi rutin untuk bandar narkoba yang ditahan agar di Lapas dia tidak menjadi raja kecil dan ATM oknum Lapas,” ujar Neta.

Dia menyarankan, Lapas juga memasang alat pengacak sinyal (jamming) telepon seluler. Tujuannya agar bandar narkoba tidak bisa menggunakan HP dan internet untuk mengendalikan bisnis narkoba.

Selain itu perlu dilakukan penggerebekan rutin setiap bulan, diikuti langkah mutasi pimpinan Lapas yang kedapatan tidak mengerti peredaran narkoba dalam wilayah kerjanya.

Wakil Ketua Komnas HAM Ridha Saleh mengatakan, bila Denny Indrayana menemukan ada sipir melakukan kesalahan, sebaiknya langsung ditangkap dan diproses sesuai hukum. Tidak perlu menggunakan cara kekerasan. Komnas HAM, lanjutnya, akan memanggil Wamenkumham itu. Surat panggilan akan dilayangkan Senin ini.

‘’Senin (9/4) besok kami akan kirim surat dulu. Biasanya pemanggilan tiga hari setelah itu,’’ kata Ridha Saleh di Jakarta, kemarin.

Menurut Ridha Saleh, sipir di Lapas Pekanbaru mencurahkan keluhan kepada tim Komnas HAM terkait kasus dugaan penamparan yang dilakukan Denny Indrayana saat sidak pada 2 April lalu.

‘’Sipir itu sampai menangis kepada kami. Mereka bilang berada di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM). Mereka juga tidak pernah merendahkan napi, tapi kenapa diperlakukan seperti ini. Mereka juga bilang, kalau mereka salah, proses saja melalui jalur hukum,’’ ungkapnya.

Ridha mengatakan, sebenarnya prosedur tetap yang dijalankan oleh Denny Indrayana saat melakukan sidak sudah benar.

‘’Tidak ada yang salah, tapi ada kasus lain yakni dugaan penamparan, dan dugaan ini yang kami selidiki,’’ ujarnya.

Sebagai seorang wakil menteri, kata Ridha, seharusnya Denny bisa menahan diri dan tidak menggunakan kekerasan. ‘’Denny harus menjelaskan kepada kami, apa motif pemukulan tersebut,’’ tandas Ridha. (D3,F4,J13-43)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2012/04/09/182693/Gerak-Denny-Dibatasi

9 April 2012 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Jamwas Segera Periksa Jaksa Pemeras

SUARA MERDEKA.com – Minggu, 08 April 2012

JAKARTA, suaramerdeka.com – Kejaksaan Agung menyatakan belum menerima laporan pemeriksaan internal Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah terkait dugaan pemerasan yang dilakukan Kepala Kejaksaan Negeri Pangkalan Bun Agustinus Wijono.

“Saya memang belum menerima laporan dari Kajati Kalimantan Tengah,” kata Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) Kejaksaan Agung, Marwan Effendy, di Jakarta, Minggu (8/4).

Dia menyatakan, hasil pemeriksaan internal tersebut akan dijadikan acuan Kejaksaan Agung untuk menjatuhkan sanksi internal.

“Kalau ada hasilnya kita akan langsung tindaklanjuti,”tukasnya.

Marwan menambahkan, Kejati Kalimantan Tengah mencopot Kepala Seksi Pidana Umum Kejari Pangkalan Bun berinisial S dan Kepala Seksi Intelijen Kejari Pangkalan Bun berinisial PS.

Jaksa S mengakui dalam rekaman video berdurasi sepuluh menit yang diambil keluarga ED, dirinya belum menerima uang hasil pemerasan. S mengaku saat itu dirinya baru melakukan negosiasi.

Dalam rekaman video tersebut, jaksa S dan jaksa SW terlihat meminta uang sebesar Rp150 juta untuk ´biaya´ upaya penangguhan penahanan dan lolos dari jerat hukum.

ED tersangkut dalam kasus sengketa lahan dan pemortalan sebuah jalan Pangkalan Bun dengan sebuah perusahaan kayu asal Korea.

( Budi Yuwono / CN34 / JBSM )
Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2012/04/08/114802/Jamwas-Segera-Periksa-Jaksa-Pemeras

9 April 2012 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Barter Pasal, Waspadai Pembajakan APBN

SUARA MERDEKA.com – Minggu, 08 April 2012

JAKARTA, suaramerdeka.com – Dugaan terjadinya barter pasal 7 ayat 6 (a) yang mengatur soal harga Bahan Bakar Minyak dengan pasal 18 dalam UU soal APBN Perubahan semakin menunjukan bahwa keuangan negara berpotensi digunakan untuk kepentingan politik-ekonomi pihak tertentu. Hal ini disampaikan Peneliti Bidang Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch Abdullah Dahlan kepada suaramerdeka.com, Minggu (8/4).

Abdullah berpendapat, jika praktik seperti ini teruys terjadi maka APBN yang seharusnya digunakan sebenar-benarnya untuk kepentingan rakyat, justru digunakan untuk kepentingan pihak tertentu. “Jika terus terjadi, bisa jadi APBN kita akan terbajak oleh kepentingan tertentu,” ujarnya.

Dia menjelaskan, dalam UU tentang APBN-P ada nuansa kepentingan yang coba dipaksakan masuk dalam lingkup pasal 18. Yakni dengan adanya penambahan butir c dalam pasal tersebut. Dimana dalam rumusan APBN sebelum perubahan ketentuan ini belum masuk.

“Kuat dugaan butir c pasal 18 ini memang bagian yang dikompromikan dalam perdebatam soal kebijakan BBM lalu. Nuansa pasal 18 poin c tentunya akan memberikan keuntungan bagi pihak tertentu,” tegas Abdullah.

Menurutnya, dalam pasal 18 yang menjelaskan soal penanganan kasus lumpur Lapindo inilah diduga kuat didorong oleh salah satu fraksi, walaupun sebagiam fraksi yang lain mungkin saja tidak mencermati hal ini.

“Implikasi dari ketentuan ini tentunya akan menambah beban APBN yg seharusnya ditanggung oleh koorporasi yang mengeksplorasi dalam kasus lapindo. Ini bisa jadi bagian barter kepentingan,” tegasnya.

( Mahendra Bungalan / CN33 / JBSM )
Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2012/04/08/114830/Barter-Pasal-Waspadai-Pembajakan-APBN

9 April 2012 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: