KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Penyidikan Bambang Bintoro Tuntas

SUARA MERDEKA.com – Senin, 09 April 2012

SEMARANG, suaramerdeka.com – Penyidik Kejati Jateng telah menuntaskan penyidikan terhadap mantan Bupati Batang, Bambang Bintoro. Berkas dugaan korupsi dana purnabakti tahun 2004 itu telah dilimpahkan ke Kejari Batang untuk diteliti jaksa peneliti.

“Berkasnya sudah kami kirimkan ke Kejari Batang untuk diteliti. Jadi sudah masuk pra penuntutan,” ujar Asisten Pidana Khusus Kejati Jateng, Ali Mukartono, Senin (9/4).

Menurut Ali, Kejari Batang memiliki waktu 14 hari untuk menyatakan apakah berkas tersebut lengkap atau tidak. Jika berkas dinyatakan lengkap, maka akan dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk disusun dakwaan. Setelahnya, beraks akan dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Semarang untuk disidangkan.

Bambang Bintoro saat ini mendekam di Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane Semarang sejak 20 Maret 2012. Ia dinilai terlibat dalam praktik korupsi yang merugikan APBD tahun 2004 sebesar Rp 796 juta. Kasus tersebut bermula dari penggunaan pos anggaran eksekutif untuk mendanai premi asuransi 45 anggota dewan.

Setelah premi asuransi cair, dana Rp 796 juta yang sedianya hanya menjadi dana talangan awal asuransi, tidak dikembalikan. Dana hasil pencairan asuransi tersebut malah dibagikan kepada para anggota dewan sebagai bantuan purnabakti.

Padahal pemberian dana purnabakti tidak diperbolehkan apabila menggunakan pos anggaran eksekutif. Hal ini sesuai dengan hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI usai melakukan audit di Pemerintah Kabupaten Batang. Sebagai kepala daerah, Bambang diduga mengetahui bahkan menyetujui adanya penyimpangan ini.

( Eka Handriana / CN26 / JBSM )
Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2012/04/09/114938/Penyidikan-Bambang-Bintoro-Tuntas

9 April 2012 Posted by | BATANG | Tinggalkan komentar

Penahanan Tersangka Korupsi BKK Kertek Diperpanjang

SUARA MERDEKA.com – Senin, 09 April 2012

WONOSOBO, suaramerdeka.com – Masa penahanan tersangka kasus korupsi Bank Kredit Kecamatan (BKK) Kertek Wonosobo, Lilik S diperpanjang setelah habis tanggal 7 April. Langkah ini ditempuh kejaksaan sambil menunggu proses sidang berlangsung.

Selain itu, tersangka Lilik yang saat ini masih ditahan di Rutan Wonosobo akan dipindahkan ke rutan wanita Bulu Semarang pada hari Rabu (11/4). Pemindahan tersebut untuk memudahkan proses menjalani sidang perdana yang akan digelar pada pekan ini.

Kepala Seksi Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri Wonosobo, Anto Widi SH mengatakan berkas kasus Lilik sudah dilimpahkan ke pengadilan Tipikor dan sidang perdana akan digelar Rabu (11/4).

“Saat ini masa tahanan tersangka diperpanjang dan menjadi kewenangan pengadilan,” katanya, Senin (9/4).

( Edy Purnomo / CN34 / JBSM )
Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2012/04/09/114874/Penahanan-Tersangka-Korupsi-BKK-Kertek-Diperpanjang

9 April 2012 Posted by | WONOSOBO | Tinggalkan komentar

Hakim Ancam Mogok Massal

SUARA MERDEKA.com – Senin, 09 April 2012

JAKARTA, suaramerdeka.com – Para Hakim yang tergabung dalam Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) mengancam akan melakukan mogok massal bila pemerintah tidak memenuhi tuntutan mereka terkait perbaikan kesejahteraan. Pernyataan ini disampaikan oleh 28 perwakilan IKAHI saat bertemu dengan Pimpinan Mahkamah Agung (MA) di Jakarta Pusat, Senin (9/4).

Menurut juru bicara IKAHI, Jauhari, dalam pertemuan itu MA dan IKAHI membahas persoalan Kekuasaan Kehakiman yang diatur dalam UU Nomor 48 tahun 2009. “Dalam pertemuan ini kami dalam posisi anak dari Bapak-bapak di MA,” kata Hakim Pengadilan Negeri Depok tersebut.

Dikatakan Jauhari, hakim sebagai pejabat negara tetapi masih sangat dipinggirkan. “Sampai saat ini tunjangan hakim sudah 11 tahun tidak diperhatikan, selain itu gaji pokok hakim selama empat tahun tidak ada perubahan. Kalau tidak diperhatikan hakim akan mogok bekerja,” ancamnya.

Menanggapi ancaman hakim tersebut, juru bicara MA Agung Djoko Sarwoko meminta agar para hakim menahan diri. “Hakim itu tidak tepat kalau mogok, kalau bisa dengan cara-cara elegan, seperti mengajukan Judicial Review. Sangat tidak lumrah ada hakim yang mogok, disamping nanti ada rakyat yang akan rugi, citra bangsa di luar negeri juga akan tidak baik,” tegasnya.

( Budi Yuwono / CN31 / JBSM )
Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2012/04/09/114893/Hakim-Ancam-Mogok-Massal

9 April 2012 Posted by | BERITA POLITIK DAN BERITA UMUM | Tinggalkan komentar

Rina: Saya Percaya Hakim dan Jaksa

SUARA MERDEKA.com – Senin, 09 April 2012

KARANGANYAR, suaramerdeka.com – Bupati Karanganyar Rina Iriani menanggapi dingin soal tudingan KP2KKN (Komite Penyelidikan dan Pemberantasan, Korupsi, Kolusi dan Nepotisme), bahwa dia sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus pembangunan Perumahan Griya Lawu Asri (GLA).

‘’Saya sudah tidak pernah memikirkan soal itu. Saya percaya hakim dan jaksa adalah aparat yang sangat mengerti hukum. Semua keputusannya sudah melalui pertimbangan sangat cermat, siapa yang salah dan tidak. Selama ini saya belum pernah diperiksa, jadi saksipun tidak, apalagi tersangka. Kalau diperiksa saja tidak, masak ditetapkan tersangka?’’ kata dia.

Karena itu dia tidak akan menanggapi serius soal itu. Dia memilih berkonsentrasi melaksanakan tugasnya sebagai bupati yang masih dua tahun lagi. Itu yang akan dikerjakan sampai tuntas, dan berharap semuanya baik-baik saja, rakyatnya juga sejahtera.

‘’Saya yakin masyarakat juga sudah paham soal itu. Mereka sudah mengetahui duduk persoalannya, dan bisa menyaring semua informasi yang datang, baik dari media maupun dari lembaga-lembaga lain. Semoga saja mereka tidak terpengaruh soal-soal seperti  itu,’’ jelasnya, didampingi Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi, Nunung Susanto.

Hal senada dikemukakan Rudy Alfonso SH, pengacara Rina. Dia mengatakan, sampai saat ini tidak ada satupun surat penetapan kliennya sebagai tersangka. Karena itu dia merasa aneh saja dengan munculnya pernyataan KP2KKN itu.

‘’Toh sampai keputusan MA yang menyangkut kasus itu dengan tersangka yang lain, tidak ada disebutkan keterlibatan Bu Rina. Itu saja yang kita pegang. Jadi tidak mungkin belum pernah diperiksa dalam kaitan apapun, kok ditetapkan tersangka,’’ kata dia.

Tentang kemungkinan ada pihak-pihak tertentu yang mencoba mengungkit karena persoalan politis, Rina mengatakan hal itu sangat aneh. Dia balik mempertanyakan motif apa yang sebetulnya ingin dikejar pada persoalan itu, karena toh keputusan pengadilan, sampai Mahkamah Agung sudah turun.

Apakah ada selentingan dirinya mencalonkan diri dalam pemilihan gubernur ? ‘’Lah, saya ini cah ndeso. Dari guru SD bisa jadi Bupati Karanganyar dua periode, itu sudah sangat luar biasa dan saya syukuri. Buat apa saya maju jadi Gubernur ?’’

Dia menyatakan sangat tidak berminat maju dalam pilgub. Karena itu tidak ada yang perlu dikhawatirkan sehingga sejak dini sudah melakukan manuver  yang agak berbau negative. Dia ingin menuntas tugasnya dan dikenang sebagai mantan Bupati Karanganyar yang bisa meninggalkan warisan bersejarah bagi rakyatnya.

‘’Itu saja tujuan saya. Soal setelah lengser dari bupati, saya sudah mengurus keperluan untuk melimpah menjadi dosen. Saya lebih enjoy menikmati profesi sebagai pendidik, karena dari awal jiwa saya ditempa sebagai guru. Karena itu saya akan melimpah ke perguruan tinggi yang mau menerima saya,’’ tegasnya.

( Joko Dwi Hastanto / CN34 / JBSM )
Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2012/04/09/114878/Rina-Saya-Percaya-Hakim-dan-Jaksa

9 April 2012 Posted by | KARANGANYAR, KP2KKN DALAM BERITA | Tinggalkan komentar

Patrialis Laporkan Mantan Bupati Lahat Terkait Aset Lahan

SUARA MERDEKA.com – Senin, 09 April 2012

JAKARTA, suaramerdeka.com – Mantan Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Patrialis yang kini menjabat Komisaris Utama PT Bukit Asam melaporkan kasus dugaan korupsi yang dilakukan Mantan Bupati Lahat, Harunata periode 2003-2008.

Patrialis yang datang didamping Direktur Utama PT Bukit Asam Milawarma menduga terjadi pengalihan ijin eksploitas kepada 34 perusahaan swasta. Padahal PT Bukit Asam yang memiliki hak Tunggal untuk memperoleh Kuasa Pertambangan Ekspolitasi berdasarkan pasal 25 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1969 di atas kuasa pertambangan yang dibagikan tersebut. “Akibatnya negara berpotensi dirugikan lebih Rp 20 trilun,” kata Patrialis.

Sementara, Milawarma menambahkan, PT Bukit Asam pertama kali melakukan kegiatan eksplorasi dengan melakukan pengeboran hasil penyelidikan umumnya pada tahun 1990, pada tahun 1992 memperoleh Kuasa Pertambangan Eksplorasi yang bisa diperpanjang, dan pada tahun 2003 memperoleh ijin eksplorasi. “Sejak tahun 1990-2003 PTBA telah menghabiskan dana operasional sebesar Rp 203 miliar,” ujar Milawarma.

( Mahendra Bungalan / CN32 / JBSM )
Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2012/04/09/114909/Patrialis-Laporkan-Mantan-Bupati-Lahat-Terkait-Aset-Lahan

9 April 2012 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Kejaksaan Tunggu Sidang PK untuk Eksekusi Agusrin

SUARA MERDEKA.com – Senin, 09 April 2012

JAKARTA, suaramerdeka.com – Kejaksaan Agung rupanya telah menyetujui penundaan pelaksanaan eksekusi terhadap Agusrin M Najamuddin usai sidang Peninjauan Kembalinya. “Ya, tunggu Rabu (11/4) besok, sudah ada kabar masalah Agusrin yang dimaksud,” kata Wakil Jaksa Agung Darmono, Senin (9/4).

Dia menambahkan kabar mengenai pelaksanaan eksekusi Agusrin akan ditentukan pada Rabu (11/4) mendatang. Meski ia tidak menyebutkan eksekusi terhadap Agusrin akan ditentukan dalam sidang PK nanti, namun sidang akan berjalan pada Selasa (10/4).

Persidangan peninjauan kembali terhadap Gubernur Bengkulu nonaktif tersebut  rencananya akan berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Darmono menyatakan, tidak ada kesulitan dalam melakukan pelaksanaan eksekusi terhadap Agusrin.

Dia meminta agar menunggu perkembangan dalam pekan ini. “Tidak ada kesulitan yang prinsip. Tunggu saja perkembangannya dalam pekan ini,” katanya berkelit.

Salah satu kuasa hukum Agusrin, Marthen Pongrekun, mengkonfirmasikan adanya pelaksanaan sidang PK Agusrin pada Selasa (10/4) ini. “Sidang PK besok Selasa (10/4) jadi,” ujarnya.

Mahkamah Agung (MA) memutuskan Gubernur Bengkulu nonaktif, Agusrin M Najamuddin bersalah melakukan tindak pidana korupsi. MA menjatuhkan hukuman penjara selama empat tahun dan denda sebesar Rp 200 juta subsider tiga bulan kurungan.

( Budi Yuwono / CN26 / JBSM )
Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2012/04/09/114928/Kejaksaan-Tunggu-Sidang-PK-untuk-Eksekusi-Agusrin

9 April 2012 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Kejaksaan Agung Tangkap Buronan Abdul Muis Nasution

SUARA MERDEKA.com – Senin, 09 April 2012

JAKARTA, suaramerdeka.com – Buronan Abdul Muis Nasution akhirnya ditangkap Penyidik Kejaksaan Agung. Dia adalah mantan Sekretaris Daerah Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara yang terlibat kasus korupsi retribusi merugikan negara Rp 1,8 miliar.

Menurut Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung M. Adi Toegarisman, Abdul Muis dinyatakan buron setelah menghilang saat akan dieksekusi pada November 2010.

“Dia pernah melakukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung, tapi ditolak. Pada saat akan dieksekusi dia menghilang. Pada saat dieksekusi yang bersangkutan tidak ada ditempat. Baru sekarang ini, tertangkap di Makassar,” ujar Adi di kantornya, Senin (9/4).

Abdul Muis ditangkap usai salat subuh di Jalan Daeng Tata, Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (9/4). Dia langsung diterbangkan dari Makassar ke Jakarta pukul 10.00 WITA.

Dijelaskan Adi, saat ditangkap, Abdul Muis hanya bersikap pasrah tidak melawan. Selama di Makassar, dia tinggal bersama seorang anaknya. Selama hampir dua tahun buron, Abdul Muis telah dua kali berpindah tempat. Dia pernah singgah di Surabaya, Jawa Timur, dan baru tinggal di Makassar selama enam bulan.

“Setelah penangkapan ini, Abdul Muis segera dijatuhi hukuman di tempat dia beraktifitas di Simalungun,” ujar Adi Toegarisman.

( Budi Yuwono / CN32 / JBSM )
Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2012/04/09/114915/Kejaksaan-Agung-Tangkap-Buronan-Abdul-Muis-Nasution

9 April 2012 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Rina Cuek Desakan KP2KKN Pada KPK

 

Tribun Jateng – Senin, 9 April 2012
Bupati-Karanganyar.jpg

Laporan Reporter Tribun Yogya/Ikrob Didik Irawan

TRIBUNJATENG.COM  KARANGANYAR,– Desakan Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ditanggapi dingin oleh Bupati Karanganyar, Rina Iriani. Rina tak mau ambil pusing dan memilih tetap fokus menjalankan tugasnya sebagai kepala daerah.

Desakan oleh KP2KKN itu terkait status Rina yang ditetapkan sebagai tersangka pada kasus korupsi perumahan Griya Lawu Asri (GLA). Namun hingga saat ini, belum ada tindakan konkrit yang dilakukan oleh lembaga penegak hukum untuk memanggil atau memeriksa. “Saya tak mau lagi memikirkan soal itu. Hakim sudah mengeluarkan putusannya, siapa yang benar dan siapa yang salah sudah jelas,” kata Rina, Senin (9/4).

Dalam perkembangan kasus korupsi pembangungan perumahan bersubsidi GLA, Rina mengaku sampai saat ini belum pernah diperiksa atau pun menjadi saksi. “Kalau diperiksa sebagai saksi saja saya tidak pernah, masak sekarang mau ditetapkan sebagai tersangka?,” katanya, balik bertanya.  Terkait mencuatnya kembali kasus itu, ia pun tidak ingin terlalu larut memikirkannya. Baginya konsentrasi dalam melaksanakan tugasnya sebagai kepala daerah jauh lebih penting saat ini.

Menurut Rina, saat ini memang banyak informasi yang beragam muncul di tengah masyarakat terkait mencuatnya kembali kasus GLA. Ia pun hanya bisa berharap masyarakat Karanganyar tetap tenang dan tak terpengaruh. “Saya yakin, masyarakat sudah paham dan bisa memetakan duduk persoalan sebenarnya seperti apa. Semoga saja masyarakat tidak akan terpengaruh dengan persoalan seperti  itu,” harapnya.

Disinggung munculnya kembali masalah ini lantaran faktor politis dari pihak tertentu, Rina memberikan komentar diplomatis. Jika memang seperti itu, pihaknya hanya mampu menilai hal itu sebagai sebuah ketidakwajaran. “Kalau ini bagian dari manuver isu rencana pencalonan saya sebagai gubernur Jateng, maka sangat aneh. Selapas jadi bupati, saya tak minat nyalon gubernur,” katanya.

Rudy Alfonso, pengacara Rina Iriani juga menagaskan hal yang sama. Menurutnya, hingga detik ini belum ada sama sekali surat penetapan kliennya sebagai tersangka dari pihak manapun. “Pernyataan dari KP2KKN itu kami nilai sesuatu yang aneh. Sebab keputusan dari Mahkamah Agung terkait kasus korupsi GLA, sama sekali tidak  menyebut keterlibatan klien kami,” ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Divisi Monitoring Kinerja Aparat Penegak Hukum KP2KKN Jateng, Eko Haryanto mendesak kepada KPK agar segera memeriksa Bupati Karanganyar terkait dugaan korupsi GLA. Desakan ini dilandaskan pada penetapan Rina Iriani sebagai tersangka sejak 13 Oktober 2012. Sebagaimana surat laporan  Jampidsus nomor R-3209/0.3/Fd.1/10/2010 atas hasil gelar perkara penyidikan yang dilakukan pada 7 Oktober 2010 di Kejaksaan Agung.

Sumber : http://jateng.tribunnews.com/2012/04/09/rina-cuek-desakan-kp2kkn-pada-kpk

9 April 2012 Posted by | KARANGANYAR, KP2KKN DALAM BERITA | Tinggalkan komentar

Bupati Karanganyar Jadi Tersangka Sejak 2010?

KOMPAS.com – Senin, 9 April 2012
TRIBUNNEWS
Bupati Karanganyar Jawa Tengah Rina Iriani Sri Ratnaningsih

 

SEMARANG, KOMPAS.com – Bupati Karanganyar Jawa Tengah Rina Iriani Sri Ratnaningsih diduga telah ditetapkan sebagai tersangka sejak tahun 2010 silam, namun hingga kini belum ada kemajuan atas kasus yang membelitnya. Rini Iriani diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi penyalahgunaan anggaran subsidi perumahan dari Kementerian Perumahan Rakyat 2007/2008 pada proyek perumahan Griya Lawu Asri (GLA) di Dukuh Jeruk Sawit, Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar.

Adapun kerugian negara diperkirakan mencapai Rp 20,1 miliar. Penetapan tersangka dilakukan sejak 7 Oktober 2010 oleh Bidang Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI, namun hingga kini belum diketahui publik. Temuan ini terungkap dalam  dokumen yang didapatkan Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah.

Kepala Divisi Monitoring Kinerja Aparat Penegak Hukum KP2KKN Jateng Eko Haryanto meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melanjutkan penyidikan kasus ini hingga tuntas. Sedangkan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jateng diminta untuk tidak menutupi-nutupi kasus tersebut. “Kami akan segera mengirimkan surat pada KPK, dari dokumen sudah tersangka sejak 2010 tapi hingga saat ini tidak ada kelanjutannya, ini membuat kami tidak percaya atas kinerja Kejati Jateng,” ujarnya di Semarang, Minggu (8/4/2012) kemarin.

Berdasarkan dokumen yang ada, Rina Iriani ditetapkan sebagai tersangka dalam laporan Jampidsus surat Nomor: R-3209/0.3/Fd.1/10/2010 tertanggal 13 Oktober 2010. Sebelumnya, kasus ini telah memidanakan tiga orang dari Koperasi Serba Usaha (KSU) Sejahtera Karanganyar. Ketiganya yakni Handoko Mulyono (mantan Ketua KSU Sejahtera periode Tahun 2008), Toni Haryono (Ketua Badan Pengawas KSU Sejahtera), dan Fransisca Riyana Sari (mantan Ketua KSU Sejahtera periode Tahun 2007).

Selama ini Kejati Jateng tidak terbuka terkait penetapan tersangka Bupati Rina hingga pada 2011 lalu, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) melakukan gugatan pra peradilan. Namun dari gugatan itu juga tidak didapatkan pernyataan jelas tentang status Rina dan Kejati menyatakan perkara itu masih dalam proses hukum.

Kajati Jateng Bambang Waluyo saat dikonfirmasi mengatakan sebenarnya sudah disebutkan keterlibatan Rina dalam dakwaan tiga terdakwa lainnya, namun dalam putusan pengadilan nama tersebut hilang. “Bahkan hingga putusan kasasi juga nama itu tidak ada,” tandasnya.

Menurutnya fakta hukum penyertaan sesuai dalam Pasal 55 KUHP tidak terpenuhi untuk kasus Rina, sebab nama Rina tidak disebut dalam putusan pengadilan. Ia mengatakan jika proses hukum terhadap Rina akan dilanjutkan, Kejati harus melakukan kembali dari awal. “Ya mulai dari nol lagi, dari pengumpulan data, pengajuan izin dan lainnya,” ujar Bambang.

Sumber : http://regional.kompas.com/read/2012/04/09/09330785/Bupati.Karanganyar.Jadi.Tersangka.Sejak.2010.

9 April 2012 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL, KARANGANYAR, KP2KKN DALAM BERITA | Tinggalkan komentar

Kejaksaan Dituding Tutupi Kasus Korupsi Bupati Karanganyar

KORAN TEMPO – SENIN, 09 APRIL 2012

 

SEMARANG – Lembaga anti-korupsi KP2KKN Jawa Tengah menuding Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah menutupi keterlibatan Bupati Karanganyar Rina Iriani Sri Ratnaningsih dalam kasus tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana subsidi perumahan 2007/2008 dari Kementerian Perumahan Rakyat untuk proyek perumahan Griya Lawu Asri di Kabupaten Karanganyar.

Aktivis KP2KKN, Eko Haryanto, mengatakan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah mengelabui publik dengan menghentikan proses hukum Rina Iriani. “Kami menemukan dokumen hasil ekspose di Kejaksaan Agung yang mengharuskan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah mengusut tuntas kasus Rina dalam kasus korupsi proyek perumahan GLA,” kata Eko Haryanto kepada Tempo kemarin.

Dokumen itu merupakan hasil ekspose pada 7 Oktober 2010 di aula Gedung Bundar Kejaksaan Agung. Ekspose itu dipimpin oleh Sekretaris Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Korupsi dan pejabat kejaksaan agung lainnya, Jaksa Tinggi Jawa Tengah, dan Asisten Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah saat itu adalah Salman Maryadi dengan asisten pidana khusus, Setia Untung Ari Muladi. Saat ini mereka ditugaskan di kejaksaan agung.

Hasil ekspose perkara itu dikeluarkan pada 13 Oktober 2010 lewat surat bernomor: R- 209/03/FD.1/10/2010. Dokumen ekspose dibuat Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah untuk Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Korupsi Kejaksaan Agung.

Dalam dokumen hasil ekspose, nama Rina Iriani disebut sebagai tersangka. Misalnya, diterangkan dalam posisi kasus dengan bunyi: “Tony Haryono sebagai pengawas koperasi serba usaha sejahtera bersama-sama tersangka, Rina Iriani, Handoko Mulyono, dan Fransiska Rianasari (masing-masing dituntut terpisah), pada Mei 2007 hingga Februari 2010, di kantor KSU Sejahtera telah menyalahgunakan dana subsidi perumahan 2007-2008 dari Kementerian Negara Perumahan Rakyat.”

Pada 2007, Rina menunjuk KSU Sejahtera sebagai penerima bantuan perumahan senilai Rp 15 miliar dengan perincian bantuan pembangunan rumah 142 orang sebesar Rp 1,775 miliar dan bantuan subsidi perbaikan rumah 1.551 orang sebesar Rp 13,947 miliar.

Tapi, kenyataannya dana yang disalurkan hanya Rp 6,5 miliar dan Rp 1,5 miliar. Sisanya, Rp 6,9 miliar, digunakan tak sesuai dengan ketentuan, di antaranya untuk kepentingan Tony, Rp 1,2 miliar dan pembayaran utang oleh Rina sebesar Rp 285 juta.

Aksi pengelola KSU Sejahtera menggarong uang negara tak berhenti di situ. Pada 2008, koperasi kembali mengajukan bantuan ke Kementerian Perumahan Rakyat dan mendapat dana Rp 20 miliar. Jika ditambah sisa bantuan 2007 sebesar Rp 6,9 miliar, koperasi mengelola dana bantuan sebesar Rp 26,9 miliar. Tapi dana yang sesuai dengan peruntukan hanya Rp 7,2 miliar, sedangkan sisanya, Rp 18,6 miliar, disalahgunakan oleh pengelola koperasi. “Dana itu hanya bisa keluar atas persetujuan Tony Haryono dan Handoko Mulyono,” tulis dokumen ekspose.

Dana bantuan sebesar Rp 18,6 miliar itu dipakai, antara lain untuk keperluan Tony Haryono sebesar Rp 3 miliar serta dipakai Rina dan Tony sebesar Rp 10 miliar untuk pemenangan Rina Iriani dalam pemilihan Bupati Karanganyar. Selain itu, Rina memakai Rp 938 juta untuk biaya sehari-hari. Akibatnya, negara mengalami kerugian sebesar Rp 20 miliar.

Eko mengatakan, dari nama yang disebut terlibat, hanya Rina Iriani yang belum diadili. Sedangkan Tony, Handoko, dan Fransisca sudah divonis bersalah dengan hukuman 2-5 tahun. Eko heran kenapa Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah mengeluarkan hasil ekspose yang ditujukan kepada Pejabat Kejaksaan Agung tapi tak menindaklanjuti hasil ekspose itu. “Ini aneh. Pasti ada ketidakberesan,” kata dia.

Sebelumnya Masyarakat Anti Korupsi mengajukan gugatan pra-peradilan atas keputusan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah yang tak juga memproses kasus Rina. Tapi saat itu hakim menolak gugatan itu dengan alasan proses hukum masih berjalan. Tempo belum berhasil meminta konfirmasi pejabat Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. Telepon yang ditujukan ke juru bicara Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Eko Suwarni, juga tak diangkat. ROFIUDDIN

Sumber : http://koran.tempo.co/konten/2012/04/09/270430/Kejaksaan-Dituding-Tutupi-Kasus-Korupsi-Bupati-Karanganyar

9 April 2012 Posted by | KARANGANYAR, KP2KKN DALAM BERITA | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: