KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Begini Isi Perjanjian SBY-Parpol Koalisi

foto

TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo

TEMPO.CO – KAMIS, 05 APRIL 2012

 

TEMPO.COJakarta – Sekretariat Gabungan (Setgab) Partai Koalisi Pendukung Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan telah mengeluarkan Partai Keadilan Sejahtera dari koalisi. Sebabnya, sikap PKS yang kukuh menolak kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi dianggap bertentangan dengan kebijakan partai koalisi.

Oleh karena itu, PKS dinilai telah melanggar kontrak kesepakatan parpol koalisi yang ditandatangani oleh semua pimpinan parpol koalisi beserta Presiden SBY dan Wakil Presiden Boediono pada 23 Mei 2011 lalu. Kontrak kesepakatan itu terkait dengan tata etika dan efektivitas pemerintahan SBY-Boediono.

Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Suryadharma Ali yang sekaligus Menteri Agama Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II memberikan dokumen kesepakatan itu kepada wartawan di halaman Istana Negara,Jakarta, Kamis, 5 April 2012. Berikut isi dokumen kesepakatan itu:

1. Setiap anggota koalisi wajib memiliki dan menjalankan semangat kebersamaan dalam sikap dan komunikasi politik yang sungguh-sungguh mencerminkan kehendak yang tulus untuk berkoalisi. Anggota koalisi sepakat untuk tidak mengeluarkan pernyataan dan tindakan maupun komunikasi politik yang senantiasa menyerang dan mendiskreditkan satu sama lain sehingga semangat kebersamaan dan soliditas koalisi senantiasa dapat diimplementasikan bersama-sama.

2. Keputusan-keputusan yang ditetapkan oleh Presiden, (yang dalam hal ini dibantu oleh Wakil Presiden) menyangkut kebijakan-kebijakan politik yang strategis dan posisi-posisi politik yang penting, setelah mempertimbangkan pandangan dan rekomendasi pimpinan partai koalisi pada rapat yang dipimpin oleh Ketua Setgab, wajib didukung dan diimplementasikan, baik di pemerintahan maupun melalui fraksi-fraksi di DPR. Menteri-menteri dari parpol koalisi adalah merupakan perwakilan resmi parpol koalisi. Karena itu, wajib menjelaskan dan mensosialisasikan segala kebijakan maupun keputusan yang telah ditetapkan oleh Presiden kepada partainya.

3. Dalam hal mekanisme kerja antara pemerintah dan DPR sesuai dengan fungsi-fungsi anggaran, legislasi, dan pengawasan, parpol koalisi sepakat untuk tetap memberi ruang pembahasan sebagaimana mekanisme kerja yang selama ini berlangsung antara pemerintah dan DPR melalui forum-forum rapat kerja, rapat dengar pendapat, rapat konsultasi, dan lain-lain.

4. Untuk lebih meningkatkan efektivitas dan komunikasi parpol koalisi, terutama dalam menentukan kebijakan-kebijakan politik yang strategis dan posisi-posisi politik yang penting, Presiden melakukan pertemuan dengan pimpinan parpol koalisi minimal satu kali dalam tiga bulan atau pada waktu-waktu yang ditentukan yang pelaksanaannya diatur oleh Setgab.

5. Bilamana terjadi ketidaksepakatan terhadap posisi bersama koalisi, terlebih menyangkut isu yang vital dan strategis, seperti yang tercantum dalam butir 2 tersebut di atas yang justru dituntut kebersamaan dalam koalisi, semaksimal mungkin tetap dilakukan komunikasi politik untuk menemukan solusi yang terbaik.

Apabila pada akhirnya tidak ditemukan solusi yang disepakati bersama, maka parpol peserta koalisi yang bersangkutan dapat mengundurkan diri dari koalisi.

Manakala parpol yang bersangkutan tidak mengundurkan diri, pada hakikatnya kebersamaannya dalam koalisi parpol telah berakhir. Selanjutnya Presiden mengambil keputusan dan tindakan menyangkut keberadaan parpol dalam koalisi dan perwakilan partai yang berada dalam kabinet.

6. Dalam hal Presiden melakukan reshuffle kabinet, sesuai dengan urgensi dan prerogatifnya, Presiden dapat melakukan pergantian personel, perubahan portofolio, dan bahkan apabila sangat diperlukan melakukan pengurangan/penambahan jumlah menteri parpol dalam kabinet. Apabila Presiden mengambil keputusan demikian, di samping merupakan hak prerogatifnya, juga berdasarkan pertimbangan:

a. Evaluasi Kinerja Kabinet Indonesia Bersatu II yang didasarkan pada Kontrak Kinerja dan Pakta Integritas.
b. Efektivitas dan solidaritas koalisi KIB II.
c. Masukan parpol koalisi atas permintaan Presiden sebelum keputusan Presiden diambil.
d. Dokumen-dokumen kesepakatan sebelumnya.

7. Guna menjamin terwujudnya koordinasi dan sinergi di antara parpol koalisi, telah dibentuk Setgab Koalisi. Setgab ini diketuai Presiden, dibantu oleh satu wakil ketua. Pelaksanaan rapat-rapat koordinasi diatur oleh Sekretaris Setgab, yang dipimpin oleh pimpinan rapat dalam hal ini para ketua umum parpol koalisi secara bergantian, minimal 1 bulan sekali.

8. Pada prinsipnya semua anggota parpol koalisi bertekad untuk terus bersama-sama dalam koalisi guna membangun dan meningkatkan kesejahteraan rakyat sehingga sinergi parpol koalisi dalam menyukseskan pemerintahan SBY-Boediono 2009-2014 dapat benar-benar diimplementasikan. Kesepakatan ini merupakan penyempurnaan tentang Tata Etika Pemerintahan RI 2009-2014 yang ditandatangani pada 15 Oktober 2009.

PRIHANDOKO

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2012/04/05/078395020/Begini-Isi-Perjanjian-SBY-Parpol-Koalisi

7 April 2012 Posted by | BERITA POLITIK DAN BERITA UMUM | Tinggalkan komentar

Pemilu Sistem Terbuka Dinilai Rentan Korupsi

foto

Sosialisasi Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. TEMPO/Tony Hartawan

TEMPO.CO – JUM’AT, 06 APRIL 2012

 

TEMPO.COJakarta -Presiden Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Eropa Pipit Rochijat Kartawidjaja menilai sistem pemilihan terbuka rentan korupsi. “Karena biasanya akan diwarnai dengan jual beli suara antarcalon legislatif,” katanya pada Kamis, 5 April 2012 di Kompleks Taman ismail Marzuki.

Menurut Pipit, di dalam sistem pemilihan terbuka, jual beli suara akan difasilitasi oleh partai sebagai pemegang otoritas apakah calon tersebut nantinya akan diberi suara atau tidak. “Tak heran setelahnya mereka akan berlomba-lomba mencari modal untuk mengembalikan mahar,” katanya.

Pipit menilai sistem pemilihan terbuka juga memunculkan banyaknya calon legislatif karbitan. “Banyak politikus yang pindah partai karena di dalam partai asalnya mereka tidak dapat jatah,” kata dia. Dengan kata lain menurut dia hal tersebut menandakan bahwa partai tersebut lemah dalam hal kaderisasi.

Sistem pemilihan terbuka dinilai Pipit juga akan melemahkan internal dari partai yang bersangkutan. Sebab, para calon legislatif cenderung berlomba-lomba memenangkan diri sendiri, bukan mengusung nama partai.

Pipit memandang sistem pemilihan tertutup lebih ideal karena partai akan mengusung kader internalnya yang memang benar-benar berkompetensi. “Dengan begitu iklim politik di parlemen akan lebih hidup dalam artian positif,” katanya.

Alasan sejumlah partai yang meminta sistem terbuka dengan dalih keterbukaan dan demokrasi dinilai Pipit tidak tepat. Menurut dia, pemilihan anggota legislatif di Jerman menggunakan sistem tertutup. Namun, nama-nama kader yang nantinya bakal mewakili partai tersebut juga dicantumkan . “Jadi pemilih tetap tahu dan iklim demokrasi dan keterbukaan tetap terjaga,” katanya.

SYAILENDRA

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2012/04/06/078395242/Pemilu-Sistem-Terbuka-Dinilai-Rentan-Korupsi

7 April 2012 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Kronologi Inspeksi Lapas: Sipir Teriak Ada Wamen!

TEMPO.CO – SABTU, 07 APRIL 2012

 

TEMPO.COJakarta– Inspeksi mendadak Satuan Tugas Pemberantasan Narkoba yang dibentuk Kementrian Hukum dan HAM dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) terus mendapat sorotan. Meski berulang kali Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana membantah melakukan penamparan saat inspeksi, tetap saja banyak orang tak percaya. Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie adalah salah satunya.

Dia membandingkan insiden itu dengan Jenderal besar Amerika bernama Jenderal Patton. Patton yang menampar prajurit akhirnya minta maaf setelah dia ditegur Jenderal Eisenhower. “Saya harapkan ini jadi contoh saudara Denny Indrayana bila benar melakukan itu,” ujar Aburizal seperti dikutip situs Partai Golkar.

Denny menolak disamakan dengan Patton. “Paton menampar minta maaf, saya tidak menampar minta maaf,” katanya seperti dia tulis dalam akun Twitternya.

Bantahan serupa disampaikan Satuan Tugas Pemberantasan Narkoba. Dalam siaran persnya, disebutkan bahwa upaya pemberantasan narkotika di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan sudah lama dirintis. Sejak Januari 2012, sebelum inspeksi di Lapas Pekanbaru, telah dilakukan tiga kali inspeksi di Lapas Wanita Tanjunggusta, Medan; Lapas Narkotika, Cipinang; dan Lapas Pemuda, Tangerang. Pada semua sidak dengan BNN tersebut, Kemenkumham dipimpin oleh Ketua Satgas Denny Indrayana dan Direktur Penindakan dan Pengejaran BNN Benny Mamoto.

Berikut kronologis inspeksi Satgas Pemberantasan Narkoba di Lapas Pekanbaru, Senin dinihari, 2 April 2012. Kronologi ini berbeda dengan surat protes Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Djoni Muhammad yang dikirim kepada Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin. “Kami merasa berkeberatan dengan terjadinya penamparan oleh Bapak Wamen terhadap Sdr. Darso Sihombing dan penendangan Sdr. Khoiril oleh salah seorang rombongan Wamen,” kata Djoni dalam suratnya yang bernomor W4.PW.04.01-0816

Berikut ini kronologi versi  inspeksi Satuan Tugas Pemberantasan Narkoba Kementrian Hukum dan HAM:

1. Pukul 02:30
Sekitar pukul 02:30 WIB dinihari, rombongan Satgas Pemberantasan Narkoba sampai di depan pintu pagar masuk Lapas Pekanbaru. Pintu pagar dikunci. Diputuskan untuk melompati pagar.

2. Intip Lubang
Wakil menteri dan rombongan Satgas Pemberantasan Narkoba menuju pintu gerbang masuk lapas. Bel klenengan dibunyikan dan mengetuk pintu. Butuh waktu beberapa saat sebelum ada suara sipir menanyakan siapa yang datang. Dijawab, “Saya Denny Indrayana, Wamen. Cepat buka pintu”. Lubang intip pada pintu dibuka, sipir dari dalam melihat kemudian ditutup kembali. Denny berdiri persis di depan lubang intip, agar terlihat. Pintu tetap tidak dibuka. Sehingga digedor sambil mulai berteriak meminta pintu segera dibuka.

3. Denny Teriak
Setelah lebih kurang lima menit, pintu baru dibuka. Rombongan masuk ke dalam, Denny  menegur sipir yang membuka pintu, “Kenapa lama sekali membuka pintunya”. Ajudan pengaman Menteri, melihat reaksi dari sipir yang seolah melawan. Ajudan itu lalu menendang sipir pembuka pintu. Seorang sipir lain di ruang jaga ditendang dan dipukul ajudan. Denny pun berteriak, “Hentikan. Hentikan jangan diteruskan. Berhenti.”

Versi ajudan Denny dia ingin melindungi Denny yang di Lapas Cipinang nyaris ditusuk pisau oleh sipir. Versi Benny Mamoto juga bercerita bahwa sipir mengulur waktu dan berteriak, “Wamen datang, wamen datang’ ke kamar-kamar,” ujarnya.,” sebelum pintu dibuka.

4. Razia
Denny mendatangi sipir jaga yang lain, meminta semua ponsel petugas segera dikumpulkan. Dia juga menanyakan berapa orang yang berjaga, serta meminta tolong agar inspeksi dini hari itu dibantu kesuksesannya. Kunci lapas diambil, untuk kemudian terjadi proses penggerebekan kepada tiga napi target operasi dari ruang selnya masing-masing, dilanjutkan proses penggeledahan. Ketiga target napi itu adalah Djufriado Tanjung, Husin dan Luku. Dari hasil penggeledahan di tiga sel napi ditemukan banyak ponsel, alat isap sabu, plastik pembungkus bekas sabu.

5. Denny Minta Maaf
Selama menunggu proses, Denny beberapa kali mengumpulkan petugas lapas untuk menjelaskan maksud sidak pemberantasan narkoba tersebut. Denny juga menanyakan bagaimana kondisi petugas yang terkena pukul dan tendangan. Salah satu petugas menunjukkan tangan kirinya yang luka tergores. Wakil menteri itu meraba luka itu, dan meminta maaf. “Saya minta maaf ya. Mohon lain kali, jangan terlambat membuka pintu”. Dijelaskan bahwa dalam sidak pemberantasan narkoba, tidak boleh terlambat, karena bisa menghilangkan barang bukti.

6. Tes Urin
Sekitar waktu salat subuh, napi yang menjadi target operasi dan semua sipir sempat dites urin. Ada sipir yang kesulitan buang air kecil hingga harus beberapa kali minum dulu. Tes urin lengkap belum diketahui hasilnya, tetapi beberapa diindikasikan positif memakai narkoba.

7. Denny Kembali Minta Maaf
Sebelum pulang, Denny  kembali mengumpulkan para sipir. Berusaha kembali mengangkat semangat dan moral mereka, untuk tetap melaksanakan tugas dengan baik. “Saya pamit dulu ya. Maaf telah mengganggu istirahatnya. Sekali lagi, saya meminta maaf atas pemukulan dan penendangan tadi.” Dia  kemudian menyalami satu-persatu seluruh sipir Lapas.

8. Sipir Protes
Menjelang pintu keluar, beberapa sipir menanyakan nasib salah seorang rekannya yang ikut ditangkap BNN. Beberapa sipir meminta, agar rekannya tidak ikut ditangkap BNN. Denny  menjelaskan bukti-bukti keterlibatan sipir tersebut dalam jaringan narkoba yang diciduk dinihari itu, dan meminta para sipir menyerahkannya kepada proses hukum.

9. Tinggalkan Lokasi

Sekitar pukul 6:30 Rombongan Satgas Pemberantasan Narkoba meninggalkan Lapas Pekanbaru. BNN menciduk tiga narapidana Jufri Tanjung, Husin dan Luku; serta satu orang sipir.

BS

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2012/04/07/063395350/Kronologi-Inspeksi-Lapas-Sipir-Teriak-Ada-Wamen

7 April 2012 Posted by | BERITA POLITIK DAN BERITA UMUM | Tinggalkan komentar

Kronologi Inspeksi Lapas: Denny Tak Menampar

foto

Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana memberikan paparan moratorium terpidana korupsi sebelum deklarasi Ikrar Cawang di Universitas Kristen Indonesia (UKI), Jakarta, Selasa (31/1). ANTARA/M Agung Rajasa

TEMPO.CO – SABTU, 07 APRIL 2012

 

TEMPO.COJakarta– Inspeksi mendadak Satuan Tugas Pemberantasan Narkoba yang dibentuk Kementrian Hukum dan HAM dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) terus mendapat sorotan. Meski berulang kali Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana membantah melakukan penamparan saat inspeksi, tetap saja banyak orang tak percaya. Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie adalah salah satunya.

Dia membandingkan insiden itu dengan Jenderal besar Amerika bernama Jenderal Patton. Patton yang menampar prajurit akhirnya minta maaf setelah dia ditegur Jenderal Eisenhower. “Saya harapkan ini jadi contoh saudara Denny Indrayana bila benar melakukan itu,” ujar Aburizal seperti dikutip situs Partai Golkar.

Denny menolak disamakan dengan Patton. “Paton menampar minta maaf, saya tidak menampar minta maaf,” katanya seperti dia tulis dalam akun Twitternya.

Bantahan serupa disampaikan Satuan Tugas Pemberantasan Narkoba. Dalam siaran persnya, disebutkan bahwa upaya pemberantasan narkotika di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan sudah lama dirintis. Sejak Januari 2012, sebelum inspeksi di Lapas Pekanbaru, telah dilakukan tiga kali inspeksi di Lapas Wanita Tanjunggusta, Medan; Lapas Narkotika, Cipinang; dan Lapas Pemuda, Tangerang. Pada semua sidak dengan BNN tersebut, Kemenkumham dipimpin oleh Ketua Satgas Denny Indrayana dan Direktur Penindakan dan Pengejaran BNN Benny Mamoto.

Berikut kronologis inspeksi Satgas Pemberantasan Narkoba di Lapas Pekanbaru, Senin dinihari, 2 April 2012. Kronologi ini berbeda dengan surat protes Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Djoni Muhammad yang dikirim kepada Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin. “Kami merasa berkeberatan dengan terjadinya penamparan oleh Bapak Wamen terhadap Sdr. Darso Sihombing dan penendangan Sdr. Khoiril oleh salah seorang rombongan Wamen,” kata Djoni dalam suratnya yang bernomor W4.PW.04.01-0816

Berikut ini kronologi versi  inspeksi Satgas Pemberantasan Narkoba:

1. Pukul 02:30
Sekitar pukul 02:30 WIB dinihari, rombongan Satgas Pemberantasan Narkoba sampai di depan pintu pagar masuk Lapas Pekanbaru. Pintu pagar dikunci. Diputuskan untuk melompati pagar.

2. Intip Lubang
Wakil menteri dan rombongan Satgas Pemberantasan Narkoba menuju pintu gerbang masuk lapas. Bel klenengan dibunyikan dan mengetuk pintu. Butuh waktu beberapa saat sebelum ada suara sipir menanyakan siapa yang datang. Dijawab, “Saya Denny Indrayana, Wamen. Cepat buka pintu”. Lubang intip pada pintu dibuka, sipir dari dalam melihat kemudian ditutup kembali. Denny berdiri persis di depan lubang intip, agar terlihat. Pintu tetap tidak dibuka. Sehingga digedor sambil mulai berteriak meminta pintu segera dibuka.

3. Denny Teriak
Setelah lebih kurang lima menit, pintu baru dibuka. Rombongan masuk ke dalam, Denny  menegur sipir yang membuka pintu, “Kenapa lama sekali membuka pintunya”. Ajudan pengaman Menteri, melihat reaksi dari sipir yang seolah melawan. Ajudan itu lalu menendang sipir pembuka pintu. Seorang sipir lain di ruang jaga ditendang dan dipukul ajudan. Denny pun berteriak, “Hentikan. Hentikan jangan diteruskan. Berhenti.”

4. Razia
Denny mendatangi sipir jaga yang lain, meminta semua ponsel petugas segera dikumpulkan. Dia juga menanyakan berapa orang yang berjaga, serta meminta tolong agar inspeksi dini hari itu dibantu kesuksesannya. Kunci lapas diambil, untuk kemudian terjadi proses penggerebekan kepada tiga napi target operasi dari ruang selnya masing-masing, dilanjutkan proses penggeledahan. Ketiga target napi itu adalah Djufriado Tanjung, Husin dan Luku. Dari hasil penggeledahan di tiga sel napi ditemukan banyak ponsel, alat isap sabu, plastik pembungkus bekas sabu.

5. Denny Minta Maaf
Selama menunggu proses, Denny beberapa kali mengumpulkan petugas lapas untuk menjelaskan maksud sidak pemberantasan narkoba tersebut. Denny juga menanyakan bagaimana kondisi petugas yang terkena pukul dan tendangan. Salah satu petugas menunjukkan tangan kirinya yang luka tergores. Wakil menteri itu meraba luka itu, dan meminta maaf. “Saya minta maaf ya. Mohon lain kali, jangan terlambat membuka pintu”. Dijelaskan bahwa dalam sidak pemberantasan narkoba, tidak boleh terlambat, karena bisa menghilangkan barang bukti.

6. Tes Urin
Sekitar waktu salat subuh, napi yang menjadi target operasi dan semua sipir sempat dites urin. Ada sipir yang kesulitan buang air kecil hingga harus beberapa kali minum dulu. Tes urin lengkap belum diketahui hasilnya, tetapi beberapa diindikasikan positif memakai narkoba.

7. Denny Kembali Minta Maaf
Sebelum pulang, Denny  kembali mengumpulkan para sipir. Berusaha kembali mengangkat semangat dan moral mereka, untuk tetap melaksanakan tugas dengan baik. “Saya pamit dulu ya. Maaf telah mengganggu istirahatnya. Sekali lagi, saya meminta maaf atas pemukulan dan penendangan tadi.” Dia  kemudian menyalami satu-persatu seluruh sipir Lapas.

8. Sipir Protes
Menjelang pintu keluar, beberapa sipir menanyakan nasib salah seorang rekannya yang ikut ditangkap BNN. Beberapa sipir meminta, agar rekannya tidak ikut ditangkap BNN. Denny  menjelaskan bukti-bukti keterlibatan sipir tersebut dalam jaringan narkoba yang diciduk dinihari itu, dan meminta para sipir menyerahkannya kepada proses hukum.

9. Tinggalkan Lokasi
Sekitar pukul 6:30 Rombongan Satgas Pemberantasan Narkoba meninggalkan Lapas Pekanbaru. BNN menciduk tiga narapidana Jufri Tanjung, Husin dan Luku; serta satu orang sipir.

BS

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2012/04/07/063395350/Kronologi-Inspeksi-Lapas-Denny-Tak-Menampar

7 April 2012 Posted by | BERITA POLITIK DAN BERITA UMUM | Tinggalkan komentar

Usai Diperiksa KPK, Mekeng-Mirwan Kompak Bungkam

foto

Ketua Badan Anggaran DPR Melchias Markus Mekeng keluar gedung seusai menjalani pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Kamis (5/4). ANTARA/Prasetyo Utomo.

TEMPO.CO – KAMIS, 05 APRIL 2012

 

TEMPO.COJakarta – Ketua Badan Anggaran DPR Melchias Markus Mekeng dan Wakil Ketua Banggar Mirwan Amir kompak tidak banyak memberi penjelasan kepada wartawan seusai diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi hari ini, Kamis, 5 April 2012. Mereka hanya menjawab pertanyaan sekenanya.

“Saya hanya melengkapi berkas soal Wa Ode (Nurhayati),” kata Mekeng di depan kantor KPK. Politikus Partai Golkar ini memilih bungkam saat ditanya kembali oleh wartawan.

Begitu juga dengan Mirwan seusai diperiksa oleh penyidik KPK. “Menjelaskan soal Wa Odeaja,” kata politikus Partai Demokrat ini.

Dia juga mengatakan, penyidik juga mempertanyakan mengenai pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dana transfer daerah. “Masalah pembahasan APBN belanja daerahnya bagaimana. Itu aja,” kata Mirwan.

Juru bicara KPK, Johan Budi SP., mengatakan keduanya diperiksa terkait kasus suap Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) pada APBN 2011 dengan tersangka Wa Ode Nurhayati, anggota Banggar dari Partai Amanat Nasional. “Ada beberapa informasi dan data yang perlu kami klarifikasi dan mintakan informasi,”

Johan tidak merinci informasi yang dimaksudkannya tersebut. “Ya, ada kaitannya dengan DPID,” katanya.

Mekeng dan Mirwan diperiksa sekitar lima jam. Disamping keduanya, KPK juga pada 22 Maret lalu dua pimpinan Banggar lainnya, Olly Dondo Kambey dari PDI-Perjuangan dan Tamsil Linrung dari Partai Keadilan Sejahtera dalam kasus yang sama.

Dalam kasus DPID ini, KPK telah menetapkan dua tersangka, Wa Ode Nurhayati dan Fadh A. Rafiq, seorang pengusaha yang juga kader Partai Golkar. Wa Ode diduga menerima suap Rp 6,9 miliar dari Haris Andi Surahman, kader Golkar lainnya. Uang itu disebutkan milik Fadh yang diberikan Haris kepada Wa Ode Nurhayati melalui stafnya, Sefa Yolanda dan Syarif Achmad.

RUSMAN PARAQBUEQ

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2012/04/05/063395034/Usai-Diperiksa-KPK-Mekeng-Mirwan-Kompak-Bungkam

7 April 2012 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Inilah 19 Calon Daerah Pemekaran

foto

Anggota DPR mengikuti rapat paripurna ke-22 masa sidang III tahun sidang 2011-2012 di Kompleks Parlemen Senayan, Jalan Gatot Soebroto, Jakarta, Jumat (30/3). ANTARA/Yudhi Mahatma

TEMPO.CO – JUM’AT, 06 APRIL 2012

 

TEMPO.COJakarta – Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat telah menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Pembentukan Daerah Otonomi Baru yang diusulkan Komisi II DPR. Dalam RUU tersebut Baleg meloloskan 19 daerah yang akan dimekarkan.

“RUU ini nanti akan dibahas pada paripurna 11 April mendatang,” kata anggota Baleg Nurul Arifin, ketika dihubungi Tempo, Jumat 6 April 2012. Berikut 19 nama daerah tersebut.

1)Provinsi Kalimantan Utara
2) Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur
3) Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan
4) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatan
5)Kabupaten Malaka Provinsi Nusa Tenggara Timur
6)Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat
7)Kabupaten Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara
8)Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung,
9)Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat
10)Kabupaten Banggai Laut Provinsi Sulawesi Tengah
11) Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah,
12)Kabupaten Konawe Kepulauan Provinsi Sulawesi Tenggara,
13)Kabupaten Kolaka Timur Provinsi Sulawesi Tenggara
14)Kabupaten Buton Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara
15)Kabupaten Buton Tengah Provinsi Sulawesi Tenggara
16) Kabupaten Muna Barat Provinsi Sulawesi tenggara
17) Kota Raha Provinsi Sulawesi Tenggara
18) Kabupaten Manokwari Selatan Provinsi Papua Barat
19)dan Kabupaten Pegunungan Arfak Provinsi Papua Barat

ANANDA PUTRI

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2012/04/06/078395248/Inilah-19-Calon-Daerah-Pemekaran

7 April 2012 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Polisi Periksa Bupati Penajam Terkait Izin Tambang

foto

ANTARA/Kasriadi

TEMPO.CO – KAMIS, 05 APRIL 2012

 

TEMPO.COBalikpapan – Kepolisian Daerah Kalimantan Timur memanggil Bupati Penajam Paser Utara, Andi Harahap, sehubungan dengan terjadinya tumpang tindih izin tambang batu bara. Harahap hendak dimintai keterangan sebagai saksi karena izin pemeriksaan dari Presiden sudah dikantongi oleh kepolisian.

“Hari pemeriksaan Bupati Penajam sesuai panggilan pemeriksaan polisi,” kata Juru Bicara Kepolisian Daerah Kalimantan Timur, Komisaris Besar Wisnu Sutirta, Kamis, 5 April 2012.

Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalimantan Timur, kata Wisnu, telah mengirimkan panggilan pemeriksaan pada Harahap. Namun, dia belum memastikan apakah terperiksa sudah datang ke penyidik atau tidak. “Saya sedang di Tana Tidung (perbatasan Indonesia-Malaysia) sehingga belum tahu kepastiannya,” katanya.

Dari pantauan wartawan, Harahap sudah meminta izin tidak bisa menghadiri pemeriksaan tersebut. Permintaan izin Bupati Penajam itu sudah disampaikan pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalimantan Timur.

Kasus Harahap ini bermula saat pemalsuan dokumen yang menyeret nama Jono, pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Penajam Paser Utara, pada Januari 2011 lalu. Jono sudah menjadi terdakwa pada persidangan perdana September lalu di di Pengadilan Negeri Tanah Grogot, Kabupaten Paser. Jono disangka membuat izin ganda lahan tambang batu bara milik PT Penajam Prima Coal Indonesia (PPCI).

Selama proses pemeriksaan berjalan, penyidik menelusuri adanya pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam yang terkait. Namun, untuk memeriksa Harahap selaku kepala daerah, wajib ada izin dari kepala negara sehingga proses pemeriksaan ini cukup lama baru dapat dilaksanakan.

SG WIBISONO

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2012/04/05/063394999/Polisi-Periksa-Bupati-Penajam-Terkait-Izin-Tambang

7 April 2012 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Terdakwa Korupsi Beras Murah Divonis Bebas

KORAN TEMPO – SABTU, 07 APRIL 2012

 

MAKASSAR — Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Makassar menjatuhkan vonis bebas terhadap Adi Nursyam, terdakwa korupsi penyaluran beras murah untuk masyarakat miskin (raskin). “Terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan dan tuntutan yang dilayangkan jaksa,” kata ketua majelis hakim Paelori, Kamis lalu.

Paelori mengatakan jaksa tidak teliti dalam mengajukan perkara tersebut ke pengadilan. Alasannya, tidak ada kerugian dalam kasus penyaluran beras tersebut. “Jumlah beras yang disalurkan sama dengan data yang dituliskan. Dari awal kasus ini seharusnya tidak sampai ke pengadilan,” kata Paelori.

Dalam amar putusan, hakim menyebutkan, terdakwa yang bekerja sebagai petugas satuan kerja di Bulog Makassar tidak melakukan upaya manipulasi penyaluran. Dakwaan jaksa yang menuding terdakwa melakukan korupsi tidak terbukti. Sebelumnya, terdakwa dituntut satu setengah tahun penjara serta denda Rp 50 juta subsider dua bulan kurungan.

Dalam perkara ini, terdakwa bertugas mengantarkan beras kepada warga miskin yang tinggal di beberapa pulau di Makassar pada 2011. Sebanyak 673 karung beras didistribusikan oleh Bulog sesuai dengan surat perintah jalan. Saat pendistribusian beras itu, terdapat kelebihan sekitar 86 karung. Hal itu terungkap setelah petugas Kepolisian Resor Pelabuhan Makassar mencegat kapal yang mengangkut beras tersebut.

Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Pelabuhan Zulkarnain Lopa mengaku akan melakukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Dia menilai hakim keliru dalam menjatuhkan vonis bebas terhadap terdakwa. “Dalam fakta persidangan terungkap adanya kelebihan beras dari jumlah yang seharusnya diantar,” ucapnya.

Dia mengatakan penyaluran beras tersebut telah melanggar aturan karena berpotensi untuk diselewengkan. “Sekiranya tidak ada petugas yang mencegat terdakwa, mungkin beras itu tidak akan kembali ke Bulog,” ujarnya. Dia mengaku akan segera membuat memori kasasi untuk segera diajukan ke MA. “Upaya hukum kasasi akan segera kami tempuh,” kata Zulkarnain.

Paulus G.M. Andi Kulu, penasihat hukum terdakwa, menilai jaksa terkesan memaksakan kasus tersebut. Akibatnya, hakim berpendapat berbeda dengan membebaskan terdakwa dari seluruh tuntutan. “Sejak penyidikan, kasus ini sangat layak dihentikan,” ujar Paulus.ABDUL RAHMAN

Sumber : http://koran.tempo.co/konten/2012/04/07/270236/Terdakwa-Korupsi-Beras-Murah-Divonis-Bebas

7 April 2012 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Kasus Wa Ode, KPK Isyaratkan Bidik Pimpinan Badan Anggaran

KORAN TEMPO – SABTU, 07 APRIL 2012

 

JAKARTA–Komisi Pemberantasan Korupsi memberi isyarat tengah membidik pimpinan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat. Lembaga antikorupsi itu melakukan pengusutan terhadap mereka sebagai pengembangan kasus suap Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) yang melibatkan anggota Badan Anggaran, Wa Ode Nurhayati.

“Pengembangan itu mengarah ke siapa saja yang kami anggap terlibat,” kata juru bicara KPK, Johan Budi S.P. Kamis lalu, KPK menetapkan Wa Ode dan kader Partai Golkar, Fadh A. Rafiq, sebagai tersangka. Setelah itu, kata Johan, penyidik juga telah memeriksa empat pemimpin Badan Anggaran, yakni Melchias Markus Mekeng, Tamsil Linrung, Mirwan Amir, dan Olly Dondokambey.

Kami lalu, KPK kembali memanggil Mekeng dan Mirwan. Menurut Johan, politikus Partai Golkar dan Partai Demokrat itu diperiksa karena ada informasi dan data terkait dengan tugas mereka di Badan Anggaran yang perlu dikonfirmasi. “Informasi itu terkait dengan kasus suap tersebut,” kata Johan.

Sebelumnya, kata Johan, KPK melakukan penggeledahan di ruangan Banggar pada 10 Februari lalu dan berhasil menyita sejumlah dokumen penting. Data itu terdiri atas delapan kardus dokumen serta beberapa perangkat elektronik. Satu di antaranya berupa central processing unit(CPU) komputer. KPK juga mendapatkan tambahan informasi dari saksi-saksi lain dan keterangan Wa Ode kepada penyidik.

Wa Ode pernah melapor ke KPK ihwal dugaan penyalahgunaan wewenang oleh pimpinan Badan Anggaran dan pimpinan DPR dalam program DPID. Laporan serupa pernah juga disampaikan oleh koalisi beberapa lembaga swadaya masyarakat antikorupsi kepada KPK. 

Koalisi menduga terjadi penyimpangan karena ada pengurangan daerah penerima DPID secara sepihak pada APBN 2011 berbiaya Rp 7,7 triliun tersebut. Badan Anggaran dan Kementerian Keuangan semula menyepakati penerima DPID sebanyak 424 daerah. Belakangan, penerima berkurang 126 daerah. Namun pengurangan daerah penerima ini tidak mengurangi total anggaran.

Mekeng dan Mirwan hanya sedikit berkomentar kepada wartawan seusai pemeriksaan. “Saya hanya melengkapi berkas soal Wa Ode (Nurhayati),” kata Mekeng. Mirwan mengatakan penyidik juga mempertanyakan proses pembahasan anggaran dana transfer daerah.

Dalam kasus ini Wa Ode diduga menerima suap Rp 6,9 miliar dari pengusaha Haris Andi Surahman.RUSMAN PARAQBUEQ

Sumber : http://koran.tempo.co/konten/2012/04/07/270349/Kasus-Wa-Ode-KPK-Isyaratkan-Bidik-Pimpinan-Badan-Anggaran

7 April 2012 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Badan Kehormatan Belum Tindak Anggota Dewan

KORAN TEMPO – SABTU, 07 APRIL 2012


SEMARANG – Badan Kehormatan DPRD Jawa Tengah belum akan menindak dua anggotanya yang menjadi tersangka kasus tindak pidana korupsi, yakni Ketua DPRD Murdoko dan Wakil Ketua DPRD M. Riza Kurniawan. Badan Kehormatan baru akan bertindak jika sudah ada keputusan berkekuatan hukum tetap terhadap dua anggota DPRD itu. “Aturannya memang seperti itu,” kata Ketua Badan Kehormatan DPRD Jawa Tengah Nuniek Sriyuningsih kemarin.

Aktivis antikorupsi, Eko Haryanto mendesak agar Badan Kehormatan segera menangani dua anggota Dewan itu. “Kemungkinan Murdoko dan Riza akan segera menjadi terdakwa di persidangan Tipikor. BK juga harus bersiap-siap,” kata Eko.ROFIUDDIN

Sumber : http://koran.tempo.co/konten/2012/04/07/270288/Badan-Kehormatan-Belum-Tindak-Anggota-Dewan

7 April 2012 Posted by | KP2KKN DALAM BERITA, SEMARANG, SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: