KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

KPK Geledah Kantor PT PP dan DPRD

KOMPAS.com – Kamis, 5 April 2012

JAKARTA, KOMPAS.com – Komisi Pemberantasan Korupsi, Kamis (5/4/2012), menggeledah sejumlah tempat terkait penyidikan kasus dugaan suap pembahasan perubahan Peraturan Daerah No 6 tahun 2010 tentang Dana Pengikatan tahun jamak pembangunan venue Pekan Olaraga Nasional (PON) 2012 di Riau.

Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan, KPK menggeledah kantor PT Pembangunan Perumahan (PT PP) Riau, kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Riau, serta kantor DPRD Riau. Penggeledahan di kantor Dispora merupakan penggeledahan lanjutan. “Kami masih melanjutkan pengeledahan di beberapa tempat,” kata Johan di Jakarta, Kamis. Johan belum dapat mengungkapkan hasil penggeledahan di tiga tempat tersebut. Penggeledahan di DPRD dan PT PP, katanya, masih berlangsung.

Dalam kasus dugaan suap pembahasan dana PON, KPK menetapkan empat tersangka. Keempat tersangka itu terdiri dari dua anggota DPRD Riau berinisial MFA dan MD, Kepala Seksi Pengembangan Sarana Prasarana Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau berinisial EDP, serta pegawai PT Pembangunan Perumahan (PT PP) berinisial RS. Mereka ditetapkan sebagai tersangka setelah tertangkap tangan pada Senin (2/4/2012) malam.

Bersamaan dengan penangkapan malam itu, KPK menyita uang senilai Rp 900 juta di rumah MFA. “Uang terdiri dari pecahan seratus ribuan dan lima puluh ribuan,” ucap Johan.

Adapun MFA dan MD, selaku anggota DPRD, diduga menerima suap terkait pembahasan perda tersebut. Keduanya disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau b dan atau Pasal 5 ayat (2) jo. Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b dan atau pasal 13 Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penyuapan itu diduga dimaksudkan agar DPRD menyetujui penambahan anggaran pembangunan fasilitas PON.

Adapun ED selaku pihak Dispora diduga memberi suap kepada dua anggota DPRD. Dia jerat dengan Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau b dan atau Pasal 13 UU Pemberantasan Korupsi. Demikian juga dengan RS. Pegawai PT PP itu disangka melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau pasal 11 UU Pemberantasan Korupsi. Johan mengatakan, tidak ada pemeriksaan tersangka maupun saksi hari ini.

Sumber : http://regional.kompas.com/read/2012/04/05/16394580/KPK.Geledah.Kantor.PT.PP.dan.DPRD

5 April 2012 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Korupsi, Mantan Ketua Panwaslu Divonis 28 Bulan

KOMPAS.com – Kamis, 5 April 2012

 

MEDAN, KOMPAS.com – Kusai SH, mantan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Batubara dijatuhi vonis penjara 2 tahun 4 bulan, denda 50 juta subsider 7 bulan, dan pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp 36,5 juta dalam kasus korupsi dana pemilu.

Hakim Ketua Pastra Ziraluo, yang menjadi hakim Tipikor di PN Medan, Kamis sore (5/4/2012), mengatakan, jika terdakwa tidak mampu membayar uang tersebut maka harta bendanya akan di sita, dan jika terdakwa tidak memiliki harta maka di ganti pidana kurungan badan selama 1 tahun.

Terdakwa di vonis melanggar Pasal 3 ayat 1 jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah menjadi UU No.20 tahun 2001 tentang perubahannya jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara untuk terdakwa lainnya, Mansyur dan Humaidy divonis 1 tahun 4 bulan, dan terdakwa Erni Juwita divonis 1 tahun penjara, serta masing-masing membayar uang denda sebesar Rp 50 juta atau jika tidak mampu di ganti kurungan badan selama 1 bulan.

Sebelumnya, terdakwa Kusai dituntut Jaksa Penuntut Umum (JPU) Andri, 3,5 tahun penjara dalam perkara dugaan korupsi anggaran Pemilu tahun 2009 sebesar Rp 152 juta dan harus membayar denda senilai Rp 50 juta atau subsider tiga bulan penjara.

Selain itu, terdakwa yang menjadi Ketua Panwaslu periode 2008-2009 itu harus membayar uang pengganti sebesar Rp 36 juta atau subsider 1 tahun 9 bulan penjara.

Sementara, Mansyur dan Humaidy (satu berkas), Sekretaris dan Bendahara Panwas Batubara, dituntut masing-masing 2 tahun penjara denda Rp 50 juta subsider 3 bulan penjara, dan membayar uang pengganti masing-masing sebesar Rp 50 juta subsider satu tahun penjara.

Sedangkan anggota Panwas, Erni Juwita dituntut 1 tahun 6 bulan penjara denda Rp 50 juta subsider 3 bulan kurungan, dan membayar uang pengganti sebesar Rp 14 juta.

Penasehat hukum terdakwa mengatakan putusan tersebut tidak adil. “Kita akan banding, ini tidak adil, padahal pasal yang di sangkakan sama kepada semua terdakwa,” tegasnya.

Jaksa juga mengatakan pikir-pikir.

Para terdakwa di dakwa menyalahgunakan wewenang untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan merugikan keuangan negara.

Menurut jaksa, peristiwa korupsi itu terjadi, saat terdakwa Kusai bekerja sama dengan Mansyur dan Humaidy mencairkan anggaran Panwas sebesar Rp 109,7 juta untuk melaksanakan Rapat kerja (Raker) Evaluasi Akhir Kerja dan pemberhentian anggota Panwas Kecamatan dan PPL se-Kabupaten Batubara pada 27 Desember 2009.

Namun, hingga masa tugas Panwas Pemilu Batubara 2008-2009 berakhir, kedua kegiatan tersebut tidak pernah dilaksanakan. Bahkan, kata jaksa, dana tersebut masuk ke rekening terdakwa dan beberapa rekan lainnya.

Sumber : http://regional.kompas.com/read/2012/04/05/20060964/Korupsi.Mantan.Ketua.Panwaslu.Divonis.28.Bulan

5 April 2012 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

ICW Sebut Pilgub DKI Rentan Korupsi

SUARA MERDEKA.com – Kamis, 05 April 2012

JAKARTA, suaramerdeka.com – Peneliti Indonesian Coruption Watch (ICW), Abdullah Dahlan, menuturkan bahwa penyelenggaraan pemilukada merupakan saat-saat di mana korupsi rawan terjadi. Korupsi sangat mungkin terjadi di Jakarta, mengingat para kandidat membutuhkan dana besar untuk kampanye, dan Jakarta merupakan ibukota.

“Pemilu di Jakarta ini kan miniatur pemilihan presiden, partai yang menang bisa jadi menang di pemilu 2014 nanti,” kata Abdullah di kantor ICW, Kalibata, Jakarta Selatan, Kamis (5/4).

Dengan alasan tersebut, tak heran sejumlah partai besar akan bertarung secara “all out” agar calonnya mampu duduk menjadi orang nomor satu DKI Jakarta.

Di wilayah lain, sejumlah kasus menunjukan bahwa Pemilukada adalah sumber untuk korupsi yang jauh lebih besar lagi.

Ia mencontohkan dengan salah satu kasus, dimana sang calon kepala daerah mendapat bantuan dana dari pihak tertentu, dan dana tersebut merupakan hasil korupsi. “Pemilu kepala daerah ini moment rawan korupsi, kita harus hati-hati,” terangnya.

Namun untuk pemilihan gubernur DKI Jakarta sendiri, menurutnya ICW sejauh ini belum menemukan gelagat mencurigakan, maupun indikasi-indikasi dari para bakal calon.

( vvn / CN33 )
Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2012/04/05/114563/ICW-Sebut-Pilgub-DKI-Rentan-Korupsi

5 April 2012 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Kasus Korupsi Dana Sekolah Segera Disidangkan

KORAN TEMPO – KAMIS, 05 APRIL 2012

 

MAKASSAR — Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Makassar segera menyidangkan perkara dugaan korupsi pembangunan di Sekolah Menengah Kejuruan 5 Lembang, Kabupaten Pinrang. Dalam kasus ini, Kejaksaan Pinrang menyeret dua terdakwa.

“Berkasnya sudah kami terima, tinggal menunggu penetapan jadwal,” kata juru bicara Pengadilan, Makmur, kemarin.

Terdakwa dalam kasus itu adalah Sudirman Wahab selaku konsultan pendamping dan Abdul Gaffar sebagai Ketua Komite Pembangunan. Makmur mengatakan keduanya diduga bekerja sama melakukan pengurangan pekerjaan konstruksi bangunan sekolah.

Proyek itu berlangsung pada 2007-2008. Pemerintah Kabupaten Pinrang mendapatkan danablock grant dari pemerintah Australia senilai Rp 1,2 miliar untuk membangun enam ruang kelas baru yang dibagi dalam tipe A dan B.

Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Pinrang, Adrian Paromai, mengatakan proyek dua bangunan itu tidak dikerjakan sesuai dengan konstruksi dalam rencana anggaran. Pada bagian fondasi, penyidik menemukan tidak sesuai dengan material yang ditentukan. “Seharusnya fondasi menggunakan batu gunung, tapi ternyata hanya menggunakan batu mati,” katanya.

Selain itu, pasir yang digunakan berasal dari sungai bercampur sedimen tanah. Akibatnya, bangunan fondasi rapuh sehingga runtuh. “Ruang kelas itu tidak dapat dimanfaatkan,” ujar Adrian.

Tim audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan menemukan kerugian negara Rp 281 juta. Adrian mengatakan pengawas proyek tidak menjalankan tugasnya melakukan penghitungan volume dan mengawasi penggunaan bahan material.l ABDUL RAHMAN

Sumber : http://koran.tempo.co/konten/2012/04/05/270193/Kasus-Korupsi-Dana-Sekolah-Segera-Disidangkan

5 April 2012 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Kejaksaan Akan Ekspose Kasus Korupsi Irigasi

KORAN TEMPO – KAMIS, 05 APRIL 2012

 

BONE – Kejaksaan Negeri Watampone akan melakukan ekspose berkas dugaan korupsi proyek perbaikan lahan dan jaringan irigasi pada 2007. Hal itu dilakukan setelah Kepolisian Resor Bone melimpahkan berkas kasus tersebut setelah melengkapi petunjuk jaksa.

Sebelumnya kejaksaan meminta polisi memperjelas kedudukan salah satu terdakwa dalam kasus tersebut, yakni Muhammad Said Assegaf selaku kontraktor yang mendapat kuasa Direktur PT Bumicon, perusahan pemenang tender proyek. Polisi diminta memperjelas surat kuasa Said kepada notaris yang membuat akta kuasa.

Jaksa penuntut umum, Awaluddin, mengatakan, dari hasil penyelidikan tambahan kepolisian, ditemukan bahwa surat kuasa Said sebagai kuasa Direktur PT Bumicon dinyatakan tidak sah. “Ditemukan bahwa akta kuasa MSA ilegal. Namun kepolisian tidak bisa mengembangkan lebih jauh tentang akta ilegal itu karena menyangkut kode etik notaris,” ucap Awaluddin.

Ekspose dilakukan untuk menentukan kedudukan MSA dalam proyek yang merugikan negara sebesar Rp 1,6 miliar, akibat realisasi anggaran tak sesuai dengan volume pekerjaan. “Sekalipun akta kuasa MSA itu dinyatakan ilegal, tidak berarti MSA bisa bebas dari jeratan hukum, karena bagaimanapun MSA itu terlibat dalam proyek.”

Sementara itu, Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Bone Ajun Komisaris Andi Ikbal mengatakan sekalipun pihaknya telah memenuhi petunjuk kejaksaan dan telah melimpahkan berkas kasus korupsi irigasi yang menelan dana Rp 4,19 miliar itu, berkasnya belum bisa dikatakan lengkap. “Belum P-21 (lengkap), kami masih menunggu perkembangan dari kejaksaan,” ujar Ikbal.| ANWAR MARJAN

Sumber : http://koran.tempo.co/konten/2012/04/05/270208/Kejaksaan-Akan-Ekspose-Kasus-Korupsi-Irigasi

5 April 2012 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Hakim Tahan Terdakwa Korupsi PNPM

KORAN TEMPO – KAMIS, 05 APRIL 2012

 

MAKASSAR — Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Makassar menahan Maskur Rio, terdakwa dugaan korupsi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) di Belopa, Kabupaten Luwu. “Penahanan dilakukan untuk kelancaran persidangan yang akan digelar pekan depan,” kata hakim Paelori kemarin.

Majelis khawatir proses sidang terhambat jika terdakwa tidak ditahan. Padahal persidangan untuk kasus ini ditargetkan tiga bulan selesai. “Pertimbangan mobilitas yang jauh sehingga disepakati untuk dititip di lembaga pemasyarakatan,” katanya.

Maskur Rio beralamat di Kabupaten Luwu, sekitar 300 kilometer dari Makassar. Persidangan akan lebih efektif jika terdakwa tidak bolak-balik Luwu-Makassar pada setiap jadwal sidang.

Dalam kasus ini, terdakwa diduga tidak melaksanakan proyek sesuai dengan kontrak. Selaku ketua tim proyek pada 2010, ia mendapat lima pekerjaan di Desa Tabah, Kecamatan Walenrang, Luwu, di antaranya pembangunan posyandu, peningkatan jalan, serta pembangunan koperasi simpan-pinjam dan jembatan dengan anggaran Rp 462 juta.

Penyidik Kepolisian Sektor Walenrang menemukan pelanggaran pada pembangunan jembatan yang tidak sesuai dengan bestek. Selain itu, sejumlah bagian jembatan tidak diselesaikan, padahal anggarannya sudah cair 100 persen sebesar Rp 109 juta.

Selain itu, pekerjaan yang tidak dikerjakan adalah fondasi di ujung jembatan, sandaran jembatan, pelesteran, dan pengecoran. “Hasil audit BPKP, kerugian mencapai Rp 58 juta,” kata Kepala Unit Reserse Polsek Walenrang Brigadir Kepala Lasse Arsyad.l ABDUL RAHMAN

Sumber : http://koran.tempo.co/konten/2012/04/05/270191/Hakim-Tahan-Terdakwa-Korupsi-PNPM

5 April 2012 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Dana Bansos Sulawesi Barat Diduga Menguap Rp 5 Miliar

KORAN TEMPO – KAMIS, 05 APRIL 2012

 

MAKASSAR — Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat menemukan indikasi kerugian dalam pengelolaan dana Bantuan Sosial Sulawesi Barat. “Sekitar Rp 5 miliar dana yang dicairkan tanpa penerima yang jelas,” kata Asisten Pidana Khusus Chaerul Amir di Makassar kemarin.

Ia mengatakan jumlah kerugian tersebut baru ditemukan untuk dana Bantuan Sosial 2007. Total anggaran bantuan ini Rp 36 miliar. Kejaksaan menelisik pencairan dana Bantuan Sosial Sulawesi Barat pada kurun 2007-2009. Pada 2008, daerah ini menyiapkan dana sekitar Rp 34 miliar dan pada 2009 hanya Rp 12 miliar. “Untuk dua tahun itu, kami belum temukan nilai penyaluran yang tidak wajar,” kata Chaerul.

Penyaluran dana selama tiga tahun berturut-turut itu diduga sarat dengan penyimpangan. Chaerul mengatakan, pada 2007 pemerintah Sulawesi Barat mencairkan dana tanpa melakukan verifikasi penerima. “Sekretaris daerah saat itu langsung mengeluarkan nota pembayaran tanpa melihat penerimanya,” katanya.

Pada 2008 dan 2009, pencairan dana sudah dilakukan verifikasi, tapi banyak penerima yang seharusnya tidak mendapatkan anggaran itu. Salah satunya sekitar Rp 400 juta digelontorkan kepada suatu penyelenggara kegiatan oleh event organizer.

Penyidik telah memeriksa bendahara provinsi periode 2007-2011, Rusmayanti. Selain itu, penyidik memanggil Kepala Biro Keuangan Ridwan Ismail dan bekas Sekretaris Daerah Arsyad Hafid.

“Kepala Biro sedang ikut pendidikan di Jakarta dan mantan Sekda umrah,” kata Chaerul.

Penyidik akan menjadwalkan pemeriksaan saksi lain pekan depan. Salah satunya pegawai akuntansi yang bertugas melakukan verifikasi permintaan anggaran.

Rusmayanti, yang dimintai konfirmasi, mengaku dana Bansos tersebut dicairkan atas perintah Sekretaris Daerah Arsyad Hafid, yang membuat surat perintah atas disposisi dari gubernur. “Ada surat perintah bayar kepada bendahara. Tidak ada laporan verifikasi penerima anggaran,” ujarnya.

Dia mengatakan pencairan dana tersebut dilakukan secara langsung. “Tidak ada pencairan yang menggunakan cek,” kata Rusmayanti.l ABDUL RAHMAN

Sumber : http://koran.tempo.co/konten/2012/04/05/270190/Dana-Bansos-Sulawesi-Barat-Diduga-Menguap-Rp-5-Miliar

5 April 2012 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Tersangka Korupsi Bandara Bertambah

KORAN TEMPO – KAMIS, 05 APRIL 2012

 

MAKASSAR — Kejaksaan Tinggi kembali menetapkan dua tersangka dugaan korupsi pemeliharaan Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin. “Ada dua lagi tersangka. Mereka mengelola proyek di bagian dalam ruangan bandara,” kata Kepala Seksi Penyidikan Muhammad Syahran Rauf kemarin.

Penyidik mengendus kerugian sekitar Rp 300 juta dalam anggaran pengadaan pengharum ruangan sebesar Rp 788 juta. “Untuk angka pasti nilai kerugian akan ditentukan oleh tim audit BPKP. Permintaan audit sudah dikirim,” kata Syahran.

Sebelumnya, kejaksaan telah menetapkan dua tersangka dalam kasus ini. Namun, setelah dilakukan pengembangan, penyidik kembali menambah dua orang dari pihak yang bertanggung jawab secara pidana. Keempat tersangka masing-masing berinisial MN selaku pengawas pekerjaan, H selaku direksi rekanan proyek pemeliharaan bagian dalam bandara, S sebagai pengawas dari pihak Angkasa Pura I, dan HR selaku rekanan untuk pemeliharaan bagian luar bandara.

Untuk pekerjaan pemeliharaan taman dengan total anggaran Rp 1,4 miliar, penyidik menemukan indikasi kerugian sekitar Rp 500 juta. Proyek penanaman rumput dan penghijauan taman tidak dilakukan sesuai dengan rencana anggaran yang telah cair 100 persen. “Rekanan dan pengawas diduga bersama-sama memanipulasi volume pekerjaan,” kata Syahran.

General Manager PT Angkasa Pura I Bandara Sultan Hasanuddin, Ir Rachman Syafri, tidak merespons saat dimintai konfirmasi via telepon. Pesan pendek yang dilayangkan Tempo juga tidak dibalas.

Adapun untuk kasus lainnya, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan menetapkan status tersangka terhadap staf Dinas Kesehatan Provinsi, dalam dugaan pungutan liar surat izin perawat. “Tersangka berinisial A. Dia yang diketahui melakukan pungutan,” kata Asisten Pidana Khusus Chaerul Amin kemarin.

Chaerul mengatakan tersangka A meminta perawat mengeluarkan sejumlah uang untuk pengurusan surat izin perawat. Nilainya mencapai Rp 150 ribu. Pungutan itu dilakukan sejak 2009 sampai 2011. Dalam kurun itu, nilai pungutan mencapai Rp 400 juta. “Tidak ada tanda terima. Sifatnya hanya mengambil dari perawat yang sedang mengurus izin,” ujar Chaerul.

Kepala Dinas Kesehatan Rachmat Latief mengatakan pihaknya tidak menepis jika dikatakan ada oknum pegawai yang ditetapkan sebagai tersangka. “Tapi saya tegaskan, tidak ada perintah ataupun instruksi melakukan pungutan itu,” dia menegaskan Rachmat. l ABDUL RAHMAN

Sumber : http://koran.tempo.co/konten/2012/04/05/270185/Tersangka-Korupsi-Bandara-Bertambah

5 April 2012 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Ganti Rugi Korban Lapindo Ditanggung Negara

KORAN TEMPO – KAMIS, 05 APRIL 2012

 

JAKARTA – Pemerintah mengucurkan dana sekitar Rp 1,3 triliun dalam anggaran perubahan 2012 untuk menangani dampak sosial kemasyarakatan penanganan korban lumpur Lapindo. Dana itu akan digunakan untuk melunasi pembayaran pembelian tanah dan bangunan, bantuan kontrak rumah, serta tunjangan hidup pada daerah terkena dampak dan di luar area peta terkena dampak.

Dengan pengucuran dana ini, pemerintah mengambil alih tanggung jawab PT Lapindo Brantas dalam penanganan sosial kemasyarakatan akibat semburan lumpur. Padahal, sesuai dengan Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2007, Lapindo Brantas bertanggung jawab membeli tanah dan bangunan masyarakat yang terkena dampak luapan lumpur Lapindo.

Anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat, Dolfie O.F. Palit, mengatakan, sesuai dengan Pasal 18 Undang-Undang APBN Perubahan 2012, pemerintah mengalokasikan anggaran Rp 1,3 triliun untuk korban Lapindo. Menurut dia, pemerintah sudah menganggarkan sekitar Rp 7,2 triliun sejak 2007 untuk menanggulangi semburan lumpur di Sidoarjo, Jawa Timur, tersebut.

Menurut Dolfie, tidak ada pembagian yang jelas beban anggaran yang ditanggung negara dan pihak Lapindo Brantas. “Kami tidak tahu berapa persen beban untuk pemerintah, berapa persen swasta,” ujarnya kemarin. Pembagian beban, kata dia, merujuk pada hasil kerja Panitia Khusus Lumpur Lapindo.

Pasal 18 dalam undang-undang tersebut menyebutkan, bantuan pemerintah tetap dikelola oleh Badan Penanggulangan Lumpur Lapindo di Sidoarjo. Anggaran tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pembelian tanah dan bangunan di luar peta area bencana. Tiga lokasi tersebut antara lain Desa Besuki, Desa Kedung Cangkring, dan Desa Pejarakan.

Anggaran dari negara juga diperbolehkan untuk mengontrak rumah bagi korban, bantuan tunjangan hidup, biaya evakuasi, serta pelunasan pembayaran pembelian tanah dan bangunan di luar area bencana. Belanja ini hanya diperbolehkan pada 9 rukun tetangga di tiga kelurahan, yaitu Siring, Jatirejo, dan Mindi.

Ketua Panitia Khusus Lumpur Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sidoarjo, Emir Firdaus, meminta pemerintah bersikap adil dalam membayar ganti rugi korban lumpur Lapindo. “Ganti rugi yang ditanggung pemerintah melalui APBN Perubahan sudah jelas. Tapi yang menjadi tanggung jawab Lapindo belum tuntas pelunasannya,” ujarnya kemarin.

Dia menjelaskan, sesuai dengan ketentuan, ganti rugi bagi warga dalam peta dampak menjadi kewajiban Lapindo Brantas. Sedangkan di luar peta dampak, ganti rugi ditanggung pemerintah.

Sampai saat warga dalam peta dampak hingga kini belum seluruhnya menerima ganti rugi. Lapindo masih menanggung kewajiban sebesar Rp 1,1 triliun. “Selain meminta komitmen Lapindo, pemerintah harus bisa mendesak perusahaan tersebut menyelesaikan tanggung jawabnya,” ujar Emir.

Juru bicara Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS), Achmad Kusairi, mengatakan dana APBN akan digunakan mengganti kerugian warga Desa Kedung Cangkring, Pejarakan, dan Desa Besuki. Pembayaran sudah dimulai pada 2008. Hingga 2011, dana yang telah dibayarkan sebesar Rp 500 miliar dari nilai keseluruhan Rp 520,5 miliar. “Bagi warga di 65 RT sudah ada payung hukumnya, dan pembayarannya menunggu dikeluarkannya peraturan presiden,” ujarnya.ALI NY | AKBAR TRI KURNIAWAN | DINI MAWUNTYAS

Sumber : http://koran.tempo.co/konten/2012/04/05/270105/Ganti-Rugi-Korban-Lapindo-Ditanggung-Negara

5 April 2012 Posted by | BERITA POLITIK DAN BERITA UMUM | Tinggalkan komentar

Tersangka Korupsi Proyek di Direktorat Pajak Bertambah

KORAN TEMPO – KAMIS, 05 APRIL 2012

 

JAKARTA – Kejaksaan Agung menetapkan satu lagi tersangka baru kasus korupsi proyek pengadaan sistem informasi di Direktorat Jenderal Pajak. Tersangka baru tersebut berinisial RNK. “Jabatan dia tidak saya sampaikan, karena dia belum diperiksa,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum M. Adi Toegarisman di kantornya di Jakarta kemarin.

Dalam pelaksanaan proyek senilai Rp 43 miliar lebih itu diduga kuat terjadi kecurangan berupa perubahan spesifikasi teknis. Perubahan tersebut menyesuaikan dengan penawaran salah satu peserta penawaran lelang, yaitu PT Berka Hardaya. Perusahaan inilah yang menjadi pemenang lelang. Tersangka RNK, kata Adi, secara umum berperan dalam pelelangan sehingga memenangkan PT Berka. Selain itu, RNK berperan dalam keseluruhan proses pengadaan barang proyek.

Tim penyidik Jaksa Agung Muda Pidana Khusus, kata Adi, telah mengundang RNK untuk diperiksa pada Senin lalu. Tetapi ia tidak hadir. Dengan demikian, tim penyidik menjadwalkan ulang pemeriksaan pada 9 April mendatang. Adi juga mengatakan tersangka baru tersebut sudah dicekal oleh Direktorat Jenderal Imigrasi. Pencekalan sesuai dengan keputusan Jaksa Agung yang diterbitkan Jumat, 30 Maret 2012.

Kasus tersebut sebelumnya telah menyeret tiga tersangka yang sudah ditahan. Dua di antaranya berasal dari Direktorat Pajak. Mereka adalah Bahar, ketua lelang proyek; dan Pulung Sukarno, pejabat pembuat komitmen. Penyidikan terhadap keduanya telah rampung dan siap dibawa ke penuntutan. Seorang narasumber menyatakan RNK adalah atasan Bahar dan Pulung Sukarno di Direktorat Pajak.

Tersangka lainnya adalah Direktur Utama PT Berka Hardaya, Lim Wendra Halingka. Perkara Lim segera akan menyusul dua tersangka sebelumnya menuju tahap penuntutan. Mereka mendapat sangkaan karena melanggar undang-undang tindak pidana korupsi.INDRA WIJAYA

Sumber : http://koran.tempo.co/konten/2012/04/05/270115/Tersangka-Korupsi-Proyek-di-Direktorat-Pajak-Bertambah

5 April 2012 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: