KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Alex Noerdin Benarkan Ubah Desain Wisma Atlet

foto

Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin menngacungkan jempol usai memberikan keterangan terkait kasus wisma atlet, di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu (4/4). ANTARA/Yudhi Mahatma

TEMPO.CO – RABU, 04 APRIL 2012

 

TEMPO.COJakarta–  Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin membenarkan telah mengubah desain proyek pembangunan Wisma Atlet di Jakabaring, Palembang. “Ya, supaya bisa selesai,” kata politikus Partai Golkar ini seusai diperiksa oleh penyidik KPK, Rabu, 4 April 2012.

Alex mengatakan adanya perubahan desain proyek berbiaya Rp 191 miliar tersebut karena pertimbangan waktu, kondisi alam, serta kelangkaan bahan material bangunan. “Jadi waktu tinggal 11 bulan, cuaca ekstrim, semen langka. Jadi harus disesuaikan, bukan perubahan,” katanya.

Kandidat Gubernur pada Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta ini juga menyakini tidak adamarkup dalam penyesuaian desain tersebut. Dia mengklaim adanya perubahan desain itu justru membuat proyek lebih murah.

Berdasarkan dokumen yang dimiliki Tempo, perencanaan Wisma Atlet pertama kali dibuat pada awal 2010. Saat itu Gubernur Alex menggunakan desain gambar dan rencana anggaran dari tenaga ahli Universitas Sriwijaya. Desain itu menjadi dasar pengajuan proposal ke Jakarta.

Desain awal berupa gedung penginapan sebanyak lima tower, satu unit gedung serbaguna, mebel, dan penimbunan dengan taksiran dana Rp 416 miliar. Namun, Kementerian Pemuda dan Olahraga hanya menyetujui anggaran Rp 200 miliar untuk tiga tower dan gedung serbaguna.

Di tengah jalan, Alex Noerdin memerintahkan Dinas Cipta Karya Sumatera Selatan sebagai Komite Pelaksana Pembangunan untuk menggunakan desain baru. Desain itu dibuat oleh Paulus Iwo dan Forest Jaeprang, orang yang tidak memiliki kaitan dengan proyek Wisma Atlet. Keduanya sudah diperiksa KPK.

Dalam desain awal Universitas Sriwijaya, konstruksi Wisma Atlet seharusnya dibuat dari beton. Namun, oleh Gubernur Alex, konstruksi diubah menjadi dengan rangka baja. “Supaya cepat,” demikian bunyi dokumen tersebut menjelaskan alasan Alex Noerdin.

Cipta Karya lalu mencari jalan keluar agar desain dan penghitungan anggaran baru segera tersedia. Universitas Sriwijaya diminta melegalisasi desain baru. “Tetapi ditolak,” bunyi dokumen pemeriksaan itu. Akhirnya, desain itu diakui oleh konsultan proyek PT Cipta Graha Persada bernama Lasidi.

Persoalan kemudian mencuat ketika Sekretaris Kemenpora Wafid Muharam, Direktur Pemasaran PT Anak Negeri Mindo Rosalina Manulang dan rekanan Muhammad El Idris, ditangkap oleh KPK pada 21 April lalu. Alex rupanya ketakutan. Ia lalu meminta Cipta Karya menghilangkan administrasi pengubahan desain tersebut.

Wafid, Rosa dan Idris telah dipidana bersalah dalam kasus suap wisma atlet. Belakangan muncul dua tersangka lagi, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin, dan Wakil Sekjen Partai Demokrat Angelina Sondakh.

Setelah penetapan keduanya, KPK mengembangkan pengusutan Wisma Atlet ke arah pengembangan proyeknya. Wafid juga diperiksa hari ini didalam penyelidikan proyek Wisma Atlet.

Alex Noerdin yang dikonfirmasi mengatakan siap bertanggung jawab dalam proyek itu. “Saya selaku Gubernur Sumatera Selatan dimana Pemerintah Provinsi sumsel bertanggung jawab penuh terhadap pembangunan venues dan pelaksanaan SEA Games, termasuk di dalamnya pembangunan Wisma Atlet,” katanya.

RUSMAN PARAQBUEQ

Sumber :  http://www.tempo.co/read/news/2012/04/04/063394773/Alex-Noerdin-Benarkan-Ubah-Desain-Wisma-Atlet

4 April 2012 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Sejak Jadi Tersangka, Angie Belum Diperiksa KPK

foto

Anggota fraksi Partai Demokrat Angelina Sondakh, menghindari wartawan seusai pertama kali menghadiri acara fraksi PD setelah mengajukan izin selama dua minggu tidak bertugas sebagai anggota dewan untuk menyelesaikan perkara hukum, di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Jumat (2/3). TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO – RABU, 04 APRIL 2012

 

TEMPO.COJakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi didesak segera memeriksa tersangka kasus suap dalam proyek Wisma Atlet Jakabaring, Palembang, Angelina Patricia Pingkan Sondakh. Desakan ini muncul setelah tuntutan jaksa dalam sidang terdakwa Muhammad Nazaruddin pada Senin 2 April 2012 atau dua hari lalu mengungkapkan keterlibatan Angelina dalam kasus Wisma Atlet.

Sejak ditetapkan sebagai tersangka dua bulan lalu, Angie–sapaan Angelina–sama sekali belum pernah diperiksa. “Kalau sudah jadi pernyataan jaksa, KPK harus segera memeriksa Angie,” kata pengamat dari Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada, Ifdzil Ilham, kemarin. “Kalau Angie tak segera diperiksa, jaksa akan dianggap berbohong (kepada publik).” (Baca: 
Angelina Sondakh Resmi Jadi Tersangka
 danAlasan KPK Belum Menahan Angie)

Ifdzil menekankan, untuk membuktikan kebenaran dakwaan terhadap Nazaruddin, KPK harus secepatnya memeriksa Angie, yang juga anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Demokrat. Pemeriksaan Angie sebagai tersangka juga membuktikan tudingan Nazaruddin bahwa pengusutan hanya dilokalisasi kepada dirinya tak terbukti.

Itu sebabnya, KPK diharapkan tak ragu memeriksa Angie. Tak jadi masalah Angie mengingkari keterangan saksi dalam persidangan, karena tersangka memang memiliki hak ingkar.

Dalam tuntutan atas Nazaruddin dalam perkara suap Rp 4,6 miliar yang dibacakan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Senin 2 April 2012, jaksa penuntut umum menyatakan aliran dana Rp 5 miliar diterima oleh Angie dan Wayan Koster pada 5 Mei 2010. Angie menerimanya dari Mindo Rosalina Manulang, terpidana 2 tahun 6 bulan penjara dalam kasus Wisma Atlet yang juga anak buah Nazaruddin di PT Anak Negeri.

Adapun Koster, anggota Badan Anggaran DPR dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, menerima uang dari Luthfi Ardiansyah, sopir Wakil Direktur Keuangan Grup Permai Yulianis.

Menurut jaksa Eddy Hartoyo, uang itu menggelontor dari Grup Permai, yang memuluskan proyek Wisma Atlet dan Stadion Hambalang, Bogor, Jawa Barat. “Permai Group mengeluarkan uang untuk Banggar DPR dan pihak-pihak terkait Rp 16,7 miliar,” katanya. Terpidana perkara ini, selain Rosalina, Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Wafid Muharam dan Direktur Marketing PT Duta Graha Indah M. El Idris.

Para petinggi KPK tak bisa dimintai tanggapan mengenai desakan agar Angie segera diperiksa. Panggilan telepon dan pesan pendek dari Tempo tak dibalas. Sebelumnya, Ketua KPK Abraham Samad memastikan semua tersangka yang ditetapkan KPK pasti ditahan. Abraham mengumumkan status tersangka Angie pada 3 Februari 2012. Menurut dia, ada aliran dana proyek senilai Rp 191 miliar itu yang mengalir ke kocek Angie, tanpa menyebutkan jumlahnya.

Sumber Tempo di KPK pernah mengungkapkan lambannya pemeriksaan Angie ini merupakan dampak kekisruhan di KPK, yang dipicu adanya penarikan dan pengembalian sejumlah penyidik ke Markas Besar Kepolisian RI dan Kejaksaan Agung, di antaranya Hendy Kurniawan dan Moch. Irwan Susanto. Kedua perwira Polri itu menangani kasus suap cek pelawat pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia pada 2004. “Mereka juga menangani kasus Angie,” ucapnya. Abraham telah membantah sinyalemen ini.

ISMA S | TRI S | JOBPIE

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2012/04/04/063394621/Sejak-Jadi-Tersangka-Angie-Belum-Diperiksa-KPK

4 April 2012 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Petinggi Adhi Karya Diperiksa Kasus Hambalang

foto

Pembangunan Pusat Pelatihan Olahraga Hambalang di Bukit Hambalang, Sentul, Bogor, Jawa Barat, Selasa (17/1). TEMPO/Subekti

TEMPO.CO – RABU, 04 APRIL 2012

 

TEMPO.COJakarta–  Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa seorang petinggi PT Adhi Karya, PM Manajer Purwadi Hendro Pratomo, dalam pengusutan proyek pembangunan Stadion dan Sekolah Olahraga di Bukit Hambalang, Sentul, Bogor, Jawa Barat. “Dia diperiksa terkait penyelidikan proyek Hambalang,” kata juru bicara KPK, Johan Budi SP, Rabu, 4 April 2012.

Hendro diperiksa tim penyidik sejak pagi tadi, dan meninggalkan kantor KPK pukul 20.30 WIB. Dia sama sekali tidak memberikan komentar saat dikonfirmasi. Saat keluar kantor KPK, Hendro langsung kabur menggunakan motor vespa yang sudah bersiap menunggunya di pinggir Jalan HR Rasuna Said, di depan kantor Komisi antikorupsi.

Disamping Hendro, KPK juga memeriksa Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga nonaktif Wafid Muharam dalam penyelidikan proyek berbiaya Rp 1,2 triliun tersebut. Wafid yang dikonfirmasi seusai pemeriksaan, membenarkan pemeriksaan tersebut. “Soal Hambalang,” katanya. Setelah itu, Wafid pun meninggalkan kantor KPK. Sebelumnya Wafid dikabarkan diperiksa terkait penyelidikan proyek pengadaan Wisma Atlet di Jakabaring, Palembang.

Johan berujar, sampai saat ini KPK telah memeriksa sekitar 50 orang dalam pengusutan proyek Hambalang tersebut. Meski demikian, “pemeriksaan masih dalam tahap penyelidikan,” kata Johan.

Mereka yang pernah dimintai keterangan KPK dalam penyelidikan proyek berbiaya Rp 1,2 triliun anggota DPR dari Partai Demokrat Ignatius Mulyono, Kepala Badan Pertanahan Nasional Joyo Winoto, dan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin.

Ada juga Direktur PT Duta Sari Citralaras, Mahfud Suroso, pengusaha Paul Nelwan, beberapa petinggi PT Adhi Karya, rekanan proyek Hambalang, dan pejabat di Kementerian Pemuda dan Olahraga. Terakhir diperiksa pada hari ini, Rabu, 4 April, adalah seorang wiraswasta bernama Lisa Lia.

Satu lagi nama yang sering disebut-sebut, Anas Urbaningrum, Ketua Umum Partai Demokrat, juga rencananya akan diperiksa oleh KPK. Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas pada pekan lalu mengatakan akan meminta keterangan Anas, namun belum disebutkan waktunya.

Johan yang dikonfirmasi mengatakan pemeriksaan Anas belum terjadwal. “Sampai hari ini belum ada jadwalnya,” kata Johan.

Wafid kepada wartawan seusai pemeriksaan mengatakan dicecar pertanyaan oleh tim penyelidik mengenai proses penerbitan sertifikat tanah dalam proyek Hambalang. Dia juga berujar, tanah dalam proyek Hambalang seluas 32 hektare itu mulanya adalah milik negara. Kemudian tanah itu berubah status menjadi hak guna bangunan. Belakangan tanah tersebut kembali menjadi tanah negara.

Ignatius juga membeberkan keterlibatan Anas di proses pengadaan sertifikat tanah proyek tersebut. Ignatius mengatakan, dia pernah diminta oleh Anas untuk menyelesaikan urusan tanah proyek Hambalang. “Saat itu Anas menjabat sebagai ketua Fraksi,” katanya.

Ignatius berujar, alasan Anas memilih dirinya karena dia dekat dengan Joyo Winoto. Anas, kata dia, mempertanyakan hambatan sehingga sertifikat tanah Hambalang belum terbit. “Anas meminta saya menghubungi BPN,” katanya.

Dia pun langsung menelepon Joyo Winoto, namun tidak berhasil terhubung. Ignatius kemudian menghubungi sekretaris utama BPN. Tiga pekan kemudian, katanya, dia mendapat informasi dari sekretaris utama BPN bahwa sertifikat tanah Hambalang sudah jadi. “Saya pun langsung mengambilnya dan memberikan kepada Anas,” kata Ignatius.

Selama pengusutan kasus ini, KPK sudah tiga kali menggelar perkara (ekpose). KPK berencana menggelar ekpose keempat. Namun Johan yang dikonfirmasi mengatakan belum mengetahui jadwalnya.

RUSMAN PARAQBUEQ

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2012/04/04/063394834/Petinggi-Adhi-Karya-Diperiksa-Kasus-Hambalang

4 April 2012 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Foto Bukti Duit Dugaan Suap Dana PON

foto

Barang bukti uang sejumlah 900 juta rupiah yang disita Komisi Pemberantasan Korupsi, saat menggerebek kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Riau. dok. KPK

TEMPO.CO – RABU, 04 APRIL 2012

 

TEMPO.COJakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi menyita duit sekitar Rp 900 juta saat menangkap dua tersangka kasus dugaan suap anggaran PON Riau Rabu 4 April 2012. Duit yang disita KPK itu berupa uang kertas lembaran seratus ribu dan limapuluh ribu. Duit itu dibawa menggunakan kertas plastik hijau, hitam dan tas kertas cokelat (Lihat: Foto).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih mengembangkan kasus dugaan suap kepada dua anggota DPRD Riau kepada pihak lainnya. Diduga, suap itu berkaitan dengan pembangunan fasilitas venue Pekan Olahraga Nasional Riau 2012. “Semuanya masih kami kembangkan,” kata juru bicara KPK, Johan Budi SP., Rabu 4 April 2012.

Johan mengatakan semua pihak yang diduga mengetahui informasi atas persoalan itu akan dimintai keterangan. KPK baru saja menetapkan dua anggota DPRD Riau sebagai tersangka suap sebesar Rp 900 juta. Keduanya adalah Muhammad Faisal Aswan dari Partai Golkar dan M Dunir dari Partai Kebangkitan Bangsa.

KPK menetapkan dua tersangka lainnya yaitu Eka Darma Putra, Kepala Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana di Dinas Pemuda dan Olahraga Riau, serta Rachmad Syahputra, Karyawan PT Pembangunan Perumahan. “Mereka terkait dengan dugaan tindak pidana penerimaan hadiah yang ada kaitannya dengan perubahan Perda Nomor 6 tahun 2010 tentang pengikatan dana anggaran tahun jamak tentang pembangunan veneu PON Riau,” kata Johan.

Sumber Tempo menyebutkan, pemberian uang itu untuk memuluskan penambahan anggaran sebesar Rp 100 miliar melalui APBD provinsi untuk pembangunan fasilitas venue PON di Riau 2012. Venue itu dikerjakan oleh konsorsium beberapa perusahaan antara lain PT Pembangunan Perumahan, PT Wijaya Karya dan PT Adhi Karya.

Kata sumber itu, duit suap yang diberikan untuk memuluskan penambahan anggaran veneu PON tersebut sebesar Rp 1,8 miliar. Namun uang Rp 900 juta yang akan diserahkan pada Selasa pagi di salah satu warung makan, urung kepergok oleh tim KPK. “Mereka merasa ada yang membuntuti,” kata sumber tersebut.

RUSMAN PARAQBUEQ

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2012/04/04/063394819/Foto-Bukti-Duit-Dugaan-Suap-Dana-PON

4 April 2012 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Riza Terancam Dijemput Paksa – Terjerat Kasus Dugaan Korupsi Bantuan Sosial

KORAN SINDO – Rabu, 04 April 2012

SEMARANG–Wakil Ketua DPRD Jateng Riza Kurniawan rencananya hari ini akan menjalani pemeriksaan di Kejari Magelang terkait kasus dugaan korupsi bantuan sosial (bansos).

Politikus dari Partai Amanat Nasional (PAN) ini diperiksa karena diduga kuat telah memotong dana bansos yang mencapai Rp1,2 miliar. Bansos tersebut berasal dari APBD Provinsi Jateng tahun anggaran (TA) 2008. Pemanggilan pemeriksaan pada hari ini merupakan yang kali ketiga. Pada pemanggilan pertama dan kedua, Riza diketahui mangkir dengan alasan sedang mengikuti kunjungan kerja dan sakit.

Kepala Kejaksaan Tinggi Jateng Bambang Waluyo menyatakan siap menjemput paksa yang bersangkutan jika mangkir untuk yang ketiga kalinya.“Yo kalau gak teko, yo iyo ditahan,” tandasnya usai menghadiri sertijab Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jateng dari Mochtar Husein kepada Sujono di kompleks Kantor Gubernur Jateng,kemarin.

Dalam pemeriksaan tersebut Riza Kurniawan akan dimintai keterangan dalam kapasitasnya sebagai tersangka. Untuk diketahui, dugaan korupsi yang menyeret Riza Kurniawan ini terkait dengan penyaluran dana bansos bidang keagamaan di 19 titik di Kabupaten Magelang. Pemotongan dilakukan bervariasi, mulai Rp30 juta hingga Rp40 juta untuk penyaluran bansos sebesar Rp100 juta.

Kerugian negara akibat pemotongan secara komulatif tersebut mencapai Rp1,2 miliar. Kejari tidak akan kesulitan dalam mengusut perkara tersebut karena izin pemeriksaan yang bersangkutan dari Mendagri bernomor 161.33/225/SJ, tertanggal 26 Januari 2012 telah turun. Riza Kurniawan belum bisa dikonfirmasi atas perkara tersebut karena ponselnya bernada tidak aktif.Ketua DPW PAN Jateng Wahyu Kristianto saat dikonfirmasi mengaku belum mendengar kasus yang menjerat kadernya tersebut.

Sejauh ini pihaknya belum berkoordinasi dengan Lembaga Advokasi PAN (LaPAN) Jateng.“Belum ada permintaan dari Mas Riza,”kata dia. Koordinator Komite Penyelidikan Pemberantasan, Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jateng Windy Setyawan mendesak agar Kejari Magelang berani melakukan penahanan terhadap Riza Kurniawan, setelah dilakukan pemeriksaan. Jika tidak dilakukan penahanan, dikhawatirkan yang bersangkutan justru melarikan diri.

“Jangan sampai seperti Johan Firdaus (eks DPRD Jateng dari PAN) yang sampai sekarang masih menjadi DPO,” pinta Windy. Selama ini, kata Windy, penanganan kasus ini cukup lama. Pihaknya berharap agar kejari secepatnya menuntaskan, dan menyeret semua pihak yang terlibat di dalamnya. ● arif purniawan

Sumber : http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/483250/

4 April 2012 Posted by | MUNGKID - KAB. MAGELANG | Tinggalkan komentar

Bupati Lampung Timur Segera Dieksekusi

SUARA MERDEKA.com – Rabu, 04 April 2012

JAKARTA, suaramerdeka.com – Tim eksekusi Kejaksaan Agung akan melakukan panggilan eksekusi terhadap Bupati Lampung Timur nonaktif, Satono pada Kamis (5/4). Panggilan itu merupakan panggilan eksekusi kedua kalinya terhadapnya.

“Bupati Lampung Timur nonaktif, Satono, sudah dipanggil oleh jaksa eksekutor. Rencananya besok (5/4) akan dipanggil untuk eksekusi,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum, Muhammad Adi Toegarisman dalam jumpa pers di Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (4/4).

Dia menjelaskan, Satono dipanggil untuk melaksanakan panggilan eksekusi pertama kalinya 2 Maret 2012 lalu. Namun Satono mangkir sehingga akan dilakukan pemanggilan untuk kedua kalinya pada Kamis (5/4).

Jika Satono tetap mangkir pada panggilan kali ini, Adi menegaskan, bahwa panggilan kedua terhadap Satono merupakan jadwal panggilan terakhir. Kalau tidak memenuhi panggilan, tambahnya, Satono akan dipanggil paksa.

“Pokoknya jadwal terakhir, besok dipanggil. Kita tunggu perkembangan dari sana,” ujar mantan Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau ini.

Jaksa juga akan segera menyita aset Satono senilai Rp 10,5 miliar setelah eksekusi dilakukan sesuai dengan putusan Mahkamah Agung. Saat ini jaksa masih terus menginventarisir harta kekayaan Satono.

Mahkamah Agung memvonis Satono 15 tahun penjara, denda Rp 500 juta, dan mengembalikan kerugian negara Rp 10,5 miliar. Putusan itu berbeda dengan Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang membebaskan Satono.

Dia diseret ke pengadilan setelah dianggap bertanggung jawab atas raibnya dana kas daerah senilai Rp 119 miliar dan menerima suap Rp 10,5 miliar dari pemilik Bank Perkreditan Rakyat, Tripanca Setiadana.

( Budi Yuwono / CN34 / JBSM )
Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2012/04/04/114484/Bupati-Lampung-Timur-Segera-Dieksekusi

4 April 2012 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Koruptor Sistem Informasi Ditjen Pajak Segera Disidangkan

SUARA MERDEKA.com – Rabu, 04 April 2012


JAKARTA, suaramerdeka.com – 
Penyidik satuan khusus (satsus) pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (JAM Pidsus) telah menetapkan satu orang tersangka baru dalam kasus korupsi proyek pengadaan sistem informasi Ditjen Pajak yaitu RNK. Dua orang tersangka dalam kasus ini sudah siap disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

“Dua orang tersangka telah diserahkan ke tahap penuntutan yaitu BHR (Bahar) dan (PS) Pulung Sukarno pada Senin (2/4) lalu,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum, Muhammad Adi Toegarisman dalam jumpa pers di Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (4/4).

Dia menjelaskan, penyidik telah menyatakan berkas perkara dua tersangka ini sudah lengkap atau P21 dan dilakukan pelimpahan tahap dua yaitu pelimpahan tersangka ke pihak penuntutan pada Senin (2/4) lalu. Dua tersangka ini dijerat dengan pasal 2 juncto pasal 3 UU Nomor 20/2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Selanjutnya Jaksa Penuntut Umum (JPU) akan menyerahkan berkas perkara dan tersangka kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Kasus ini pun akan segera disidangkan di Pengadilan Tipikor DKI Jakarta. Sementara satu orang tersangka lainnya, Liem Wendra Halingkar (Direktur Utama PT Berca Hardaya Perkasa), masih dalam proses penyidikan.

“LWH, Dirut PT Berca Hardaya Perkasa, masih proses penyidikan, mudah-mudahan dalam waktu dekat menyusul dua tersangka untuk dilimpahkan ke penuntutan,” ungkap Adi.

( Budi Yuwono / CN26 / JBSM )
Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2012/04/04/114483/-Koruptor-Sistem-Informasi-Ditjen-Pajak-Segera-Disidangkan

4 April 2012 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

KPK Larang Murdoko ke Luar Negeri

SUARA MERDEKA.com – Rabu, 04 April 2012

JAKARTA, suaramerdeka.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeluarkan larangan ke luar negeri kepada Ketua DPRD Jawa Tengah Murdoko. Larangan tersebut, menurut Kepala Biro Humas KPK Johan Budi SP, terkait penanganan kasus dugaan korupsi  korupsi dana APBD Kabupaten Kendal tahun anggaran 2003-2004.

Surat permintaan larangan ke luar negeri, kata Johan, telah dikirimkan kepada pihak Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM pada 19 Maret lalu. “Pencegahan keluar negeri berlaku selama enam bulan,” ujar Johan di kantornya, Kamis (4/4).

Kabag Humas dan TU Ditjen Imigrasi Kemenkumham Maryoto Sumadi membenarkan pencegahan ke luar negeri terhadap Murdoko. “Murdoko, Ketua DPRD Jawa Tengah sudah dicegah ke luar negeri,” kata Maryoto.

Seperti diketahui, meski kabar penetapan Murdoko santer terdengar sejak pertengah bulan Maret, KPK baru resmi mengumumkan Ketua DPD PDIP Jawa Tengah ini menjadi tersangka pada Senin (26/3). Kasus ini merupakan pengembangan penyidikan kasus penyelewengan dana APBD Kendal yang menjerat mantan Bupati Kendal sekaligus saudara kandung Murdoko, Hendy Boedoro.

Murdoko bersama Hendy diduga telah menyalahgunakan dana APBD di rekening giro Pemerintah Kabupaten Kendal. Dana kas daerah yang dikorupsi berasal dari pos dana tak terduga dan dana alokasi umum.

Murdoko diduga ikut menikmati dana APBD Kendal senilai Rp3 miliar pada Mei 2003 untuk kepentingan pribadi. “Tersangka Mdk disangka melanggar Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” ujar Johan.

( Mahendra Bungalan / CN26 / JBSM )
Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news_smg/2012/04/04/114481/-KPK-Larang-Murdoko-ke-Luar-Negeri

4 April 2012 Posted by | KENDAL, SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

Satu Lagi, Pegawai Ditjen Pajak Tersangka

SUARA MERDEKA.com – Rabu, 04 April 2012

JAKARTA, suaramerdeka.com – Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan lagi seorang tersangka dalam Kasus Sistem Informasi Direktorat Jendral (Ditjen) Pajak. Kali ini adalah seorang pegawai Ditjen pajak berinisial RNK.

Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kejaksaan Agung RI, M Adi Toegarisman, Rabu (4/4), menuturkan bahwa RNK sudah ditetapkan sebagai tersangka sejak Senin lalu (2/4), dan pada Selasa (3/4/), dia juga sempat dipanggil. “Tapi yang bersangkutan belum bisa hadir dijadwalkan nanti tanggal (9/4) nanti, itu akan diperiksa tersangka baru dalam kasus sistem informasi Ditjen Pajak ini,” jelasnya.

Adi enggan menjelaskan jabatan RNK di Ditjen pajak. Namun ia mengatakan bahwa RNK diduga telah berperan dalam proses pelelangan alat sistem infromasi, sehingga memenangkan PT Berca Hardaya Perkasa (BHP).

“Jadi memang ada secara umum dia berperan dalam proses pelelangan itu sehingga juga memenangkan PT Berca tadi kemudian juga berkaitan keseluruhan proses pengadaan barang tersebut,” paparnya.

Adi menjelaskan, bahwa RNK telah bertanggungjawab dalam penyesuaian spesifikasi yang diajukan PT BHP. Terhadap RNK Kejaksaan Agung RI juga telah melakukan pencekalan, sesuai dengan keputusan Jaksa Agung RI. “Dia juga berkaitan dengan penerimaan barang nanti bisa secara gamblang dan riil pada saat dia telah dilakukan pemeriksaan,” tambahnya.

Kasus yang terjadi pada 2010 itu bermula dari pengadaan sistem manajemen pajak di Ditjen Pajak. Dalam proses tender, terjadi sejumlah pengadaan fiktif dari total anggaran Rp 43 miliar. RNK menambah daftar tersangka kasus itu, setelah sebelumnya Kejagung menetapkan Ketua Panitia Proses Pengadaan Sistem Informasi Manjamen berinisial B, Pejabat Pembuat Komitmen berinisial PS, dan Lim Hendar Halingkar, direktur PT Berca Hardaya Perkasa.

( Budi Yuwono / CN31 / JBSM )
Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2012/04/04/114454/Satu-Lagi-Pegawai-Ditjen-Pajak-Tersangka

4 April 2012 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Tiga PNS Semarang Bersaksi untuk Soemarmo

SUARA MERDEKA.com – Rabu, 04 April 2012

SEMARANG, suaramerdeka.com – Tiga Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Balaikota Semarang diminta keterangannya sebagai saksi atas keterlibatan Wali Kota Soemarmo HS dalam dugaan suap pembahasan RAPBD 2012. Penyidik PK memeriksa ketiganya di gedung Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jateng, Rabu (4/4).

Juru bicara KPK, johan Budi SP menyebutkan tiga PNS tersebut adalah Sartana, Teqi Wijaya, dan Paijo. “Dijadwalkan pemeriksaan atas tiga saksi tersebut, untuk memperkuat bukti atas tersangka Soemarmo,” ujar Johan, Rabu (4/4).

Selain ketiga PNS, Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Semarang, Agung Budi Margono juga peminta keterangan sebagai saksi oleh KPK. Ketua Dewan Pertimbangan Daerah (DPD) dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) diperiksa di Aula Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jateng.

Menurut Direskrimsus Polda Jateng, Kombes Pol. Firli, pihaknya menerima permohonan izin tempat pemeriksaan dari KPK. “Ini izin terakhir untuk tempat pemeriksaan di Polda. Dari izin, hari ini yang diperiksa adalah tiga orang. Kami tidak tahu berapa yang datang,” ujarnya.

Nama saksi Sartana dan Teqi sendiri disebut dalam persidangan terdakwa Akhmat Zaenuri (Sekda nonaktif Kota Semarang) oleh saksi Paijo, yang merupakan staf di DPPKAD Kota Semarang. Menurut Paijo dalam sidang, Sartana adalah staf dari Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral (PSDA dan ESDM). Sementara Teqi Wijaya adalah staf dari Dinas Bina Marga.

Dalam kasus ini, Sartana mengantarkan uang sebesar Rp 200 juta dari Kepala Dinas PSDA Agus Riyanto kepada Paijo. Demikian pula Teqi, mengantar uang Rp 150 juta dari Kepala Dinas Bina Marga Nugroho Joko Purwanto kepada Paijo. Selanjutnya Paijo menyerahkan uang kepada Sekda Zaenuri.

Dalam perkara ini, uang-uang tersebut diduga merupakan jatah beban yang harus ditanggung dinas untuk menyuap DPRD Kota Semarang yang sedang melakukan pembahasan RAPBD. Dari uang sebanyak Rp 350 juta, dibagikan kepada 38 anggota dewan yang masing-masing mengantongi Rp 8 juta.

Total yang dibagikan adalah Rp 304 juta, untuk pelican pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perkiraan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Pascapemberian uang tersebut. Pimpinan dewan Kota Semarang lantas menandatangani kesepakatan KUA PPAS dengan Wali Kota Semarang.

Keterangan para saksi dalam sidang Zaenuri menyebutkan bahwa setiap dinas diminta oleh Wali Kota guna menyediakan uang suap bagi dewan. Soemarmo sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka pada 16 Maret 2012 lalu. Sementara berkas dua tersangka anggota dewan, Agung Purno Sarjono dan Sumartono telah dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Semarang dan siap untuk disidangkan pekan depan.

( Eka Handriana / CN26 / JBSM )
Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news_smg/2012/04/04/114475/Tiga-PNS-Semarang-Bersaksi-untuk-Soemarmo-

4 April 2012 Posted by | SEMARANG | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: