KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

8 Anggota DPRD Riau Digelandang KPK

foto

PON XVIII Riau

SELASA, 03 APRIL 2012

 

TEMPO.COPekanbaru – Delapan anggota DPRD Riau digelandang Komisi Pemberantasan Korupsi. Mereka diduga terlibat bagi-bagi dana Rp 7 miliar sehubungan penambahan venue stadion utama PON 2012. Hingga Selasa malam, 3 April 2012, para anggota Dewan itu masih diperiksa di Polda Riau, Pekanbaru.

“Mereka masih diperiksa di dalam. Kami tidak tahu bagaimana, tetapi delapan anggota Dewan itu masih dengan orang KPK di dalam,” ujar Suhadi, salah seorang petugas jaga di pos penjagaan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau.

Sumber-sumber Tempo mengatakan sekitar pukul 17.30 WIB lima anggota KPK mendadak mendatangi kantor DPRD Riau di Jalan Sudirman Pekanbaru. Tim KPK itu diduga memeriksa dan menggeledah salah satu ruangan kantor DPRD.

“Hanya sekitar 2 jam rombongan KPK itu keluar bersama sejumlah anggota Dewan. Katanya dibawa ke Polda Riau,” ujar Suwandi, salah seorang anggota Satpol PP di kantor DPRD Riau, kepada Tempo.

Dari penelusuran Tempo, diketahui para anggota Dewan yang digelandang itu antara lain RS, TM, TA, MRT, RJ, FA dan SH. Mereka sudah dipantau sejak 3 hari terakhir, menyusul tertangkapnya SA dari Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Riau. SA disebut-sebut sebagai sumber dana Rp 7 miliar yang bakal dibagikan ke anggota DPRD Riau agar penambahan anggaran pembangunan stadion utama PON 2012 sebesar Rp 250 miliar diloloskan anggota Pansus.

Hingga pukul 22.30 WIB, para anggota Dewan itu masih berada di ruangan pemeriksaan. Sementara 8 mobil dinas mereka masih parkir di halaman Polda Riau. “Ini bukan saya lagi, sudah wewenangnya KPK,” ujar Kapolda Riau Brigadir Jenderal Suhedi Husein kepada Tempo.

JUPERNALIS SAMOSIR

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2012/04/03/063394566/8-Anggota-DPRD-Riau-Digelandang-KPK

3 April 2012 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Proyek Pasar Besar Madiun Beraroma Korupsi

foto

Kejaksaan Negeri Madiun menyelidiki dugaan korupsi proyek pembangunan Pasar Besar Madiun (PBM) di Jalan Jendral Sudirman, Kota Madiun, 3-04 2012. Yang menghabiskan APBD 2010-2011 Rp76,5 miliar. Tempo/ISHOMUDDIN

TEMPO.CO – SELASA, 03 APRIL 2012

 

TEMPO.COMadiun – Kejaksaan Negeri Madiun terus menyelidiki dugaan korupsi proyek pembangunan Pasar Besar Madiun. Selama 2010-2011, Pemerintah Kota Madiun melalui pihak ketiga membangun pasar tersebut pasca terbakar tahun 2008 lalu.

Selain memintai keterangan saksi dari Panitia Lelang dan kontraktor serta konsultan perencanaan, kejaksaan juga menunjuk tim ahli konstruksi untuk melihat konstruksi bangunan yang diduga tidak sesuai spesifikasi.

Sebanyak tiga orang ahli konstruksi dan bangunan dari Universitas Brawijaya didatangkan dan melakukan penelitian bersama petugas Kejaksaan Negeri Madiun, Selasa, 3 April 2012. Mereka melihat seluruh bagian bangunan yang berada di Jalan Jendral Sudirman, Kota Madiun, yang menghabiskan biaya Rp 76,5 miliar.

Dana dari APBN 2010 dan 2011 digunakan untuk membangun pondasi dan struktur bangunan termasuk kios dan toko. Untuk tahun 2012 ini, Pemerintah Kota Madiun juga menganggarkan dana dari APBD Rp 32 miliar untuk kelengkapan fasilitas pendukung pasar, seperti instalasi air, listrik, parkir, kolam renang.

“Kami membandingkan gambar konstruksi bangunan dan kenyataan bangunan yang ada,” ujar Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Madiun Sudarsana. Selain melihat konstruksi yang sudah dibangun, tim juga akan melihat beberapa hal yang diduga tidak sesuai perencanaan. “Kami belum menerima tes uji betonnya. Tiang pancang juga tidak sesuai dengan gambar (perencanaan),” ujarnya.

Hingga kini sedikitnya sudah 10 orang saksi yang dimintai keterangan, terutama dari Panitia Lelang Dinas Pekerjaan Umum Kota Madiun. Kontraktor pelaksana bangunan, manajemen konstruksi, dan konsultan perencanaan juga akan dimintai keterangan. Penyelidikan dugaan korupsi pembangunan pasar tersebut telah dilakukan sejak Januari 2012.

Tim ahli dari Universitas Brawijaya menemukan adanya ketidaksesuaian antara grafis gambar dengan konstruksi yang dibangun. “Di gambar ada selimut beton, tapi kenyataannya mana?,” kata salah seorang ahli saat bertanya pada salah satu petugas pelaksana proyek.

Pelaksana pembuat bangunan pasar adalah PT Lince Romauli Raya (PT LRR), Jakarta. Sejak 2010 hingga 2011, PT LRR mengerjakan sekitar 80 persen konstruksi bangunan. Lalu dilakukan sub kontrak PT Tata Bumi Raya (TBR), Surabaya, yang mengerjakan sekitar 20 persen. Manajemen Konstruksi proyek adalah PT Pandu Persada, Bandung. Sedangkan konsultan perencananya adalah Profil Emas Konsultan, Surabaya.

Pembangunan pasar sempat terbengkalai diduga akibat tidak profesionalnya PT LRR dalam membayar pesanan bahan bangunan ke sejumlah suplair. Akibatnya pasokan bahan bangunan terhenti. Selama Januari hingga Juli 2011 sama sekali tidak ada pengerjaan. Lalu Pemkot Madiun melalui Dinas Pekerjaan Umum menunjuk pengusaha lokal, M Ali Fauzi, sebagai manajer proyek. “Sesuai kontrak, per 31 Desember 2011, bangunan sudah diserahkan ke Pemkot,” ujar Ali.

Ali mengaku tidak tahu persis sejak awal pembangunan pasar tersebut. Ali juga mengaku mendapat kuasa dari Direktur PT LRR untuk menyerahkan bangunan ke Pemkot Madiun. Sesuai jadwal, masa pengerjaan bangunan adalah 720 hari sejak awal 2010 dan berakhir pada 31 Desember 2011.

ISHOMUDDIN

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2012/04/03/180394537/Proyek-Pasar-Besar-Madiun-Beraroma-Korupsi

3 April 2012 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Anggota Komisi Pelayanan Publik Rawan Tak Digaji

TEMPO.CO – SELASA, 03 APRIL 2012

 

TEMPO.COSurabaya – Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Timur, Achmad Jabir, mengatakan pimpinan dan anggota Komisi Pelayanan Publik (KPP) yang dilantik Selasa, 3 Maret 2012, terancam tidak mendapatkan biaya operasional, termasuk gaji. “Dalam peraturan daerah tentang KPP, tidak ada satu pun pasal yang mengamanatkan pembiayaan atau honor bagi anggota KPP,” kata Jabir kepada Tempo,Selasa siang, 3 April 2012.

Jabir menegaskan bahwa pembiayaan yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah haruslah diatur dalam peraturan yang jelas. Kalau pun biaya operasional maupun gaji anggota KPP dinilai sebagai masalah teknis yang bisa diatur melalui peraturan gubernur, menurut Jabir, tetap harus melalui persetujuan eksekutif dan legislatif. Selain itu, masalah yang berkaitan dengan anggaran bukanlah masalah teknis.

Namun, Wakil Gubernur Jawa Timur, Saifullah Yusuf, yang melantik anggota KPP mengatakan bahwa keberadaan KPP periode sekarang telah diatur dalam Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2011 tentang pelayanan publik. Anggaran operasional, termasuk gajinya, sudah tercantum dalam peraturan tersebut.

Saifullah, yang akrab disapa Gus Ipul, juga membantah tudingan bahwa keberadaan KPP hanya memboroskan anggaran dibandingkan kinerjanya. “Anggaran operasionalnya memang kecil, hanya Rp 2,1 miliar setahun. Itu sudah termasuk gaji,” kata Gus Ipul.

Selasa pagi tadi, Gus Ipul melantik tujuh anggota KPP Jawa Timur. “Keberadaan KPP akan memperkuat Ombudsman Republik Indonesia. Peran dan fungsi KPP dan Ombudsman memang sama, tapi wilayah kerjanya mungkin bisa dibedakan dan KPP lebih pada pelayanan lokal,” kata Gus Ipul.

Tujuh anggota KPP yang dilantik adalah Imanuel Yusao Cipto Suwarno, Nuning Rodyah, Hardly Stefanus Fenelon Fariela, Suprapto, Assistriadi Wijiseno, Deni Wicaksono, dan Wahidahwati. Mereka merupakan anggota KPP periode kedua dengan masa kerja selama lima tahun hingga 2016 mendatang. Adapun KPP Jawa Timur telah dibentuk dan beroperasi sejak 2005.

Nuning Rodyah mengatakan, KPP segera mensosialisasikan perubahan ini kepada masyarakat dan akan berkoordinasi dengan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) perwakilan Jawa Timur. “KPP periode lalu sudah melakukan kesepakatan dengan ORI. Kasus yang ditangani ORI tidak lagi ditangani KPP, begitu pula sebaliknya,” kata Nuning yang juga anggota KPP periode sebelunya.

Menurut Nuning, KPP periode sebelumnya telah menyelesaikan sebanyak 4.100 kasus sengketa pelayanan publik.

FATKHURROCHMAN TAUFIQ

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2012/04/03/180394471/Anggota-Komisi-Pelayanan-Publik-Rawan-Tak-Digaji

3 April 2012 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Dua Jaksa Dicopot, Kajari Pangkalan Bun Diperiksa

foto

TEMPO

TEMPO.CO – SELASA, 03 APRIL 2012

 

TEMPO.COPalangkaraya – Heboh kasus video amatir dugaan pemerasan yang dilakukan dua oknum jaksa di Kejaksaan Negeri Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat , Kalimantan Tengah, terus berlanjut. Setelah mencopot dua jaksa, yakni S, Kepala Seksi Pidana Umum dan SW, Kepala Seksi Intel, tim pengawasan dari Kejaksaan Tinggi Kalteng juga akan memeriksa Agustinus Wijiono, Kepala Kejasaan Negeri (Kejari) Pangkalan Bun.

Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah Syaifudin Kasim kepada wartawan di Palangkaraya, Selasa, 3 April 2012 mengatakan, tim pengawas sudah berangkat ke Palangkalan Bun. Sejak Senin, 2 April 2012, hingga hari ini, tim itu masih terus melakukan pemeriksaan terhadap semua yang terlibat, di antaranya seperti orang yang merasa diperas, terdakwa, dan tersangka. “Selain melakukan pemeriksaan terhadap semua pihak, tim juga akan memeriksa Kejari Pangkalan Bun sebagai atasan dari jaksa tersebut,” ujarnya.

Menurut Syaifuddin, dari hasil pemeriksaan sementara, pihaknya sudah melaporkan kasus itu kepada Kejaksaan Agung. Dalam kasus ini, S sudah mengakui apa yang ada di dalam video tersebut. Dalam video itu yang bersangkutan belum menerima uangnya alias masih melakukan negosiasi. Namun, kata Syaifudin, secara etis itu tidak benar dan tidak bagus seorang jaksa melakukan hal itu. “Kita lihat nanti bagaimana hukumannya. Apakah ada perkembangan baru terhadap pemeriksaan, nanti dilihat dahulu. Namun yang jelas mereka sudah mengakui apa yang ada dalam video tersebut,” ujarnya.

Dalam aksi pemerasan yang terekam dalam video amatir dan beredar luas di masyarakat itu, tampak terlihat dengan jelas kedua jaksa itu secara terang-terangan meminta uang Rp 150 juta kepada keluarga terdakwa ED yang saat itu ingin melakukan upaya penangguhan penahanan. ED tersangkut dalam kasus sengketa lahan dan pemortalan di Jalan Pangkalan Bun dengan sebuah perusahaan kayu asal Korea. Dalam video berdurasi sekitar 10 menit ini, sang jaksa kelihatan terang-terangan meminta sejumlah uang agar ED bisa lepas dari jeratan hukum.

KARANA WW

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2012/04/03/179394412/Dua-Jaksa-Dicopot-Kajari-Pangkalan-Bun-Diperiksa

3 April 2012 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Gamawan Pecat 4 Kepala Daerah Pekan Ini

foto

ANTARA/Yudhi Mahatma

TEMPO.CO – SELASA, 03 APRIL 2012

 

TEMPO.COJakarta – Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi pekan ini akan menandatangani surat keputusan pemecatan empat kepala daerah bermasalah. “Insya Allah pekan ini diteken,” katanya kepada Tempo, usai acara penandatangan nota kesepahaman (MoU) Menteri Dalam Negeri, Menteri Perumahan Rakyat, Direktur Perumnas dengan 57 kepala daerah di Jakarta Selasa, 3 Maret 2012.

Keempat kepala daerah yang divonis bersalah oleh Mahkamah Agung, namun belum juga dipecat, yaitu Wali Kota Bekasi Mochtar Muhammad (6 tahun penjara), Bupati Subang Eep Hidayat (5 tahun penjara), Bupati Padang Lawas Sumut Basyrah Lubis (6 bulan) dan Bupati Lampung Timur Satono (15 tahun).

“Draf SK sudah di meja saya, siap ditandatangani,” katanya. Sedangkan untuk Gubernur Agusrin Najamuddin, Gubernur Bengkulu (nonaktif), surat SK pemecatannya akan ditandatangani presiden.

Sebelumnya Gamawan sempat berhati-hati untuk memecat para kepala daerah. Hal itu karena belum menerima petikan putusan dan khawatir kasus pemecatan Bupati Mamasa Obed Nego Depparinding terulang. “Saat itu putusan PK menyatakan dia tidak bersalah, padahal sudah telanjur dikeluarkan SK pemberhentian tetap kepada dirinya.

Namun, karena pihak kementerian sudah berkordinasi dengan Mahkamah Agung, kini Gamawan mantap untuk segera menandatangani surat pemecatan. “Sudah bisa (dipecat) karena sudah incrach.”

ANANDA PUTRI

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2012/04/03/078394553/Gamawan-Pecat-4-Kepala-Daerah-Pekan-Ini

3 April 2012 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Daerah Dilarang Pungut Biaya E-KTP

foto

E-KTP. Tempo/Tony Hartawan

TEMPO.CO – SELASA, 03 APRIL 2012

 

TEMPO.COSemarang  Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah melarang seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah memungut biaya terhadap warga yang ingin membuat kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP.

“Semuanya gratis. Tak boleh ada pungutan dan biaya-biaya,” kata Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah Edison Ambarura di Semarang, Selasa, 3 April 2012.

Edison meminta kepada pembuat e-KTP yang dikenai biaya maupun retribusi agar segera melaporkan diri.

Saat ini, 27 kabupaten/kota di Jawa Tengah memulai pembuatan e-KTP. Sebelumnya, 8 kabupaten/kota lainnya sudah melakukan e-KTP tahun lalu.

Edsion menyatakan pembuatan e-KTP akan dilakukan hingga Desember 2012 mendatang. Setelah itu, pembuatan e-KTP disebut sebagai pembuatan e-KTP reguler karena sudah di luar program nasional e-KTP.

Edison menyatakan hingga kini belum ada keputusan apakah pembuatane-KTP secara reguler itu dipungut biaya ataukah masih tetap gratis. “Saat ini masih dirembuk di tingkat pemerintah pusat,” katanya.

Perdebatannya, kata Edison, adalah siapakah yang akan menanggung biaya pembuatan e-KTP reguler tersebut. Apakah dibebankan kepada warga pembuat e-KTP atau kepada pemerintah. Jika pemerintah, maka apakah dianggarkan pemerintah pusat melalui APBN ataukah pemerintah daerah melalui APBD provinsi maupun kabupaten/kota. Soal kebutuhan per pembuatan e-KTP, hingga kini juga masih belum dihitung.

ROFIUDDIN

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2012/04/03/058394526/Daerah-Dilarang-Pungut-Biaya-E-KTP

3 April 2012 Posted by | SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

Kasus IM2, Kejaksaan Geledah Indosat

foto

TEMPO/Panca Syurkani

TEMPO.CO – SELASA, 03 APRIL 2012

 

TEMPO.COJakarta – Kejaksaan Agung menggeledah kantor pusat Indosat di Jalan Medan Merdeka Barat Jakarta, Selasa, 3 April 2012. “Digeledah dalam rangka penyitaan,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum, M. Adi Toegarisman saat ditemui wartawan di kantornya, Selasa sore.

Hingga sekarang, lanjutnya, tim penyidik Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (JAM Pidsus) masih melakukan penggeledahan. Adi mengatakan penggeledahan dan penyitaan tersebut dilakukan untuk mencari bukti-bukti baru dalam kasus korupsi sinyal IM2

Pihak Indosat sendiri membenarkan penggeledahan tersebut. “Benar, hari ini tim Kejaksaan datang ke Indosat,” kata Jarot Handoko, Public Relations PT Indosat Tbk. melalui pesan singkat kepada wartawan sore ini.

Dia mengatakan pihak Indosat bersikap kooperatif terhadap penggeledahan hari ini. “Indosat akan patuh kepada hukum yang berlaku,” ujarnya. Namun, Jarot tak mau menceritakan kronologi penggeledahan serta barang-barang apa saja yang disita Kejaksaan.

Kasus bermula saat Konsumen Telekomunikasi Indonesia (KTI) melaporkan penyalahgunaan pita frekuensi 2,1 Ghz generasi ketiga (3G) oleh Indosat dan IM2. Tindakan ini diduga merugikan negara Rp 3,8 triliun.

Pada 2007, Indosat mendapat pita frekuensi 3G bersama Telkomsel dan XL, namun Indosat menjual frekuensi ini sebagai Internet Broadband melalui anak usahanya IM2. IM2 dilaporkan tidak pernah mengikuti seleksi pelelangan pita jaringan pada pita frekuensi 2,1 GHz sehingga dianggap tidak berhak memanfaatkan jalur tersebut.

Menurut Kejaksaan, IM2 juga tidak memiliki izin penyelenggara 3G karena izin penyelenggara dimiliki Indosat. Kejaksaan menilai IM2 sebagai penyelenggara jasa telekomunikasi telah memanfaatkan jaringan bergerak seluler frekuensi 3G tanpa izin resmi dari pemerintah.

INDRA WIJAYA

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2012/04/03/063394539/Kasus-IM2-Kejaksaan-Geledah-Indosat

3 April 2012 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Kasus Korupsi IT Ditjen Pajak Siap Dilimpahkan

foto

ANTARA/Rosa Panggabean

TEMPO.CO – SENIN, 02 APRIL 2012

 

TEMPO.COJakarta – Kejaksaan Agung menyatakan kasus korupsi pengadaan sistem informasi (IT) di Direktorat Jenderal Pajak sudah rampung. “Kami kirim ke penuntutan dan sudah dinyatakan lengkap,” kata Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus, Arnold Angkouw di kantornya Senin 2 April 2012.

Untuk selanjutnya, tim penyidikan akan menyerahkannya ke bagian penuntutan untuk dibawa ke pengadilan.

Kasus korupsi ini bermula ketika Badan Pemeriksa Keuangan menemukan kejanggalan Rp 12 miliar dalam proyek pengadaan sistem informasi yang menelan anggaran Rp 43 miliar. Berdasarkan audit BPK, ditemukan alat-alat yang tidak ada wujudnya dalam pengadaan sistem informasi. Sistem informasi merujuk pada sebuah sistem yang dapat melakukan pemantauan surat pajak tahunan dan evaluasi pembayaran pajak.

Atas temuan BPK tersebut, Jampidsus melakukan penyelidikan dan meningkatkan status perkara itu ke penyidikan pada 3 November 2011. Pada November 2011, Kejaksaan Agung juga menurunkan tim melakukan penggeledahan di kantor Direktorat jenderal Pajak.

Penggeledahan itu dilakukan untuk mengumpulkan sejumlah informasi yang diperlukan dalam pengusutan kasus ini. Pihak Kejaksaan Agung pernah meminta agar diberikan sejumlah dokumen. Namun, pihak Direktorat jenderal Pajak yang dimintai keterangan tak mau memberikannya.

INDRA WIJAYA

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2012/04/02/063394246/Kasus-Korupsi-IT-Ditjen-Pajak-Siap-Dilimpahkan

3 April 2012 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Marak, Korupsi di Perencanaan Proyek

SUARA MERDEKA.com – Selasa, 03 April 2012

SEMARANG, suaramerdeka.com – Semakin digencet penegak hukum, koruptor semakin pintar berkelit. Salah satunya melalui penggelembungan harga perhitungan sendiri (HPS) dalam rencana anggaran biaya (RAB) sebuah proyek. Dengan modus ini, korupsi sulit terdeteksi karena secara prosedur tidak menyimpang dari Peraturan Pemerintah No 54 tentang pengadaan Barang dan Jasa

“Harga dan volume digelembungkan. Jadi pelaksana proyek dapat untung karena harga barang di HPS lebih tinggi dari harga pasar. Asal di bawah HPS loloslah dia,” kata Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Mardiasmo, Selasa (3/4).

Dalam acara Serah Terima Jabatan Kepala Perwakilan BPKP Jawa Tengah di Gedung Grhadika Kompleks Gubernuran, Jalan Pahlawan, Semarang itu, Mardiasmo meminta pemerintah daerah untuk bekerjasama dengan BPKP mengungkap praktik kecurangan tersebut. Kehadiran BPKP menurutnya tidak hanya melakukan pendampingan dalam pengelolaan keuangan tapi juga mencegah korupsi terjadi.

Apalagi dalam pengawasan terhadap proyek yang terindikasi curang itu, pemda tidak perlu mengeluarkan biaya. “Dalam melakukan pendampingan, kita tidak minta bayaran apapun. Karena kita sendiri sudah menganggarkan biaya melalui APBN. Kalau ada pegawai kita yang minta, laporkan, nanti saya slentik dia,” tegasnya.

Sementara itu melalui sertijab kemarin, Kepala Perwakilan BPKP Jateng resmi diestafetkan dari Mochtar Husein ke Sudjono. Mochtar yang telah 2,5 tahun menjabat, mendapat tugas baru sebagai Direktur Bidang Polsoskam di Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah BPKP Pusat. Penggantinya, Sudjono sebelumnya ialah Direktur Pengawasan Badan Usaha Jasa Konstruksi, Agrobisnis, dan Perdagangan pada Deputi Bidang Akuntan negara BPKP Pusat.

“Sesuai tugas pokok saya akan bermitra dengan pemerintah daerah dan BUMD dalam mengelola keuangan sebagai upaya pencegahan penyimpangan. Serta bekerjasama dengan penegak hukum untuk upaya pengobatannya,” kata Sudjono.

( Anton Sudibyo / CN34 / JBSM )
Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news_smg/2012/04/03/114388/Marak-Korupsi-di-Perencanaan-Proyek

3 April 2012 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL, SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

KPK Tangkap Anggota DPRD Riau

SUARA MERDEKA.com – Selasa, 03 April 2012

JAKARTA, suaramerdeka.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan. Kali ini KPK melakukan penangkapan terhadap anggota DPRD Riau.

“Ya, betul ada penangkapan terhadap anggota DPRD Riau,” kata petugas KPK yang enggan disebut namanya kepada Suara Merdeka, Selasa (3/4) malam.

Namun, petugas tersebut belum menjelaskan lebih rinci terkait penangkapan kali ini. Termasuk nama anggota DPRD yang ditangkap. “Tidak hafal, banyak,” ujarnya.

Sebelumnya, pada November 2011, KPK menangkap Sekda Semarang Akhmat Zaenuri sesaat setelah memberikan suap berupa uang kepada anggota DPRD Kota Semarang yakni Sumartono (Fraksi Partai Demokrat) dan Agung Purna Sarjono (Fraksi PAN).

KPK juga pernah menangkap hakim Syarifuddin sesaat menerima sejumlah uang dari kurator PT Skycamping Indonesia Puguh Wiryawan. Petugas KPK menemukan uang senilai Rp 250 juta dalam tiga buah amplop coklat yang dimasukkan ke dalam tas kertas merah.

Uang diberikan diduga terkait putusan pailit terhadap PT Skycamping Indonesia. Operasi tangkap tangan juga pernah pada 25 Agustus tahun lalu. Ada tiga orang yang ditangkap, mereka adalah Sesditjen Pembinaan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (P2KT) Kemenakertrans, I Nyoman Suisnaya dan Kabag Program, Evaluasi dan Pelaporan Ditjen P2KT Kemenakertrans, Dadong Irbarelawan serta Dharnawati dari PT Alam Jaya Papua.

KPK juga pernah menangkap Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga Wafid Muharram. Saat penangkapan KPK menemukan cek sebesar Rp 3,2 miliar serta uang senilai Rp 73,171 juta, USD128.148, AUD 13.070 dan EUR 1.955. Uang tunai tersebut ditemukan di amplop yang dimasukkan dalam kardus yang telah dibuang ke tempat sampah. Dalam operasi ini KPK juga menangkap Manajer Pemasaran PT Duta Graha Indah (DGI) Muhammad El Idris dan Direktur Pemasaran PT Anak Negeri Mindo Rosalina Manulang.

( Mahendra Bungalan / CN31 / JBSM )
Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2012/04/03/114390/KPK-Tangkap-Anggota-DPRD-Riau

3 April 2012 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: