KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Menata Lahan Pribadi, Sumarno Terancam Dibui?

KOMPAS.com – Senin, 2 April 2012
KOMPAS.com/PUJI UTAMI Sumarno (53) saat menunjukkan lahan yang dilakukan penataan.

 

SEMARANG, KOMPAS.com – Sumarno (53), petani asal Kelurahan Polaman, Kecamatan Mijen, Kota Semarang harus berurusan dengan hukum akibat tuduhan membingungkan. Hal ini bermula dari kegiatannya melakukan penataan lahan berbatu di tanah miliknya yang berada tidak jauh dari rumahnya.

Penataan dilakukan dengan mendatangkan dua alat berat pemecah batu selama kurang lebih sembilan hari di atas tanah seluas 1.500 meter persegi. Tanpa diketahui sebab yang jelas, Sumarno didatangi petugas dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Direskrimsus) Polda Jawa Tengah pada 15 Februari. Tidak berselang lama ia kemudian dijadikan tersangka dalam perkara tindak pidana melakukan usaha penambangan tanpa SIUP (Izin Usaha Pertambangan) pada 20 Februari 2012. Ia dianggap melanggar pasal 258 jo pasal 37 UU RI No 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara.

Sumarno mengatakan penataan lahan tersebut dilakukan karena petani di kawasan itu akan mendapatkan bantuan bibit tanaman dari Dinas Pertanian setempat. “Sebelumnya saya sudah menanyakan pada Dinas Pertanian dan Dinas PSDA apakah untuk mengangkat batu itu perlu izin atau tidak, mereka menyampaikan tidak perlu jadi ya langsung saya kerjakan,” katanya, Senin (2/4/2012).

Penataan lahan dilakukan untuk memperlancar irigasi yang akan mengairi sekitar 20 hektar lahan sawah milik warga. Dan saat ini sudah tergarap sebanyak 7 hektar dan akan dilanjutkan pada tahun mendatang. Rencananya, kawasan itu akan menjadi kawasan lindung untuk mendukung keberadaan Waduk Jatibarang yang masih dalam pembangunan.

“Kalau saya membantu program Pemkot tapi malah jadi tersangka, ya saya merasa ini tidak adil, karena sebelumnya saya sudah berkonsultasi dengan dinas terkait,” ujar Sumarno, yang juga selaku Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kota Semarang.

Anak Sumarno, Triantoro Utomo mengatakan terdapat sejumlah kejanggalan pada kasus yang menimpa ayahnya. Antara lain yakni tuduhan yang tidak jelas dan penagkapan tanpa surat-surat. Oleh karena itu, Triantoro akan tetap berjuang untuk menegakkan keadilan.

“Kami memang kurang paham dengan hukum, tapi jangan lantas ditindak seenaknya sendiri. Kami hanya ingin keadilan dan jangan sampai masalah ini juga menimpa orang lain,” ujar Triantoro yang juga mengaku telah menghabiskan puluhan juta rupiah untuk kasus tersebut.

Berkas penyidikan Sumarno telah dilimpahkan ke Kejati Jateng tanggal 20 Maret 2012 dan dinyatakan lengkap. Kejati lantas mengirim berkas tersebut ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Semarang. Persidangan direncanakan akan dilakukan pada Rabu (4/4/2012) mendatang dengan pendampingan hukum dari LBH Jawa Tengah. Saat ini tersangka memang belum ditahan, namun dikenakan wajib lapor setiap Senin dan Kamis.

Sumber : http://regional.kompas.com/read/2012/04/02/18443064/Menata.Lahan.Pribadi.Sumarno.Terancam.Dibui

2 April 2012 Posted by | BERITA POLITIK DAN BERITA UMUM | Tinggalkan komentar

Perbaikan Pagar DPR Habiskan Rp 200 Juta

KOMPAS.com – Senin, 2 April 2012
KOMPAS.COM/ SABRINA ASRIL Ilustrasi: Massa dari gabungan elemen mahasiswa saat berusaha membobol pagar di samping gedung DPR, Kamis (29/3/2012) sore kemarin.

JAKARTA, KOMPAS.com — Perbaikan pagar Gedung DPR/MPR/DPD yang dirusak massa ketika demonstrasi besar-besaran menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, pekan lalu, akan menghabiskan dana hingga Rp 200 juta.

“Rp 200 juta termasuk pembuatan beton kembali,” kata Sekretaris Jenderal DPR Nining Indra Saleh, di Jakarta, Senin (2/4/2012).

Uchok Sky Khadafi, Koordinator Advokasi dan Investigasi FITRA menilai anggaran Rp 200 juta itu terlalu mahal. Pasalnya, kata dia, panjang kerusakan hanya 42 meter dan sisa pagar yang lama bisa digunakan atau dipasang kembali.

“Jadi, kalau pembangunan pagar ini hanya membutuhkan dua besi. Alokasi anggaran untuk pagar Rp 100 juta sudah cukup. Itu untuk membeli dua flat besi, pasir, semen, dan lain-lain,” kata Uchok.

Nining membantah jika alokasi anggaran itu terlalu besar. “Kita ada standarnya. Bangunan pemerintah semua ada aturannya. Dari mana dia prediksi mahal dan murah. Saya kira semua ada aturannya. Akan diaudit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan),” kata Nining.

Nining juga meminta agar jangan ada lagi aksi perusakan pagar ketika aksi demo. Pasalnya, kata dia, uang untuk memperbaiki diambil dari pajak rakyat. “Lebih baik digunakan untuk rakyat,” pungkasnya.

Sumber : http://nasional.kompas.com/read/2012/04/02/14161072/Perbaikan.Pagar.DPR.Habiskan.Rp.200.Juta

2 April 2012 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

BII Benarkan 480 Lembar Cek Perjalanan Dipesan Artha Graha

KOMPAS.com – Senin, 2 April 2012

JAKARTA, KOMPAS.com  Kepala Seksi Travellers Cheque (cek perjalanan) Bank Internasional Indonesia (BII), Krisna Pribadi, membenarkan kalau Bank Artha Graha memesan 480 lembar cek ke BII. Cek tersebut menjadi alat suap ke anggota DPR 1999-2004 terkait pemenangan Miranda Goeltom sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia 2004.

Hal itu diungkapkan Krisna saat bersaksi dalam persidangan kasus dugaan suap cek perjalanan dengan terdakwa Nunun Nurbaeti di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin (2/4/2012).

Menurut Krisna, pada 8 Juni 2004, pihaknya mendapat permintaan pemesanan cek perjalanan senilai Rp 24 miliar dari Bank Artha Graha. Pemesanan ini, sepengetahuannya, untuk klien Artha Graha, yakni PT First Mujur Plantation and Industry (FMPI).

Dalam surat permintaan yang diajukan Arta Graha, katanya, tertera nama FMPI dan tanda tangan pihak FMPI yang, menurut Krisna, tidak jelas siapa nama penandatangannya. Surat permintaan tersebut, katanya, juga tidak disertai stempel perusahaan PT FMPI.

“Minta atas nama First Mujur, enggak ada stempel, hanya ada nama First Mujur, ada tanda tangan di atas materai, enggak ada stempel,” ungkapnya.

Menurut Krisna, karena yang akan memakai cek perjalanan adalah PT FMPI, maka pihak perusahaan tersebut harus ikut membubuhkan tanda tangan. “Karena yang pakai perusahaan yang bersangkutan, ya yang tanda tangan perusahaan yang bersangkutan,” ujarnya.

Kemudian, Krisna menghubungi pihak Artha Graha, meminta agar bank tersebut mentransfer dana ke BII sesuai nilai cek perjalanan yang dipesan. “Kita cek sudah masuk (dananya), berdasarkan data kami di BII, transaksi itu sudah kita terima Rp 24 miliar,” katanya.

Lalu, pihak BII menyiapkan cek perjalanan yang dipesan dan mengirimnya ke Artha Graha. Krisna mengaku mengantarkan sendiri 480 lembar cek perjalanan senilai Rp 24 miliar itu ke pihak Artha Graha yang diwakili Tutur.

“Kita kirim ke Artha Graha melalui Ibu Tutur,” katanya.

Dia juga mengatakan, permintaan cek perjalanan dari Artha Graha ini merupakan yang terbesar saat itu. “Kita baru pertama kali mengeluarkan TC (cek perjalanan) sebanyak itu,” ujar Krisna.

Dalam persidangan sebelumnya, mantan Direktur Keuangan PT First Mujur Plantation Industry (FMPI) Budi Santoso mengaku memesan sejumlah cek perjalanan ke Bank Artha Graha. Namun, karena bank tersebut tidak menerbitkan cek perjalanan, Artha Graha memintanya ke BII. Budi mengaku tidak tahu bagaimana cek itu kemudian mengalir ke Nunun, lalu ke anggota Dewan.

Menurutnya, cek dipesan PT FMPI untuk membayar uang muka pembelian perkebunan kelapa sawit melalui pengusaha Ferry Yen. Dalam kasus dugaan suap cek perjalanan, Nunun didakwa memberikan cek perjalanan senilai total Rp 20,8 miliar ke anggota DPR 1999-2004 terkait pemenangan Miranda Goeltom. Diyakini, ada penyandang dana yang memodali pembelian cek tersebut.

Sumber : http://nasional.kompas.com/read/2012/04/02/13403087/BII.Benarkan.480.Lembar.Cek.Perjalanan.Dipesan.Artha.Graha

2 April 2012 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Apa Kabar Angelina dan Miranda?

KOMPAS.com – Senin, 2 April 2012
KOMPAS/LUCKY PRANSISKA, KOMPAS IMAGES/KRISTIANTO PURNOMO
Angelina Sondakh (kiri) dan Miranda Goeltom (kanan).

KOMPAS.com – Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Wali Kota Semarang Soemarmo Hadi Saputro sebagai tersangka korupsi pada Jumat (16/3/2012) dua pekan silam. Sebelas hari kemudian atau Selasa (27/3/2012), Soemarmo dipanggil KPK. Namun, yang bersangkutan tak bisa hadir karena sakit.

Soemarmo akhirnya memenuhi panggilan pemeriksaan KPK pada Jumat (30/3/2012). Seusai diperiksa, KPK langsung menahan Soemarmo.

Artinya, kurang dari setengah bulan sejak ditetapkan sebagai tersangka, Soemarmo harus mendekam di bui. Bukan hanya Soemarmo, tersangka korupsi yang dengan sigap ditahan KPK tak lama setelah statusnya ditetapkan sebagai tersangka.

Mantan anggota Badan Anggaran DPR, Wa Ode Nurhayati, ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada 10 Desember 2011. Pada 16 Januari 2012, KPK untuk pertama kali memeriksa Wa Ode. Pada 21 Januari, KPK kembali menjadwalkan pemeriksaan terhadap Wa Ode, tetapi yang bersangkutan tak hadir karena sakit. Pemeriksaan kedua akhirnya dilakukan pada 26 Januari 2012. Wa Ode pun langsung ditahan di Rutan Pondok Bambu begitu selesai diperiksa.

Langkah sigap KPK yang menetapkan seseorang menjadi tersangka, lalu diperiksa, dan akhirnya ditahan memang seperti menjadi prosedur tetap lembaga antikorupsi tersebut. Langkah yang tanpa kompromi dalam menahan tersangka korupsi itu yang membuat masyarakat percaya terhadap KPK.

Jadi, ketika ada tersangka korupsi seperti politikus Partai Demokrat, Angelina Sondakh, dan mantan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Miranda Goeltom, yang justru dianggurin KPK cukup lama, publik pun bertanya-tanya. Apa yang sebenarnya terjadi dengan KPK.

KPK menetapkan Miranda sebagai tersangka kasus suap cek perjalanan dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (DGS BI) pada 26 Januari 2012. Angelina ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi wisma atlet SEA Games pada 3 Februari 2012. Namun, justru setelah menyandang status sebagai tersangka, keduanya malah belum diapa-apain KPK. Jangankan ditahan, diperiksa sebagai tersangka pun belum.

Awalnya tak ada yang curiga soal belum diperiksanya Miranda dan Angelina oleh KPK. Ketika ditanya kapan Miranda diperiksa, jawaban Juru Bicara KPK Johan Budi saat itu masih menunggu persidangan Nunun Nurbaeti. Kini setelah Nunun menjalani persidangan beberapa kali, masih juga tak ada kabar kapan Miranda diperiksa.

Demikian halnya pemeriksaan terhadap Angelina. Ketika ditanya kapan KPK menahan Angelina, Ketua KPK Abraham Samad kepada sejumlah media mengatakan, penahanan terhadap mantan Puteri Indonesia 2002 tersebut masih menunggu berkasnya rampung. Berkas apakah yang harus dirampungkan? Jika berkas pemeriksaan, toh, Angelina belum diperiksa.

Hampir di setiap kesempatan bertemu pimpinan KPK atau pejabat yang bisa memberi informasi kepada wartawan, pertanyaan kapan Miranda dan Angelina diperiksa atau ditahan selalu muncul. Salah seorang pejabat di KPK mengungkapkan, lama-lama mereka enggak tahan dengan jawaban klise seperti menunggu berkas rampung. Publik pun tak bakal percaya jika jawaban seperti itu yang selalu keluar.

”Belum ada perkembangan,” ujar Johan, Minggu (1/4/2012), saat ditanya perkembangan kasus Miranda dan Angelina.

Informasi yang didapat Kompas menyebut, belum diperiksa dan ditahannya Miranda ataupun Angelina karena penetapan keduanya sebagai tersangka tak sesuai prosedur baku di KPK. Meski yakin keterlibatan keduanya, penyidik KPK belum mendapatkan bukti yang cukup. Namun, tiba-tiba Abraham selaku Ketua KPK mengumumkan keduanya sebagai tersangka.

Padahal, prosedur penetapan tersangka harus melalui ekspose yang dihadiri penyidik dan pimpinan. Saat itu, penyidik dan pimpinan berdebat dengan bukti-bukti. Jika sudah mantap dengan bukti yang tersedia, pimpinan KPK baru menetapkan seseorang menjadi tersangka.

Penetapan tersangka bukan hal main-main karena KPK tak punya mekanisme surat perintah penghentian penyidikan (SP3). Sekali ditetapkan sebagai tersangka, berkas acara pemeriksaan yang bersangkutan harus lanjut hingga ke persidangan. KPK akan melanggar undang-undang jika mengeluarkan SP3 seperti kepolisian atau kejaksaan.

Karena tak sesuai prosedur itu, penyidik lalu protes kepada pimpinan. Respons atas protes ini justru tak terduga, penyidik di kasus suap pemilihan DGS BI malah mendapat surat penarik- an ke Mabes Polri. Padahal, penyidik itu menguasai seluk-beluk kasus, termasuk bagaimana mereka bisa menjerat pihak bank yang jadi sponsor suap.

Abraham selalu membantah berada di balik upaya penarikan penyidik KPK ke Mabes Polri. Malah seperti dikutip http://www.kompas.com, upaya pembentukan kode etik untuk memeriksa pelanggaran prosedur dalam penetapan tersangka, menurut Abraham, hanya upaya pihak tertentu yang ingin menyingkirkannya dari KPK. (KHAERUDIN)

Belum diperiksa dan ditahannya Miranda ataupun Angelina karena penetapan keduanya sebagai tersangka tak sesuai prosedur baku di KPK

2 April 2012 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Miranda Biayai Pertemuan Dharmawangsa

KOMPAS.com – Senin, 2 April 2012
KOMPAS/ALIF ICHWAN Miranda di Periksa – Tersangka kasus suap Miranda Swaray Goeltom, untuk pertama kalinya setelah di tetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), memenuhi panggilan penyidik KPK di Gedung KPK, Jakarta, Senin (30/1/2012), pagi. Mantan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Nunun Nurbaetie dalam kasus pemberian cek pelawat kepada anggota Komisi Perbankan DPR periode 1999-2004 dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior BI.

JAKARTA, KOMPAS.com  Pihak Hotel Dharmawangsa membenarkan kalau mantan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Miranda Goeltom, membiayai pertemuan yang berlangsung di ruang Dwarawati, Klub Bimasena, Hotal Dharmawangsa, Jakarta, pada 29 Mei 2004. Miranda yang tergabung dalam keanggotaan Klub Bimasena itu memesan ruang Dwarawati untuk 15 orang. Uang yang dikeluarkan Miranda senilai Rp 1,3 juta.

Hal tersebut diungkapkan tiga saksi dalam persidangan kasus dugaan suap cek perjalanan dengan terdakwa Nunun Nurbaeti di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin (2/4/2012). Ketiga saksi itu adalah mantan Catering Coordinator Hotel Dharmawangsa saat itu, Ferli Aulia Supriadi; Security Manager Hotel Dharmawangsa, Bambang Supriatmoko; dan mantan Director of Catering Dharmawangsa, Ira Mutia Salma.

“Berdasarkan yang tanda tangan, atas nama beliau,” kata Ira saat ketua majelis hakim Sudjatmiko menanyakan apakah Miranda yang membiayai pertemuan tersebut.

Berdasarkan surat dakwaan Nunun, pertemuan di Hotel Dharmawangsa tersebut merupakan pertemuan Miranda dengan anggota DPR 1999-2004 dari Fraksi PDI-Perjuangan. Dalam pertemuan tersebut, Miranda memaparkan visi dan misinya sebagai calon Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia 2004. Miranda meminta dukungan PDI-P, selain minta dukungan Nunun.

Dalam persidangan hari ini, Bambang membenarkan kalau Miranda hadir dalam pertemuan di Dharmawangsa tersebut. “Berdasarkan (bukti) pembayaran, ada tanda tangan Miranda,” katanya. Bambang pun mengaku diminta menyiapkan parkir VIP terkait pertemuan di hotel tersebut.

Kasus dugaan suap cek perjalanan menyisakan Nunun dan Miranda. Nunun didakwa memberikan cek perjalanan senilai total Rp 20,8 miliar ke anggota DPR 1999-2004 terkait pemenangan Miranda sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia 2004. Sedangkan Miranda disangka membantu Nunun memberikan cek perjalanan tersebut.

Lebih dari 20 anggota DPR 1999-2004 yang menerima cek perjalanan ini telah divonis dan beberapa di antaranya selesai menjalani masa tahanan. Miranda telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.

Sumber : http://nasional.kompas.com/read/2012/04/02/15382730/Miranda.Biayai.Pertemuan.Dharmawangsa

2 April 2012 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Nazaruddin Dituntut Tujuh Tahun Penjara

KOMPAS.com – Senin, 2 April 2012
 TRIBUN JAKARTA/HERUDIN Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin.

JAKARTA, KOMPAS.com – Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, dituntut hukuman tujuh tahun penjara dalam perkara dugaan suap wisma atlet SEA Games 2011. Nazaruddin dianggap terbukti melakukan tindak pidana korupsi dengan menerima suap berupa cek senilai Rp 4,6 miliar terkait pemenangan PT Duta Graha Indah (PT DGI) sebagai pelaksana proyek wisma atlet.

Selain hukuman penjara, Nazaruddin juga dituntut membayar denda senilai Rp 300 juta yang dapat diganti hukuman enam bulan kurungan. Tuntutan tersebut dibacakan secara bergantian oleh jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi, yakni Kadek Wiradana, Edy Hartoyo, Anang Supriatna, Yudi Kristiana, Trimulyono Hendradi, dan Eva Yustisiana dalam persidangan yang berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin (2/4/2012).

“Kami berkesimpulan, Nazaruddin terbukti sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan pertama, melanggar Pasal 12 huruf b Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” kata jaksa Anang.

Mendengar tuntutan ini dibacakan, Nazaruddin yang duduk di kursi terdakwa dengan berpakaian batik abu-abu itu tampak menahan kesal. Beberapa kali Nazaruddin berupaya menyela tim jaksa penuntut umum (JPU) membacakan tuntutannya. Namun, berkali-kali pula ketua majelis hakim yang memimpin persidangan, Dharmawati Ningsih, meminta Nazaruddin untuk tenang.

Menurut JPU, hal yang memberatkan Nazaruddin, perbuatannya membuat buruk citra DPR, tidak memberikan contoh teladan kepada rakyat, dan tidak mendukung pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi. Nazaruddin justru memanfaatkan jabatannya untuk korupsi. Mantan anggota Komisi III DPR itu juga dianggap tidak mengakui perbuatannya, dan tidak kooperatif karena buron ke luar negeri.

“Akibatnya, negara mengeluarkan uang cukup besar untuk mengembalikan terdakwa ke Indonesia,” kata jaksa Anang.

Sedangkan hal yang meringankan tuntutannya, kata Anang, Nazaruddin tidak pernah dihukum sebelumnya dan memiliki tanggungan keluarga. Menurut JPU, Nazaruddin terbukti mengupayakan agar PT DGI mendapatkan proyek di Kementerian Pemuda dan Olahraga, antara lain, proyek wisma atlet dan proyek pembangunan pusat pelatihan olahraga Hambalang.

Pada Januari 2011, Nazaruddin melakukan pertemuan dengan Menpora Andi Mallarangeng, Angelina Sondakh, dan Ketua Komisi X DPR Mahyudin, serta Sekretaris Menpoda, Wafid Muharam di kantor Kemenpora. Wafid divonis tiga tahun dalam kasus ini sementara Angelina ditetapkan sebagai tersangka.

Pertemuan di kantor Kemenpora tersebut, kata jaksa Kadek, membicarakan proyek SEA Games 2011 dan proyek di Kemenpora. Kemudian, pada bulan yang sama, di Restoran Nippon Kan, Hotel Sultan Jakarta, Nazaruddin memperkenalkan anak buahnya, Mindo Rosalina Manulang kepada Angelina selaku anggota Badan Anggaran DPR.

“Kemudian terdakwa (Nazaruddin) meminta Angelina agar Mindo difasilitasi untuk mendapatkan proyek-proyek di Kemenpora,” lanjut jaksa Kadek. Mindo merupakan salah satu terpidana kasus ini.

Lalu, pada April 2010, di rumah makan Arcadia, di belakang Hotel Century Senayan Jakarta Pusat, Nazaruddin kembali melakukan pertemuan dengan Andi, Angelina, Mahyuddin, dan Wafid. Kali ini, Mindo juga diikutkan. Dalam pertemuan tersebut, Nazaruddin memperkenalkan Mindo kepada Wafid kemudian meminta Wafid agar Mindo difasilitasi untuk mendapatkan proyek di Kemenpora.

“Kemudian merekomendaiskan PT DGI sebagai perusahaan yang mengerjakan proyek tersebut,” kata Kadek.

Atas permintaan tersebut, Wafid bersedia melaksanakan asalkan pimpinanya dan teman-teman di DPR setuju. “Kemudian ditanggapi terdakwa bahwa hal tersebut sudah ‘clear and clean'” ujar Kadek.

Selanjutnya, Mindo diminta berkoordinasi dengan Wafid. Grup Permai Beli Proyek Menurut jaksa, untuk mendapatkan anggaran proyek wisma atlet dan Hambalang tersebut, perusahaan Nazaruddin, Grup Permai mengeluarkan uang Rp 16,7 miliar yang diberikan kepada Badan Anggaran DPR dan pihak Kemenpora, yakni Wafid Muharam. Uang ke Banggar diberikan melalui Angelina Sondakh dan Wayan Koster sementara uang ke Wafid melalui Paulus Nelwan.

Selanjutnya, teknis pemenangan PT DGI lebih banyak diurus Mindo Rosalina Manulang dengan tetap berkoordinasi dengan Nazaruddin. Commitment fee untuk Nazaruddin Atas imbalannya mengatur pemenangan PT DGI, Nazaruddin mendapatkan commitment fee sebesar 13 persen dari nilai proyek Rp 191 miliar. Besaran fee tersebut ditentukan Nazaruddin.

Pada Februari 2011 dan Maret 2011, Manajer Pemasaran PT DGI, Mohamad El Idris menyerahkan kepada Nazaruddin bagian dari commitment fee senilai Rp 4,6 miliar berupa cek. “Terdakwa mengetahui penerimaan lima lembar cek sebagai realisasi atas commitment fee dari PT DGI,” ujar jaksa Kadek.

Selanjutnya, cek dari Idris tersebut dicairkan kemudian disimpan dalam brankas Grup Permai yang dikuasai Nazaruddin dan istrinya, Neneng Sri Wahyuni selaku Direktur Keuangan.

JPU juga menilai, alibi pihak Nazaruddin yang selama ini mengatakan kalau Grup Permai adalah perusahaan milik Anas Urbaningrum, tidak dapat diterima. Menurut jaksa, pemilik sesungguhnya Grup Permai adalah Nazaruddin. Hal itu terbukti melalui fakta yang menunjukkann kalau Nazaruddin memimpin setiap rapat keuangan, menerima laporan keuangan Grup Permai, menentukan persetujuan pengeluaran keuangan, juga menentukan besaran commitment fee.

Nazaruddin ajukan pledoi

Menanggapi tuntutan tersebut, Nazaruddin dan tim kuasa hukumnya akan mengajukan nota pembelaan atau pledoi. “Nanti untuk tanggapannya, saya juga sendiri, tim lawyer sendiri, karena banyak hal-hal yang harus diluruskan,” kata Nazaruddin. Persidangan pun dilanjutkan pada Senin, 9 April 2012.

Sumber : http://nasional.kompas.com/read/2012/04/02/19251154/Nazaruddin.Dituntut.Tujuh.Tahun.Penjara

2 April 2012 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Nazaruddin Minta Dituntut Bebas

SUARA MERDEKA.com – Senin, 02 April 2012

JAKARTA, suaramerdeka.com – Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), siang ini rencananya akan membacakan tuntutan atas terdakwa Muhammad Nazaruddin. Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat ini meminta dituntut bebas dalam perkara kasus suap pembangunan Wisma Atlet SEA Games tahun 2011.

“Menurut hukum, tidak berlebihan menuntut dengan bebas karena uang Rp 4,6 miliar tidak bisa dihadirkan,” kata salah satu penasehat hukum Nazaruddin, Junimart Girsang, Senin (2/4).

Dia berpendapat, penuntut umum tidak cukup membuktikan penerimaan uang Rp 4,6 miliar oleh Nazaruddin. Jaksa hanya dapat membuktikan dari keterangan saksi-saksi padahal dibutuhkan juga bukti materiilnya.

Junimart melanjutkan, penuntut umum juga tidak bisa menghadirkan bukti nyata berupa uang Rp 4,6 miliar. Melainkan, hanya lima buah cek yang jumlahnya Rp 4,6 miliar. Di mana, cek tersebut tidak diterima langsung oleh Nazaruddin.

Tetapi, diterima oleh dua orang bagian keuangan Permai Grup, yaitu Yulianis dan Oktarina Furi, sehingga, tidak bisa dibuktikan penerimaan suap atau gratifikasi. “Nazaruddin kan didakwa melanggar Pasal 5, Pasal 12 dan Pasal 11 UU Tipikor. Tentukan harus disertai bukti-bukti. Tetapi, tidak ada satu bukti yang mendukung,” ujar Junimart.

Seperti diketahui, selaku anggota dewan didakwa menerima uang terkait proyek pembangunan Wisma Atlet SEA Games di Kompleks Stadion Jakabaring, Palembang. Dalam pengurusan proyek senilai Rp 191 miliar tersebut.

Nazaruddin diduga menerima hadiah atau cek sebanyak lima lembar. Di mana, patut diduga karena ada hubungannya dengan jabatannya, yaitu sebagai anggota dewan periode 2009-2014 yang memiliki kewenangan dalam mengurus proyek penganggaran. Atas penerimaan tersebut, dalam dakwaan pertama, Nazaruddin, dijerat dengan Pasal 12 huruf b UU No.20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

( Mahendra Bungalan / CN26 / JBSM )
Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2012/04/02/114214/Nazaruddin-Minta-Dituntut-Bebas

2 April 2012 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Biaya Perbaikan Pagar DPR Dinilai Terlalu Mahal

SUARA MERDEKA.com – Senin, 02 April 2012

JAKARTA, suaramerdeka.com – Alokasi anggaran sebesar Rp 200 juta untuk memperbaiki pagar DPR, dinilai terlalu mahal. Hal itu disebabkan karena panjang kerusakan yang diakibatkan oleh demo menolak kenaikan harga BBM beberapa waktu lalu, hanya 42 meter.

“Selain itu, sisa pagar yang lama masih bisa dipergunakan atau dipasangkan kembali. Jadi, pembangunan itu hanya membutuhkan dua flat pagar saja,” kata Koordinator Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Uchok Sky Khadafi dalam siaran persnya, Senin (2/4).

Dua flat pagar itu adalah bagian yang hilang dalam demonstrasi lau. Dengan demikan, kata dia, alokasi anggaran untuk perbaikan pagar seharusnya cukup Rp 100 juta saja.

“Alokasi anggaran sebesar Rp 100 juta dipergunakan untuk membeli dua flat besi, pasir dan semen. Apalagi, alokasi anggaran Rp 200 juta tersebut belum diketahui atau mendapat persetujuan dari Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR,” ujarnya.

Meski masih berupa alokasi anggaran perencanaan, lanjutnya, bila dibahas antara Sekretaris Jenderal DPR dengan BURT, akan ada kemungkinan kenaikan alokasi anggaran.

( Saktia Andri Susilo / CN33 / JBSM )
Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2012/04/02/114238/Biaya-Perbaikan-Pagar-DPR-Dinilai-Terlalu-Mahal

2 April 2012 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

FITRA: Gedung DPR Dipagari Seng Saja

SUARA MERDEKA.com – Senin, 02 April 2012

JAKARTA, suaramerdeka.com – Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menilai Alokasi anggaran sebesar Rp 200 juta untuk memperbaiki pagar DPR, terlalu besar. Sebab panjang kerusakan yang diakibatkan oleh demo menolak kenaikan harga BBM beberapa waktu lalu, hanya 42 meter.

Dia juga menyarankan agar renovasi dilakukan dari bahan-bahan yang ada. Selain itu, bila memang ingin menghemat anggaran, lebih baik DPR tidak usah memperbaiki pagar yang rusak.

“Cukup hanya dengan ditutup seng saja. Sebab, keberadaan pagar sebetulnya memperlihatkan kesombongaan kekuasaan DPR terhadap rakyatnya,” imbuhnya.

Dia juga mengatakan, keberadaan pagar juga hanya memisahkan wakil rakyat dengan yang diwakilinya. Maka dari itu, seharusnya pagar tersebut tidak perlu ada.

“Itu kalau anggota DPR memang berpihak dan memperjuangkan kepentingaan rakyat. Kalau DPR tidak membela kepentingaan rakyat, maka pagar itu pasti akan dirobohkan lagi oleh rakyat,” tandasnya.

( Saktia Andri Susilo / CN33 / JBSM )
Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2012/04/02/114241/FITRA-Gedung-DPR-Dipagari-Seng-Saja-

2 April 2012 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Hendrar Prihadi Berharap Badai Cepat Berlalu

SUARA MERDEKA.com – Senin 02 April 2012

Upacara Bendera Pascapenahanan Soemarmo
image

MEMIMPIN: Wakil Walikota Hendrar Prihadi sebagai pembina upacara, tengah memimpin upacara bendera Senin (2/4). (suaramerdeka.com / Bambang Isti)

SEMARANG, suaramerdeka.com – Untuk yang pertama kalinya sejak tujuh bulan lalu, Wakil Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi memimpin upacara bendera di lingkungan Pemkot Semarang.

Kedudukan wakil wali kota sebagai pembina upacara Senin (2/4) ini untuk menggantikan Wali Kota Soemarmo, HS yang ditahan di LP Cipinang setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap RAPBD Semarang, sejak Jumat (30/3). Ini adalah upacara pertama pascaditahannya Soemarmo.

“Mau tidak mau, suka tidak suka kita harus menghadapi kenyataan yang ada di lingkungan kita. Bahwa kita sedang dilanda badai besar,” kata Hendi (panggilan akrab Hendrar Prihadi-red) dalam pengarahan di depan peserta upacara.

Lebih jauh wakil wali kota menjelaskan, “Kita semua tahu, bapak saya, kakak saya Pak Marmo dan Pak Zaenuri sedang terlibat masalah hukum. Semoga beliau-beliau segera terbebas dari semua tuduhan, tanpa mengabaikan azas praduga tak bersalah, semoga badai ini lekas berlalu,” imbuhnya.

Sebelum menuntaskan pengarahannya, wakil wali kota meminta seluruh peserta untuk berdoa untuk kebaikan Soemarmo dan keluarganya.

( Bambang Isti / CN26 / JBSM )
Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news_smg/2012/04/02/114191/Hendrar-Prihadi-Berharap-Badai-Cepat-Berlalu

2 April 2012 Posted by | SEMARANG | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: