KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Melacak Jejak Neneng, Istri Nazaruddin

foto

TEMPO/Subekti

TEMPO.CO – SABTU, 31 MARET 2012

 

TEMPO.COJakarta–Komisi Pemberantasan Korupsi RI menyatakan bekerja sama dengan lembaga antikorupsi di negeri tempat tersangka kasus korupsi proyek pembangkit listrik tenaga matahari, Neneng Sri Wahyuni, bersembunyi. Neneng adalah istri Muhammad Nazaruddin, terdakwa kasus suap proyek Wisma Atlet.

“Kami juga berusaha mencari (Neneng) dan berkoordinasi dengan KPK di luar negeri,” kata juru bicara KPK, Johan Budi S.P., Jumat 30 Maret 2012. Ia menerangkan, KPK mengintensifkan koordinasi dengan Markas Besar Kepolisian RI agar mempercepat kerja sama dengan Interpol untuk menangkap Neneng, yang lari ke luar negeri sejak 23 Mei 2011. “Harus Interpol yang menangkap. KPK posisinya hanya menunggu informasi lebih lanjut dari Interpol.”

Namun, menurut Johan, KPK belum membentuk tim khusus untuk memburu Neneng seperti pada saat akan menangkap Nazaruddin di Kolombia beberapa waktu lalu. Tim baru dibentuk jika posisi Neneng sudah dipastikan. Johan menyatakan belum jelas benar di mana wanita itu berada,

Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri Komisaris Jenderal Sutarman, dua hari lalu, mengatakan sudah menyampaikan kepada KPK di mana Neneng bersembunyi. Tapi ia merahasiakan nama negara itu. Sutarman menyatakan Polri intensif berkoordinasi dengan Interpol di negara itu.

Neneng dinyatakan sebagai buron sejak 20 Agustus 2011 setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi dalam proyek pengadaan pembangkit listrik tenaga surya di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Ia diduga merugikan negara Rp 2,2 miliar. Neneng bersama tiga anaknya diduga pernah bersembunyi di Malaysia.

Nazaruddin menyatakan terakhir mengetahui istrinya berada di Singapura. “(Neneng) di Singapura,” ujarnya kepada hakim Herdi Agusten pada Rabu lalu, dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Menurut dia, Neneng tinggal bersama ketiga anaknya. Anak tertua berusia lima tahun, sedangkan yang bungsu 1,5 tahun.

Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat ini tak membenarkan ataupun membantah soal keberadaan istrinya di Malaysia, “Saya tak tahu. Dari mana Anda tahu dia di Malaysia? Kalau memang di sana, kenapa tidak dicari sendiri ke sana?” ujarnya di sela persidangan.

ISMA SAVITRI

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2012/03/31/063393768/Melacak-Jejak-Neneng-Istri-Nazaruddin

31 Maret 2012 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Mereka akan Dihukum Rakyat di 2014

KOMPAS.com – Sabtu, 31 Maret 2012
KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN
Anggota DPR melakukan lobi-lobi di sela-sela rapat paripurna di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (30/3). Salah satu hal yang dibahas dalam rapat paripurna adalah RUU tentang Perubahan UU Nomor 22 Tahun 2011 tentang APBN Tahun 2012 terkait subsidi BBM.

JAKARTA, KOMPAS.com – Sikap politik partai yang menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi namun tetap memberi ruang pemerintah menaikan harga melalui penambahan Ayat 6 a pada Pasal 7 Undang-Undang APBN 2012, dinilai menipu rakyat.

Ketidakpercayaan masyarakat terhadap parta-partai tersebut akan semakin menjadi. “Rakyat cerdas, (partai) akan dihukum rakyat dalam Pemilu 2014. Pada 2014. Mereka akan dihukum, rakyat tidak akan memilih,” kata budayawan Benny Soesetyo di Jakarta, Sabtu (31/3/2012).

Dalam rapat paripurna yang membahas perubahan Undang-Undang APBN 2012 yang berlangsung hingga Sabtu dini hari, Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Amanat Nasional (PAN) menyetujui penambahan Ayat 6 a pada Pasal 7 undang-undang tersebut.

Artinya, kelima partai itu memberi kesempatan kepada pemerintah menaikkan harga BBM, namun dengan syarat. Adapun syaratnya, harga minyak mentah rata-rata Indonesia dalam kurun waktu berjalan yaitu enam bulan mengalami kenaikan atau penurunan lebih dari 15 persen.

Menurut Benny, dimasukkannya pasal “siluman” tersebut memang disengaja untuk menyelamatkan citra partai-partai itu. “Karena mereka mlihat gerakan rakyat cukup besar. Melihat itu, takut kehilangan suara yang cukup besar,” ujarnya.

Ke depannya, kata Benny, jika pemerintah tidak segera menghasilkan perbaikan, dikhawatirkan dapat menimbulkan gelombang kemarahan kedua masyarakat. “Kita berharap pemerintah belajar dari ini, punya kearifan, pemerintahan yang berpihak pda rakyat, harapan baru bangsa,” kata Benny.

Kondisi tersebut, katanya, harus diimbangi dengan kegiatan ekonomi prorakyat, misalnya dengan efisiensi anggaran pemerintah, pengurangan gaji, dan menggunakan dana publik untuk pembangunan infrastruktur.

Sumber : http://nasional.kompas.com/read/2012/03/31/16250182/Mereka.akan.Dihukum.Rakyat.di.2014

31 Maret 2012 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

KPK Tahan Wali Kota Semarang – Soemarmo Sampaikan Permintaan Maaf ke Masyarakat

KORAN SINDO – Sabtu, 31 Maret 2012

JAKARTA– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya menahan Wali Kota Semarang Soemarmo Hadi Saputro, terkait kasus suap pembahasan dana APBD Kota Semarang tahun 2011-2012.

Soemarmo ditahan di Rutan Cipinang,Jakarta Timur untuk 20 hari ke depan. “Untuk kepentingan penyidikan, KPK melakukan penahanan terhadap tersangka SHS untuk 20 hari ke depan di Rutan Negara kelas I Cipinang Jakarta Timur, terhitung mulai hari ini (kemarin) hingga 18 April nanti,” kata Juru Bicara KPK Johan Budi di kantor KPK Jakarta kemarin.

Menurut Johan,penahanan Soemarmo ini mengingat sebelumnya KPK telah menetapkannya sebagai tersangka, karena diduga bersama-sama dengan Sekretaris Daerah (Sekda) Ahmad Zaenuri telah memberikan hadiah atau menjanjikan sesuatu kepada penyelenggara negara terkait pembahasan APBD Kota Semarang tahun 2011-2012.

Soemarmo,lanjut Johan,diduga ikut memberikan suap kepada Anggota DPRD dalam pembahasan APBD Kota Semarang.“ Yang bersangkutan diduga melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUH Pidana,” katanya. Johan menambahkan, dalam kasus tersebut KPK juga telah menetapkan tersangka Agung Purna Sarjono dari Fraksi PAN DPRD dan anggota DPRD dari Fraksi Partai Demokrat Sumartono.

Sementara untuk Ahmad Zaenuri sendiri, lanjut Johan, hingga saat ini pihaknya sedang menjalani proses persidangan di Pengadilan Tipikor Semarang. Soemarmo seusai keluar dari kantor KPK, mengaku menghormati putusan yang diambil KPK yang menahan dirinya di Rutan Cipinang.Dia juga menegaskan bahwa dirinya akan menjalani proses hukum ini secara ikhlas.

Saya sebagai warga negara Indonesia patuh hukum. Saya akan jalani proses ini dengan ikhlas,”kata Soemarmo saat dibawa masuk mobil tahanan di kantor KPK Jakarta kemarin. Terkait penahanannya tersebut, Soemarmo juga memberikan pesan kepada masyarakat Semarang supaya tidak ada reaksi.Apalagi, saat ini sedang ramai adanya pemberitaan soal kenaikan harga BBM 1 April hari ini.

“Saya pesan kepada warga masyarakat Kota Semarang jangan ada reaksi, khususnya yang dulu memilih saya. Saya lebih mengedepankan situasi kondusif. Apalagi, tanggal 1 April besok (hari ini) ada rencana BBM naik.Saya minta masyarakat tetap kondusif, ”katanya. Soemarmo juga minta maaf kepada masyarakat Semarang, terutama yang memilih dirinya menjadi Wali Kota Semarang.

“Yang penting,saya minta kepada masyarakat Semarang yang pilih saya,mungkin saya mengecewakan. Jadi, saya mohon maaf. Tapi perlu saya tegaskan,apa yang saya perbuat ini semuanya untuk rakyat,”katanya. Saat ditanya apakah inisiatif suap dilakukan dirinya,Soemarmo enggan untuk menjawabnya.“

Saya tidak bisa menjawab kalau hal seperti itu nanti saya terkesan membela diri. Membela diri itu nanti ada tempatnya. Yang pasti, yang menyerahkan kan bukan saya. Yang menyerahkan kan sekda,” katanya. Sementara menanggapi penahanan Soemarmo,Koordinator Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) Jamil Mubarok mengaku mengapresiasi langkah KPK yang bekerja cepat untuk mengeksekusi Wali Kota Semarang yang sebelumnya sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Menurut dia, langkah cepat yang diambil KPK menahan Soemarmo memberikan manfaat untuk penyelesaian perkara tersebut. “Tentunya kami sangat apresiasi langkah cepat yang diambil KPK untuk menahan Soemarmo. Cara penahanan itu sudah ideal.Apalagi, dasar hukumnya juga kuat untuk menahan tersangka demi kepentingan penyidikan,” kata Jamil saat dihubungi SINDO tadi malam.

Untuk diketahui, kasus ini mencuat saat KPK menangkap tangan anggota DPRD dari Fraksi Partai Demokrat Sumartono, Agung Purna Sarjono dari Fraksi PAN, dan Sekretaris Pemerintah Kota Semarang Ahmad Zainuri pada 11 November 2011 di halaman parkir gedung DPRD Semarang. Ketiganya ditangkap setelah melakukan transaksi pemberian uang dari Ahmad kepada Sumartono dan Agung.

Pemberian uang tersebut diduga terkait untuk pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Semarang dan pembahasan kenaikan gaji dan penghasilan di Pemerintah Kota Semarang. KPK mengamankan barang bukti di lokasi penangkapan berupa 21 amplop putih yang ada di mobil anggota DPRD tersebut, dan sejumlah berkas yang ditemukan di ruangan kantor DPRD Semarang. nurul huda/sabir laluhu

Sumber : http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/482103/

31 Maret 2012 Posted by | SEMARANG | Tinggalkan komentar

Hancurnya Keadaban Hukum

KORAN SINDO – Sabtu, 28 Maret 2012

Oleh : BENNY SUSETYO

Kasus yang melibatkan penguasa politik serta orang yang memiliki kekuatan modal sulit disentuh oleh hukum negeri ini.Di negeri ini perkara orang besar mendapatkan hak khusus di mata hukum karena hukum kerapkali melindungi mereka yang memiliki kekuatan politik dan uang.

Kekuatan mendikte dan mengendalikannya. Ini menyebabkan hukum di negeri tidak berdaya karena ada kekuatan tersembunyi yang mengendalikan jalannya perkara. Tujuan hukum untuk mewujudkan kemakmuran masyarakat tidak tercapai. Masyarakat justru memelihara persepsi yang semakin kuat bahwa hukum hanya untuk penguasa.Ia akan menguntungkan bagi penguasa dan mereka yang mampu berkelit di tengah jeratan pasal-pasal. Pada akhirnya hukum hanya menguntungkan mereka yang mampu memperdayai penegaknya dan tak jarang berusaha menukarnya dengan imbalan tertentu. Kasus pencuri piring,kakao, sandal jepit,dan berbagai kasus serupa lainnya menunjukkan bahwa hukum tidak punya taring untuk menjerat para mafia dan pelaku skandal pembobolan uang negara.Ia hanya tajam ke bawah dan sangat tumpul ke atas.Para koruptor dengan mudahnya mengelabui para penegak hukum.Para penegak hukum dengan mudahnya teperdaya untuk melakukan rekayasa dengan berbagai cara. Kini kita dapat merasakan bahwa kekuatan uang dan pengaruh politik telah menguasai arah penindakan hukum di negeri ini.

Kita prihatin saat pisau hukum terlihat sangat tajam terhadap rakyat kecil seperti Rasminah lantaran mencuri enam piring majikannya. Sebaliknya, hukum tumpul saat berhadapan dengan pemilik modal besar yang memiliki pengaruh politik. Jika ketidakadilan penindakan hukum seperti itu terus dibiarkan, bukan hanya kepercayaan publik terhadap lembaga hukum yang hilang, negara juga akan mengalami kehancuran.

Rakyat sudah tidak memiliki pegangan untuk mengandalkan Indonesia sebagai negerinya sendiri. Tanpa disadari apa yang terjadi dewasa ini, hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas, makin menjadi pemahaman masyarakat luas. Kasus Rasminah merupakan preseden buruk bagi dunia hukum kita.

Ini pengulangan dari penindakan hukum yang selalu mencederai keadilan, khususnya bagi rakyat kecil.Itu semua terjadi pada saat hukum justru gagal membongkar kasus-kasus besar yang sudah telanjang di depan kita. Penegakan hukum yang kontras atas Rasminah dengan para pengemplang BLBI akan membuat murka rakyat. Hukum hanya berpihak pada kekuatan uang dan politik. Ini sangat berbahaya dan akan menghancurkan bangsa dan negara.

Retorika Pasal-Pasal

Sudah begitu lama keadilan menjadi barang yang mudah dipermainkan oleh kekuasaan dan uang.Juga sudah begitu banyak orang tahu keadilan susah diwujudkan di negeri ini. Keadilan tidak untuk semua, tapi untuksebagian(yangbisa “membeli”- nya).Keadilan yang milik penguasa dan si empunya uang.

Dari hari ke hari semakin banyak kasus yang bisa menunjukkan bahwa hukum dan keadilan bukan saja bagaikan saudara tiri yang jauh, melainkan juga sering seperti musuh. Mereka jarang bisa bertemu karena begitu seringnya kekuatan lain (kuasa, otot, dan uang) yang menceraikannya.

Keadilan di negeri ini amat langka diperoleh karena keadilan tak pernah menjadi bagian dari cara berpikir, berperilaku, berelasi para penguasa dan penegak hukum kita. Perilaku mereka lebih mengutamakan kekuasaan dan popularitas. Rakyat beroleh pendidikan utama tentang keadilan di negeri ini adalah sebuah ilusi.

Para penguasa dan penegak hukum kita tidak memiliki gugus insting yang melahirkan cakrawala kekuasaan yang mengedepankan rasa keadilan bagi semua. Hukum seringkali hanya pajangan dan retorika pasalpasal. Di depan cengkeraman kekuasaan dan “orang kuat” hukum tak lagi memiliki taring.Tumpul akibat banyak macam sebab.

Hukum mandul karena kepandaiannya hanya menginjak ke bawah dan mengangkat yang atas.Hukum belah bambu telah mengirisiris rasa keadilan di negeri ini. Tragedi ini bisa jadi akan makin mempertebal awan mendung dalam sistem hukum bangsa kita.Apa yang kita perdengarkan tentang Indonesia sebagai “negara hukum” seringkali hanya sebagai pemanis mulut.

Apa yang kita ajarkan kepada anak cucu kita tentang “kedaulatan hukum” adalah deretan kepalsuan demi kepalsuan. Keadilan tidak manifes dalam kenyataan.Das sein yang manifes di bumi kita ini adalah kekuatan, otot, kekuasaan, uang, dan segala hal yang berkomprador dengannya. Hukum dan keadilan bagaikan dua sisi mata uang.Didamba selalu berdekatan,tapi tak pernah menyatu.

Bahkan bertemu sekalipun tak pernah.Keduanya menghadap sisi-sisi yang lain dari realitas hidup warga. Keadilan hanya alat untuk memanis- maniskan realitas kehidupan yang demikian pahit. Ironis sebab hukum dan keadilan merupakan (sekadar) hiburan bagi rakyat kecil. Litani jeritan kekecewaan dan kesedihan.

Orang-orang kuat sering merasa bisa mengelabui dan memodifikasi hukum bahkan moralitas. Akibatnya hukum tunduk di bawah perintah orang kuat. Hukum telah sering dilumat oleh taring-taring kekuasaan. Hukum dan moralitas ada,tapi sering dianggap tiada. Berpuluh-puluh undangundang dan ketetapan dilahirkan untuk bisa dicari-cari sisi lemahnya, diperdayai.

Masyarakat diajari hidup di alam yang amat-amat buas bahwa yang kuat selalu menang dan yang kecil harus kalah. Kita menjadi bangsa yang seolah-olah taat pada norma hukum, tapi sesungguhnya justru melukainya dan boleh saja melalui logika kekuasaan dan uang mengkhianati nilainilai keadilan.

Keadilan sudah dibelokkan menjadi keadilan versi penguasa, dan keadilan sejati adalah barang klasik yang amat langka di negeri ini. Negeri ini hampir kehilangan suara hatinya sebab politik masyarakat telah dihancurleburkan oleh realitas politik yang penuh kompromi dan kepentingan sesaat. 

BENNY SUSETYO, Sekretaris Eksekutif Komisi HAK KWI, Sekretaris Dewan Nasional Setara

Sumber : http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/482068/

31 Maret 2012 Posted by | ARTIKEL | Tinggalkan komentar

Tujuh Tersangka Kasus Chevron Diperiksa

KORAN SINDO – Sabtu, 31 Maret 2012

JAKARTA– Tim Penyidik pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) kembali memeriksa tujuh tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek pembiayaan fiktif bioremediasi oleh PT Chevron Pacific Indonesia (CPI).

Estimasi kerugian negara dalam proyek fiktif ini mencapai USD23,3 juta atau setara Rp200 miliar. Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Andhi Nirwanto mengatakan, pemeriksaan tujuh tersangka merupakan lanjutan dari pemeriksaan sebelumnya,Kamis (29/3). Kali ini mereka kembali menjalani pemeriksaan guna pendalaman materi kasus yang tengah dipersoalkan di Kejagung.

“Jajaran tim penyidik Kejagung telah melakukan pemeriksaan terhadap tujuh tersangka, dan hari ini masih dilanjutkan,” kata Jampidsus Andhi Nirwanto saat ditemui seusai salat Jumat di Masjid Kejagung kemarin. Tujuh tersangka yang diperiksa adalah Manajer Lingkungan Sumatera Light North/SLN dan Sumatera Light South/SLS, Endah Rumbiyanti; Team Leader SLN Kabupaten Duri Provinsi Riau, Widodo; Team Leader SLS Migas, Kukuh; Direktur pada Perusahaan Kontraktor PT SJ, Herlan; Direktur PT GPI, Ricksy Prematuri;

General Manager SLN Operation, AlexiatTirtawidjaja; dan General Manager SLS Operation, Bachtiar Abdul Fatah. Jampidsus juga mengungkapkan, pihaknya sudah mengajukan proses cekal kepada tujuh tersangka yang sudah dikirimkan ke Ditjen Imigrasi pada Kementerian Hukum dan HAM untuk dilakukan pencekalan.

“ Untuk proses cekalnya sudah kita proses, sudah menuju ke Pak Jamintel (Edwin Pamimpin Situmorang), memproses untuk kemudian dikirim ke Dirjen Imigrasi) dan Pak Jaksa Agung,”kata dia. Sementara itu,VP Policy Government and Public Affair Chevron, Yanto Sianipar menghormati proses hukum yang tengah berjalan di Kejagung.Pihaknya juga akan melakukan pendampingan terhadap karyawan Chevron yang jadi tersangka. m purwadi

Sumber : http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/482102/

31 Maret 2012 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

MoU Korupsi Polri, Kejagung, dan KPK-Mafia Pajak Bisa Jadi Pembuktian Keseriusan

KORAN SINDO – Sabtu, 31 Maret 2012

JAKARTA – Direktur Advokasi Pusat Studi Antikorupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada Oce Madril menilai masyarakat menunggu implementasi MoU atau nota kesepahaman antara Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Kejaksaan Agung (Kejagung), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengawasi 10 sektor yang rawan korupsi.

Selama ini sudah banyak kesepakatan antaraparat penegak hukum dan aturan antikorupsi, namun berbagai kasus korupsi masih terus terjadi. “Tidak saja memonitor (10 area rawan korupsi), kalau cuma monitor di undang-undang, sudah banyak aturannya.Yang penting implementasinya, publik sering dikecewakan aparat hukum,” ungkapnya saat dihubungi kemarin.

Dari 10 area yang menjadi kesepakatan pengawasan oleh ketiga lembaga penegak hukum itu,menurut Oce, area paling rawan adalah sektor penerimaan dan sektor pengeluaran negara.Kedua area ini bahkan bisa menjadi indikator keberhasilan program pemberantasan korupsi. Jika korupsi pada sektor penerimaan negara masih tinggi, program pemberantasan korupsi nasional bisa dikatakan belum berhasil.

Pembuktian paling dekat atas nota kesepahaman ini,menurut Oce, adalah pengungkapan dugaan mafia pajak yang dilakukan seorang pegawai Ditjen Pajak Dhana Widyatmika. Jika kejaksaan berkomitmen serius,kejaksaan seharusnya bekerja keras membongkar pihak-pihak yang terlibat, termasuk atasan dan perusahaan yang diuntungkan DW.

Sebelumnya diberitakan bahwa Polri, Kejagung, dan KPK sepakat mengawasi 10 area rawan korupsi terkait program optimalisasi pemberantasan tindak pidana korupsi. Area rawan korupsi yang dimaksud adalah Sektor Pengadaan Barang dan Jasa, Sektor Keuangan dan Perbankan, Sektor Pajak,Sektor Bea Cukai,Sektor BUMN/BUMD, Sektor Pendapatan/ Penerimaan Negara,Sektor Penggunaan APBN/ APBD, Sektor Aset/Barang Milik Negara/ Daerah, Sektor Pelayanan Umum,dan sektor instansi/lembaga dengan alokasi anggaran besar.

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz mengatakan, implementasi kesepakatan ini bisa diupayakan dengan melakukan supervisi oleh KPK atas penanganan kasus-kasus yang belum tuntas oleh kepolisian dan kejaksaan. mnlatief

Sumber : http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/482101/

31 Maret 2012 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Orang Terkaya Hong Kong Ditangkap-Dituduh Menyuap Pemerintah

KORAN SINDO – Sabtu, 31 Maret 2012

Image

Miliarder Hong Kong Raymond Kwok,dibawa petugas Komisi Antikorupsi Independen Hong Kong (ICAC) seusai menjalani interogasi atas tuduhan suap ke pemerintah.

 

HONG KONG – Dua bersaudara pengusaha real estate terbesar di Hong Kong, Thomas dan Raymond Kwok, ditangkap atas tuduhan suap kepada pemerintah, Kamis (28/3) waktu setempat. Selain dua miliarder tersebut, KomisiAntikorupsi Independen Hong Kong (ICAC) juga menangkap mantan pejabat senior pemerintah atas tuduhan sama.
Lembaga pemberantas korupsi ini tidak merilis identitas pejabat dimaksud. Namun menurut laporan media setempat, Rafael Hui merupakan sosok yang terseret skandal itu. Hui,mantan pejabat nomor dua pemerintahan ini, telah mengundurkan diri sebagai direktur independen sebuah grup perusahaan asuransi pada Kamis lalu.

“Eksekutif senior lainnya dari perusahaan terbuka dan empat lainnya lebih dulu ditangkap atas peran mereka dalam kasus yang sama,” ujar ICAC seperti dikutip Channel NewsAsia. Beberapa jam setelah penangkapan, Kwok bersaudara dan Hui dibebaskan. Namun, menurut seorang sumber yang mengetahui masalah tersebut meyakini mereka akan kembali dipanggil untuk diinterogasi lebih lanjut.

Media setempat melaporkan bahwa Thomas dan Raymond Kwok masih berada di kediaman mewah mereka di Bay Deepwater, sisi selatan Hong Kong,kemarin. Thomas dan Raymond Kwok merupakan direktur bersama (joint chairman) Sun Hung Kai Properties, perusahaan pengembang terbesar di Hong Kong.

Forbes mencatat nilai kekayaan keduanya mencapai USD18,3 miliar atau Rp164,7 triliun. Pundi-pundi harta ini menjadikan mereka keluarga terkaya nomor dua di Hong Kong setelah Li Ka Shing, pria terkaya di Asia yang juga pendiri perusahaan properti Cheung Kong Holdings berbasis di Hong Kong. Menurut BBC, Thomas Kwok ditangkap karena bertanggung jawab atas akuisisi tanah dan perencanaan proyek.

Sun Hung Kai menyatakan telah membentuk komite khusus untuk menyelidiki kasus ini. Dewan direksi menegaskan, penangkapan tersebut tidak akan memengaruhi operasi bisnis perusahaan.Thomas dan Raymond Kwok juga dinyatakan masih menempati posisi dan tugas mereka. Penangkapan Kwok bersaudara dilakukan setelah ICAC melakukan penyelidikan mendalam dan terbesar sejak badan itu berdiri pada 1974 untuk membasmi korupsi dalam pemerintahan dan kepolisian.

Penangkapan terjadi hanya beberapa hari setelah loyalis Beijing Leung Chun Ying terpilih sebagai pemimpin Hong Kong berikutnya. Pada masa kampanye,Leung menjanjikan tanah perumahan untuk rakyat yang lebih murah. Leung berdalih, harga properti terus melambung mengakibatkan ketidakpuasan publik. Menurut broker properti Knight Frank, harga rumah di Hong Kong melonjak hampir dua kali lipat dalam lima tahun hingga akhir 2011.

“Ini tidak baik bagi citra Hong Kong yang biasa memiliki reputasi tinggi untuk integritas,” terang Joseph Wong, mantan pejabat senior pemerintah dan rekan Hui seperti dikutip Reuters. Penahanan Kwok bersaudara berimbas buruk bagi Sun Hung Kai Properties. Saham perusahaan itu anjlok 15% atau nilai terendah pada pekan ini ketika diperdagangkan kemarin. Setidaknya USD5 miliar profit Sun Hung Kai hilang dari pasar uang. “Ini adalah keadilan,”ungkap Terry So, seorang sopir tua,kepada Reuters dekat Sun Hung Kai Centre. susi susanti

Sumber : http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/482109/38/

31 Maret 2012 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Politik Bermuka Dua

EDITORIAL KORAN TEMPO

KORAN TEMPO – SABTU, 31 MARET 2012

Partai politik tampak terjebak dalam politik pencitraan yang berlebihan. Ini menyebabkan pengambilan keputusan mengenai kenaikan harga bahan bakar minyak di Dewan Perwakilan Rakyat sungguh bertele-tele. Kalangan partai, terutama dari partai koalisi, bersikap seolah-seolah menolak kenaikan harga BBM. Tapi sebetulnya mereka memberi lampau hijau terhadap usul pemerintah.

Sikap bermuka dua itulah yang membuat kompromi di kalangan partai koalisi tak mudah dicapai. Partai seperti Golkar, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Kebangkitan Bangsa menyatakan menolak kenaikan harga BBM. Pernyataan yang disampaikan dalam pemandangan fraksi rapat pleno DPR kemarin itu terkesan hanya untuk pencitraan. Soalnya, mereka juga bersedia diajak berunding mengenai klausul tambahan yang dituangkan dalam Pasal 7 ayat 6A Rancangan Undang-Undang APBN Perubahan 2012.

Klausul itu memberi wewenang kepada pemerintah untuk menaikkan atau menurunkan harga BBM bila ada fluktuasi harga Indonesian Crude Price (ICP). Besarnya persentase kenaikan ICP kemudian menjadi perdebatan di antara partai-partai koalisi. Inilah yang membuat lobi di antara mereka memakan waktu lama. Partai PKS, misalnya, menginginkan angka 20 persen dari harga ICP yang diasumsikan dalam APBN. Adapun Demokrat menghendaki 5 persen.

Partai yang selama ini menolak kenaikan harga BBM, seperti PDI Perjuangan, Gerindra, dan Hanura, berkukuh pada sikap mereka. Partai-partai ini sama sekali tak membuka pintu bagi kenaikan harga BBM. Sikap ini, terutama PDIP, sebetulnya tidak konsisten. Soalnya, ketika memerintah, partai ini juga pernah menaikkan harga BBM.

Sikap partai-partai yang lebih menonjolkan politik pencitraan itulah yang memprihatinkan. Mereka tak berusaha mencari formula terbaik demi menyelesaikan persoalan akibat kenaikan harga minyak mentah dunia itu. Partai-partai justru memanfaatkan isu kenaikan harga BBM untuk menaikkan popularitasnya demi pemilu 2014.

Pikiran yang sehat sebetulnya akan mudah memahami kuatnya alasan menaikkan harga BBM. Postur APBN 2012 sudah sangat tertekan akibat beban subsidi bahan bakar minyak yang melonjak. Saat harga minyak mentah dunia naik menjadi US$ 105 per barel, anggaran subsidi BBM membengkak menjadi Rp 178,67 triliun. Ini berarti ada selisih Rp 55 triliun dari yang dianggarkan. Padahal harga bahan bakar fosil ini di masa depan diyakini akan terus meningkat dalam beberapa bulan mendatang. Perkiraan moderat menyebutkan, dalam waktu dekat harganya bakal naik menjadi US$ 160.

Bila kenaikan harga BBM tidak dilakukan, hampir bisa dipastikan subsidi yang diberikan akan terus menggunung. Ini bahkan bisa menjadi beban untuk pemerintah di masa mendatang. Dengan harga yang relatif murah, konsumsi BBM juga akan cenderung meningkat. Padahal subsidi ini lebih banyak dinikmati golongan masyarakat yang mampu, setidaknya memiliki sepeda motor.

Politik pencitraan dan politik bermuka dua membuat masyarakat kurang mendapatkan argumen yang logis dan jernih tentang kenaikan harga BBM. Pola komunikasi yang tak jujur seperti itu semestinya dihentikan. Soalnya, cara ini sama sekali tidak mendidik, bahkan membodohi rakyat.

Sumber : http://koran.tempo.co/konten/2012/03/31/269680/Politik-Bermuka-Dua

31 Maret 2012 Posted by | ARTIKEL | Tinggalkan komentar

Dugaan Korupsi Dinas Sosial Mengendap

KORAN TEMPO – SABTU, 31 MARET 2012

MAKASSAR — Kejaksaan Negeri Makassar didesak segera menuntaskan kasus dugaan korupsi di Dinas Sosial Makassar. Koordinator Badan Pekerja Anti Corruption Committee Abdul Muttalib menilai penyidik tidak serius menggenjot kasus tersebut. Padahal, jauh sebelumnya, penyidik sangat yakin terjadi praktek penyelewengan dana rehabilitasi rumah tidak layak huni pada 2009 itu.

“Penyidik terkesan mengendapkan kasus ini. Sudah tiga bulan tidak ada perkembangan,” kata Muttalib kemarin. Sebelumnya, kejaksaan telah merampungkan proses penyelidikan. Dalam tahap itu, seorang bekas pejabat Dinas Sosial diduga patut bertanggung jawab. Dia adalah Andi Baso Basir selaku mantan Kepala Bidang Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial. Saat proyek ini berjalan, dia adalah ketua tim pelaksana.

“Kejaksaan malah pernah melansir dugaan kerugian negara. Tapi sampai saat ini kasusnya tidak berjalan,” kata Muttalib. Penyidik menemukan indikasi kerugian sekitar Rp 100 juta lebih. Pelaksana proyek yang menggunakan anggaran Rp 2 miliar tersebut tidak menyalurkan upah kerja untuk rehabilitasi 32 rumah yang ada.

Kepala Kejaksaan Negeri Makassar Haruna mengatakan penundaan ekspose tersangka karena lebih mengutamakan hasil audit kerugian negara. Kejaksaan telah meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulawesi Selatan menghitung nilai kerugian. “Sejak Januari, kami minta BPKP melakukan audit,” kata dia. Sedangkan Kepala Seksi Pidana Khusus Joko Budi Darmawan menolak berkomentar. “Saya ada kegiatan di Jakarta. Mohon maaf sebelumnya,” ucapnya.

Bekas Kepala Investigasi BPKP Iman Achmad Nugraha mengatakan kejaksaan pernah berkonsultasi dalam hal audit kerugian negara. “Namun mereka belum menggelar ekspose,” kata dia. Iman, yang pekan lalu resmi bertugas di Bandung, Jawa Barat, mengatakan kejaksaan belum menyerahkan data-data hasil penyelidikan dalam kasus tersebut. Menurut dia, audit kerugian akan dilakukan jika penyidik menyodorkan data-data hasil pemeriksaan awal.

Selain kasus korupsi Dinas Sosial, kejaksaan mempunyai tunggakan kasus yang belum kelar. Misalnya dugaan korupsi pengadaan barang elektronik di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Yappi Makassar, hingga kini tidak mengalami perkembangan penyidikan. Kasus yang diselidiki sejak 2008 itu menemukan adanya kemahalan harga pada pengadaan 29 unit komputer dengan anggaran Rp 343 juta.

Dua orang yang diduga bertanggung jawab secara pidana berinisial IN selaku panitia tender, dan AI selaku pelaksana. Kasus ini sempat dihentikan pada 2010. Namun penyidik kembali mengendusnya setelah menemukan fakta baru.ABDUL RAHMAN

Sumber : http://koran.tempo.co/konten/2012/03/31/269612/Dugaan-Korupsi-Dinas-Sosial-Mengendap

31 Maret 2012 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

KPK Kembangkan Korupsi Proyek Infrastruktur Daerah

KORAN TEMPO – SABTU, 31 MARET 2012

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi berencana membuka penyelidikan baru kasus suap proyek Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID) 2011. Peran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar bakal ditelusuri lebih dalam.

Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi, Johan Budi S.P., menyatakan masih terus mengembangkan kasus suap (DPPID meski tiga terdakwanya sudah dijatuhi vonis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. “Kasus itu kami kembangkan,” kata dia saat dihubungi kemarin.

Sehari sebelumnya, meski tak menyebutkan secara eksplisit nama Menteri Muhaimin, Johan menegaskan dakwaan jaksa yang menyebutkan peran Ketua Partai Kebangkitan Bangsa itu akan diperkuat melalui banding di Pengadilan Tinggi. “Salah satunya, pengakuan saksi-saksi tentang peran Muhaimin,” ujarnya.

Dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta kemarin, dua terdakwa kasus tersebut, I Nyoman Suisnaya dan Dadong Irbarelawan, masing-masing dijatuhi hukuman penjara tiga tahun dan denda Rp 100 juta subsider tiga bulan bui.

KPK langsung banding lantaran, dalam amar vonis hakim untuk Dadong dan Nyoman, nama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar tidak muncul. Padahal nama dan peran Muhaimin sebelumnya disebut dalam dakwaan dan tuntutan yang dibuat Jaksa Penuntut Umum KPK.

Dalam putusannya, majelis hakim hanya menyatakan kedua terdakwa mengupayakan agar kuasa direksi PT Alam Jaya Papua, Dharnawati, memenuhi commitment fee sebesar 10 persen dari total nilai proyek yang sebesar Rp 73 miliar. Komisi itu harus dipenuhi PT Alam karena terpilih sebagai kontraktor proyek DPPID di empat kabupaten di Papua, yakni Keerom, Manokwari, Mimika, dan Teluk Wondama.

Hakim anggota Eka Budi Prijatna, yang membacakan putusan, tidak menyebut uang itu diperuntukkan bagi Muhaimin. Uang Rp 1,5 miliar itu hanya disebut hakim sebagai bagian daricommitment fee yang sudah disepakati Dharnawati, Dadong, Nyoman, dan orang yang disebut-sebut sebagai “tangan kanan” Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat, Sindu Malik.

Padahal, dalam tuntutan untuk Dadong, tim yakin duit suap Rp 1,5 miliar disiapkan untuk Muhaimin. “Fauzi mengatakan dirinya mencatut nama Menteri. Tapi kami berkesimpulan uang itu benar-benar ditujukan untuk Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar,” kata jaksa M. Rum, Senin, 12 Maret lalu, di Pengadilan Tipikor.ISMA SAVITRI

Sumber : http://koran.tempo.co/konten/2012/03/31/269678/KPK-Kembangkan-Korupsi-Proyek-Infrastruktur-Daerah

31 Maret 2012 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: