KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Abdullah: KPK Banyak Kelemahan

Fit and Proper Test Capim KPK
KOMPAS.com – Selasa, 29 November 2011
KOMPAS/LUCKY PRANSISKA Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Abdullah Hehamahua menunggu giliran untuk mengikuti uji kelayakan dan kepatutan oleh Komisi III DPR, Jakarta, Selasa (29/11/2011). Seleksi calon pimpinan KPK 2011-2015 untuk menggantikan empat pimpinan KPK yang akan habis masa jabatanya bulan depan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Abdullah Hehamahua, Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai KPK selama ini banyak kekurangan dalam pemberantasan korupsi. Abdullah memberi contoh lemahnya fungsi koordinasi dan supervisi KPK.

“Andaikata berjalan efektif, kasus ‘Cicak Buaya’ tidak akan terjadi, Satgas Anti Mafia Hukum tak perlu ada karena itu kewenangan KPK,” kata Abdullah saat fit and proper test capim KPK di Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Jakarta, Selasa (29/11/2011).

Abdullah mengatakan, lemahnya koordinasi dan supervisi mengakibatkan banyaknya kasus korupsi mendek di Kepolisian maupun Kejaksaan. Oleh karena itu, kata dia, ke depan perlu ditingkatkan kedua fungsi itu. Bukan hanya dengan lembaga penegak hukum, namun juga dengan lembaga pengawasan dan pelayanan publik.

Abdullah juga mengkritik kelemahan pimpinan KPK selama ini dalam memperbaiki Kejaksaan dan Kepolisian. Dia memberi contoh ketika KPK menangani kasus korupsi Jaksa Urip Tri Gunawan pada Maret 2008. Ketika Urip ditangkap, katanya, ia langsung mengirimkan email ke pimpinan.

“Saya katakan ini momentum strategis untuk masuk perbaiki Kejaksaan. Tapi itu ditutup buku. Teman-teman penyidik mengeluh kepada saya, kita punya pentujuk untuk masuk. Akhirnya banyak terjadi kasus (korupsi) yang menimpa teman-teman Kejaksaan,” kata dia.

Mengenai perbaikan di Kepolisian, Abdullah mengaku kerap didatangi penyidik. “Mereka katakan, Pak Abdullah, beritahu pada pimpinan, kami bukan tidak berani tangkap polisi. Perintahkan kami, akan kami laksanakan. Yang penting ada petunjuk, alat bukti,” ungkap Abdullah.

“Pimpinan KPK tidak perlu terlalu hebat, yang penting punya kemampuan managemen dan mampu memberi perintah. Karena orang-orang di KPK hebat-hebat,” tambah mantan wartawan dan pengajar itu.

Lantaran banyaknya kelemahan itu, Abdullah memilih mendaftar sebagai Capim KPK. Sebelumnya, dia menjabat sebagai penasihat KPK dalam dua periode.

29 November 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Ini Dua Capim KPK Paling Dijagokan Lolos

 

foto

Bambang Widjayanto. TEMPO/Aditia Noviansyah

TEMPO.CO – SENIN, 28 NOVEMBER 2011

TEMPO.COJakarta - Kendati baru masuk proses seleksi hari pertama, di kalangan internal Komisi Hukum DPR telah beredar dua nama yang hampir dipastikan lolos menjadi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2011-2015. Adapun dua nama lagi masih diperebutkan enam kandidat lainnya.

“Bambang Widjajanto dan Zulkarnain paling banyak disebut di Komisi,” kata seorang pimpinan fraksi di DPR kepada Tempo, akhir pekan lalu. “Hampir pasti dua calon itu lolos.”

Dia menjelaskan Bambang dan Zulkarnain dijagokan mayoritas fraksi di Komisi Hukum. Bambang dinilai tokoh yang tegas dan tidak bisa ‘dipegang’ oleh siapa saja. “Bambang itu dianggap sebagai bola liar,” ujarnya. “Dan semua siap mengambil risiko dengan memilih Bambang.”

Adapun Zulkarnain, kata sumber itu, dipilih sebagai perwakilan unsur jaksa di pimpinan KPK. “Sama dengan Bambang, dia juga dijagokan banyak fraksi,” katanya.

Sebelumnya, anggota Komisi Hukum DPR dari Fraksi Partai Golkar, Bambang Soesatyo, mengatakan fraksinya hampir dipastikan memilih Bambang Widjajanto. Sedangkan Triemedia Panjaitan, anggota Komisi Hukum dari PDI Perjuangan, menyatakan fraksi menilai unsur jaksa masih diperlukan di KPK.

Setelah sempat tertunda, hari ini Komisi Hukum melanjutkan proses seleksi pimpinan KPK yang sempat tertunda Senin pekan lalu. Abraham Samad adalah calon yang menjalani seleksi yang pertama.

Terkait dengan proses di DPR itu, Indonesia Corruption Watch merilis informasi baru tentang salah satu calon pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi dari unsur Kepolisian, Aryanto Sutadi. Menurut data yang diperoleh ICW, Aryanto tercatat pernah menjadi pembela koruptor pada tahun 2008 silam.

“Koruptor yang dimaksud adalah Rusdihardjo, mantan Kapolri dan mantan Dubes RI di Malaysia,” kata Wakil Koordinator ICW Emerson Yuntho melalui siaran persnya, Senin, 28 November 2011. “Rusdi didakwa melakukan dugaan korupsi biaya pengurusan dokumen keimigrasian.”

Dalam kasus tersebut, Rusdihardjo dijatuhi vonis 2 tahun penjara serta denda 100 juta subsider 6 bulan penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada 11 Juni 2008. Rusdiharjo dinilai sah dan meyakinkan telah memenuhi unsur-unsur yang didakwakan dalam dakwaan subsider Pasal 3 junto Pasal 55 ayat (1) 1 junto Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Emerson mengatakan, Aryanto ketika itu tercatat sebagai satu dari sembilan kuasa hukum Rusdiharjo. Nama-nama pembela lainnya adalah Warsito Sanyoto, Junimart Girsang, Brigjen (Pol) M. Rasyid Ridho, Kombes Pol I Ketut Wiardana, Kombes Pol R.M. Panggabean, Ajun Komisaris Besar Muhari, Ajun Komisaris Besar Bambang Purwanto, dan Komisaris Warasman Marbun.

Dalam pembacaan nota keberatan (eksepsi) atas dakwaan jaksa penuntut umum terhadap Rusdihardjo di Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi pada 13 Februari 2008, tim pembela menyatakan membantah kliennya memiliki inisiatif memungut tarif lebih tinggi untuk biaya pengurusan dokumen keimigrasian.

“Jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi dinilai tidak bisa menerangkan secara jelas apakah Rusdihardjo melakukan perbuatan itu sebagai wujud penyalahgunaan jabatan,” kata Emerson menirukan isi eksepsi.

SETRI YASRA

29 November 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Dugaan Korupsi Runtuhnya Jembatan Masih Dicari

foto

Tim SAR memeriksa dua mobil yang terapung akibat Jembatan Tenggarong ambruk ke Sungai Mahakam, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, (26/11). ANTARA/Amirullah

SELASA, 29 NOVEMBER 2011 | 11:22 WIB

TEMPO.COJakarta - Kepala Badan Reserse dan Kriminal Kepolisian RI Inspektur Jenderal Sutarman mengatakan tim investigasi belum menyimpulkan adanya dugaan korupsi dalam insiden rubuhnya jembatan Mahakam II di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

Tim masih berfokus pada penyebab hancurnya jembatan yang dibangun pada 2001 dengan menghabiskan sekitar Rp 150 miliar itu. “Belum (ada dugaan korupsi). Tim kami masih melakukan investigasi kondisi sisa jembatan yang masih labil,” kata Sutarman, Selasa, 29 November 2011.

Sehari setelah jembatan yang menghubungkan Kecamatan Tenggarong dan Kabupaten Kutai Kartanegara, kepolisian mengirimkan dari Badan Reserse Kriminal yang berjumlah 11 penyidik, enam dari pusat laboratorium forensik dan enam orang DVA (Disaster Victim identification).

“Kami masih bekerja sama dengan tim dari Kementerian Pekerjaan Umum dan ahli lainnya untuk menilai penyebab runtuhnya jembatan,” kata Sutarman menjelaskan. Pada saat jembatan ambrol, banyak mobil dan sepeda motor sedang melintas. Saat ini yang sudah ditemukan ada 13 korban meninggal, puluhan orang masih dilaporkan hilang.

Runtuhnya jembatan terjadi Sabtu, 26 November 2011. Dibangun oleh PT Hutama Karya dengan melibatkan sejumlah perusahaan kontraktor. Jembatan diproyeksikan bertahan hingga 30 tahun, namun baru 10 tahun sudah rusak.

RINA WIDIASTUTI

29 November 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Lima Eks Direktur Pertamina Diperiksa KPK

 

foto

TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo

TEMPO.CO – SELASA, 29 NOVEMBER 2011

TEMPO.COJakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa lima bekas Direktur PT Pertamina (Persero). Mereka diperiksa dalam kasus suap PT Innospec ke pejabat Pertamina.

Ada empat mantan direktur utama yang diperiksa, yakini Widya Purnama, Ari Hermanto Sumarno, Baihaki Hakim, serta Arifin Nawawi. Satu lagi adalah mantan Wakil Direktur Utama Pertamina Iin Arifin Takhyan.

“Mereka diperiksa dalam kasus yang sudah naik ke penyidikan,” kata juru bicara KPK, Johan Budi S.P. melalui telepon selulernya, Selasa, 29 November 2011.

Kasus ini terjadi saat perusahaan kimia Inggris itu mengelola pengadaan proyek tetraethyl lead(TEL). Proyek zat adiktif bensin itu dikerjakan sejak 2000 hingga 2006 dengan anggaran senilai Rp 261 miliar.

Dalam pengelolaannya, Innospec diduga memberikan suap kepada para petinggi Pertamina. Perusahaan ini pun mengakui perbuatannya sehingga dikenai denda Rp 112,3 miliar.

KPK mengusut kasus ini sejak 2010 dan telah mencegah enam orang yang diduga terlibat dalam proyek itu ke luar negeri. Mereka adalah Direktur Pengelolaan Pertamina, Suroso Atmo Martoyo, serta bekas Direktur Utama PT Soegih Interjaya, Willy Sebastian. Terdapat pula tiga pegawai PT Soegih yang dicekal. Mereka adalah Muhammad Syakir, Hermanto Wibowo, dan Mustiko Saleh.

Kelima bekas direktur Pertamina itu mendatangi KPK sekitar pukul 10.10 WIB. Mereka langsung masuk ke ruang pemeriksaan.

Johan mengakui bahwa KPK sudah menetapkan tersangka dalam kasus ini. Namun, ia mengaku belum tahu identitasnya. “Nanti saya cek,” ucap dia.

TRI SUHARMAN

29 November 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

ICW Nilai Aryanto Remehkan LHKPN

 

foto

Aryanto Sutadi. TEMPO/Aditia Noviansyah

TEMPO.CO – SENIN, 28 NOVEMBER 2011

TEMPO.COJakarta - Indonesia Corruption Watch (ICW) konsisten menolak calon pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi, Aryanto Sutadi. Berdasar penelitian ICW, bekas Kepala Badan Pertanahan Nasional itu merupakan sosok pejabat negara yang menganggap enteng laporan harta kekayaan pejabat negara (LHKPN).

Wakil Koordinator ICW Emerson Yuntho mengatakan, dalam wawancara yang dilakukan peneliti ICW pada tanggal 11 Agustus lalu di kantor BPN, Aryanto berkata, “LHKPN itu cuma membuat orang munafik, tidak mungkin ada orang yang mengisi LHKPN itu sesuai dengan apa yang dia punya. Apa gunanya?”

Menurut Emerson, pernyataan Aryanto tentang LHKPN tersebut kontradiktif dengan upaya KPK untuk menjadikan LHKPN sebagai bagian dari upaya pemberantasan korupsi. Jika Aryanto terpilih menjadi pemimpin KPK, “Dikhawatirkan calon (Aryanto) akan menghapuskan kewajiban LHKPN,” ujar dia dalam siaran pers, Senin, 28 November 2011.

Tak hanya dinilai menganggap enteng LHKPN, menurut Emerson, Aryanto bukanlah sosok pejabat negara yang patuh melaksanakan pelaporan data kekayaannya. “Aryanto bukan orang jujur karena tidak memberikan informasi secara benar soal kekayaan pribadi,” katanya.

Berdasarkan catatan ICW, purnawirawan bintang dua polisi itu baru dua kali melaporkan kekayaannya, yaitu pada 31 Mei 2001 ketika menjabat sebagai Direktur Pidana Khusus Mabes Polri, serta LHKPN B1 yang disampaikan pada 17 Maret 2011 ketika menjabat sebagai Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan BPN, itu pun atas permintaan KPK.

Emerson mengatakan, harta yang dilaporkan Aryanto sesuai hasil klarifikasi LHKPN pada tanggal 18 Maret 2011 sebesar Rp 4,44 miliar. Sedangkan temuan hasil pemeriksaan LHKPN sementara menyatakan harta Aryanto hampir dua kali lipat, yakni sebesar Rp 8,51 miliar.

“Aryanto menjelaskan bahwa harta kekayaannya senilai sekitar hanya Rp 4 miliar. Artinya, dia tidak melaporkan semua harta yang dimilikinya, baik atas nama yang bersangkutan sendiri atau keluarganya,” terang Emerson.

Menurut Emerson, harta yang tidak dilaporkan Aryanto antara lain berupa tabungan, deposito, dan setara kas lainnya, meliputi satu rekening atas nama Aryanto dan tujuh rekening tabungan atas nama istrinya. Semuanya terdapat di Bank Central Asia dengan total saldo per 31 Desember 2010 sebesar Rp 4,06 miliar dan US$ 852.

Dengan adanya temuan harta tersebut, Aryanto pernah berkilah bahwa dirinya tidak mengetahui keberadaan rekening istrinya. Sebab, “Hal tersebut merupakan urusan pribadi istrinya yang bekerja sebagai dokter dan bisnis sendiri,” kata Emerson menirukan ucapan Aryanto ketika itu.

MAHARDIKA SATRIA HADI

29 November 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

ICW: Aryanto Sutadi Pernah Jadi Pembela Koruptor

 

foto

Aryanto Sutadi. TEMPO/Aditia Noviansyah

KOMPAS.CO – SENIN, 28 NOVEMBER 2011

TEMPO.COJakarta - Indonesia Corruption Watch merilis informasi baru tentang salah satu calon pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi dari unsur Kepolisian, Aryanto Sutadi. Menurut data yang diperoleh ICW, Aryanto tercatat pernah menjadi pembela koruptor pada tahun 2008 silam.

“Koruptor yang dimaksud adalah Rusdihardjo, mantan Kapolri dan mantan Dubes RI di Malaysia,” kata Wakil Koordinator ICW Emerson Yuntho melalui siaran persnya, Senin, 28 November 2011. “Rusdi didakwa melakukan dugaan korupsi biaya pengurusan dokumen keimigrasian.”

Dalam kasus tersebut, Rusdihardjo dijatuhi vonis 2 tahun penjara serta denda 100 juta subsider 6 bulan penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada 11 Juni 2008. Rusdiharjo dinilai sah dan meyakinkan telah memenuhi unsur-unsur yang didakwakan dalam dakwaan subsider Pasal 3 junto Pasal 55 ayat (1) 1 junto Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Emerson mengatakan, Aryanto ketika itu tercatat sebagai satu dari sembilan kuasa hukum Rusdiharjo. Nama-nama pembela lainnya adalah Warsito Sanyoto, Junimart Girsang, Brigjen (Pol) M. Rasyid Ridho, Kombes Pol I Ketut Wiardana, Kombes Pol R.M. Panggabean, Ajun Komisaris Besar Muhari, Ajun Komisaris Besar Bambang Purwanto, dan Komisaris Warasman Marbun.

Dalam pembacaan nota keberatan (eksepsi) atas dakwaan jaksa penuntut umum terhadap Rusdihardjo di Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi pada 13 Februari 2008, tim pembela menyatakan membantah kliennya memiliki inisiatif memungut tarif lebih tinggi untuk biaya pengurusan dokumen keimigrasian.

“Jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi dinilai tidak bisa menerangkan secara jelas apakah Rusdihardjo melakukan perbuatan itu sebagai wujud penyalahgunaan jabatan,” kata Emerson menirukan isi eksepsi.

Aryanto adalah purnawirawan perwira polisi dengan pangkat terakhir inspektur jenderal. Ia juga pernah menjabat sebagai Kepala Badan Pertanahan Nasional. Aryanto hari ini akan menjalani uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon pemimpin KPK bersama salah satu calon lain, Abraham Samad. Ia dijadwalkan menjalani tes pada sore hingga malam hari di depan Komisi Hukum DPR.

MAHARDIKA SATRIA HADI

29 November 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Dituduh Dekat SBY, Ini Kata Yunus Hussein

 

foto

Yunus Hussein/TEMPO/Santirta M

TEMPO.CO – SENIN, 28 NOVEMBER 2011

TEMPO.COJakarta - Mantan Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Yunus Hussein disebut-sebut bakal dicecar anggota Komisi Hukum DPR soal kedekatannya dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam uji kelayakan dan kepatutan calon pimpinan KPK periode 2011-2015. Dia juga akan ditembak soal kelambanan mengusut aliran dana PT Bank Century.

Yunus mengaku sudah mendengar soal dua ‘peluru’ yang akan diarahkan kepadanya itu. “Saya sudah siap akan menjelaskan semua di depan Komisi Hukum DPR,” katanya kepadaTempo, akhir pekan lalu.

Soal kedekatan dengan Istana, Yunus mengaku karena posisinya sebagai Ketua PPATK dan anggota Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum. Dia menegaskan, sebagai PPATK dia bukan diangkat di era Yudhoyono, melainkan saat Megawati Soekarnoputri sebagai presiden. “Saat itu saya juga melakukan komunikasi yang sama dengan Ibu Mega, persis sama yang saya lakukan dengan Bapak Yudhoyono,” katanya.

Menurut Yunus, kondisi yang sama juga terjadi dengan posisinya sebagai anggota Satgas PMH yang juga berada langsung di bawah Presiden. “Apa yang salah jika saya menjaga komunikasi?” kata mantan Direktur Hukum Bank Indonesia ini.

Soal pengusutan aliran dana Bank Century, Yunus mengaku sudah bekerja secara optimal. Menurut dia, PPATK memaparkan semua transaksi di atas Rp 2 miliar kepada Panitia Angket. Transaksi yang lebih kecil pun dilampirkan dalam laporan. “Semua data transaksi sudah kami buka ke DPR,” katanya.

Sebelumnya, nama Yunus digadang-gadang sebagai salah satu pimpinan KPK yang bakal lolos dalam seleksi yang tengah digelar DPR. Anggota Komisi Hukum dari Demokrat, Didi Irawadi Syamsuddin, mengatakan fraksinya terpikat kepiawaian Yunus melacak dan menganalisis kasus pidana pencucian uang. “Kompetensi dia mumpuni dan itu sangat diperlukan oleh KPK,” ujar Didi.

SETRI YASRA

29 November 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Soal Kebun Koruptor, Pasti Ada Pro Kontra

 

foto

Bambang Widjayanto. TEMPO/Aditia Noviansyah

TEMPO.CO – MINGGU, 27 NOVEMBER 2011

TEMPO.COJakarta - Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjajanto menilai usulan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD membangun Kebun Koruptorsebagai salah satu bentuk usulan yang paling pas, tapi bakal menimbulkan pro dan kontra.

“Kalau mau dilihat esensinya, usulan Pak Mahfud adalah metamorfose soal sanksi sosial. Tapi, di masyarakat pasti menimbulkan pro dan kontra,” kata Bambang saat ditemui di sela-sela acara “Silaturahmi Antikorupsi: Lintas Iman dan Lintas Generasi” yang diselenggarakan Masyarakat Transparansi Indonesia, di Gedung Joang’45, Minggu 27 November 2011.

Bambang menjelaskan gagasan Mahfud itu sebagai metamorfosa dari saksi sosial karena selama ini terus memikirkan sanksi membuat para koruptor itu jera. Selama ini sistem pemenjaraan tidak membuat mereka (koruptor) jera. “katanya ingin merehabilitasi, tapi rehabiltasinya juga belum jelas,” katanya.

Usulan Mahfud, kata Bambang menjadi salah satu bentuk usulan yang paling pas. Untuk mewujudkan itu, cara yang paling gampang lewat Undang-Undang. “ Tapi, pasti ada pro dan kontra,” Bambang menegaskan ulang.

Menurut Bambang, pemberantasan korupsi itu dibagi dalam tiga tahap. Pertama, membuat orang jera atau takut melakukan korupsi. Selanjutnya, dia menambahkan, membuat orang tidak bisa korupsi hingga tidak mau melakukan korupsi.

RINA WIDIASTUTI

29 November 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

‘Kebun Koruptor’ Usulan Mahfud MD

 

foto

Mahfud MD. TEMPO/Aditia Noviansyah

TEMPO.CO – MINGGU, 27 NOVEMBER 2011

TEMPO.COJakarta - Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD melontarkan pernyataankontroversial lagi. Ia mengusulkan, dibuat sebuah kebun bagi koruptor, sebagaimana dengan kebun untuk binatang. Kebun koruptor ini dibuat di 33 provinsi di Indonesia.

Mahmud mengakui ide yang dilontarkannya terkesan main-main, agak lucu atau ide gila tetapi menurutnya langkah ini bisa dilakukan jika ada Undang-Undang yang mengaturnya.  “Saya putus asa, saya punya ide gila buat saja kebun koruptor disamping kebun binatang,” kata Mahfud ketika menjadi salah satu pembicara dalam acara “Silaturahmi Antikorupsi: Lintas Iman dan Lintas Generasi” yang diselenggarakan Masyarakat Transparansi Indonesia, di Gedung Joang’45, Minggu 27 November 2011.

Menurut Mahfud, pelaku korupsi tak ubahnya seperti hewan. Dengan adanya kebun bagi koruptor itu, kata Mahfud, maka sebaiknya dipertontonkan kepada publik.

“Lebih baik daripada murid-murid disuruh melihat binatang setiap semester, setiap liburan. Toh sama-sama binatang juga.” kata Mahfud. ” Orang yang melakukan korupsi, sebenarnya hatinya binatang. Di situ (kebun koruptor) ditunjukkan, ini loh tampang koruptor, yang dihukum 20 tahun, sekian tahun, tampilkan foto-foto korbannya,”

Dibuatkannya kebun bagi koruptor adalah dalam rangka membuat malu sehingga orang-orang tidak lagi melakukan korupsi. Mahfud juga mengusulkan agar di Kebun Koruptor itu juga dipajang foto-foto korbannya, serta diorama sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia yang sudah dilakukan.

Mahfud tidak main-main soal usulannya itu. Dia bahkan tidak canggung melontarkan usulan itu langsung pada salah satu calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Bambang Widjayanto yang saat itu juga hadir sebagai pembicara. “Kalau pak Bambang jadi pimpinan KPK, saya usul itu,” katanya.

Menurut dia, ide guyon itu bisa menjadi solusi untuk mengurangi tingkat korupsi di tanah air karena upaya menghukum koruptor secara hukum tidak ada gunanya bahkan terlalu ringan.

“Semakin hari koruptor semakin bertambah banyak dan semakin merasa tidak malu menjadi koruptor. Maka saya usul koruptor jangan dibikin takut, karena tidak takut lagi. Tapi sekarang dipermalukan, misalnya tadi, dibuat kebun koruptor,” katanya.

RINA WIDIASTUTI

29 November 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Tiga Kementerian Ini Rawan Suap

 

foto

Ilustrasi korupsi

TEMPO.CO – SENIN, 28 NOVEMBER 2011

TEMPO.COJakarta - Hasil survei terbaru Komisi Pemberantasan Korupsi menunjukkan terdapat tiga kementerian yang masih melakukan transaksi suap. Mereka adalah Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Agama, serta Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

“Mereka belum melakukan perbaikan sejak 2009,” kata Wakil Ketua KPK M. Jasin saat mengumumkan hasil survei terbaru di kantornya, Senin, 28 November 2011.

Jasin mengatakan praktek suap terletak pada unit pelayanan masyarakat masing-masing Kementerian. Untuk Kementerian Tenaga Kerja pada layanan izin menggunakan tenaga kerja asing.

Adapun Kementerian Agama pada perpanjangan izin kelompok bimbingan ibadah haji serta pendaftaran maupun perpanjangan izin penyelenggaraan ibadah haji khusus. Sementara Kementerian Koperasi pada pelayanan data akses pasar domestik.

“Pencegahan korupsi masih sangat rendah,” ujar Jasin. “Pemicunya terjadi pada perilaku pengguna layanan yang memberi duit lebih kepada petugas.”

Jasin menjelaskan adanya transaksi suap membuat nilai integritas publik ketiga Kementerian itu paling rendah. Poin yang diberikan KPK di bawah enam persen dari 43 unit layanan pusat.

Rinciannya, Kementerian Koperasi 5,52 persen, Kementerian Tenaga Kerja 5,44 persen, serta Kementerian Agama 5,34 persen.

Jasin mengatakan nilai integritas ini diperoleh dengan cara memberi pertanyaan kepada 1.290 responden. “Hasilnya akan kami serahkan ke Presiden dan DPR untuk perbaikan,” ujar dia.

TRI SUHARMAN

29 November 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 50 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: