KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Bambang Widjojanto: Laporkan Juga Asal Kekayaan Pejabat

KOMPAS.com – Jumat, 30 September 2011

KOMPAS IMAGES/RODERICK ADRIAN MOZES Bambang Widjojanto.

JAKARTA, KOMPAS.com — Bambang Widjojanto, salah satu calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, mengusulkan agar para pejabat negara tidak hanya melaporkan rincian harta kekayaannya dalam laporan harta kekayaan pejabat negara.

Menurut Bambang, seluruh pejabat juga harus menjelaskan asal-usul harta itu agar mempermudah penegak hukum mengontrol tindak pidana korupsi. Hal itu disampaikan Bambang saat diskusi di Fraksi PPP di Kompleks DPR, Jumat (30/9/2011).

“Kalau saja PPP mau deklarasi itu, PPP tidak perlu kampanye luar biasa. Tunjukkan keteladanan, ini buktinya, selesai. Itu ongkos politiknya enggak mahal,” kata Bambang.

Ia menambahkan, ketika nantinya ditemukan kekayaan yang tidak dilaporkan dalam laporan harta kekayaan pejabat negara, harta itu harus dirampas untuk negara. Langkah lain dalam memberantas korupsi, kata dia, yakni membangun sistem agar memperbanyak whistle blower (pengungkap/pemberi informasi).

“Tidak perlu tahu siapa pemberi informasi, tetapi kualitas informasi,” kata dosen sekaligus pengacara itu.

30 September 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

KPK Vs DPR , Serangan Senayan Kandas

TEMPOinteraktif.Com – Jum’at, 30 September 2011

foto

Abdullah Hehamahua. TEMPO/Seto Wardhana

TEMPO Interaktif, Jakarta – Serangan balik terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi oleh Dewan Perwakilan Rakyat sementara kandas di tengah jalan. KPK tetap tidak memenuhi panggilan DPR dan terus mengusut peran para politikus Senayan dalam kasus suap.

Koordinator Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran, Uchok Sky Khadafy, mengatakan langkah KPK tidak menghadiri panggilan DPR sesuai dengan keinginan publik. Bila KPK mendatangi DPR, di samping rawan intervensi politik, “Citra KPK bisa buruk,” ujar Uchok kemarin.

DPR telah dua kali memanggil KPK dengan dalih untuk berkonsultasi soal mekanisme pembahasan anggaran. Panggilan pertama melayang sehari setelah KPK memeriksa empat pemimpin Badan Anggaran sebagai saksi dalam kasus suap di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Adapun panggilan kedua keluar bersamaan dengan pengumuman KPK untuk memeriksa kembali dua wakil Ketua Badan Anggaran DPR, Tamsil Linrung dan Olly Dondokambey.

Peneliti Indonesia Corruption Watch, Ade Irawan, memuji langkah KPK yang terus berupaya memeriksa Tamsil dan Olly. “Ini kemajuan kinerja KPK,” kata Ade kemarin.

Menurut Ade, kini waktunya KPK melangkah maju dengan tidak sekadar membongkar korupsi pada tahap pengadaan barang dan jasa pemerintah. “KPK harus membongkar korupsi politik. Kalau yang teknis, enggak ada perlawanan,” ujarnya.

Rabu lalu, Tamsil dan Olly menolak diperiksa lagi oleh KPK. Mereka hanya bersedia mengirim dokumen catatan rapat Badan Anggaran. Sikap Tamsil dan Olly didukung pimpinan DPR, yang meminta KPK memenuhi dulu undangan ke Senayan.

Kemarin Tamsil dan Olly mulai melunak. Menurut juru bicara KPK, Johan Budi, kedua politikus itu sudah memastikan akan memenuhi panggilan KPK pada 3 Oktober nanti. Bila dianggap perlu, Tamsil bahkan menyatakan siap mundur dari DPR. “Capek dengan tarik-menarik politik,” kata Tamsil kepada Tempo.

FEBRIYAN | ATMI PERTIWI | RINA RUSMAN P

30 September 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Fokus pada Nazaruddin

PROYEK WISMA ATLET
KOMPAS.com – Kamis, 29 September 2011

Jakarta, Kompas – Pengungkapan kasus korupsi proyek wisma atlet SEA Games di Palembang, Sumatera Selatan, berasal dari penyadapan pembicaraan pimpinan PT Duta Graha Indah, Dudung Purwadi dan Momammad El Idris. Dari hasil penyadapan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi itu, diketahui soal rencana pemberian dana kepada sejumlah pihak, di antaranya Kementerian Pemuda dan Olahraga serta DPR.

Dari petunjuk itu, setelah melewati proses pengumpulan bahan dan keterangan, KPK melakukan penangkapan di kantor Kemenpora pada 21 April 2011. Hal itu terungkap dalam sidang dugaan korupsi proyek wisma atlet dengan terdakwa mantan Sekretaris Kemenpora Wafid Muharam, Rabu (28/9), di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.

”Bukti permulaan yang ditemukan, ada komunikasi di antara pimpinan PT DGI, antara Dudung Purwadi dan Mohammad El Idris. Kami lalu diminta memperdalam,” kata Heri Muryanto, penyelidik KPK, saat bersaksi dalam persidangan.

Dudung adalah Direktur Utama PT DGI. El Idris, bekas Manajer Pemasaran PT DGI, yang menggarap proyek wisma atlet, pekan lalu divonis 2 tahun penjara karena dinyatakan terbukti terlibat penyuapan dalam proyek wisma atlet itu.

Heri mengatakan, pengungkapan kasus itu bukan dari pengaduan masyarakat.

Heri mengakui, ia terlibat penangkapan terhadap Wafid, antara lain bersama rekannya, Afrizal, yang juga bersaksi.

Afrizal mengakui, ia ikut memasuki ruangan Wafid. (ray)

30 September 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

KPK Periksa Dirut Mandiri Sekuritas

 

KOMPAS.com – Jumat, 30 September 2011 |

JAKARTA, KOMPAS.com – Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa Direktur Utama PT Mandiri Sekuritas Harry M Supoyo, Jumat, (30/9/2011). Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha mengatakan, Harry akan dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan suap Wisma Atlet SEA Games. Harry datang memenuhi panggilan KPK.

Priharsa mengaku belum mengetahui sejauh mana kaitan Harry dalam kasus yang melibatkan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin itu. “Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi,” kata Priharsa di Jakarta, Jumat.

Dalam kasus ini KPK menetapkan Nazaruddin sebagai tersangka bersama Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga Wafid Muharam, Direktur Pemasaran PT Anak Negeri Mindo Rosalina Manulang, dan Manajer Pemasaran PT Duta Graha Indah Mohamad El Idris.

Selaku anggota DPR, Nazaruddin diduga menerima cek senilai Rp 4,3 miliar dan Idris dan Rosa. Pemberian cek tersebut diduga bertujuan memenangkan PT DGI sebagai pelaksana proyek Wisma Atlet Sea Games.

Selain Harry, KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi lainnya yakni Ketua Komite Pembangunan Wisma Atlet Rizal Abdullah, Ketua Pengadaan Proyek Wisma Atlet, Arifin, dan pihak PT Cipta Karya Sumatera Selatan Aminuddin.

30 September 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Yunus Enggan Tanggapi Transaksi Anggota Banggar

KOMPAS.com – Jumat, 30 September 2011
KOMPAS/PRIYOMBODO Yunus Husein.

 

JAKARTA, KOMPAS.com – Yunus Husein, Ketua Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK), enggan menanggapi temuan soal 21 transaksi keuangan mencurigakan yang melibatkan seorang anggota Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat. Transaksi mencurigakan itu menjadi polemik setelah diungkap oleh pimpinan DPR.

“Sementara saya enggak jawab dulu yah Banggar-Banggar,” kata Yunus seusai diskusi di Fraksi PPP di Komplek DPR, Jakarta, Jumat (30/9/2011).

Ia mengatakan, surat dari pihaknya mengenai data transaksi mencurigakan itu dikirimkan setelah ada permintaan dari pimpinan DPR.

Seperti diketahui, pimpinan DPR meminta penjelasan ke PPATK dan KPK setelah ada permintaan dari Badan Kehormatan DPR.

Dikatakan Yunus, pihaknya mempersilakan jika pimpinan DPR meneruskan temuan itu ke penegak hukum untuk diselidiki. “Kalau misalnya KPK sedang memproses terkait dengan itu dan perlu informasi, kita bantu,” ucapnya.

Kenapa PPATK tidak meneruskan ke penegak hukum? “Yang minta (data) DPR. Siapa yang minta itu yang kami berikan dulu,” jawab calon pimpinan KPK itu.

Seperti diberitakan, transaksi mencurigakan itu menjadi polemik setelah pimpinan DPR hanya mengungkap data milik satu anggota Banggar. Padahal, BK meminta data transaksi keuangan sejumlah anggota, termasuk pimpinan DPR.

Pimpinan DPR tak mau menyebut apakah ada data transaksi anggota lain yang dikirimkan PPATK.

30 September 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

KPK Kaji Laporan Soal Ratu Atut

KOMPAS.com – Jumat, 30 September 2011

KOMPAS/SUGIHARTO Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah

 

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi mengkaji laporan Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Aliansi Independen Peduli Publik (AIPP) soal dugaan penyelewengan dana hibah dan bantuan sosial di Provinsi Banten.

Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha mengungkapkan, jika ditemukan unsur dugaan tindak pidana korupsi, KPK akan menindaklanjuti laporan tersebut dengan mulai melakukan penyelidikan.

“Kita lihat dulu ada unsur dugaan tindak pidana korupsi atau enggak, apakah masuk dalam kewenangan KPK atau enggak, sudah disidik dengan instansi penegak hukum lain atau enggak,” kata Priharsa di Jakarta, Jumat (30/9/2011).

Sebelumnya, ICW bersama AIPP melaporkan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah ke KPK. Atut dianggap paling bertanggung jawab atas pengelolaan dana hibah dan bansos senilai total Rp 391 miliar yang diduga diselewengkan itu.

Pemrov Banten diketahui menyalurkan dana hibah sebesar Rp 340 miliar ke 221 organisasi, forum masyarakat, dan instansi negara juga menyalurkan dana bansos senilai Rp 51 miliar ke 160 lembaga. Pengelolaan dana hibah dan bansos tersebut menurut Abdullah, diduga diselewengkan.

Diduga, ada lima modus penyimpangan, yaitu diberikan kepada lembaga-lembaga fiktif, penerima hibah memiliki alamat yang sama, dialirkan ke lembaga-lembaga yang dipimpin keluarga gubernur, pemangkasan dana, dan penerima bansos tidak jelas.

30 September 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Badan Anggaran Sandera Negeri Ini

KOMPAS.com – Jumat, 30 September 2011

 

KRISTIANTO PURNOMO/KOMPAS.COM
Ilustrasi

 

JAKARTA, KOMPAS.com — Indonesia Corruption Watch menilai rencana penghentian pembahasan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2012 merupakan bentuk arogansi kewenangan dari Badan Anggaran DPR.

Mereka hendak menyandera seluruh negeri ini.

 

Koordinator ICW Danang Widoyoko mengatakan, langkah Badan Anggaran itu tidak tepat karena akan merugikan rakyat secara luas.

“Kan, intinya, kalau Komisi Pemberantasan Korupsi mau memeriksa mereka, lalu ancamannnya adalah APBN tidak akan dibahas. Artinya semua program pemerintah akan terlambat. Ini, kan, artinya mereka hendak menyandera seluruh negeri ini cuma karena agar mereka tidak deperiksa KPK,” ujar Danang kepada Kompas.com di Jakarta, Jumat (30/9/2011).

Lebih lanjut, Danang menilai langkah KPK memeriksa Badan Anggaran sudah tepat. Menurut dia, apabila Badan Anggaran melakukan ancaman-ancaman, seperti memboikot RAPBN, hal itu justru semakin menandakan ada masalah besar dalam internal Badan Anggaran.

“Kalau sampai pimpinannya seperti itu, berarti masalahnya besar sekali di sana. Jadi, menurut saya, KPK harus jalan terus dan harus memeriksa siapa pun di dalam Badan Anggaran itu,” kata dia.

Ditambahkan Danang, KPK juga harus tetap melakukan investigasi mendalam mengenai dugaan adanya permainan dalam Badan Anggaran. Bahkan, jika perlu, KPK dapat bekerja sama dengan PPATK untuk menelisik aliran-aliran dana anggota Badan Anggaran.

“Saya tidak tahu apakah satu orang atau lainnya. Akan tetapi, itu penting jika KPK dapat bekerja sama dengan PPATK untuk mengetahui aliran dana seluruh anggota Badan Anggaran, termasuk pimpinannya, apakah ada transaksi mencurigakan yang melibatkan anggota Badan Anggaran,” kata Danang.

Pembahasan dilanjutkan

Badan Anggaran telah kembali membahas rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2012, Kamis (29/9/2011). Pembahasan itu sempat terancam ditunda setelah empat pimpinan Badan Anggaran tidak puas karena diperiksa di KPK.

Wakil Ketua Badan Anggaran Tamsil Linrung memperkirakan masa reses anggota dan pimpinan Badan Anggaran akan mundur dari jadwal untuk membahas RAPBN 2012. Masa reses DPR akan dimulai pada 25 Oktober 2011.

KPK memeriksa pimpinan Banggar terkait sejumlah kasus korupsi yang menguak dugaan adanya aliran dana ke Badan Anggaran untuk mengamankan alokasi dana proyek. Kasus dugaan korupsi itu antara lain pembangunan wisma atlet SEA Games 2011 dan dugaan suap di Kemnakertrans.

 

30 September 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

KPK Panggil Staf Sekretariat Banggar

SUARA MERDEKA CyberNews – Jum’at, 30 September 2011


Jakarta, CyberNews.
Setelah memeriksa empat pimpinan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Staf Sekretariat Banggar DPR RI Wahidin. Dia diperiksa dalam kasus suap di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans).

“Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi,” kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha di kantornya, Jumat (30/9).

Selain itu, lanjut Priharsa, KPK juga memanggil Kabag Tata Persuratan Setjen DPR Saeful yang juga diperiksa dalam kasus yang sama. “Keduanya diperiksa dalam kasus dugaan suap di Kemenakertrans,” ujar Priharsa.

Pekan lalu, KPK telah memeriksa empat pimpinan Banggar DPR. Mereka adalah Ketua Banggar Melchias Marcus Mekeng (Fraksi Partai Golkar), Wakil Ketua Banggar Olly Dondokambey (Fraksi PDIP), Wakil Ketua Mirwan Amir (Fraksi Partai Demokrat) dan Wakil Ketua Tamsil Linrung (Fraksi PKS).

( Mahendra Bungalan / CN33 / JBSM )

30 September 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Dirut Mandiri Sekuritas Dipanggil KPK

SUARA MERDEKA CyberNews – Jum’at, 30 September 2011

Jakarta, CyberNews. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Direktur Utama PT Mandiri Sekuritas Harry M Supoyo. Dia rencananya diperiksa untuk dalam kasus Wisma Atlet di Palembang.

Menurut Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha, Harry rencananya diperiksa untuk tersangka Muhammad Nazaruddin. Ditanya soal keterkaitan Harry dalam kasus ini, Priharsa tidak menjelaskan. “Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi,” ujar Priharsa di kantornya.

Berdasar pemantauan, Harry telah datang memenuhi panggilan KPK. Nazaruddin resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK sejak 30 Juni. Dia diduga menerima suap terkait pembangunan wisma atlet di Palembang senilai Rp 191 miliar.

Mantan anggota Komisi III DPR itu disangka melanggar pasal 5 ayat 2 dan atau pasal 12 huruf a dan atau huruf b dan atau Pasal 11 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Nazaruddin telah pergi ke Singapura sehari setelah dirinya dicegah ke luar negeri oleh Imigrasi pada akhir Mei lalu.

Nazaruddin sempat menolak kembali ke Tanah Air dengan alasan menjalani pengobatan sakit jantung. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menginstruksikan agar Polri bekerja sama dengan KPK memulangkan Nazaruddin. Nazaruddin akhirnya ditangkap di Kolombia oleh pihak interpol dan saat ini telah ditahan di Rutan Brimob Kelapa Dua.

( Mahendra Bungalan / CN26 / JBSM )

30 September 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Anggota DPRD Blora “Bedhol Desa” ke Solo

SUARA MERDEKA CyberNews – Jum’at, 30 September 2011
  • Bahas KUA PPAS APBD Perubahan 2011

Blora, CyberNews. DPRD melakukan pembahasan KUA PPAS APBD Perubahan 2011 di Solo selama dua hari. Sebagian besar wakil rakyat itupun meninggalkan Blora untuk maksud tersebut. Karena itu sejak Kamis hingga Jumat (29-30/9), gedung DPRD Blora di jalan Ahmad Yani terlihat sepi. “Sepi, Mas. Anggota Dewan rata-rata ke Solo semua,” ujar salah seorang staf di Sekretariat DPRD, Jumat (30/9).

Berdasarkan informasi yang dihimpun, dalam pembahasan KUA PPAS APBD Perubahan di Solo, DPRD melibatkan tim ahli dari salah satu universitas di Solo. Kerjasama itu sudah dilakukan sejak beberapa tahun lalu.

Karena itu DPRD Blora selama ini kerap melakukan pembahasan bersama sejumlah rancangan peraturan daerah (Raperda) dengan
tim ahli tersebut di Solo. Namun terkadang pembahasan dilakukan juga di Blora.

Wakil Ketua DPRD, H Abdullah Aminudin, menyatakan pembahasan secara bersama di satu tempat seperti di Solo tersebut agar lebih fokus. Selain itu juga lebih terjamin bakal dihadiri mayoritas anggota Dewan.

Apalagi menurutnya DPRD dituntut segera menyelesaikan pembahasan APBD Perubahan 2011 karena keterbatasan waktu, yakni maksimal sudah harus ditetapkan tiga bulan (Oktober) sebelum berakhirnya tahun anggaran 2011. “Kami dituntut segera menyelesaikan pembahasannya untuk kemudian ditetapkan,” katanya.

( Abdul Muiz / CN26 / JBSM )

30 September 2011 Posted by | BLORA | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: