KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Badan Publik Kurang Peduli Bentuk PPID

KOMPAS.com – Rabu, 24 Agustus 2011
Sonya Hellen Sinombor Komisi Informasi Provinsi Jateng

SEMARANG, KOMPAS.com – Kendati Undang-Undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah mengamanatkan pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), hingga kini sebagian besar badan publik di Jateng terutama di lembaga pemerintahan, belum membentuk PPID.

Masih ada 5 persen badan publik belum tahu tentang keberadaan UU No 14 tahun 2008. Padahal pemberlakuan UU ini ditunda selama 2 tahun agar pemerintah memiliki waktu untuk menyosialisasikan kepada badan publik dan masyarakat

Padahal sesuai amanat UU KIP batas akhir pembentukan PPID sudah berakhir yakni tanggal 23 Agustus 2011. Namun dari hasil survei yabg dilakukan Komisi Informasi Provinsi Jateng 24 Mei hingga 8 Juli 2011 ditemukan saat ini dari 128 badan publik yang menerima kuisioner dari KI Provinsi Jateng baru 50 badan publik yang membentuk PPID.

Hal ini diungkapkan Ketua Komisi Informasi Provinsi Jateng Rahmulyo Adiwibowo didampingi anggota Bona Ventura, Ahmad Zaini Bisri, dan Iriyanto, di Semarang, Rabu (24/8/2011).

“Dari survei diketahui ternyata masih ada 5 persen badan publik belum tahu tentang keberadaan UU No 14 tahun 2008. Padahal pemberlakuan UU ini ditunda selama 2 tahun agar pemerintah memiliki waktu untuk menyosialisasikan kepada badan publik dan masyarakat,” ujar Rahmulyo.

Selain itu. dari survei tersebut KI Provinsi Jateng juga mendapat jawaban dari 51 responden yang mengakui badan publik mereka memang belum membentuk PPID. “Ini menimbulkan tanda tanya besar,” tambah Bona Ventura.

Di Jateng dari 35 kabupaten/kota ada 13 yang belum bentuk PPID yakni Pemkot Salatiga, Magelang, Tegal, Pemkab Demak, Grobogan, Kudus, Blora, Sukoharjo, Klaten, Boyolali, Magelang, Wonosobo, dan Pemalang.

24 Agustus 2011 Posted by | SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

Kaligis Dinilai Bohong Soal Kesehatan Nazar

KOMPAS.com – Rabu, 24 Agustus 2011
istimewa Muhammad Nazaruddin bertemu dengan pengacaranya OC Kaligis di Bogota, Kolombia. Foto ini tidak bertanggal.

JAKARTA, KOMPAS.com – Kuasa hukum Nazaruddin, OC Kaligis, dinilai telah berbohong soal kondisi kesehatan dan tekanan mental terhadap tersangka kasus dugaan suap pembangunan wisma atlet SEA Games tersebut.

Hal tersebut disampaikan oleh dr. Anton Castilani selaku Kepala Tim Pemeriksaan dan Perawatan Kesehatan Tahanan KPK untuk Muhammad Nazaruddin. Anton menilai, ucapan Kaligis yang mengutip pernyataan dr. Handoko, selaku dokter kejiwaan untuk Nazaruddin, tidak pernah terjadi.

Pekan lalu Kaligis mengutip pernyataan Handoko bahwa mental Nazaruddin akan hancur jika dalam seminggu tidak dipindahkan dari Rumah Tahanan Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok. Kaligis enggan menjelaskan penyebab tertekannya mental Nazaruddin itu.

“Dia (dr Handoko) mengatakan kalau seminggu tidak dipindah, ini mentalnya hancur sehingga tidak ada gunanya dia (Nazaruddin) diperiksa,” kata Kaligis (22/8/2011).

Pernyataan Kaligis itu berbeda dari keterangan Anton. Anton mengungkapkan bahwa Handoko tidak pernah berkata demikian. Tekanan mental yang dialami Nazaruddin, kata Anton, masih dalam batas normal.

“Saya sudah konfirmasi ke seluruh tim termasuk ke Pak Handoko, tidak pernah ada pernyataan seperti itu dari dr. Handoko. dr Handoko tidak pernah bicara seperti itu kepada kuasa hukum,” kata Anton saat dihubungi wartawan, Rabu (24/8/2011).

Hasil pemeriksaan kejiwaan Nazaruddin itu, lanjut Anton, tidak hanya dilakukan oleh Handoko. “Ketika Bapak Handoko melakukan pemriksaan ditemani anggota tim yang lain,” ucapnya.

Anton juga mengatakan bahwa tim dokter tidak pernah merekomendasikan agar Nazaruddin dipindahkan dari Rutan Mako Brimob. “Semua tahanan pasti stres lah, stresnya semua tahanan, tapi kita tidak pernah merekomendasikan pindah rumah tahanan,” ujarnya.

Selain itu, berdasarkan hasil pemeriksaan, Anton tidak menemukan tanda-tanda bahwa Nazaruddin mengalami intimidasi baik secara fisik maupun mental. Kondisi mental yang dialami mantan Bendahara Umum Partai Demokrat itu juga tergolong normal.

Setelah tertangkap di Cartagena, Kolombia, Nazaruddin mendekam di Rutan Mako Brimob dengan penjagaan ketat. Tim kuasa hukumnya mengatakan, mantan politisi Partai Demokrat itu mengalami intimidasi dan tekanan mental sehingga perlu pindah tahanan.

24 Agustus 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Ini Pengakuan Jasin pada Komite Etik

KOMPAS.com – Rabu, 24 Agustus 2011
KOMPAS IMAGES/ DHONI SETIAWAN Wakil Ketua KPK M Jasin

 

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi M Jasin menjalani pemeriksaan Komite Etik, Rabu (24/8/2011). Kepada Komite Etik, Jasin mengungkapkan bahwa dia tidak pernah mengenal Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum ataupun Muhammad Nazaruddin, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat yang menjadi tersangka kasus wisma atlet. Hal itu disampaikan Ketua Komite Etik Abdullah Hehamahua dalam jumpa pers di gedung KPK Jakarta, Rabu.

“Pak Jasin jelas, seumur hidup belum pernah ketemu Anas, Pak Jasin tidak pernah kenal dan tidak pernah ketemu Nazaruddin,” ujar Abdullah. Selain itu, menurut Abdullah, Jasin juga membantah tudingan Nazaruddin yang menyebut dia merekayasa kasus wisma atlet SEA Games bersama Anas dan Chandra. “Pak Jasin juga membantah rekayasa karena semua di KPK itu, kata Pak Jasin, sistemnya kolegial melalui gelar perkara, penyidik, penyelidik, penuntut, deputi, direktur, dan pimpinan,” tutur Abdullah.

Sebelumnya, kepada media, Jasin pernah mengungkapkan hal serupa menanggapi tudingan Nazaruddin terhadapnya. Seperti diketahui, saat buron, Nazaruddin menuding Jasin merekayasa kasusnya bekerja sama dengan Anas. Dia menyebut Jasin dan Wakil Ketua KPK Chandra M Hamzah sebagai teman dekat Anas.

Menindaklanjuti tudingan-tudingan Nazar itu, KPK membentuk Komite Etik yang bertugas membuktikan dugaan pelanggaran kode etik pimpinan KPK yang mungkin dilakukan Jasin dan Chandra. Hingga kini, Komite Etik telah memeriksa sejumlah pihak eksternal KPK ataupun internal KPK.

Pihak eskternal yang diperiksa antara lain Nazaruddin sendiri, Ketua Komisi III DPR Benny K Harman, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Saan Mustofa, serta sejumlah anggota staf Nazaruddin. Sementara internal KPK yang dimintai keterangan antara lain mantan Deputi Penindakan KPK, Ade Rahadrja; Juru Bicara KPK Johan Budi; serta penyidik KPK, Rony Samtana, Arif, dan Novel, dan Jasin.

Pemeriksaan terhadap pihak lainnya, termasuk Chandra, akan dilanjutkan setelah 6 September. “Substansi yang lain akan diperiksa habis Lebaran, dan pimpinan yang belum,” ujar Abdullah.

24 Agustus 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Jangan Terjebak Sinetron Nazaruddin!

KOMPAS.com – Rabu, 24 Agustus 2011
Kompas/Lucky Pransiska Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin tiba di Komisi Pemberantasan korupsi (KPK), Jakarta, Sabtu (13/8). Tersangka kasus dugaan suap pembangunan wisa atlet Sea Games tersebut tiba di Jakarta sekitar pukul 19.30 WIB dan langsung dilakukan serah terima dari tim penjemput ke KPK.

JAKARTA, KOMPAS.com – Peneliti Indonesia Corruption Watch Febri Diansyah mengungkapkan publik jangan terpancing dan terpengaruh dengan siasat-siasat yang tengah dirancang Nazaruddin dan pihak kuasa hukumnya. Pasalnya, kata Febri, belakangan terlihat setelah tertangkap, Nazaruddin dan kuasa hukumnya cenderung menggelontorkan isu-isu yang tak substansial terkait kasus.

Seperti yang ia ungkapkan pada media massa saat pelariannya. Hal ini terkesan untuk membelokkan fakta-fakta yang tengah berjalan dalam proses hukum.

“Kita jangan terjebak pada siasat dan sinteron yang didesain oleh pihak Nazaruddin atau pengacaranya. Pihaknya tidak pernah bicara substansi. Yang ada adalah, dimunculkan isu-isu seperti soal penasehat hukum yang ternyata tak memiliki surat kuasa, soal cuci otak, mogok makan Nazaruddin, dan surat cinta Nazaruddin untuk Presiden. Kita jangan terjebak dengan ini,” ujar Febri dalam diskusi “Kasus Nazaruddin, Ujian Terakhir Pemberantasan Korupsi” di Gedung DPD RI, Rabu (24/8/2011).

Menurutnya, tidak semua pernyataan Nazaruddin selama ini bisa dijadikan patokan utama untuk membongkar kasus-kasus dugaan korupsi. Hal ini karena, ia tidak konsisten serta hanya menyasar orang-orang tertentu. Padahal ia dihadapkan pada 35 kasus dugaan korupsi.

“Keterangannya cenderung tidak konsisten. Hanya menyasar aktor-aktor tertentu dan tidak semua kasus disebut Nazar. Padahal KPK bilang ada 35 kasus. Jadi pernyataan Nazaruddin harus menjadi pintu masuk untuk publik lakukan pengawasan agar kasus ini tidak belokkan. Lagi-lagi kita jangan terjebak sinetron Nazaruddin,” tambahnya.

Febri menilai niat pihak Nazaruddin yang berharap kasusnya ditangani Kejaksaan Agung juga tak masuk akal. Hal ini, kata Febri, perlu diwaspadai. “Ada satu hal yang penting diwaspadai. Ada upaya untuk membuat KPK tidak menangani kasus Nazar dan ditangani Kejaksaan. Ini dagelan apa lagi. Itu skenario. Kita jangan terjebak,” paparnya.

Febri meminta publik melihat kasus Nazaruddin ini dengan akal sehat. Tidak hanya melihat kasus tersebut dari isu-isu kosong yang tidak bernilai untuk penyelesaian 35 kasus korupsi Nazaruddin. “Ini kan segala upaya seolah-olah Nazaruddin bisa mengatur Presiden, KPK, dan kepolisian. Kami ajak, kita gunakan akal sehat untuk melihat kasus Nazar,” tukas Febri.

24 Agustus 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Bidik Nazaruddin di Lima Universitas

SUARA MERDEKA CyberNews – Rabu, 24 Agustus 2011
  • Termasuk Unsoed Purwokerto

Jakarta, CyberNews. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus melakukan penyelidikan dugaan kasus korupsi terkait Muhammad Nazaruddin di lima Universitas. Penyelidikan terkait indikasi korupsi pada proyek pengadaan pusat riset dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Kepala Biro Humas KPK Johan Budi mengatakan, penyelidik telah bergerak mencari data dan keterangan ke pihak universitas. Tim sudah memeriksa dua universitas, yakni Universitas Negeri Jakarta dan Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto.

“Yang lidik, tim minggu lalu ke Unsoed (Universitas Jenderal Soedirman). Jumat saya ketemu penyelidiknya, katanya dari Unsoed, mencari data dan minta keterangan,” kata Johan di gedung KPK Jakarta, Rabu (24/8)

Tiga universitas lainnya yang akan diperiksa tim adalah, Universitas Negeri Malang, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten, dan Universitas Sriwijaya, Palembang. Adapun indikasi korupsi dalam proyek pengadaan pusat riset dan pengembangan ilmu pengetahuan di lima universitas tersebut merupakan salah satu kasus Nazaruddin yang masuk dalam tahap penyelidikan di KPK.

Sebelumnya, Ketua KPK Busyro Muqoddas pernah mengatakan, KPK tengah membidik Muhammad Nazaruddin dengan 35 kasus berbeda. Dua kasus yang menyangkut Nazaruddin ini sudah masuk dalam tahap penyidikan. “Kasus penyidikan di dua kementerian dengan nilai proyek mencapai Rp 200 miliar,” kata Busyro.

Kemudian masih ada dua kasus lainnya masih dalam tahap penyelidikan. “Kasus terjadi di dua kementerian dengan nilai proyek Rp 2,64 triliun,” ujarnya.

Selain empat kasus, lanjut Busyro, KPK juga tengah melakukan pengumpulan bahan dan keterangan terkait kasus korupsi di lima kementerian yang terkait dengan Nazaruddin. “Ada 31 kasus dengan total proyek sebesar Rp 6,037 triliun,” kata Busyro.

( Mahendra Bungalan / CN31 / JBSM )

24 Agustus 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

MK Nyatakan Hanya Diskualifikasi Sunarwi-Tejo Pramono

SUARA MERDEKA CyberNews – Rabu, 24 Agustus 2011

Jakarta, CyberNews. Mahkamah Konstitusi (MK) hanya melakukan diskualifikasi terhadap pasangan Sunarwi-Tejo Pramono dan memerintahkan agar KPUD Pati agar memverifikasi pasangan Imam Suroso-Sujoko untuk mengikuti Pilkada 2011.

“Tidak usah ditafsirkan lain-lain dan membingungkan. Keputusan Mahkamah bersifat mutlak dan mengikat. Apa yang diperintahkan mesti dijalankan karena sifatnya final dan tidak ada upaya hukum lagi,” ungkap Hakim Harjono kepada Suara Merdeka CyberNews di Gedung Mahkamah Konstitusi, Rabu (24/8).

Harjono merupakan Hakim yang menyidangkan perkara permohonan Imam Suroso-Sujoko. Dua Hakim lainnya adalah Achmad Sodiki dan Ahmad Fadlil Sumadi. “Jadi yang hanya diganti itu pasangan Sunarwi-Tejo Pramono, pasangan lain tetap. Tidak boleh ada pergantian pasangan. Amar putusan harap dibaca dan dicermati. KPU Pati dan kuasa hukumnya paham,” tandas Harjono.

Dia menandaskan, bahwa Mahkamah Konstitusi tidak menganggap Undang-Undang Pemilihan Umum yang utamanya tentang Pilkada kedudukan lebih rendah dengan peraturan partai.

“Itu logika terbalik. Tidak ada Undang-Undang kedudukannya dibawah aturan partai. Mahkamah justru mendudukan aturan hukum sesuai fungsinya. Partai itu kan pimpinan pusatnya di Jakarta. Jadi DPPnya yang menentukan rekomendasi. Bukan DPC Partai,” ungkap Harjono.

Menurut Harjono, Mahkamah sudah memutuskan Pilkada ulang di Pati. Waktu pelaksanaannya tergantung kesiapan KPU dan Pemdanya. Hal itu menyangkut pembiayaan dan situasi setempat.

“Mereka yang menentukan pelaksanaannya. Intinya putusan Mahkamah mutlak. Tidak perlu ditafsirkan lain-lain. Cermati saja amar putusan. Yang ada pada amar putusan yang harus dilaksanakan,” tegas Harjono.

Dia mengatakan, pasangan Sunarwi-Tejo Pramono mutlak tidak boleh ikut pada Pilkada Pati 2011. “Verifikasi untuk pasangan Imam Suroso-Sujoko juga mengikuti aturan KPU Pati. Standar verifikasinya sama dengan yang telah dijalankan kepada calon lainnya. Semua putusan finalnya ada pada KPU Pati,” papar Harjono.

MK telah memerintahkan KPU Pati melaksanakan Pilkada ulang untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2011-2016. Keputusan ini dituangkan dalam amar putusan pada sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Gedung Mahkamah Konstitusi, Senin (22/8).

“KPU Pati harus melakukan verifikasi terhadap pasangan Imam Suroso-Sujoko. Mereka menggantikan Sunarwi-Tejo Pramono,” tegas Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD yang memimpin persidangan.

Dengan keputusan ini, MK membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Pati nomor 40 Tahun 2011 tanggal 5 Juli 2011 tentang penetapan pasangan calon Sunarwi-Tejo Pramono sebagai pasangan terpilih.

“Verifikasi hanya untuk pasangan Imam Suroso-Sujoko. Salah besar kalau verifikasi dari awal atau untuk semua pasangan. Tidak ada putusan Mahkamah seperti itu,” tandas Harjono.

( Budi Yuwono / CN31 / JBSM )

24 Agustus 2011 Posted by | PATI | Tinggalkan komentar

Selidiki Kasus Lain Nazar, KPK Bergerak ke Universitas

Kasus Nazaruddin
KOMPAS.com – Rabu, 24 Agustus 2011
KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin saat menjalani pemeriksaan perdana di Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Kamis (18/8/2011). Ia diperiksa terkait kasus dugaan suap pembangunan wisma atlet SEA Games di Palembang.

 

JAKARTA, KOMPAS.com – Komisi Pemberantasan Korupsi tengah menyelidiki indikasi korupsi pada proyek pengadaan pusat riset dan pengembangan ilmu pengetahuan di lima universitas yang diduga melibatkan Muhammad Nazaruddin.

Juru Bicara KPK, Johan Budi mengungkapkan, tim penyidik mulai bergerak mencari data dan keterangan ke pihak universitas. Tim sudah memeriksa dua universitas yakni Universitas Negeri Jakarta dan Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto.

“Yang lidik, tim minggu lalu ke Unsoed (Universitas Jenderal Soedirman). Jumat saya ketemu penyelidiknya, katanya dari Unsoed, mencari data dan minta keterangan,” kata Johan di gedung KPK Jakarta, Rabu (24/8/2011).

Tiga universitas lainnya yang akan diperiksa tim adalah Universitas Negeri Malang, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten, dan Universitas Sriwijaya, Palembang.

Adapun indikasi korupsi dalam proyek pengadaan pusat riset dan pengembangan ilmu pengetahuan di lima universitas tersebut merupakan salah satu kasus Nazaruddin yang masuk dalam tahap penyelidikan di KPK.

Sebelumnya Ketua KPK Busyro Muqoddas mengungkapkan, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat itu diduga terlibat dalam kasus di dua kementrian yang masih dalam tahap penyelidikan.

Nilai total proyek di dua kementerian itu mencapai Rp 2,6 triliun. Nazaruddin yang juga merupakan tersangka kasus dugaan suap wisma atlet itu kini mendekam di Rumah Tahanan Mako Brimob Kelapa Dua, Depok setelah tertangkap di Cartagena, Kolombia.

Dia sempat buron selama hampir tiga bulan. Selain kasus di tahap penyelidikan, Nazaruddin diduga terlibat 31 kasus di lima kementerian yang masih dalam tahap pengumpulan bahan keterangan.

Juga kasus di dua kementrian yang dalam tahap penyidikan. Nilai total proyek-proyek yang melibatkan Nazaruddin mencapai Rp 6 triliun.

24 Agustus 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Diduga Korupsi, Kades Tegalmade Jadi Buron

KRjogja.com – Selasa, 23 Agustus 2011
Ilustrasi (Foto : Dok)

SUKOHARJO (KRjogja.com) – Kepala Desa Tegalmade Mojolaban Sukoharjo, Giyanto pelaku penggelapan dana APBDes 2010 sebesar Rp 60 juta melarikan diri. Akibat perbuatanya tersebut, Giyanto kini menjadi buronan Pemkab Sukoharjo. Padahal pelaku kini sedang dalam proses penanganan di tingkat Inspektorat. Tidak menutup kemungkinan akan diteruskan ke pihak kepolisian.

Ulah Giyanto dengan melarikan diri atas kasus yang dihadapi kini menjadi perbicangan hangat warga Tegalmade. Bahkan menuru informasi dari sejumlah warga, Giyanto kini melarikan diri ke luar pulau jawa dengan membawa uang hasil penggelapan.

Kepala Inspektorat Sukoharjo Joko Triyono saat dikonfirmasi membenarkan kejadian tersebut. Dijelaskanya, Giyanto melarikan diri sejak 12 Juli 2011. Aksi tersebut diketahui setelah mendapat laporan dari warga dan perangkat desa Tegalmade.

“Sejak saat ini sampai sekarang Giyanto tidak berada ditempat dan informasinya karena melarikan diri,” ujar Joko Triyono, Selasa (23/8).

Saat ini, Inspektorat Kabupaten Sukoharjo tengah memproses penghentian sementara Giyanto dari jabatannya sebagai kepala desa. Proses tersebut sudah sampai ke tingkat bupati.

Uang sebanyak Rp 60 juta yang bersumber dari APBDes 2010 tersebut seharusnya dipergunakan untuk kebutuhan desa. Tapi uang tersebut justru dipergunakan untuk pentingan pribadi.

Meski yang bersangkutan telah melarikan diri, tapi Inspektorat tetap akan melakukan proses penghentian terhadap Giyanto. Untuk menggantikan posisi Giyanto, nantinya akan dijabat oleh Plt kepala desa.

“Penunjukan Plt dilakukan setelah kepala desa diberhentikan sementara,” lanjutnya.

Joko Triyono melanjutkan untuk menangani kasus Kepala Desa Tegalmade, Inspektorat akan memproses sesuai dengan Perda 5 tahun 2006 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian jabatan Kepala Desa. “Kami memproses sesuai Perda, karena perangkat. Tetapi kalau yang melakukan pelanggaran PNS diproses sesuai dengan PP 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS,” tegasnya.

Disinggung mengenai upaya Giyanto dengan melarikan diri, Joko Triyono belum bersedia berkomentar. Sebab apa yang dilakukan oleh pelaku justru akan merugikan sendiri.

“Ditangani secara internal dulu ditingkat kepegawaian soal urusan ditangani kepolisian bisa dilakukan menyusul dibelakang,” lanjutnya.(*-2)

24 Agustus 2011 Posted by | SUKOHARJO | Tinggalkan komentar

Kebohongan-kebohongan Nazaruddin

KOMPAS.com – Rabu, 24 Agustus 2011

KOMPAS IMAGES/KRISTIANTO PURNOMO Tersangka kasus suap wisma atlet SEA Games di Palembang, Sumatera Selatan, M Nazaruddin (tengah) saat tiba di Kantor KPK, Jakarta, Sabtu (13/8/2011). Tim penjemput menyerahkan Nazaruddin beserta surat penangkapan dan penahanan kepada KPK.

 

JAKARTA, KOMPAS.com – Pengamat Politik dari Charta Politika, Yunarto Wijaya, mengimbau agar Komisi Pemberantasan Korupsi tidak terbawa dalam manuver-manuver yang dilakukan oleh pihak M Nazaruddin, tersangka kasus dugaan suap pembangunan wisma atlet Sea Games 2011.

Nazaruddin, kata Yunarto, saat ini telah menunjukan sikap yang tidak kooperatif dengan beberapa insitusi penegak hukum terkait dengan kasusnya.

“Bahkan sampai detik ini pun pasca-penangkapan. dia (Nazaruddin) masih berusaha tidak kooperatif dengan memainkan isu, seakan-akan dia dicuci otak, dia tidak akan mau diperiksa dengan komite etik, tidak mau dipindahkan tahanannya, dan kirim surat yang tidak jelas subtansinya. Dan jika sikap sudah tidak kooperatif, maka biasanya pernyataannya juga tidak kooperatif,” ujar Yunarto kepada Kompas.com di Jakarta, Rabu (24/8/2011).

Ia mencontohkan, tidak konsistennya pernyataan Nazaruddin tersebut dapat dilihat dari pernyataannnya yang mengaku tidak mengenal Direktur Marketing PT Anak Negeri, Mindo Rosalina, pada 10 Mei 2011 dan pengakuan Nazaruddin yang mengaku pergi ke Singapura untuk berobat saat diwawancarai Metro TV pada 30 Mei 2011.

Selain itu, Nazaruddin juga mengaku tidak mengenal, bertemu dan menelpon Mahfud Suroso, Direktur PT Duta Selaras, dalam kasus suap terhadap Sekjen Mahkamah Konstitusi, Janedri M Gaffar.

“Tapi jika kita lihat saat wawancara via Skype dengan Iwan Piliang yang diputar secara live. Saat itu Nazaruddin mengaku kalau dia kenal dengan Mindo Rosalina, karena menurutnya Rosa mengetahui pengaturan proyek wisma atlet. Begitupun, dia katakan kalau kepergiannya ke Singapura itu atas perintah Anas Urbaningrum. Untuk kasus MK, dia mengatakan proyek Hambalang sebesar Rp 50 miliar diserahkan Mahfud ke Yulianis. Ini kan jelas telah menunjukan ketidak konsistenan pernyataannya,” ungkap Yunarto.

Ditambahkan Yunarto, saat ini pernyataan Nazaruddin cenderung mengarah secara sistematis kepada sosok tertentu. Menurutnya, inkonsistensi dan pola yang dimainkan Nazaruddin dalam pernyataannya, akhirnya cenderung menjadi peluru kosong yang nantinya sulit dijadikan alat bukti oleh KPK untuk dilakukan penyelidikan.

“Kita harapkan jangan sampai publik mengawal kasus Nazar ini hanya berdasarkan pernyataan-pernyataan kosong itu. Ini yang paling berbahaya, karena bukan tidak mungkin akhirnya kita cukup senang ketika nama-nama yang disebut nazaruddin ditahan dan menjadi tersangka, setelah itu KPK dan aparat penegak hukum berhenti mengusut tuntas kasus tersebut,” kata Yunarto.

Oleh karena itu, Yunarto mengharapkan agar KPK fokus kepada kasus-kasus yang menjerat Nazaruddin. Apalagi, kata Yunarto, KPK sebelumnya sudah menyatakan mantan bendahara umum Partai Demokrat tersebut terlibat dalam banyak kasus, yakni 31 kasus di lima kementerian yang total proyeknya mencapai RP 6 triliun.

“Ini yang sering saya katakan jangan sampai kita terjebak dalam sebuah logika yang dimainkan oleh seorang tersangka, yang jelas-jelas adalah orang yang selama ini melakukan perlawanan terhadap penegakan hukum. Ini juga harus kita lawan dan kawal bersama dengan KPK agar kasus ini dapat terbongkar semua,” kata dia.

24 Agustus 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

3 Menteri Teken SKB, Moratorium PNS Resmi Diberlakukan

detikNews – Rabu, 24/08/2011


EE Mangindaan

Jakarta – Pemerintah resmi memberhentikan sementara (moratorium) penerimaan pegawai negeri sipil (PNS) selama 16 bulan terhitung 1 September mendatang. 3 Menteri menandatangani surat keputusan bersama (SKB) moratorium itu hari ini.

Ketiga menteri yang menandatangani SKB itu adalah Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. SKB tersebut diteken di hadapan Wakil Presiden Boediono di Kantor Wapres, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (24/8/2011).

“Saya sebagai (yang mengurusi) keseluruhan aparatur negara, Pak Mendagri (punya data) 80 persen PNS ada di daerah dan bicara kemampuan keuangan negara berarti Menteri Keuangan. Kami bertigalah yang menandatangani peraturan bersama ini,” kata Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi EE Mangindaan usai penandatanganan MoU.

Mangindaan mengatakan, moratoriun penerimaan PNS itu tidak bersifat kaku. Penerimaan PNS tetap dilakukan terutama untuk tenaga pendidik dan tenaga kesehatan. Pemerintah tetap membuka peluang di kedua bidang tersebut, namun harus jelas penempatannya.

“Guru harus sesuai bidang apa, pelajaran apa, sekolah mana, wilayah mana, supaya kita tahu jelas mau ditempatkan di mana? Begitu juga tenaga kesehatan. Dokter bidan perawat di UPT kesehatan. Itu kita buka peluang, tapi tidak semuanya,” sambung Mangindaan.

Dijelaskan Mangindaan, penerimaan PNS juga dilakukan tahun ini dan tahun depan untuk jabatan-jabatan khusus dan mendesak. Termasuk dalam kategori itu antara lain sipir penjara, tenaga penaggulangan bencana, serta petugas pelayan publik seperti di Bandar Udara.

“Kemudian bagi daerah ada yang khusus juga. Bagi yang APBD untuk belanja pegawainya 50 persen ke bawah, itu bisa (melakukan seleksi CPNS). Itu pun masih selektif. Selektif kayak tadi, ya untuk guru, jangan sampai nol juga dan sebagainya,” ujar politisi PD ini.

Penandatanganan SKB tiga menteri mengenai Moratorium PNS hari sebelumnya didahului dengan rapat finalisasi draf SKB. Ikut dalam rapat tersebut antara lain Menko Perekonomian Hatta Rajasa dan Menko Polhukam Djoko Suyanto.

(irw/nrl)

24 Agustus 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: