KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Imigrasi Tarik Paspor Neneng

Buronan
KOMPAS.com – Senin, 22 Agustus 2011
http://www.interpol.int Data Neneng Sri Wahyuni, isteri Nazaruddin, di situs interpol.

 

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Patrialis Akbar mengatakan pihak Direktorat Jenderal Imigrasi sudah menarik paspor Neneng Sri Wahyuni, tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan dan supervisi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada 2008. Neneng, yang juga istri mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin sebelumnya sudah dicegah ke luar negeri oleh pihak Imigrasi.

“Ini ada surat terbaru dari Komisi Pemberantasan Korupsi 22 Agustus ini. Kita diminta penarikan paspor atas Neneng, dulu kan cegah kalau ini penarikan paspor Neneng,” ujar Patrialis kepada wartawan di Gedung Kementrian Hukum dan HAM, Jakarta, Senin (22/8/2011).

Sementara itu, ditemui secara terpisah, Dirjen Imigrasi Bambang Irawan mengatakan surat pencabutan paspor Neneng selanjutnya akan diusulkan di perwakilan-perwakilan otoritas setempat di seluruh dunia. Menurutnya, dalam usulan itu akan diberitahukan mengenai status Neneng yang saat sudah menjadi buronan interpol.

Sehingga, kata Bambang, jika istri mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin sudah ditemukan pihaknya akan bisa langsung bertindak. “Jadi pencabutan itu artinya dia (Neneng) sudah di luar negeri, sehingga izin tinggalnya itu hilang. Jadi gelap statusnya, sehingga diharapkan pemerintah setempat dapat menindaklanjuti jika yang bersangkutan ditemukan,” jelas Bambang.

Seperti diberitakan, Neneng Sri Wahyuni, istri Nazaruddin, sampai saat ini belum diketahui keberadaannya. Neneng meninggalkan Indonesia sebelum pencegahan dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM pada 31 Mei 2011.

Neneng dikabarkan sempat menemani saat Nazaruddin tertangkap di Cartagena, Kolombia, pada 6 Agustus. Namun, ketika Nazaruddin dipulangkan ke Indonesia, Neneng tidak turut bersama Nazaruddin.

Interpol Kepolisian Negara Republik Indonesia telah mengirim permohonan red notice untuk Neneng Sri Wahyuni, ke pusat Interpol di Lyon, Perancis. Selanjutnya, Interpol pusat akan mengirim red noticeNeneng ke 188 negara. Pada Minggu (21/8/2011), nama Neneng telah muncul di situs interpol sebagai salah satu buron yang dicari polisi di 188 negara.

22 Agustus 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Nazaruddin: Pimpinan KPK seperti Dewa

KOMPAS.com – Senin, 22 Agustus 2011

JAKARTA, KOMPAS.com – Meskipun sebelumnya enggan diperiksa di Komisi Pemberantasan Korupsi, tersangka kasus dugaan suap wisma atlet, Muhammad Nazaruddin, akhirnya mendatangi gedung KPK Jakarta, Senin (22/8/2011) sekitar pukul 15.30.

Saat memasuki gedung KPK, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat itu tidak banyak komentar. Saat ditanya soal kemungkinan intimidasi terhadapnya, dia hanya berkata, “Pimpinan KPK itu merasa dirinya dewa.”

Nazaruddin dijadwalkan menjalani pemeriksaan Komite Etik KPK hari ini. Dia akan dimintai keterangan terkait tudingan-tudingannya terhadap unsur pimpinan KPK Chandra M Hamzah serta M Jasin.

Pemeriksaan tersebut dilakukan karena, semasa buron, Nazaruddin menuding Chandra dan Jasin menerima uang serta merekayasa kasusnya. Dia menyebut keduanya bersekongkol dengan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum.

Selain itu, Nazaruddin juga menuding Chandra dan mantan Deputi Penindakan KPK Ade Haradja menyepakati skenario dengan Anas. Mereka sepakat untuk tidak memeriksa Anas dan kader Partai Demokrat lainnya. Sebagai gantinya, kata Nazaruddin, kedua pejabat KPK itu akan diloloskan dalam seleksi calon pimpinan KPK periode 2011-2015. Chandra dan Ade gagal dalam seleksi tersebut.

Sebelumnya, anggota tim kuasa hukum Nazaruddin, Dea Tunggaesti, menyampaikan bahwa kliennya enggan memenuhi panggilan Komite Etik KPK. Saat ditanya mengapa Nazaruddin berubah pikiran, Dea yang juga mendatangi gedung KPK itu mengaku belum tahu. Karena itulah, Dea akan mengecek perihal pemeriksaan Nazaruddin kali ini tersebut.

“Kami belum terima informasi. Betul tadi pagi saya dengar Pak OC (Kaligis) sampaikan, (Nazaruddin bilang) saya enggak mau datang, mau dipindah dulu dari (Rutan) Brimob, tiba-tiba saya dapat kabar dipanggil,” katanya.

22 Agustus 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Rosa: Angelina Sondakh Meminta Uang

Suap Wisma Atlet
KOMPAS.com – Senin, 22 Agustus 2011
KOMPAS IMAGES/BANAR FIL ARDHI Angelina Sondakh

 

JAKARTA, KOMPAS.com — Tersangka kasus dugaan suap wisma atlet SEA Games, Mindo Rosalina Manulang, membenarkan adanya permintaan dana dari Angelina Sondakh, anggota Komisi X DPR asal Fraksi Partai Demokrat ke Permai Grup, induk perusahaan milik Muhammad Nazaruddin, terkait proyek wisma atlet. Hal itu disampaikan Rosa saat diperiksa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (22/8/2011).

Mantan anak buah Nazaruddin tersebut mengaku pernah diperintah bosnya untuk menghubungi Angelina yang butuh dana.

“Pak Nazar pernah bilang, ‘Ros, coba kau kontak si artis, kelihatannya butuh uang’,” kata Rosa menirukan ucapan Nazaruddin.

Kemudian, lanjut Rosa, ia menjawab bahwa yang dimaksud dengan “Si Artis” adalah Angelina Sondakh. “Lalu, saya sampaikan (kepada Pak Nazar), ‘Iya, katanya, dia (Angelina) minta uang Pak’,” ujar Rosa.

Namun, Rosa tidak menjelaskan berapa nilai uang dan bagaimana uang untuk Angie itu diberikan. Saat dimintai keterangan seusai persidangan, Rosa hanya menjawab, “Pusing”.

Selain itu, pada persidangan kali ini Rosa juga membenarkan isi pembicaraan antara dirinya dan Angelina melalui BlackBerry Messenger seperti yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan. Pembicaraan Rosa dan Angie itu menyebutkan soal permintaan dana.

Sebelumnya, Koran Tempo memberitakan, Angelina meminta jatah uang kepada Rosa untuk diteruskan kepada seseorang yang disebut “ketua besar”. Dalam pembicaraan tersebut, Angelina menyampaikan, “ketua besar” meminta jatah “Apel Malang” yang diduga maksudnya adalah uang.

“Soalnya aku diminta ‘ketua besar’, lagi kepingin ‘Apel Malang’,” kata Angie.

Namun, belum jelas siapa yang dimaksud sebagai ketua besar itu. Pemberitaan Tempo juga menyebutkan muncul istilah “Apel Washington” dalam pembicaraan Rosa-Angie yang artinya adalah uang dollar AS. Penggunaan istilah Apel Malang dan Apel Washington itu dibenarkan Rosa.

Sebelumnya, mantan Wakil Direktur Permai Grup, Yulianis, saat bersaksi untuk Rosa menyebutkan adanya pengajuan permohonan pengeluaran dana kas Permai Grup untuk Angelina dan anggota DPR Komisi X, Wayan Koster. Pengajuan tersebut atas dasar permintaan Rosa. Adapun Rosa mengaku diperintah Nazaruddin saat meminta dana untuk Angie dan Koster.

22 Agustus 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Zainal Diminta Menangkan Perkara Dewi

Pemalsuan SK MK
KOMPAS.com – Senin, 22 Agustus 2011 |
KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN Calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Hanura daerah pemilihan Sulawesi Selatan I, Dewie Yasin Limpo mengikuti rapat dengar pendapat dengan Panitia Kerja Mafia Pemillu Komisi II di Gedung MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakata, Kamis (7/7/2011). Dewie Yasin Limpo dimintai keterangan terkait dugaan surat palsu Mahkamah Konstitusi.

 

JAKARTA, KOMPAS.com — Tersangka Zainal Arifin Hoesein, mantan panitera Mahkamah Konstitusi (MK), mengaku pernah diminta tolong oleh Dewi Yasin Limpo selaku kader Partai Hanura agar memenangkan perkara yang tengah diproses di MK.

Pengakuan itu disampaikan Zanial ketika diperiksa di Bareskrim Polri, Senin (22/8/2011). Pemeriksaan ini terkait kasus dugaan pemalsuan surat keputusan MK dalam sengketa Pemilu 2009 di wilayah Sulawesi Selatan I.

Ahmad Rifai, penasihat hukum Zainal, mengatakan, awalnya Dewi menghubungi kliennya dan meminta bertemu. Zainal menolak permintaan itu. Tanpa ada janji, kata dia, Dewi langsung datang ke rumah dinas Zainal.

“Tiba-tiba Ibu Dewi ada di rumah beliau. Beliau katakan, ‘Tolong kami bisa dibantu’. Tapi Pak Zainal mengatakan secara jelas, ‘Kami tidak punya kewenangan untuk itu’,” jelas Rifai di sela-sela pemeriksaan Zainal di Bareskrim Polri, Senin.

Rifai tidak menjelaskan perkara apa yang diminta oleh Dewi kepada Zainal. Rifai menjawab, “Pokoknya dibantu untuk memenangkan itu.”

Saat diperiksa, Zainal juga mengaku pernah hendak diberi uang oleh ajudan Arsyad Sanusi, mantan hakim MK. Zainal mengaku menolak tawaran itu. Namun, Rifai tak menjelaskan untuk kepentingan apa tawaran itu.

22 Agustus 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Korupsi Kemenkes dan Kemendiknas: Polri Belum Tetapkan Tersangka Dua Kasus

KOMPAS.com – Senin, 22 Agustus 2011
SHUTTERSTOCK

 

JAKARTA, KOMPAS.com – Bareskrim Polri belum menetapkan tersangka terkait kasus dugaan korupsi di Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan Nasional. Dua kasus itu masih dalam tahap pengumpulan alat bukti.

“Sampai hari ini belum ditetapkan tersangka. Sekarang lebih pada penguatan alat bukti yang masih berjalan. Memang cukup banyak saksi-saksi diperiksa,” kata Kepala Bagian Penerangan Umum Polri Kombes Boy Rafli Amar di Mabes Polri, Senin (22/8/2011).

Sebelumnya, Komisaris Jenderal (Purn) Ito Sumardi sewaktu menjabat Kepala Bareskrim Polri menyebut penyidik sudah menetapkan tersangka dalam kasus itu. Pernyataan itu disampaikan Ito ketika disebut-sebut menerima aliran dana dari Nazaruddin, mantan pengurus Partai Demokrat.

Ketika ditanya apakah penyidik sudah melihat adanya dugaan keterlibatan Nazaruddin dalam dua kasus itu, Boy menjawab,” Belum sampai kesimpulan ke arah sana.”

Seperti diketahui, tak banyak informasi perkembangan penyelidikan yang disampaikan penyidik. Polri hanya menyebut nilai kerugian negara dari korupsi dalam proyek alat bantu di 17 rumah sakit di 12 provinsi mencapai Rp 15 miliar. Penyidik telah memeriksa 79 saksi dari pihak rumah sakit.

Adapun terkait kasus pengadaan alat pendidikan di Kemendiknas, penyidik sudah memeriksa 39 saksi. Tak jelas berapa nilai kerugian negara dari kasus itu.

22 Agustus 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Nazaruddin Minta Diperiksa di Luar KPK

KOMPAS.com – Senin, 22 Agustus 2011
KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN Muhammad Nazaruddin (tengah), saat dibawa ke kantor Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Sabtu (13/8/2011) malam untuk menjelani pemeriksaan.

 

JAKARTA, KOMPAS.com – Tersangka kasus dugaan suap wisma atlet SEA Games, Muhammad Nazaruddin, kembali berulah. Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat itu meminta untuk tidak diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi jika pimpinan lembaga antikorupsi itu tidak dapat dipercaya.

“Bahwa kasus saya diperiksa secara adil. Kalau memang KPK pimpinannya tidak bisa dipercaya lagi, saya minta diperiksa di tempat lain biar bisa dilihat media,” kata Nazaruddin setelah menjalani pemeriksaan Komite Etik KPK selama sekitar 3,5 jam di Gedung KPK, Jakarta, Senin (22/8/2011).

Nazaruddin dimintai keterangan oleh Komite Etik terkait tudingannya terhadap sejumlah pejabat KPK. Semasa buron, Nazaruddin menuding dua pimpinan KPK, Chandra M Hamzah dan M Jasin, menerima uang serta merekayasa kasusnya. Dia menyebut keduanya bersekongkol dengan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum.

Nazaruddin juga menuding Chandra dan mantan Deputi Penindakan KPK Ade Haradja menyepakati skenario dengan Anas. Mereka sepakat untuk tidak memeriksa Anas dan kader Partai Demokrat lainnya. Sebagai gantinya, kata Nazaruddin, kedua pejabat KPK itu akan diloloskan dalam seleksi calon pimpinan KPK periode 2011-2014. Chandra dan Ade gagal dalam seleksi tersebut.

Terkait pemeriksaan Komite Etik tersebut, Nazaruddin mengaku enggan memberikan keterangan. “Kalau di Komite Etik, saya enggan menjawab,” katanya.

Selain itu, Nazaruddin meminta agar kasus yang menjerat istrinya, Neneng Sri Wahyuni dibuka ke publik sehingga transparan. Neneng menjadi tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan dan supervisi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2008. “Bahwa betul-betul istri saya tidak terlibat sama sekali,” katanya.

Nazaruddin kini mendekam di Rumah Tahanan Mako Brimob Kelapa Dua Depok setelah tertangkap di Cartagena, Kolombia, dan dipulangkan ke Tanah Air. Sebelum ini, ia minta dipindahkan ke Rumah Tahanan Cipinang atau Rumah Tahanan Tangerang. Jika tidak, Nazaruddin mengancam menolak diperiksa.

22 Agustus 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Kredit Fiktif Bank Jateng: Pansus Dituntut Mampu Usut Tuntas

SUARA MERDEKA CyberNews – Senin, 22 Agustus 2011

Semarang, CyberNews. Panitia khusus (pansus) Bank Jateng yang akan dibentuk DPRD Jawa Tengah dituntut mampu mengusut tuntas semua persoalan kredit fiktif. Pansus juga diminta bisa memastikan tidak akan ada lagi kebocoran kredit seperti yang dialami Bank Jateng maupun Unit Syariah seperti yang terjadi belum lama ini.

Wakil Gubernur Jawa Tengah, Rustriningsih menjelaskan, dengan diungkapnya semua proses kredit oleh pansus, diharapkan bisa memperbaiki kinerja bank milik warga Jateng itu ke depan. Rustri menilai, terjadinya kebocoran kredit fiktif melalui surat perintah kerja (SPK) mengindikasikan kurang berhati-hatinya proses pemberian kredit.

“Bisa saja ada indikasi melibatkan orang dalam. Sebenarnya bila hati-hati, kebocoran tersebut tak akan terjadi,” tutur Rustri usai mengikuti sidang paripurna DPRD Jateng di Semarang, (22/8).

Atas terjadinya persitiwa kredit fiktif tersebut, mantan Bupati Kebumen itu sangat menyayangkan karena dikhawatirkan kepercayaan masyarakat ke bank itu akan semakin menipis. Dirinya meminta Bank Jateng melakukan evaluasi menyeluruh terhadap manajemen agar kasus pembobolan tidak kembali terulang.

Disinggung mengenai proses penyelidikan yang dilakukan Inspektorat Wilayah Jateng, Rustri mengatakan telah rampung. “Inspektorat telah merampungkan proses penyelidikan atas dugaan  penggunaan SPK fiktif untuk pengerjaan proyek pemerintah,” tuturnya.

Audit Investigasi

Sementara Sekretaris Fraksi Gerindra DPRD Jateng, Dwi Yasmanto menyatakan, sesuai pernyataan Pimpinan DPRD Jateng maka pansus tersebut rencananya akan dibentuk usai lebatan nanti. Pansus, lanjutnya, merupakan bentuk tindakan konkrit dari dewan dalam upaya menyikapi permasalahan yang bersifat krusial.

Adanya pansus, diharapkan bisa timbul transparansi dan kejelasan sejauh mana kompetensi manajemen Bank Jateng dalam mengelola uang rakyat. “Berbagai pelanggaran kredit yang terjadi saat ini dengan nilai miliaran rupiah, jelas memiliki resiko yang sangat besar, baik dari sisi nominal maupun kepercayaan,” ujarnya.

Dwi berharap, adanya pansus maka manajemen Bank Jateng harus mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan bank saat terjadinya pelanggaran. Begitu pun bila dipandang ada pelanggaran hukum, maka pansus akan merekomendasikan kepada aparat penegak hukum.

“Kami berharap Bank Indonesia menyikapi persoalan kredit fiktif di Bank Jateng ini dengan serius. BI harus segera melakukan pemeriksaan atau audit investigasi terhadap persoalan itu,” paparnya.

Pihaknya berharap nantinya Bank Jateng mampu menjadi lembaga keuangan milik daerah yang benar-benar mampu dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

( Saptono Joko Sulistyo / CN26 / JBSM )

22 Agustus 2011 Posted by | SEMARANG, SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

Dipertanyakan Alokasi Bansos Naik

SUARA MERDEKA CyberNews – Senin, 22 Agustus 2011

Semarang, CyberNews. Alokasi dana bantuan sosial (bansos) dan hibah yang lebih besar dibanding tahun lalu cukup sengit diperdebatkan dalam rapat badan anggaran APBD perubahan 2011. Sejumlah Dewan mempertanyakan transparansi dan pertanggungjawaban anggaran sebesar Rp 110 miliar tersebut.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) Rukiyanto menegaskan harus ada evaluasi bansos tersebut. Terkait apakah anggaran itu benar-benar terserap maksimal. Ia meminta agar tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) bisa menampilkan rincian penggunaan dana bansos dan hibah. Sementara itu, Anggota Banggar lainnya, Wachid Nurmiyanto mengatakan tahun ini ada peningkatan alokasi dana bansos dan hibah.

”Tahun lalu dana bansos dan hibah sekitar Rp 115 miliar, naik menjadi Rp 166 miliar pada tahun ini,” ujarnya, usai rapat banggar, Senin (22/8).

Menurutnya, alokasi dana bansos dan hibah dari tahun ke tahun semestinya berkurang. Pasalnya, dana bantuan tersebut termasuk jenis belanja yang target kinerjanya tidak jelas. Dijelaskan sesuai Permendagri No 37/2010 tentang pedoman penyusunan APBD 2011, bantuan hibah dan bansos ini diberikan tidak secara terus-menerus baik itu kepada individu, institusi maupun kelembagaan.

”Saat itu sudah kami sampaikan, tapi jawaban Pemkot kalau tidak direalisasi akan terjadi gejolak. Selain itu kebijakan tersebut sudah dilegitimasi dengan dikeluarkannya Perwal,” terang Anggota Komisi C DPRD Kota itu.

Ia menyayangkan, Permendagri yang semestinya lebih tinggi dari Perwal ternyata belum cukup ampuh untuk dipatuhi Ke depan, ia berharap agar penerima bansos dan hibah ini diverifikasi ulang.

”Jangan seperti pajak reklame yang berulang tiap tahun dan ternyata fiktif,” imbuhnya.

Sementara itu, Sekda Kota Akhmat Zaenuri mengatakan, peruntukkan dana hibah dan bansos ini menyangkut kepentingan masyarakat. Apalagi anggaran tersebut sudah ditetapkan dalam APBD murni, sehingga sudah tidak memungkinkan lagi untuk dilakukan penggeseran anggaran.

Sebagai informasi tambahan, dana hibah dan bansos ini di dalamnya termasuk anggaran untuk KONI, pendampingan BOS, kontingensi operasional RT/RW, dan bantuan tempat ibadah.

( Hartatik / CN34 / JBSM )

22 Agustus 2011 Posted by | SEMARANG, SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

Dewi Pernah Mencoba Suap Zainal

SUARA MERDEKA CyberNews – Senin, 22 Agustus 2011

Jakarta, CyberNews. Motivasi pemalsuan surat Mahkamah Konstitusi (MK) mulai terkuak. Tersangka mantan panitera MK Zainal Arifin Hoesen mengaku ajudan mantan hakim MK Arsyad Sanusi dengan inisial S pernah berusaha menyuapnya dalam penanganan sengketa Pemilu legislatif dengan pihak pemohon Dewi Yasin Limpo. Uang tersebut merupakan titipan dari Dewi Yasin Limpo.

Pengacara Zainal, Ahmad Rifai mengungkapkan, dalam pemeriksaan oleh penyidik Direktorat I Pidana Umum Bareskrim Polri, Zainal mengaku, S pernah mencoba menyuapnya.

Dikatakan, yang menyuruh S untuk memberikan amplop tersebut adalah Dewi.  “Iya betul, tapi beliau menolaknya. Karena dia tidak membuka shingga tidak tahu berapa isinya,” ujar Rifai ketika ditanya apakah Dewi menyuruh S untuk menyuap Zainal.

Dia mengungkapkan, percobaan suap itu dilakukan setelah tanggal 16 Agustus 2009. “(Percobaan suap) tidak lama setelah dewi datang ke tempat Zainal.”

Menurutnya, Dewi pernah mendatangi rumah Zainal tanpa diundang dan tanpa sepengetahuannya. “Tiba-tiba datang.”

Rifai mengatakan, Dewi juga pernah menghubungi Zainal melalui telepon.

( Nurokhman / CN34 / JBSM )

22 Agustus 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Kasus Kereta Hibah di Kementerian Perhubungan: Mantan Anak Buah Hatta Didakwa Korupsi

SUARA MERDEKA CyberNews – Senin, 22 Agustus 2011

Jakarta, CyberNews. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menggelar sidang perdana dengan terdakwa Soemino Eko Saputro. Soemino merupakan Direktur Jenderal (Dirjen) Perkeretaapian Departemen Perhubungan (Dephub) pada era Hatta Radasa.

Jaksa mendakwa Soemino melakukan korupsi pada proyek pengangkutan 60 unit kereta rel listrik (KRL) hibah dari Jepang tahun 2006-2007. Dirjen Perkeretaapian era Menteri Perhubungan (Menhub) Hatta Radjasa itu terancam dipidana dengan hukuman penjara paling lama 20 tahun serta denda paling banyak Rp1 miliar.

“Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 1 juncto Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,”kata jaksa penuntut umum Agus Salim membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor, Senin (22/8).

Soemino didakwa korupsi karena telah memerintahkan penunjukan langsung kepada Sumitomo Corporation selaku rekanan dalam proyek pengangkutan KRL bekas dari Jepang. Perintah penunjukan langsung diterbitkan pria asal Surakarta itu melalui surat nomor PL.102/a.214/DJKA/10/06 tertanggal 6 Oktober 2006.

“Atas surat terdakwa pada 10 Oktober 2006, Muttaqin (Kasi Fasilitas Sarana Wilayah I) meminta Panitia Pengadaan untuk memulai proses pengadaan KRL hibah dengan metode penunjukan langsung kepada Sumitomo Corporation namun Panitia tidak pernah terima dokumen tentang hibah,” papar jaksa Agus.

Jaksa dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggunakan dakwaan subsideritas untuk menjerat Soemino. Selain Pasal 2 ayat 1 tentang perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, jaksa juga menerapkan Pasal 3 mengenai penyalahgunaan kewenangan untuk mendakwa Soemino.

( Mahendra Bungalan / CN34 / JBSM )

22 Agustus 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: