KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

KPK Punya Cara “Paksa” Nazaruddin

Kasus Wisma Atlet
KOMPAS.com – Minggu, 21 Agustus 2011
KOMPAS/AGUS SUSANTO Sekretaris Jenderal Transparancy International Indonesia

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi diyakini punya cara untuk memaksa mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin untuk bicara.

Sebelumnya, seusai diperiksa KPK, Kamis (18/8/2011) siang lalu, Nazaruddin mengatakan tidak akan bicara apa pun. Nazaruddin juga mengatakan lupa semuanya.

Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia Teten Masduki yakin KPK sudah punya cara untuk memaksa Nazaruddin bicara meskipun ada upaya pembungkaman oleh pihak-pihak yang ingin Nazaruddin bungkam. “Saya kira ada pihak-pihak yang menginginkan Nazaruddin bungkam. Tapi, saya kira KPK sudah punya cara uuntuk memaksa Nazaruddin bicara,” kata Teten.

Menurut dia, KPK sadar bahwa masyarakat curiga ketika Nazaruddin bungkam sehingga mengira ada tekanan terhadap dia. “Tadi disampaikan KPK bahwa Nazaruddin sebagai tersangka punya hak untuk bicara atau tidak. Tapi, kami sudah sampaikan kepada pimpinan KPK bahwa Nazaruddin sudah bicara kepada publik selama dalam pelarian. Jadi, kalau nanti dia tidak bicara apa adanya, dia mempersulit proses hukum,” katanya.

Teten mengatakan, KPK jangan sampai dicurigai masuk dalam skenario membuat Nazaruddin bungkam sehingga tidak mengungkap pihak lain yang juga terlibat. “Kami sampai saat ini percaya KPK sudah bekerja dengan prosedur dan etika yang mereka punya,” ujarnya.

21 Agustus 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

OC Kaligis: Busyro Pernah Bertemu Nazar

KOMPAS.com – Minggu, 21 Agustus 2011
KONTAN/FRANSISKUS SIMBOLON Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Busyro Muqoddas.

 

JAKARTA, KOMPAS.com — Kuasa Hukum M Nazaruddin, tersangka kasus dugaan suap pembangunan wisma atlet SEA Games 2011, OC Kaligis, mengungkapkan bahwa Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Busyro Muqqodas pernah bertemu kliennya. Pertemuan itu, kata Kaligis, terjadi pada 25 November 2010, tiga hari menjelang pemilihan ketua KPK di Komisi III DPR.

“Di hadapan saya, Nasir, istri Nasir, dan Dea, Nazar mengatakan kalau dia pernah bertemu Busyro sebelum pemilihan ketua KPK,” ujar Kaligis saat dihubungi Kompas.com di Jakarta, Minggu (21/8/2011).

Menurut Kaligis, Busyro bertemu dengan Nazaruddin yang saat itu masih menjabat sebagai anggota Komisi III DPR, untuk menjalin lobi karena waktu itu yang santer disebut menjadi calon ketua KPK pengganti Antasari Azhar adalah Bambang Widjajanto, bukan Busyro. Oleh karena itu, Kaligis menilai, mengenai pemberitaan yang melemahkan KPK, sebenarnya berasal dari pimpinannya sendiri.

“Apa yang saya bicarakan ini berasal dari Nazaruddin. Jadi biar saja Busyro makin benci dengan Nazaruddin. Kita akan terus bongkar kasus ini. Agar mereka tidak tebang pilih,” kata Kaligis.

Sebelumnya, Kaligis juga menuturkan, Nazaruddin akan membuat surat kepada lembaga swadaya masyarakat dan pers. Melalui peran LSM dan pers, kata Kaligis, diharapkan penanganan kasus Nazaruddin di Komisi Pemberantasan Korupsi dapat terkontrol dan terawasi.

“Nazaruddin minta kami (kuasa hukum) membuat konsep surat kepada LSM dan pers. Karena dia tidak percaya dengan penanganan kasusnya oleh KPK saat ini,” kata OC Kaligis.

21 Agustus 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Suap Wisma Atlet: KPK Harus Luaskan Penyidikan

KOMPAS.com – Minggu, 21 Agustus 2011

JAKARTA, KOMPAS.com- Komisi Pemberantasan Korupsi harus meluaskan penyidikan kasus suap ke Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga Wafid Muharram terkait pembangunan wisma atlet SEA Games Jakabaring Palembang. Dengan meluaskan penyidikan suap wisma atlet, KPK  bisa menjerat politikus DPR selain mantan Bendahara Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin.

Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesian Corruption Watch Febri Diansyah mengatakan, setidaknya ada dua kasus yang bisa dijadikan KPK untuk mengembangkan penyidikan dari kasus suap wisma atlet. “Menurutku suap wisma atlet ini penyidikannya bisa diperluas ke kasus pengadaan wisma atlet dan proyek Hambalang agar KPK bisa menjerat politikus lain selain Nazaruddin,” kata Febri di Jakarta, Minggu (21/08/2011).

Febri mengatakan, paling tidak KPK bisa konsentrasi pada dua kasus itu dari pengakuan Wakil Direktur Keuangan Permai Grup Yulianis saat bersaksi di pengadilan untuk salah satu terdakwa kasus suap wisma atlet Mindo Rosalina Manulang dan Muhammad El Idris. Permai Grup merupakan salah satu perusahaan yang dimiliki Nazaruddin.

Dalam kesaksiannya, Yulianis menuturkan ada aliran dana dari Permai Grup untuk anggota DPR Angelina Sondakh dan Wayan Koster melalui Mindo Rosalina. “Dua kasus itu dulu saja yang dikembangkan karena dari pengakuan Yulianis di persidangan ada aliran dana ke politikus di DPR,” kata Febri.

KPK melalui juru bicaranya Johan Budi SP mengatakan sebelumnya bahwa kesaksian di pengadilan akan tetap ditindaklanjuti KPK. Namun dia meminta publik bersabar karena KPK tengah mencari alat bukti lain sebelum memanggil nama-nama politikus DPR yang disebut menerima dana di persidangan.

21 Agustus 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Polri Hanya Menunggu Interpol

Perburuan Neneng
KOMPAS.com – Minggu, 21 Agustus 2011
http://www.interpol.int Neneng Sri Wahyuni

 

JAKARTA, KOMPAS.com- Kepolisian Negara RI masih menunggu informasi dari interpol terkait keberadaan istri mantan bendahara umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin, Neneng Sri Wahyuni. Saat ini, Polri juga tidak membentuk tim khusus untuk mencari Neneng karena peran Polri hanya membantu KPK dalam proses pencarian tersebut.

Demikian diungkapkan Kepala Bagian Penerangan Umum Polri Komisaris Besar Boy Rafli Amar di Jakarta, Minggu (21/8/2011). “Peran Polri hanya membantu KPK. Saat ini, Polri masih menunggu informasi dari interpol terkait keberadaan Neneng,” tutur Boy.

Terkait informasi atau dugaan bahwa Neneng berada di Malaysia, Boy belum dapat memastikan. “Saya belum tahu. Kalau ada informasi dari interpol, tentu akan dilakukan koordinasi dan langkah-langkah lebih lanjut,” katanya.

Menurut Boy, belum ada perintah khusus dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada Polri untuk mencari Neneng. Ia menekankan, Polri hanya membantu KPK dalam mencari Neneng melalui mekanisme interpol.

Jika ada informasi yang disampaikan interpol, lanjut Boy, Polri tentu akan berkoordinasi dengan KPK untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya. Ia menambahkan, permohonan red notice untuk Neneng sudah dikirimkan interpol Polri ke pusat interpol di Lyon, Perancis, Jumat pekan lalu.

21 Agustus 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Enam Celah Mafia Anggaran di DPR

KOMPAS.com – Minggu, 21 Agustus 2011
SHUTTERSTOCK

JAKARTA, KOMPAS.com — Sejumlah lembaga swadaya masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Anti Mafia Anggaran mencatat enam celah yang berpotensi menyuburkan praktik mafia anggaran di DPR. Enam celah tersebut berkaitan dengan proses perencanaan anggaran.

Sejumlah LSM yang terdiri dari Indonesia Corruption Watch, Indonesia Budget Center, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, dan Yappika, itu menyampaikan hal tersebut di Jakarta, Minggu (21/8/2011).

“Kenapa sih korupsi anggaran masif terjadi? Kalau terkait APBN, beberapa yang kami cermati, ada beberapa celah yang menyebabkan praktik mafia anggaran di DPR,” kata peneliti IBC, Roy Salam.

Menurut Roy, celah yang pertama berkaitan dengan kewenangan DPR dalam menyusun dan menetapkan APBN. Badan Anggaran DPR yang merupakan alat kelengkapan DPR memiliki kewenangan luar biasa dalam menentukan jatah kue APBN untuk kementerian dan lembaga negara.

“Termasuk penerimaan hibah atau pajak negara,” kata Roy. Bahkan, katanya, Banggar dapat menentukan perusahaan-perusahaan mana yang akan melaksanakan sejumlah proyek di kementerian. Kondisi tersebut rentan akan praktik penyimpangan. “Banggar powerfull dalam menentukan besar kecilnya anggaran, masuknya program-program baru, kalau ada perubahan anggaran sering kali modusnya mark up,” katanya.

Celah yang kedua, lanjut Roy, proses penyusunan anggaran yang tidak transparan dan cenderung tertutup mulai dari perencanaan hingga tahap penetapan. “Dari rapat-rapat Banggar terkait anggaran sering kali tidak tertib. Ada yang dibahas di DPR, ada juga yang di luar forum di Senayan. Tentu spirit-spiritnya menjauhkan pemantauan publik,” ujar Roy.

Ketiga, munculnya pos alokasi dana di luar Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Menurut Roy, dalam undang-undang itu sebenarnya hanya dikenal Dana Perimbangan. Namun, beberapa waktu lalu Banggar memunculkan alokasi dana di luar ketentuan resmi bernama Dana Penyesuaian dan Percepatan Pembangunan.

“Ini berawal dari celah antara pendapatan dan belanja negara. Sehingga selisihnya sering dimanfaatkan mafia anggaran untuk dialokasikan dengan alasan untuk daerah. Padahal tidak ada di undang-undang,” papar Roy.

Keempat, tidak adanya rapat dengar pendapat umum yang melibatkan masyarakat dalam pembahasan rancangan undang-undang APBN. Padalah umumnya pengesahan suatu RUU harus melalui RDPU dengan masyarakat. “Ini berdampak pada pembahasan yang cenderung eletis, kental nuansa politik, dan tertutup,” ujar Roy.

Dia melanjutkan, celah yang kelima adalah ketimpangan antara rencana alokasi dengan kebutuhan daerah atau konstituen. Prinsip alokasi anggaran berdasarkan kebutuhan konstituen tidak diterapkan. “Banggar kurang perbarui data riil di lapangan sehingga alokasinya cenderung kepada kepentingan politik,” tambahnya.

Sedangkan celah keenam, adanya hukum “Memancing Uang dengan Uang” atau proses jual beli alokasi dana untuk daerah. “Misalnya, saat daerah minta anggaran, untuk memperlancar harus memberikan fee dulu kepada mafia anggaran,” kata Roy.

Hal itu dimungkinkan demi mengucurnya anggaran ke daerah. Atas enam celah tersebut, Koalisi Anti Mafia Anggaran meminta DPR untuk segera memperbaiki sistem dan mekanisme pembahasan APBN baik di komisi-komisi maupun di Banggar. Lalu, KPK diminta melakukan tindakan pencegahan hingga upaya hukum terhadap modus pada calo mafia anggaran.

21 Agustus 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Usai Nazaruddin, Bongkar Mafia Anggaran

KOMPAS.com – Minggu, 21 Agustus 2011
KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN Muhammad Nazaruddin (tengah), saat dibawa ke kantor Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Sabtu (13/8/2011) malam untuk menjelani pemeriksaan.

 

JAKARTA, KOMPAS.com – Sejumlah LSM berharap terbongkarnya kasus suap wisma atlet SEA Games tak hanya menyeret M Nazaruddin. Mereka mendorong aparat penegak hukum membongkar mafia anggaran di DPR dan pemerintah yang turut terlibat.

Minggu (21/8/2011) siang ini, para aktivis selama ini getol dengan pemberantasan korupsi dan transparansi anggaran berkumpul. Mereka akan menyikapi khusus mafia anggaran di tubuh dewan dan pemerintah. Mereka tergabung dalam Koalisi Anti Mafia Anggaran terdiri dari ICW, LBH Jakarta, YLBHI, IBC, YAPPIKA, dan IPC.

“Koalisi anti mafia anggaran akan bersikap atas keberlangsungan mafia anggaran yang semakin mengkhawatirkan,” tulis Koalisi Anti Mafia dalam undangannya, Minggu (21/8/2011).

Koalisi berencana menyadarkan seluruh rakyat Indonesia bahwa keberadaan dan berjangkitnya mafia anggaran difasilitasi oleh suatu “mesin”. Koalisi Anti Mafia menyebut, mesin ini membalut dengan rapi kerja-kerja mafia anggaran.

“Mesin ini bisa kita pahami dalam segala bentuk dan modus, baik itu forum-forum rapat, korespondensi, SOP, briefing, lobby, dan lain-lain. Mesin ini langgeng dan laten. Hingga kemudian, mesin tersebut menyuburkan mafia anggaran. Mulai dari anggota DPR, aparat pemerintah pusat maupun daerah hingga sektor swasta,” tulis Koalisi Anti Mafia.

“Jika mesin ini dipertahankan (menjadi langgeng dan laten), maka mesin ini bisa digunakan oleh jaringan mafia anggaran berikutnya, tidak berhenti di Nazaruddin. Oleh karena itu, pelan-pelan mesin inilah yang coba dipreteli, untuk kemudian dirangkai kembali dan dilumasi dengan komponen yang lebih akrab dan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan bebas konflik kepentingan,” tulis Koalisi Anti Mafia. (Tribunnews.com/Yulis Sulistyawan)

21 Agustus 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Pertemuan Nudirman-Nazar Dipertanyakan

KASUS NAZARUDDIN
KOMPAS.com – Minggu, 21 Agustus 2011
KOMPAS.com/ INGGRIED DWI WEDHASWARY Nudirman Munir.

 

JAKARTA, KOMPAS.com — Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Abdullah Dahlan, mempertanyakan langkah Nudirman Munir selaku Wakil Ketua Badan Kehormatan DPR yang berupaya menemui anggota Komisi VII DPR, Muhammad Nazaruddin, di Rumah Tahanan Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok. Nazaruddin merupakan tersangka kasus dugaan suap wisma atlet SEA Games yang diduga terlibat praktik mafia anggaran di DPR.

“Saya pertanyakan, kenapa Nudirman malah ketemu Nazaruddin? Sebagai Wakil Ketua BK (Badan Kehormatan DPR), harusnya dia menunjukkan contoh, tidak bertemu orang bermasalah,” kata Abdullah dalam jumpa pers di kantor ICW, Jakarta, Minggu (21/8/2011).

Jumpa pers itu juga dihadiri peneliti Indonesia Budget Center Roy Salam, Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Ronald Rofiandri, dan peneliti Yappika Hendrik Rosdinar.

Seperti diberitakan, keesokan hari setelah Nazaruddin tiba di Jakarta, beberapa anggota DPR termasuk Nudirman mendatangi Rutan Mako Brimob, tempat mantan Bendahara Umum Partai Demokrat itu ditahan. Namun, para anggota Dewan tersebut tidak diizinkan menjenguk karena datang di luar jam besuk.

Abdullah menyampaikan hal itu berkaitan dengan peran BK dalam mengawasi praktik mafia anggaran di DPR. Menurut dia, BK DPR belum menunjukkan sikap tegas terkait kerangka etika DPR terhadap mafia anggaran.

“Dikhawatirkan, BK mem-backing mafia anggaran juga. Seperti kasus DPID (Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah), hanya Wa Ode Nurhayati (anggota Banggar) yang dipanggil (BK),” ujar Abdullah.

Adapun Wa Ode pernah memunculkan dugaan adanya mafia anggaran di DPR terkait dana DPID. Namun, Ketua DPR Marzuki Alie malah melaporkan Wa Ode ke BK DPR.

“Beberapa anggota BK tidak serius bongkar mafia anggaran. Parpol setengah hati (bongkar mafia anggaran) karena menguntungkan bagi parpol dalam mengumpulkan pendanaan,” kata Abdullah.

Padahal menurut dia, kode etik anggota DPR dapat digunakan untuk mengawasi praktik mafia anggaran. BK DPR dapat menambahkan kode etik yang menutup celah praktik pengerukan APBN itu.

“Misalnya mengatur pembahasan-pembahasan (anggaran) di luar DPR. Kode etik selama ini tidak menjangkau itu, pembahasan di luar DPR, dibiarkan. Angelina Sondakh, Wayan Koster, Mirwan Amir, harusnya diproses BK. BK tidak dalam posisi tegas menyikapi mafia anggaran,” tukas Abdullah.

21 Agustus 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Presiden Balas Surat Nazaruddin, Apa Isinya?

KOMPAS.com – Minggu, 21 Agustus 2011
RUMGAPERS/ ABROR R dan KOMPAS/LUCKY P

 

JAKARTA, KOMPAS.com – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memutuskan membalas surat yang dilayangkan tersangka suap pembangunan Wisma Atlet Sea Games 2011 M Nazaruddin yang juga adalah mantan Bendahara Umum Partai Demokrat.

Menurut Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha, Presiden telah menerima surat dari Nazaruddin pada tanggal 18 Agustus 2011, dan memutuskan untuk meresponnya.  Hal tesebut diungkapkan Julian di ruang media di kompleks Istana Negara, Minggu (21/8/2011).

Berikut ini adalah surat balasan yang dibacakan oleh Staf Khusus Presiden Bidang Hukum Denny Indrayana dan seperti yang tertulis dalam salinan yang diterima oleh para jurnalis.

Jakarta, 21 Agustus 2011

Kepada Sdr. Muhammad Nazaruddin
di tempat            

Pada hari Minggu, 21 Agustus, saya telah membaca surat saudara. Meskipun, sebelumnya saya juga telah mendengarnya dari pemberitaan berbagai media massa. Agar rakyat Indonesia menjadi jelas duduk persoalannya, saya putuskan untuk membalasnya melaui surat ini.            

Terkait proses hukum yang sedang saudara hadapi, mari kita semua tunduk pada aturan yang ada di negara hukum ini. Dalam setiap kasus hukum, yang melibatkan siapa pun, saya tidak pernah, tidak akan – dan memang tidak boleh – mencampuri proses hukum yang harus independen, bebas dari intervensi siapa pun.

Prinsip dasar non intervensi, penegakan hukum yang merdeka tersebut, diatur dan dijamin dengan jelas di dalam UUD 1945 dan peraturan perundangan terkait lainnya.

Oleh karena itu, saya sarankan, saudara kooperatif menjalani semua proses hukum yang sedang berangsung. Saya meyakini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang sekarang menangani kasus saudara, akan bekerja secara profesional, independen, dan adil.

Sampaikanlah seluruh informasi yang saudara ketahui kepada KPK, agar menjadi bernilai di hadapan hukum, agar semua menjadi jelas dan tuntas. Termasuk informasi tentang siapa saja yang harus bertanggungjawab, tidak peduli dari unsur manapun atau dari partai politk apa pun.

Karena, hukum tentu harus kita tegakkan berdasarkan alat bukti semata, tanpa pandang bulu, tanpa tebang pilih. Dengan demikian, kita melasanakan prinsip dasar persamaan di hadapan hukum (equality before the law), yang juga dijamin dalam konstitusi.            

Terkait masalah ketenangan keluarga saudara, dalam semua kasus, tidak hanya kasus saudara, saya selalu memerintahkan agar aparat penegak hukum bekerja profesional, menjamin keselamatan semua pihak yang terkait. Adalah sudah menjadi tanggung jawab aparatur negara untuk menjamin ketenangan, kenyamanan, dan keamanan seluruh warga negara.

Meskipun, itu bukan berarti juga perlindungan atau kekebalan dari proses hukum jika warga negara yang bersangkutan terjerat suatu perkara. Kita harus terus menjamin agar penegakan hukum kita berjalan adil, transparan, dan akuntabel – jauh dari proses tawar menawar atau negosiasi, dalam bentuk apa pun.            

Demikian tanggapan saya atas surat saudara. Semoga dalam suasana Ramadhan kali ini, apa yang saudara alami, dapat menjadi bahan renungan dan intropeksi. Selamat berpuasa, semoga Allah SWT memberikan rahmat dan hidayah-Nya bagi kita semua.

Presiden Republik Indonesia,

Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono

 

Menurut Denny, surat ini sudah dikirim langsung kepada Nazaruddin tadi siang. Denny menegaskan, Presiden berharap Nazaruddin memberikan keterangan di depan aparat penegak hukum dengan apa adanya, tanpa ada yang berusaha ditutup-tutupi.

21 Agustus 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Aliansi Masyarakat Kota Tegal: Kepemimpinan Wali Kota dan Ketua Dewan Dikecam

SUARA MERDEKA CyberNews – Minggu, 21 Agustus 2011

Tegal, CyberNews. Sekitar 80 orang yang berasal dari LSM Makna, LSM Humanis, Pedagang Balai Kota Lama, HMI, BEM UPS dan Gerakan Melawan Tirani serta Masyarakat Rawan Penggusuran yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Kota Tegal melakukan unjuk rasa di halaman DPRD dan Balai Kota Tegal, Sabtu malam (20/8).

Hal itu mereka lakukan sebagai bentuk penolakan terhadap cara kepemimpinan Wali Kota H Ikmal Jaya SE Ak dan Ketua DPRD H Edy Suripno SH yang dinilai cenderungan menguntungkan segelintir pihak dan mengarah pada indikasi praktik KKN secara mencolok.

Aksi yang dilakukan setelah selesai waktu shalat isya itu berjalan tertib dan mendapatkan pengawalan ketat dari anggota Polres Tegal Kota. Massa sebelumnya berkumpul di depan halaman Kantor DPRD di Jl Pemuda. Mereka kemudian menyalakan seluruh obor serta membentangkan sejumlah spanduk serta poster yang berisi tentang kecaman terhadap korupsi.

Dalam kesempatan itu, beberapa orang dari mereka kemudian silih berganti menyampaikan orasi. Setelah itu, mereka melakukan longmarch atau pawai obor dengan melalui rute dari halaman DPRD-Jl Veteran-Jl A Yani-Alun-alun dan pintu gerbang Balai Kota Tegal. Saat melakukan aksi tersebut tak henti-hentinya para peserta aksi menyampaikan sejumlah penyataan sikap.

Ketua LSM Humanis, Agus Slamet menyatakan, pihaknya meminta praktik konspirasi APBD yang dilakukan DPRD dan eksekutif untuk dihentikan. Selain itu, berantas praktik KKN dan hentikan praktik mafia proyek di legislatif dan eksekutif. LPSE juga dijadikan sebagai alat mengendalikan pemenangan proyek dan pungutan fee untuk suksesi pemenangan lelang proyek.

Hal serupa juga disampaikan Ketua LSM Makna, Ade Rama. Menurut dia, pengerjaan proyek bencana alam dipungut fee paksa sebesar 20 persen dari nilai proyek sebesar Rp 6,6 miliar dan proyek hotmix Rp 12,5 persen dari Rp 8 miliar. Praktik kolusi tersebut diduga dilakukan antara Pemkot, DPRD dan kontraktor.

Dalam kesempatan itu, Ketua HMI Jateng, Fathurahman menambahkan, pihaknya meminta ada keadilan perlakuan pedagang kaki lima (PKL), dan tuntaskan serta perhatikan nasib PKL di Alun-alun. Selain itu, meminta ada pemberantasan mafia perijinan, antara lain perijinan waterpark, tempat karaoke Happy Song, dan tolak pendirian galangan kapal tanpa ijin lingkungan.

Peserta aksi lainnya, Bolem menanambahkan, pihaknya meminta kepada DPRD untuk menolak pembayaran Pasar Pagi dengan menggunakan uang rakyat serta meminta ada pemerataan UMK dan pembayaran upah buruh. Sebab, hingga kini masih banyak perusahaan yang membayar pekerja di bawah UMK.

Dia menegaskan, dengan berdasarkan raport merah tersebut pihaknya mengajukan mosi tidak percayapada Wali Kota dan Ketua DPRD. Di samping itu, menyerukan pencabutan mandat Wali Kota terpilih dan menyerukan pencabutan mandak wakil rakyat serta menggantinya dengan wakil rakyat independen yang anggotanya berasal dari tokoh-tokoh masyarakat kredibel, jujur dan amanah.

Sementara itu, Ketua DPRD H Edy Suripno SH ketika ditemui enggan berkomentar. Sedangkan, Wali Kota H Ikmal Jaya SE Ak ketika dihubungi melalui telepon selulernya belum membalas.

( Wawan Hudiyanto / CN34 / JBSM )

21 Agustus 2011 Posted by | TEGAL | Tinggalkan komentar

Pernyataan OC Kaligis Bisa Kacaukan KPK

SUARA MERDEKA CyberNews – Minggu, 21 Agustus 2011 | 13:15 wib

Yogyakarta, CyberNews. Pernyataan pengacara OC Kaligis, terhadap kasus Muhammad Nazaruddin dinilai bisa mengacaukan langkah penegak hukum. Sebab, ada beberapa pernyataan yang muncul tidak sesuai dengan kenyataan.

Zainal Arifin Mochtar, Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) UGM, berpendapat, Kaligis tidak beritikad baik dalam mendukung pengungkapan kasus korupsi Nazaruddin oleh Komisi Pembrantasan Korupsi (KPK).

Beberapa pernyataan yang Kaligis munculkan, menurutnya, tidak sesuai kenyataan, membingungkan masyarakat dan mengganggu kinerja KPK dalam menangani kasus Nazaruddin.

“Saya kira, KPK harus tetap tegar atas segala serangan yang menjatuhkan wibawa institusi dan menjalankan proses hukum guna menuntaskan kasus Nazaruddin,” kata Zainal Arifin Mochtar di Yogyakarta.

Upaya pembentukan opini publik bahwa KPK lalai menjalankan proses hukum sesuai prosedur itu, tambahnya, dinilai terlalu berlebihan. Nazaruddin sendiri, kata dia, sebenarnya memang minta tidak didampingi pengacara.

Dengan demikian, menurut Zainal, sepertinya memang ada upaya membodohi masyarakat lewat beragam aksi dan pernyataan yang justru bertentangan dengan semangat penegakan hukum.

“Saya kira, tindakan itu menunjukan tidak adanya itikad baik mendukung penegakan hukum untuk kasus korupsi. Ada dukungan untuk bungkam, melakukan kebohongan berkali-kali. Janganlah membodohi hukum,” katanya.

( Sugiarto / CN33 / JBSM )

21 Agustus 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: