KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Polri Masih Tangani Kasus Kemendiknas-Kemenkes

KOMPAS.com – Jumat, 19 Agustus 2011

JAKARTA, KOMPAS.com — Bareskrim Polri masih menangani kasus korupsi di Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan Nasional yang diduga melibatkan mantan Bendahara Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin.

“Saya tanya ke penyidik, masih ditangani Polri. Belum ada rencana dilimpahkan (ke Komisi Pemberantasan Korupsi),” kata Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Anton Bachrul Alam di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (19/8/2011).

Anton mengatakan, pihaknya masih memeriksa saksi-saksi serta mengumpulkan alat bukti lain terkait dua kasus itu. Terkait kasus pengadaan alat bantu pendidikan di Kemenkes tahun 2009, penyidik telah menetapkan seorang pejabat di Kemenkes berinisial SB sebagai tersangka.

Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), ditemukan kerugian negara mencapai Rp 15 miliar dari total nilai proyek sekitar Rp 490 miliar untuk alat bantu di 17 rumah sakit di 12 provinsi. Data terakhir, penyidik telah memeriksa 79 saksi dari pihak rumah sakit.

Adapun terkait kasus pengadaan alat pendidikan di Kemendiknas, penyidik sudah memeriksa 39 saksi. Belum jelas apakah sudah ada tersangka serta berapa nilai kerugian negara dalam kasus itu.

Jika ditemukan ada keterlibatan Nazaruddin dalam kedua kasus itu, Polri akan berkoordinasi dengan KPK. Pasalnya, KPK tengah memproses mantan anggota Komisi III DPR itu terkait kasus suap wisma atlet SEA Games.

19 Agustus 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Nazaruddin Ibarat Kerbau Kecil…

KOMPAS.com – Jumat, 19 Agustus 2011

 

KOMPAS/LUCKY PRANSISKA
Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin (kedua dari kiri) didampingi Brigjen (Pol) Anas Yusuf (Ketua Tim Penjemputan Nazaruddin, kiri) tiba di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Sabtu (13/8/2011) malam. Tersangka kasus dugaan suap pembangunan wisma atlet SEA Games tersebut tiba di Jakarta sekitar pukul 19.51 WIB dan langsung dilakukan serah terima dari tim penjemput kepada KPK.

 

JAKARTA, KOMPAS.com – Bungkamnya Nazaruddin, tersangka kasus dugaan suap wisma atlet menimbulkan tanda tanya besar. Mengapa? Pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia Faisal Basri menilai, ada deal-deal yang membuat Nazaruddin bungkam.

Dia juga menduga Nazaruddin mendapat tekanan pihak lain. Faisal lantas mengibaratkan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat itu sebagai kerbau kecil yang tengah didesak kerbau besar agar bungkam.

“Kerbau besarnya ini yang sedang mencoba untuk mematikan si kecil ini. Sekarang mematikannya dengan cara disuruh diam,” kata Faisal di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi Jakarta, Jumat (19/8/2011).

Faisal mendatangi KPK untuk memberikan dukungan moral kepada lembaga antikorupsi itu dalam memberantas tindak pidana korupsi. Namun, dia tidak menjelaskan pihak mana yang dimaksudnya sebagai kerbau besar itu. Faisal hanya membenarkan jika disebut bahwa si kerbau besar sekandang dengan kerbau kecil.

“Iya lah, sudah pasti sekandang,” katanya.

Kerbau kecil itu, lanjut Faisal, semula tengah menikmati rumput hijau bersama-sama kawanan kerbau. Namun, ketika datang singa yang menyerang, si kerbau kecil lah yang dikorbankan. “Kerbau yang paling mudah dimangsa, ada satu, yang paling kecil. Nah, Nazaruddin inilah kecil,” tuturnya.

Dari cerita tersebut dapat disimpulkan, menurut Faisal, Nazaruddin tidak sendirian dalam bermain anggaran di DPR. Hampir semua partai, katanya, terlibat dalam pengerukan uang APBN. Namun, Nazaruddin lah yang pertama tertangkap KPK.

Oleh karena itu, menurut Faisal, KPK seharusnya tidak berhenti pada Nazaruddin. Kerbau-kerbau besar yang turut menikmati rumput yang sama dengan Nazaruddin, katanya, juga harus diusut.

“Jangan berhenti pada Nazar. Nazar sudah ngomong apa, kemudan di anggaran dia sedang ngomong apa, kita lihat proyek-proyeknya seperti apa. Tapi yang paling banyak melakukan potensi praktik seperti ini kan partai berkuasa,” ucapnya.

Seperti diketahui, Nazaruddin berencana bungkam di hadapan penyidik KPK setelah tertangkap. Padalah selama dalam pelarian, anggota DPR itu “rajin” melancarkan tudingan ke berbagai pihak, terutama yang berkaitan dengan Partai Demokrat.

19 Agustus 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Faisal Basri: Nazar Itu Kerbau Kecil, KPK Harus Cari Kerbau Besarnya

detikNews – Jumat, 19/08/2011

 

Faisal Basri: Nazar Itu Kerbau Kecil, KPK Harus Cari Kerbau Besarnya
Jakarta – Ekonom Faisal Basri mengilustrasikan M Nazaruddin sebagai kerbau kecil yang sedang dibungkam oleh kerbau besar. KPK didesak untuk mencari siapa kerbau besar itu.

Hal ini diungkapkan Faisal saat tiba di Gedung KPK, Jl HR Rasuna Said, Kuningan, Jaksel, Jumat (19/8/2011). Kedatangan Faisal bersama tokoh-tokoh lain seperti Ikrar Nusa Bhakti, Komaruddin Hidayat, Edy Swandi Hamid, Teten Masduki, Mas Achmad Santosa, Erry Riyana Hardjapamekas, Danang Widoyoko, Yunarto Wijaya, Saldi Isra, dan Zainal Arifin Mochtar, untuk memberikan dukungan pada KPK yang tengah diserang balik oleh gerakan pro koruptor.

“Ada kawanan banteng yang sedang rileks menikmati santapan, kemudian ada harimau dan singa yang ingin menerkam. Maka kaburlah kerbau-kerbau ini. Nah, kerbau yang paling mudah dimangsa ada satu, yang paling kecil,” kata Faisal mengibaratkan.

“Nah, Nazaruddin inilah kerbau yang kecil. Kerbau besarnya ini yang sedang mencoba untuk mematikan si kecil ini. Sekarang mematikannya dengan cara disuruh diam. Karena hampir semua partai terlibat di dalam pengerukan uang APBN,” sambungnya.

Apakah kerbau besar itu berasal dari kandang yang sama? Pria yang berniat maju sebagai calon gubernur DKI dari jalur independen menjawab, iya. Karena itu, dia meminta agar KPK jangan berhenti melakukan penyidikan hanya kepada Nazaruddin.

“Jangan berhenti pada Nazar. Nazar sudah ngomong apa, kemudian di anggaran dia sedang ngomong apa, kita lihat proyek-proyeknya seperti apa. Tapi yang paling banyak melakukan potensi praktek seperti ini kan partai berkuasa,” tegasnya.

“Nazar itu kecil. Kerbau-kerbau besar itu yang harus di-iniin. Nah teman-teman juga kalau Nazar…Nazar terus, yang lain kabur,” ucapnya.

(fjr/mad)

19 Agustus 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Aryanto Tak Jujur Laporkan Kekayaan

Seleksi Pimpinan KPK
KOMPAS.com – Jumat, 19 Agustus 2011
KOMPAS/PRIYOMBODO Ilustrasi.

 

JAKARTA, KOMPAS.com – Panitia Seleksi Pimpinan KPK telah selesai melakukan tugasnya dengan meloloskan delapan nama, namun masih ada catatan kritis terhadap rekam jejak mereka.

Salah satu calon yakni Aryanto Sutadi, misalnya, dinilai tidak jujur soal laporan harta kekayaannya. Penilaian ini disampaikan peneliti Indonesian Corruption Watch, Tama S Langkun.

“Poinnya, tidak jujur. Total harta yg dilaporkan Rp 4,44 Miliar, namun harta yg terverifikasi adalah Rp 8,51 miliar,” kata Tama.

Menurut Tama, ICW memberikan informasi soal rekam jejak setiap calon yang masuk ke 10 besar. Dalam proses wawancara akhir oleh panitia seleksi untuk menjaring delapan nama calon, menurut Tama hampir sebagian besar informasi yg diberikan ke panitia seleksi tersebut diklarifikasi kepada calon.

“Walaupun ada beberapa yg terlewat. Poin-poin yang tidak dibantah ada beberapa hal, di antaranya tidak jujur melaporkan kekayaan,” kata Tama.

Khusus tentang Aryanto Sutadi, ICW lanjut Tama memiliki catatan kritis lainnya terkait toleransinya terhadap rekening polisi jika sampai Rp 10 miliar. Tama juga mengatakan catatan lainnya adalah Aryanto pernah menerima gratifikasi sebagai rasa terima kasih.

19 Agustus 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Moratorium CPNS Sampai Desember 2012

Pegawai Negeri Sipil
KOMPAS.com – Jumat, 19 Agustus 2011
KOMPAS/LASTI KURNIA Ilustrasi

 

JAKARTA, KOMPAS.com – Pencari kerja yang berharap pada penerimaan calon pegawai negeri sipil, perlu segera mengalihkan lamarannya. Tahun ini, pemerintah akan menghentikan rekrutmen calon PNS sampai Desember 2012.

“Moratorium dimulai 1 September ini sampai dengan 31 Desember 2012, dengan pengecualian yang sangat ketat. Rencananya penandatanganan kesepakatan untuk ini dilakukan Rabu 24 Agustus,” tutur Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Jumat (19/8/2011) siang di Jakarta.

Pengecualian yang disampaikan Gamawan, antara lain untuk para CPNS dari pendidikan kedinasan seperti lulusan IPDN dan penerimaan untuk pengganti PNS yang pensiun di sektor kesehatan dan pendidikan. Penggantian tenaga yang pensiun di kesehatan dan pendidikan, tetap dilakukan untuk mencegah gangguan pada layanan masyarakat.

Namun, kata Gamawan, tidak ada lagi penambahan untuk tenaga administrasi baik di daerah maupun di pusat.

Sementara moratorium rekrutmen CPNS, penataan birokrasi yang gemuk dilakukan. PNS didistribusikan ke daerah atau kementerian yang kekurangan tenaga. Secara rinci, pengaturan mengenai pembenahan dan pengecualian rekrutmen CPNS, dibahas kembali sebelum penandatanganan kesepakatan.

Indonesia saat ini memiliki 4,7 juta PNS. Banyak daerah menghabiskan lebih dari 50 persen APBD-nya untuk membayar gaji dan honor karyawan. Hal serupa terjadi di pusat.

19 Agustus 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Kasus Sewa Merpati – Hotasi Nababan: Ini Risiko Bisnis

KOMPAS.com – Jumat, 19 Agustus 2011
TRIBUN TIMUR/IHSAN MUSTAKIM Pesawat Merpati Nusantara Airlines

 

JAKARTA, KOMPAS.com- Tersangka kasus penyewaan pesawat Merpati Nusantara Airlines Hotasi Nababan meminta Kejaksaan Agung tidak mengkesampingkan fakta hukum yang terkait dengan perkara ini, terutama putusan pengadilan Distrik Washington DC, Amerika Serikat.

“Pengadilan Distrik Washington menerima gugatan Merpati dan mewajibkan TALG sebagai penyewa pesawat mengembalikan uang milik Merpati. Upaya kami menggugat TALG menunjukkan tidak ada kongkalikong antara Merpati dan TALG. Ini murni persoalan wanprestasi. Dan bagi Merpati ini merupakan risiko bisnis,” kata Hotasi, Kamis (18/8/2011) di Jakarta.

Kasus ini bermula saat Merpati berencana menyewa dua pesawat Boeing 737 dari Thirstone Aircraft Leasing Group (TALG) senilai satu juta dollar AS pada 2006. Sesuai perjanjian, dua pesawat seharusnya diserahkan ke Merpati pada awal 2007. Namun ternyata pesawat tidak diserahkan, sementara uang sewa sebesar satu juta dollar AS sudah dibayar Merpati.

Karena merasa dirugikan, Merpati menggugat TALG di Pengadilan Distrik Washington DC yang kemudian memenangkan Merpati dan mewajibkan TALG mengembalikan uang Merpati sebesar satu juta dollar AS. Menurut Hotasi, fakta hukum berupa putusan pengadilan Distrik Washington sangat penting karena itu menunjukkan tidak ada upaya melawan hukum maupun kerugian negara dalam kasus Merpati.

“Jadi perkara ini tidak seharusnya dipidanakan. Polisi dan KPK sebelumnya juga menyatakan kasus ini murni perdata,” kata Hotasi.

Sementara itu, Lawrence TP Siburian, penasihat hukum Hotasi mendesak Kejaksaan Agung melakukan gelar perkara terhadap kasus penyewaan pesawat oleh PT Merpati Nusantara Airlines. Hal itu diperlukan untuk menguji apakah kasus tersebut masuk ranah perdata atau pidana.

Lawrence juga menyangkal ada upaya melawan hukum yang dilakukan Hotasi dan jajaran manajemen lainnya.

Berdasarkan anggaran dasar perusahaan, sewa operasional pesawat tidak perlu meminta persetujuan pemegang saham. “Izin pemegang saham baru diperlukan kalau kita ingin membeli pesawat. Nah ini kan menyewa, jadi tidak diperlukan izin,” kata Lawrence.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Noor Rachmad sebelumnya mengatakan, tim penyidik Kejagung telah menetapkan mantan Direktur Utama Merpati Hotasi Nababan dan mantan Direktur Keuangan Merpati GA sebagai tersangka.

Tim penyidik Kejagung menilai terdapat indikasi pidana korupsi dalam perkara penyewaan pesawat Merpati. Pasalnya, ditemukan bukti adanya upaya melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, serta merugikan keuangan negara.

19 Agustus 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Psikiater: Nazar Tidak Mungkin Mendadak Lupa

TEMPOinteraktif.Com – JUM’AT, 19 AGUSTUS 2011

Muhammad Nazaruddin. TEMPO/Seto Wardhana

TEMPO InteraktifJakarta – Psikiater terkemuka Profesor Dadang Hawari menyatakan bekas Bendahara Umum Partai Demokrat M.Nazaruddin tidak mungkin mendadak terserang penyakit lupa tanpa ada kejadian spesial. “Tidak mungkin, itu akal-akalan dia saja,” ujarnya saat dihubungi pada Jumat, 19 Agustus 2011.

Dadang tidak melihat adanya tanda-tanda tersangka kasus korupsi pembangunan Wisma Atlet SEA Games itu terganggu jiwanya. “Dalam masalah hukum itu bisa macam-macam akibatnya: tertekan, depresi,” tuturnya. Tapi tekanan atau depresi, kata dia, ”Tidak buat orang jadi lupa, hanya tidak ada semangat dan jawab pertanyaan ogah-ogahan saja.”

Penyakit lupa sendiri, lanjut Dadang, hanya dialami oleh orang-orang yang mengidap Alzheimer Syndrome. Namun penyakit itu hanya menyerang orang berusia lanjut. “Jadi Nazar tidak mungkin,” katanya.

Sebelumnya Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin mengaku lupa semua hal yang berkaitan dengan kasus dugaan penerimaan suap atas tender proyek pembangunan wisma atlet Jakabaring, Palembang. Tersangka kasus suap ini juga sudah lupa atas pengakuannya saat menjadi buron.

“Anak-istri saya jangan diganggu. Saya lupa semuanya,” kata Nazaruddin usai diperiksa selama lebih dari dua jam oleh penyidik KPK di Jakarta, Kamis 18 Agustus 2011. “Saya mengaku bersalah, bila perlu tidak perlu disidik, langsung saja divonis,” katanya.

RIRIN AGUSTIA

19 Agustus 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Soal Korupsi Kepala Daerah, Kejagung Pertanyakan Kinerja BPKP

TEMPOinteraktif,Com – KAMIS, 18 AGUSTUS 2011

TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo

 

TEMPO InteraktifJakarta – Kejaksaan Agung mengaku belum bisa mengajukan izin pemeriksaan 9 kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi. Alasannya perhitungan kerugian negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) belum juga terbit. “Masalahnya perhitungannya kan di luar institusi,” kata Jaksa Agung Basrief Arief seusai menggelar buka puasa bersama di kantor Kejaksaan Agung, Kamis 18 Agustus 2011.

Sembilan kepala daerah yang dijadikan tersangka korupsi itu adalah Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Muhtaddin Sera’i, Bupati Batang Jawa Tengah Bambang Bintoro, Bupati Bulungan Budiman Arifin. Kemudian Walikota Medan,Rahudman Harahap, Bupati Kolaka Buhari Matta, Gubernur Kalimantan Timur Awang Farouk Ishak, Gubernur Kalimantan Selatan Rudi Arifin, Wakil Bupati Purwakarta Dudung B Supari, serta Bupati Kepulauan Mentawai Edison Seleleobaja.

Basrief mengaku tak tahu kendala yang dialami Badan Pengawasan dalam menghitung kerugian negara pada kasus tersebut, karena lembaga yang menghitung berada di daerah yang terindikasi korupsi. “Bukan BPKP pusat yang hitung,” ucap dia.

Namun ia berjanji akan segera mengajukan izin setelah hasil perhitungan kerugian negara diserahkan ke Kejaksaan. Olehnya itu ia berharap agar hasil perhitungan BPKP segera diterbitkan.

Wakil Jaksa Agung Darmono menambahkan kendala yang dialami kejaksaan hanyalah hasil perhitungan kerugian negara dari BPKP yang belum terbit. Ia menginstruksikan agar Kejaksaan di daerah berkoordinasi dengan BPKP untuk mempercepat perhitungan kerugian negara. “Harus betul-betul dicek,” kata dia.

Darmono menambahkan Kejaksaan juga sedang mengkaji sejumlah kasus korupsi kepala daerah yang pelaku lainnya telah divonis bebas oleh pengadilan. Salah satunya adalah kasus Gubernur Awang, tersangka lainnya yakni Direktur PT Kutai Timur Energi Apidian Triwahyudi divonis bebas. “Proses pengkajiannya masih berlangsung.”

 

TRI SUHARMAN

19 Agustus 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Hakim Tolak Gugatan Praperadilan Kasus Sisminbakum

TEMPOinteraktif.Com – JUM’AT, 19 AGUSTUS 2011

Yusril Ihza Mahendra (tengah) tiba di Kejaksaan Agung, Jakarta (1/10). TEMPO/Subekti

 

TEMPO InteraktifJakarta – Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak gugatan praperadilan yang diajukan oleh Masyarakat Anti-Korupsi (MAKI) terhadap penanganan kasus korupsi biaya akses Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum). Hakim berpendapat gugatan lembaga pegiat antikorupsi itu prematur. “Jadi kami tidak bisa mengabulkannya,” kata Hakim Ari Jiwantara saat membacakan putusannya di ruang sidang PN Jakarta Selatan, Jumat, 19 Agustus 2011.

Ari mengatakan dasar hakim menyatakan prematur adalah gugatan MAKI yang fokus pada soal penghentian penuntutan. Sementara, baik dari keterangan maupun surat dari Kejaksaan Agung yang menanganinya menunjukkan kasus itu masih tahap penyidikan. “Tapi dinyatakan berkasnya sudah lengkap,” ujar Hakim Ari.

Gugatan diajukan karena Kejaksaan Agung belum juga memproses berkas dua tersangka kasus Sisminbakum. Mereka adalah bekas Menteri Kehakiman Yusril Ihza Mahendra dan Hartono Tanoesudibjo. Kejaksaan mengaku sedang mengkaji ulang kasus ini setelah Mahkamah Agung menjatuhkan vonis bebas pada salah seorang terdakwa kasus tersebut.

Sejumlah pegiat antikorupsi menganggap proses pengkajian ini penuh kejanggalan. Mereka menduga Kejaksaan berupaya menghentikan kasus ini. Selain MAKI, gugatan praperadilan kasus Sisminbakum yang diajukan Himpunan Mahasiswa Islam sebelumnya juga ditolak.

Koordinator MAKI, Bonyamin Saiman, mengaku tak kecewa dengan putusan hakim. Ia malah mengaku bergembira karena hakim menganggap lembaganya memiliki kepentingan untuk melakukan gugatan. “Legal standing-nya diterima,” ucapnya usai persidangan.

Dengan dasar itu, ia bakal kembali mengajukan gugatan praperadilan. Fokus gugatannya adalah dugaan penghentian penyidikan yang tidak sah.

Ia menjelaskan dugaan itu timbul dari langkah hukum Kejaksaan yang tak juga melimpahkan berkas dua tersangka itu ke tahap penuntutan. Padahal, kata dia, berkasnya sudah lengkap alias P-21. “Senin pekan depan kami daftarkan gugatan ke pengadilan,” kata Bonyamin.

TRI SUHARMAN

19 Agustus 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

SBY Diminta Coret Calon ‘Bos’ KPK Bermasalah

TEMPOinteraktif.Com – KAMIS, 18 AGUSTUS 2011

Aryanto Sutadi. TEMPO/Aditia Noviansyah

 

TEMPO InteraktifJakarta – Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mencoret nama kandidat yang diduga bermasalah dari hasil penyaringan Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. “Kami meminta komitmen Presiden saat berpidato 17 Agustus, soal penguatan KPK,” ujar peneliti ICW, Agus Sunaryoto, saat dihubungi, Kamis, 18 Agustus 2011.

Menurut dia, sejumlah lembaga pegiat antikorupsi yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil telah memberikan rekam jejak para calon pimpinan KPK kepada Panitia Seleksi. Namun, dia menduga Pansel tidak banyak mengapresiasi masukan dari Koalisi itu. Salah satu jalan keluarnya, kata dia, Presiden SBY harus berani merevisi dan mengeluarkan calon yang diduga bermasalah itu. “Kalaupun mereka lolos, jalan terakhir adalah DPR dan ini masih ada waktu.”

Namun, menurut Agus, di Dewan Perwakilan Rakyat, nuansa politis dalam pemilihan pimpinan KPK akan sangat terasa. Untuk itu, ICW akan terus memantau pemilihan yang dilakukan di Dewan nantinya. “Pemilihan di DPR, bisa semau-maunya DPR. Kalau sudah fit and proper test itu sudah bagian dari politik.”

Pansel Calon Pimpinan KPK hari ini menyetorkan delapan nama yang lolos penyaringan kepada Presiden untuk kemudian diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat. Empat orang pimpinan KPK saat ini, yakni M. Jasin, Chandra M. Hamzah, Bibit Samad Rianto, dan Haryono Umar akan habis masa jabatannya pada Desember mendatang.

Panitia Seleksi saat ini sudah menjaring delapan orang nama dari 142 orang calon yang lolos seleksi administrasi. Namun, di antara delapan nama yang lolos itu, paling tidak ada dua kandidat mempunyai catatan buruk versi Koalisi Masyarakat Sipil. Dua orang itu, yakni Zulkarnain, mantan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, dan Aryanto Sutandi, mantan Direktur I Keamanan Negara dan Kejahatan Trans-Nasional Mabes Polri. Komitmen kedua orang ini dalam pemberantasan korupsi dipertanyakan oleh Koalisi.

Selain Aryanto dan Zulkarnain, mereka yang namanya diajukan ke Presiden SBY, antara lain Abdullah Hehamahua, Adnan Pandu Praja, Abraham Samad, Bambang Widjojanto, Yunus Husein, dan Handoyo Sudrajat.

Agus menegaskan pihaknya belum memikirkan formula apa yang akan dilakukan Koalisi Masyarakat Sipil untuk menolak calon pimpinan KPK yang diduga bermasalah. “Yang pasti, data rekam jejak kami akan kami berikan pada DPR. Bahkan, tidak mustahil DPR untuk tidak memilih mereka yang punya rekam jejak buruk,” katanya.

ALWAN RIDHA RAMDANI

19 Agustus 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: