KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

SBY: Lembaga Antikorupsi Terus Diperkuat

Pidato Kenegaraan
KOMPAS.com – Selasa, 16 Agustus 2011

 

JAKARTA, KOMPAS.com – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono masih memberi dukungan kepada lembaga-lembaga negara antikorupsi. Ini merupakan bentuk dukungan di tengah ancaman terhadap personil Komisi Pemberantasan Korupsi.

“Lembaga-lembaga antikorupsi seperti KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), Pengadilan Tipikor, PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan), dan LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) harus terus kita perkuat dan kita dukung efektivitas kerjanya,” kata Presiden ketika menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka HUT ke-66 Proklamasi Kemerdekaan RI di depan sidang bersama DPD dan DPR, Selasa (16/8/2011) di Gedung DPR-MPR, Jakarta.

Presiden menambahkan, upaya untuk melemahkan KPK harus kita cegah dan lawan dengan sekuat tenaga .

Di Kompas edisi Selasa (16/8/2011) bahkan terungkap, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Chandra M Hamzah dan Deputi Penyidikan KPKAde Rahardja diancam akan dibunuh. Ancaman pembunuhan terhadap keduanya terungkap dari rekaman telepon yang kini dimiliki KPK . Rekaman itu sempat diperdengarkan kepada anggota Komisi Etik KPK.

Aktivis Pemberantasan Korupsi, Erry Riyana Hardjapamekas mengapresiasi materi pidato presiden yang berkenaan dengan antikorupsi. Meski dia menekankan, hendaknya materi pidato itu diwujudkan dengan langkah-langkah hukum yang progresif untuk memburu para koruptor.

16 Agustus 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Dua Calon Pimpinan KPK Ini Dinilai Bermasalah

Seleksi Pimpinan KPK
KOMPAS.com – Selasa, 16 Agustus 2011

 

Aryanto Sutadi (kiri) dan Sayid Fadhil (kanan).

 

JAKARTA, KOMPAS.com – Koalisi Masyarakat Sipil, yang terdiri dari Indonesia Corruption Watch (ICW), Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (Mappi), Transparancy International Indonesia (TII), mengungkapkan dua dari sepuluh calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi bermasalah.

Dua calon tersebut adalah Irjen Polisi (purn) Aryanto Sutadji dan Dosen Universitas Syahkuala, Banda Aceh Sayid Fadhil. “Kita sudah tracking dua orang itu. Keduanya dianggap minim prestasi dalam pemberantasan korupsi, namun justru ramai dengan persoalan-persoalan,” ujar Peneliti ICW, Donald Fariz saat melakukan konferensi pers di Kantornya ICW, Jakarta, Selasa (16/8/2011)

Berdasarkan penelusuran Koalisi setidaknya ada 17 temuan terkait dua kandidat tersebut. Hasil temuan itu, menurut Donald, semuanya meliputi persoalan integritas hingga komitmen pemberantasan korupsi yang masih rendah.

“Pansel tidak boleh menutup mata atas temuan ini, karena jika masih diloloskan justru akan menjadi bumerang bagi KPK di waktu yang akan datang,” kata Donald.

Berikut temuan-temuan itu:

**Aryanto Sutadi

  • Tidak jujur melaporkan kekayaan dalam LHKPN
  • Tidak patuh melaporkan LHKPN saat menjabat sebagai DIrektur I Keamanan Negara dan Kejahatan Trans-nasional (2004), Kapolda Sulawesi Tengah, Direktur IV Narkoba Bareskrim Polri (2005), Kadiv Binkum Mabes Polri, Perwira Tinggi Mabes Polri (2009).
  • Mengakui merekayasa LHKPN dalam sesi wawancara dengan peneliti Koalisi Masyarakat Sipil. Calon mengakui LHKPN yang dilaporkan saat itu sepenuhnya hasil rekayasa.
  • Menoleransi rekening gendut para jenderal polisi
  • Mengakui pernah menerima imbalan (gratifikasi) sebagai rasa terimakasih. Menurut yang bersangkutan, menerima imbalan atau gratifikasi tidak ada masalah selama tidak melalaikan kewajiban (wawancara penelitian ICW).
  • Tidak mengakui pernah membentak penyidik KPK asal kepolisian dalam kasus Rusdihardjo.
  • Memiliki pekerjaan sampingan yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan hukum di PT Mitra Dana Putra Utama Finance. Padahal pada waktu itu sedang menjabat sebagai Direktur Serse Umum Polri
  • Memiliki pekerjaan sampingan sebagai konsultan hukum perusahaan kaos POLO.
  • Diduga terlibat kasus sengketa tanah PT Krakatau Steel (Persero) dengan PT Duta Sari Prambanan.
  • Mengeluarkan SP3 (surat perintah penghentian penyidikan)  dalam kasus pemalsuan ijazah Bupati Bangkalan, Fuad Amin.
  • Mengeluarkan SP3 Kasus pemalsuan tanda tangan dalam akta HPH (Hak penguasaan hutan) di Kalimatan Timur.

**Sayid Fadhil

  • Banyak melalaikan tugas sebagai dosen di Universitas Syah Kuala Aceh
  • Terlalu banyak aktivitas di luar kampus hingga karirnya tersendat
  • Mengakui tidak memiliki prestasi pemberantasan korupsi
  • Motivasi calon lebih kepada meniti karir dari pada komitmen pemberantasan korupsi
  • Mengakui memiliki KTP ganda
  • Tidak jujur dalam penyampaian identitas diri (tidak mencantumkan sebagai staf ahli anggota DPR RI asal Aceh Teuku Rifky Harsya dalam biodata yang diserahkan ke Pansel KPK).

Donald menyampaikan, catatan-catatan di atas merupakan peringatan bagi Pansel KPK agar tidak bermain-main dengan seleksi pimpinan KPK. Menurutnya, jika KPK tetap meloloskan dua nama tersebut, sama saja pansel melemahkan KPK.

“Jika mereka bersifat objektif, dari proses wawancara yang dilalui kemarin sebenarnya sudah sangat terlihat kualitasnya masing-masing kandidat. Karena sangat mudah membedakan kandidat yang layak atau tidak, bahkan publik awam pun bisa membedakannya. Jadi amat janggal kalau mereka meloloskan dua kandidat ini,” tegasnya.

Seperti diberitakan, sampai saat ini ada 10 calon pimpinan KPK yang Senin (15/8/2011) kemarin mengikuti tes wawancara. Mereka adalah penasihat KPK Abdullah Hehamahua, aktivis antikorupsi Sulawesi Selatan Abraham Samad, anggota Komisi Kepolisian Nasional Adnan Pandupraja, purnawirawan polisi Brigjen (Pol) Aryanto Sutadi, aktivis antikorupsi Bambang Widjojanto, Deputi Pengawasan Internal KPK Handoyo Sudrajat, akademisi Sayid Fadhil, Ketua Pusat Pelaporan Analisa dan Transaksi Keuangan Yunus Husein, dan Koordinator Staf Ahli Kejaksaan Agung Zulkarnain.

Pansel akan memilih delapan orang dari mereka untuk diajukan ke presiden pada tanggal 18 Agustus 2011. Presiden dan Pansel sendiri akan mengumumklan secara resmi delapan orang tersebut di Istana Presiden pada 18 Agustus. Setelah itu, delapan nama itu akan dikirimkan ke DPR pada 19 Agustus.

16 Agustus 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Pansel Pimpinan KPK Harus Profesional

KOMPAS.com – Selasa, 16 Agustus 2011

JAKARTA, KOMPAS.com – Indonesia Corruption Watch (ICW) mengharapkan agar Panitia Seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi bersikap profesional dengan mengutamakan aspek kualitas kandidat-kandidatnya. Peneliti ICW, Donald Fariz, mengatakan hal itu harus dilakukan agar dapat meminimalisir potensi persoalan yang muncul dari internal KPK di kemudian harinya.

“Tiga aspek seperti integritas, leadership, dan komitmen pemberantasan korupsi harus ditempatkan sebagai faktor utama. Jangan ada calon titipan dan negosiasi dibalik itu semua, sehingga memaksakan untuk meloloskan orang yang bermasalah,” ujar Donald saat melakukan konferensi pers di Kantornya, Jakarta, Selasa (16/8/2011).

Selain itu, Pansel juga tidak boleh terjebak dengan cara befikir ‘bagi-bagi jatah’, dengan cara memaksakan kandidat yang bermasalah untuk diloloskan hanya dengan pertimbangan keterwakilan institusi. Menurutnya, tidak ada satu dasar hukum yang mewajibkan KPK diwakili oleh unsur Kepolisian atau Kejaksaan.

“Sehingga cara berfikir demikian amat sesat disaat kita meletakan KPK sebagai sebuah lembaga ekstra yang dibentuk untuk membersihkan korupsi, termasuk di dua institusi tersebut,” tuturnya.

Tahapan proses seleksi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sudah memasuki fase akhir. Senin (15/8/2011) kemarin, pansel sudah melakukan tahap wawancara yang diikuti oleh seluruh kandidat yang masuk 10 besar.

Adapun 10 besar calon tersebut antara lain, Abdullah Hehamahua, Abraham Samad, Adnan Pandupradja, Aryanto Sutadi, Bambang Widjojanto, Egi Sutjiati, Handoyo Sudrajat, Sayid Fadhil, Yunus Husein, dan Zulkarnain.

Namun, berdasarkan hasil temuan Koalisi Masyarakat Sipil, kata Donald, dari 10 calon tersebut, terdapat dua nama kandidat yang bermasalah, yakni Sayid Fadhil dan Aryanto Sutadi. Keduanya dianggap minim prestasi dalam pemberantasan korupsi, namun justru ramai dengan berbagai persoalan masalah.

“Setidaknya ada 17 temuan terkait dua kandidat itu. Pansel tidak boleh menutup mata atas temuan ini. Karena jika masih meloloskan, justru akan menjadi bumerang bagi KPK di waktu yang akan datang,” kata Donald.

Seperti diberitakan, hingga kini sudah ada 10 orang nama calon pimpinan KPK di Pansel Calon Pimpinan KPK. Pansel akan memilih delapan orang dari mereka untuk diajukan ke presiden pada tanggal 18 Agustus 2011. Presiden dan Pansel sendiri akan mengumumkan secara resmi delapan orang tersebut di Istana Presiden pada 18 Agustus. Setelah itu, delapan nama itu akan dikirimkan ke DPR pada 19 Agustus.

16 Agustus 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Kejagung Periksa Mantan Dirut Merpati

SUARA MERDEKA CyberNews – Selasa, 16 Agustus 2011

Jakarta, CyberNews. Kejaksaan Agung periksa mantan Direktur Utama PT Merpati Nusantara Airlines, Cucuk Suryo Suprojo sebagai saksi terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi sewa pesawat Boeing 737 TALG USA oleh PT Merpati Nusantara Airlines.

Cucuk diperiksa seputar pengetahuannya saat  menjabat sebagai Direktur Utama berkaitan dengan perencanaan penyewaan pesawat itu. Cucuk diminta menjawab 25 pertanyaan yang dibagi dalam dua klasifikasi.

“Pertama masalah prosedur penyewaaan pesawat, karena pas jamannnya dia itu sudah berjalan. Sejauh mana pengetahuan dia tetang proses prosedur penyewaan pesawat itu. kedua, soal perdatanya,” kata Noor di Kejaksaan Agung, Selasa (16/8).

Noor mengatakan kemungkinan kasus tersebut dibawa ke perdata dapat saja dilakukan. Pemeriksaan, lanjut Noor, terkait dengan masalah penyewaan dan proses sewa pesawa tersebut. Penyidik juga meminta dokumen-dokumen pendukung dalam penyewaan pesawat.

( trb / CN32 / JBSM )

16 Agustus 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Rilis Koalisi Masyarakat Sipil : Darurat Seleksi KPK

Darurat Seleksi KPK

-Tolak upaya meloloskan kandidat bermasalah-


Tahapan proses seleksi pimpinan KPK sudah memasuki fase akhir. Senin (15 Agustus 2011), panitia seleksi sudah melakukan tahapan wawancara yang diikuti oleh seluruh kandidat yang masuk pada 10 besar. Adapun sepuluh besar calon pimpinan KPK tersebut antara lain Abdullah Hehamahua, Abraham Samad, Adnan Pandupradja, Aryanto Sutadi, Bambang Widjojanto, Egi Sutjiati, Handoyo Sudrajat, Sayid Fadhil, Yunus Husein, dan Zulkarnain

Masing- masing kandidat telah  “ditelanjangi” semua rekam jejak hidupnya sampai kepada hal-hal yang bersifat pribadi dalam proses wawancara tersebut. Tentu menjadi sesuatu hal yang wajar untuk mencari pimpinan KPK yang terbaik. Sehingga meminimalisir potensi persoalan yang muncul dari internal KPK di kemudian harinya .

Jika pansel bersifat objektif dan tidak “masuk angin”, dari proses wawancara yang dilalui kemaren sebenarnya sudah sangat terlihat kualitas masing-masing kandidat. Sangat mudah membedakan kandidat yang layak dan  tidak layak untuk diloloskan menuju tahapanfit and proper test di Senayan. Publik awam yang menyaksikannya pun sudah bisa membedakan mana emas dan loyang.  Tentu amat janggal jika pansel meloloskan kandidat yang demikian, kecuali ada kepentingan lain yang menyusupi pansel.

Tiga aspek seperti integritas , leadership dan komitmen pemberantasan korupsi harus ditempatkan sebagai faktor utama dalam menilai masing-masing kandidat. Tidak boleh ada negoisasi dibalik itu semua, sehingga memaksakan untuk meloloskan orang yang bermasalah.

Hal yang tidak kalah pentingnya, pansel tidak boleh terjebak dengan cara berfikir “bagi-bagi jatah”. Dengan cara memaksakan kandidat yang bermasalah untuk diloloskan hanya dengan pertimbangan keterwakilan institusi. Penting untuk dicatat, bahwa tidak ada satu dasar hukum pun yang mewajibkan KPK diwakili oleh unsur Kepolisian dan Kejaksaan. Sehingga cara berfikir demikian amat sesat disaat kita meletakkan KPK sebagai sebuah lembaga extra yang dibentuk untuk membersihkan korupsi, termasuk di dua institusi tersebut.

Temuan Investigasi

Berdasarkan hasil temuan koalisi yang dilakukan terhadap seluruh kandidat, menyimpulkan dua nama yang dianggap tidak layak untuk diloloskan oleh pansel, yakni Aryanto Sutadji dari latar belakang kepolisan dan Sayid Fadhil. Keduanya dianggap minim prestasi dalam pemberantasan korupsi, namun justru ramai dengan persoalan-persoalan.

Setidaknya ada 17 temuan yang terkait dengan dua kandidat tersebut. semuanya meliputi persoalan integritas hingga komitmen pemberantasan korupsi yang masih “dangkal” . Pansel tidak boleh tutup mata atas temuan ini. Karena jika masih diloloskan, justru akan menjadi bumerang bagi KPK di waktu yang akan datang.

Sulit dibantah, bahwa masa depan KPK saat ini berada pada tangan pansel. Sehingga pansel harus bekerja secara profesional dan menjauhkan diri dari calon-calon titipan yang sebenarnya tidak layak untuk memimpin KPK.

Atas persoalan ini, Koalisi Masyarakat Sipil mendesak:

1.       Pansel diharamkan meloloskan kandidat-kandidat yang bermasalah yang berpotensi mematikan KPK dan gerakan pemberantasan korupsi;

2.       Jangan ada calon titipan. Pansel harus bersikap profesional dengan mengutamakan aspek kualitas masing-masing calon sebagai faktor utama;

3.       Pansel jangan sampai sesat berfikir, bahwa KPK harus diisi oleh jatah polisi dan jaksa. Karena bertentangan dengan UU dan ahistoris dengan alasan KPK didirikan.

 

Jakarta, 16 Agustus 2011

Koalisi Masyarakat Sipil

Indonesia Corruption Watch – Mappi FHUI – Transparency International Indonesia – Pusat Studi Hukum dan Kebijakan – Indonesia Legal Roundtable

————————————————–

 

 

Resume Hasil Penelusuran Rekam Jejak dan Pemantauan Wawancara

Terhadap Dua Calon Yang Diduga Paling Bermasalah

 

No.

Nama Capim

Informasi

1.

Aryanto Sutadi

1.       Tidak jujur melaporkan kekayaan dalam LHKPN

  • LHKPN calon terakhir melaporkan tanggal 20 Mei 2001, Total harta yang tercantum dalam LHKPN sebesar Rp1,3 miliar.
  • Per: 18 maret 2011, total harta yang dilaporkan Rp. 4,44 Miliar,
  • Jumlah kekayaan 5 Miliar, safe deposit box dan memiliki 9 rekening (diakui dalam wawancara pansel)
  • Namun, berdasarkan temuan hasil pemeriksaan LHKPN sementara, seharusnya total harta yang dilaporkan adalah Rp. 8,51 Miliar

2.       Tidak patuh melaporkan LHKPN saat menjabat sebagai:

  • Direktur I Keamanan Negara dan Kejahatan Trans-nasional (2004)
  • Kapolda Sulawesi Tengah
  • Direktur IV Narkoba Bareskrim Polri (2005)
  • Kadiv. Binkum Mabes Polri
  • Pati Mabes Polri (2009)

3.       Mengakui merekayasa LHKPN

Dalam sesi wawancara dengan peneliti calon mengakui LHKPN yang dilaporkam saat itu sepenuhnya hasil rekayasa.”Tidak saya laporkan semua. Kalau saya laporkan semua LHKPN Pak Kapolri bisa saya kalahkan,” ujarnya.

Menurutnya saat itu terjadi kesepakatan di Mabes Polri bahwa laporan LHKPN besarannya dibuat seragam sesuai dengan tingkatan.”Kalau tidak salah Pak Kapori itu Rp. 5 miliar. Wakilnya Rp. 4 miliar. Kabareskrim Rp. 3 miliar. Wakabareskrim Rp. 2 miliar. Kalau saya waktu itu Direktur, jadi tidak boleh diatas Rp1,5 miliar. Itu melatih munafik namanya,” ujarnya. Salah satu yang tidak dilaporkan adalah rumah di daerah Kemang, Jakarta Selatan.

 

4.       Menoleransi Rekening Gendut Para Jenderal Polisi

Dalam Sesi Wawancara, calon memaklumi kekayaan Para Jenderal dengan jumlah Rp. 10 Miliar. Menurutnya, Jenderal yang memiliki kekayaan hingga Rp. 10 Miliar masih dianggap wajar. Calon mengungkapkan itu dapat terjadi karena Polisi memiliki Usaha sampingan. Pernyataan ini mengkonfirmasi dugaan bahwa Jenderal Polisi seringkali menggunakan kekuasaannya untuk memuluskan usahanya.

5.       Mengakui pernah menerima imbalan (gratifikasi) sebagai rasa terimakasih. Menurutnya menerima imbalan/gratifikasi tidak ada masalah selama tidak melalaikan kewajiban.

Dalam sebuah wawancara peneliti ICW pada saat tracking, yang bersangkutan menyebutkan bahwa”Saya sih gak pernah memeras. Meminta. Tapi kalau diberi saya terima,” ujarnya.  Menurutnya budaya menerima barang atau uang dari pihak berperkara telah membudaya di Polri.”Semua melakukan itu,”. Saya dulu pernah terima televisi 61 inci entah dari siapa. Setiap tahun sekarang ini pasti ada parsel ke rumah saya sampai 100 buah,” ujarnya.

6.       Tidak mengakui pernah membentak penyidik KPK asal dari kepolisian dalam kasus Rusdiharjo

  • Berdasarkan informasi yang didapatkan, calon pernah mendatangi KPK (dengan seragam lengkap Polri), dan membentak salah seorang penyidik yang sedang menangani kasus korupsi KBRI Malaysia yang melibatkan mantan Kapolri, Rusdiharjo. Kasus ini ditangani oleh KPK..
  • Tanpa koordinasi dengan KPK, penahanan Rusdiharjo yang berdasarkan serah terimanya ditahan di Rutan Mabes Polri, kemudian dipindahkan ke Mako Brimob, dengan alasan ruang tahanan di Rutan Mabes Polri penuh. Pimpinan KPK meminta agar Polri memindahkan ke Rutan Mabes Polri jika sudah ada ruangan kosong disana. Hal ini dijawab dengan kurang patut oleh AS yang saat itu menjabat sebagai Kepala Divisi Pembinaan Hukum Polri, “terserah mabes mau tempatkan kemana”. Menurut AS, penempatan Rusdihardjo di Mako Brimob tak akan mengganggu proses persidangan. Permasalahan jarak ataupun waktu tempuh menuju pengadilan yang dipersoalkan KPK tak masalah. Yang penting, lanjutnya, Rusdihardjo akan datang jika dipanggil dan memenuhi jadwal sidang. Bahkan AS berpendapat seharusnya Rusdiharjo tidak ditahan.

7.       Pekerjaan sampingan yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan hukum PT. Mitra Dana Putra Utama Finance

  • Jabatan calon saat itu: Direktur Serse Umum Polri
  • Direktur perusahaan: Tjie Putra Willy Karamoy
  • Sejak tahun 2002
  • Penghasilan: Rp. 360.000.000,-
  • Pada saat wawancara dengan panitia seleksi yang bersangkutan mengakui pekerjaan sampingan ini diakui sebagai Konsultan hukum PT. Mitra Dana Putra Utama Finance sampai sekarang

8.       Berdasarkan hasil tracking yang bersangkutan juga memiliki pekerjaan sampingan sebagai konsultan Konsultan hukum perusahaan Kaos POLO.

§  Jabatan calon saat itu: Direktur Serse Umum Polri

§  Direktur perusahaan Kaos POLO: Jemi Wantono

§  Sejak tahun 2002

§  Penghasilan: Rp. 60.000.000,-

9.       Diduga terlibat kasus sengketa tanah PT. Krakatau Steel (Persero) dengan PT. Duta Sari Prambanan (King Hartono mengaku sebagai ahli waris dari ARIMAMI yang merupakan isteri Jenderal Purnawirawan Soemitro)

  • Ada dugaan penyalahgunaan wewenang oleh AS sebagai Deputi V di BPN, ketika memerintahkan PT. Krakatau Steel untuk melakukan pembayaran pada King Hartono.
  • Nilai yang harus dibayar Rp. 106.430.000.000,- atas tanah seluas 665.200 m2 yang termasuk dalam Hak Guna Bangunan (HGB) No.2/Kubangsari
  • Berdasarkan informasi, PT. KS sudah membayarkan senilai Rp. 17 Miliar pada King Hartono, padahal King Hartono diduga bukanlah ahli waris asli dari Arimami.
  • Diduga ada aliran dana pada calon akibat terbitnya surat tersebut.
  • Berdasarkan informasi yang didapatkan, kasus ini sedang diproses di Komisi Pemberantasan Korupsi, yang berdasarkan hasil kesimpulan tahap pengumpulan bahan dan keterangan, ada dugaan persekongkolan antara oknum BPN dengan KH
  • Proses sudah sampai pada tingkat ekspose menuju Penyelidikan.
  • Informasi tambahan: AS pernah melakukan intimidasi pada pelapor kasus ini

10.   SP3 Kasus Pemalsuan Ijazah Bupati Bangkalan, Fuad Amin

  • AS saat itu menjabat sebagai Direktur I Keamanan Negara dan Kejahatan Transnasional Mabes Polri
  • Dalam kasus yang dipimpin AS tersebut, tiga anggotanya diberikan teguran tertulis karena pelanggaran disiplin. Saat itu kasus di SP3 (dihentikan) dengan alasan kasus Ijazah Palsu tidak terbukti, padahal penyidik tidak dapat membuktikan atau menunjukkan adanya ijazah asli.
  • Salah satu penyidiknya adalah Oktavinus Farfar yang juga merupakan Ketua Tim Investigasi Kasus Munir.
  • AS belum dikenakan sanksi, karena saat itu kewenangan menjatuhkan sanksi terhadap AS ada di tangan Kapolri.
  •  

11.   SP3 Kasus Pemalsuan Ttd dalam Akta HPH di Kaltim

  • AS sebagai Direktur Reserse Pidana Umum (selaku Penyidik) menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan pada tanggal 4 Juli 2002
  • Penghentian penyidikan ini dinilai janggal, karena:

o    Terdapat sejumlah bukti kuat bahwa memang adanya dugaan pemalsuan tanda-tangan pemilik HPH (berdasarkan bukti: Laboratorium Forensik Mabes Polri, yang menyimpulkan bahwa tanda-tangan TINI LIEM (pemilik HPH) tidak identik seperti yang ada dalam surat palsu tersebut, tanggal 3 Oktober 2001 dan dikirim ke Reskrim Mabes Polri 8 Oktober 2001); serta sejumlah Akta yang yang dibuat dengan dasar surat dengan tandatangan palsu tersebut.

o    Penghentian penyidikan diduga tidak dilakukan dengan proses yang benar, karena belum ada koordinasi atau eksposes dengan JPU, padahal SPDP sudah dikirim pada Kejaksaan tanggal 2 Agustus 1999.

  • Kasus bermula dari dilakukannya perubahan Akta kepengurusan PT. SIMA AGUNG oleh seseorang bernama Herman Kusumo yang awalnya dititipkan oleh TINI LIEM pada Herman agar ditolong untuk mengurus persoalan tanah seluas 40.000 Ha terkait dengan PT. SIMA AGUNG yang diklaim milik orang lain.
  • Berdasarkan Akta tersebut dilakukan penjualan HPH, dan semua surat yang membutuhkan tanda-tangan TINI LIEM telah dipalsukan.
  • Laporan Polisi dilakukan pada tanggal 16 Juni 1999, dengan pelapor TINI LIEM tentang dugaan pemalsuan surat jual beli saham PT. SIMA AGUNG dan penggelapan.
  • Tjetje Iskanda (ahli waris TINI LIEM) menyampaikan surat permohonan perlindungan hukum pada Kapolri, Irwasum, Kabareskrim, Kadivbinkum, dan Kadivpropam Polri, tanggal 15 Februari 2010

 

2

Sayid Fadhil

1.       Dianggap banyak melalaikan tugas sebagai dosen Tetap di UNSYIAH Banda Aceh2.       Terlalu banyak aktifitas di luar tugasnnya sebagai dosen sehingga karir akademisnya tersendat hanya golongan IIIC (yang diakui)

3.       Mengakui tidak memiliki prestasi dalam hal Pemberantasan Korupsi

4.       Motivasi calon lebih pada meniti karir dijakarta dibanding komitmen terhadap pemberantasan korupsi

5.       Mengakui memiliki Kartu Tanda Penduduk ganda

6.       Tidak jujur dalam penyampaian identitas diri

a.        Tidak mencantumkan aktifitas sebagai staf ahli anggota DPR RI asal Aceh Teuku Rifky Harsya dalam biodata yang diserahkan kepada panitia seleksi KPK

b.       Tidak mencantumkan kepemilikan rumah/ alamat rumahnya di Jakarta dalam biodata

 

 





Donal Fariz
Peneliti Hukum Indonesia Corruption Watch
Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan

085263728616

16 Agustus 2011 Posted by | JEJARING KP2KKN | Tinggalkan komentar

Bupati Boyolali Larang Pejabat Pemkab Terima Parcel

KRjogja.com – Senin, 15 Agustus 2011
Ilustrasi (Foto: Doc)

BOYOLALI (KRjogja.com) – Bupati Boyolali Seno Samodro melarang pejabat di lingkup Pemkab Boyolali menerima parsel Lebaran. Larangan ini ditegaskan Bupati menjelang Hari Raya Idul Fitri yang identik dengan gratifikasi.

“Kami harus mematuhi seperti apa yang telah dilarang tegas oleh KPK tentang pejabat tidak boleh menerima parsel,” ujar Bupati Boyolali, Seno Samodro kepada wartawan, Senin (15/8).

Menurutnya, seperti yang dilansir KPK, parsel dianggap sebagai bentuk gratifikasi sehingga bagi para pemangku jabatan tidak diperbolehkan menerimanya.

“Saya secara pribadi juga tidak mau menerima bingkisan semacam parsel,” terangnya. Menurutnya, selain mematuhi aturan larangan dari KPK pihaknya juga tidak mau diributkan dengan persoalan ini.

Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar (Disperindagsar) Boyolali, Sutojoyo mengatakan akan siap mematuhi aturan yang ditetapkan oleh Pemkab Boyolali. Pihaknya juga sudah menekankan kepada stafnya untuk tidak menerima parsel ataupun bingkisan Lebaran.

“Kami siap melaksanakan perintah Bupati. Jajaran kami juga tidak akan menerima ataupun memberikan parsel lebaran,” katanya. (Dis)

16 Agustus 2011 Posted by | BOYOLALI | Tinggalkan komentar

Diduga Korupsi, Kades Manggis Diadukan ke Polisi

KRjogja.com – Senin, 15 Agustus 2011
Jalan pelaksanaan PNPM yang diduga disalahgunakan. Foto : Edi Sutejo

BOYOLALI (KRjogja.com) – Kepala desa Manggis Kecamatan Mojosongo Boyolali, Tatik Anggraini diadukan warganya ke Polres Boyolali. Pengaduan itu dilakukan lantaran warga merasa dirugikan adanya proyek PNPM Mandiri yang dananya dipungut dari masyarakat tetapi pengerjaannya dilakukan oleh suaminya sendiri. Proyek PNPM itu juga malah mengakibatkan jalan desa menjadi sempit karena diduga digeser oleh pihak pelaksana.

Selain itu warga juga merasa dirugikan adanya pembongkaran talut yang dibangun oleh masyarakat desa dibongkar tanpa ada musyawarah dengan warga. Di atas tanah talut yang dibongkar itu kemudian dibangun kembali talut namun dengan menggeser jalan desa. Warga pun tidak tahu, kapan pembongkaran dan pembangunan talut itu dilaksankan, karena proyek yang tidak jelas pelaksanaannya.

Surat pengaduan yang ditujukan ke Kapolres Boyolali itu ditanda tangani oleh 15 warga dari dua dukuh masing masing Dukuh Dawar dan Dukuh Bibisrejo. Pengaduan itu tembusanya juga disampaikan kepada bupati Boyolali, Inpspektorat, Kejaksaan Negeri, Ketua DPRD,Camat, Paguyuban Kepala Desa Kecamatan Mojosongo dan pemerintah desa Manggis.

Ketua Aspirasi Warga Manggis (ASWAM), Ruslan Abdul Goni mengatakan warga mempermasalahkan dampak pembangunan jalan yang dibangun dengan dana PNPM karena ternyata warga masih ditarik sumbangan Rp 15 ribu per KK.

“Dana itu tidak jelas peruntukannya,” katanya, Senin (15/8).

Menurutnya, selain sumbangan yang tidak jelas itu warga juga merasa dirugikan karena pembangunan jalan desa dengan dana PNPM itu justru membuat kondisi jalan menjadi sempit.

“Dulu jalan ini untuk simpangan dua mobil masih bisa, tetapi sekarang harus antri jalan satu per satu,” katanya. Penyempitan jalan itu diduga karena bahu jalan digusur untuk memperluas tanah sawah milik suami kepala desa yang ada di pinggir jalan desa tersebut.

Selain itu kades juga tidak cuti melahirkan, namun pekerjaan sebagai kepala desa ditangani suaminya, Muhajirin yang juga anggota DPRD Boyolali. “Surat surat keterangan yang menanda tangani Muhajirin meski tetap atas nama Tatik Anggraini sebagai kepala desa, tapi tanda tangannya dipalsukan oleh suaminya,” pungkasnya. (Dis)

16 Agustus 2011 Posted by | BOYOLALI | Tinggalkan komentar

Todung Prihatin Survei KPK

Persepsi Publik
KOMPAS.com – Selasa, 16 Agustus 2011
KOMPAS IMAGES/RODERICK ADRIAN MOZES Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka peringatan HUT ke-66 RI pada Sidang Bersama DPR dan DPD di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (16/8/2010).

 

JAKARTA, KOMPAS.com- Praktisi hukum senior Todung Mulya Lubis mengaku sangat prihatin dengan hasil survei mengenai persepsi publik terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu terakhir.

“Saya sangat prihatin karena saya adalah orang yang sangat mendukung KPK sejak awal. Inilah institusi yang paling kredibel untuk memberantas korupsi,” ujar Todung, Selasa (16/8/2011), seusai acara mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI, di Gedung MPR/DPR/DPD.

Oleh karena itu, senada dengan pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Todung pun menginginkan agar integritas serta kredibilitas KPK harus terus dipertahankan.

Dalam pidatonya, Presiden Yudhoyono menyerukan agar KPK diperkuat. “Kita juga harus mengakui bahwa efektivitas pemberantasan korupsi masih harus terus kita tingkatkan. Karena itu regulasi antikorupsi harus terus disempurnakan. Lembaga-lembaga antikorupsi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan serta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, harus terus kita perkuat dan kita dukung efek tivitas kerjanya,” ucap Presiden.

16 Agustus 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Setelah Nazar, Nunun Target Berikutnya

TEMPOinteraktif.Com – SELASA, 16 AGUSTUS 2011

Nunun di situs Interpol. (interpol.int)

 

TEMPO InteraktifJakarta – Tertangkapnya tersangka kasus korupsi wisma atlet SEA Games Muhammad Nazaruddin oleh Interpol di Kolombia rupanya menjadi penyemangat bagi aparat penegak hukum untuk menangkap 50 buronan lainnya yang masih melenggang bebas di luar negeri.

“Sedang dipetakan mana yang harus didahulukan. Kepolisian dan kejaksaan serius untuk mengurus itu semua,” kata Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto saat mengikuti acara Pidato Kenegaraan Presiden dalam rangka HUT RI ke-66 di Kompleks MPR/DPR Jakarta, Selasa, 16 Agustus 2011.

Menurut Djoko, buronan lain seperti tersangka kasus suap cek pelawat dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Nunun Nurbaetie, juga menjadi target berikutnya. Keberadaan istri mantan Wakil Kepala Polri Adang Daradjatun itu masih terus dicari oleh penegak hukum, bekerja sama dengan kepolisian sejumlah negara di dunia.

“Itu (Nunun) salah satu dari sekian banyak yang sedang dicari. Yang bisa menentukan prioritasnya adalah kejaksaan dan kepolisian,” kata Djoko.

Di tempat yang sama, Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar mengatakan, setelah keluarnya red notice bagi 50 buronan itu, ia akan segera memerintahkan seluruh jajarannya di kemigrasian untuk memantau alur perjalanan setiap orang. “Imigrasi harus mengambil inisiatif untuk melacak perjalanan orang-orang itu semuanya, tanpa kecuali,” kata dia.

Ditanya, apakah termasuk Nunun? “Saya tidak sebutkan satu persatu, ada 50 orang lebih kurang, itu yang saya akan kejar,” jawabnya.

Pihaknya juga berupaya mencari keberadaan Neneng Sriwahyuni, istri Muhammad Nazaruddin. “Pokoknya kemanapun kita akan coba komunikasikan dengan seluruh keimigrasian dunia, siapapun,” kata Patrialis.

MUNAWWAROH

16 Agustus 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Laki-laki Sekampung Jadi Tersangka

KOMPAS.com – Selasa, 16 Agustus 2011
Kompas/Agus Mulyadi Ilustrasi: Mangrove dibabat.

 

SUNGAI RAYA, KOMPAS.com — Sebanyak 46 laki-laki warga Kampung Mekar Jaya, Desa Dabung, Kecamatan Kubu, Kalimantan Barat, ditetapkan sebagai tersangka kasus perusakan hutan mangrove. Kendati sudah bertahun-tahun, hingga kini kasus perusakan mangrove untuk tambak udang dan bandeng itu belum sampai proses peradilan.

Ketua Adat Benua Dabung, Abdul Latif Rahman Hud, Selasa (16/8/2011), mengatakan, para tersangka meminta Kepolisian Daerah Kalbar untuk menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan karena tidak ada dasar hukum untuk memproses mereka.

“Kalau macam ini caranya, kami tidak tenang kerja. Mau membetulkan tambak tidak bisa karena pemilik alat berat takut kena jerat hukum,” kata Latif, yang juga menjadi salah satu tersangka.

Karena terlalu lama menyandang status sebagai tersangka, Latif dan para tersangka lainnya lupa kapan persisnya mereka mulai menjadi tersangka. Latif sempat mengaku kalau ditetapkan sebagai tersangka pada tahun 2007, tetapi ada informasi juga yang menyebutkan, mereka ditetapkan sebagai tersangka pada tahun 2009.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Kalbar Ajun Komisaris Besar Mukson Munandar mengatakan, kasus itu belum bisa naik ke Kejaksaan Tinggi Kalbar karena status hutan mangrove belum jelas.

“Sampai sekarang belum dikukuhkan sebagai hutan,” kata Mukson.

Kepala Bidang Penatagunaan dan Pemanfaatan Lahan Dinas Kehutanan Kalbar Indra Gunawan mengatakan, kawasan Dabung memang baru ditunjuk oleh Menteri Kehutanan sebagai hutan melalui SK Nomor 259 Tahun 2000, tetapi hingga kini belum ditetapkan.

“Kewenangan penetapan ada di Kementerian Kehutanan. Sekarang tahapnya baru penunjukan. Proses berikutnya adalah penataan batas, pemetaan, dan penetapan,” kata Indra.

Opsi penerbitan SP3, kata Mukson, harus didahului dengan gelar perkara di internal Polda Kalbar. “Penerbitan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 harus berdasarkan fakta dan dasar hukum yang jelas,” kata Mukson.

16 Agustus 2011 Posted by | BERITA POLITIK DAN BERITA UMUM | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: