KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Gaji Nazaruddin Bulan Juli, Rp 56 Juta

Nazaruddin Tertangkap
KOMPAS.com – Kamis, 11 Agustus 2011
DOK.KOMPAS TV Nazaruddin digiring polisi Kolombia.

 

JAKARTA, KOMPAS.com — Pernyataan Sekretariat Jenderal DPR RI bahwa mantan Bendahara Umum Partai Demokrat masih berstatus sebagai anggota DPR RI diikuti penegasan bahwa Nazaruddin masih menerima gaji sebagai wakil rakyat hingga saat ini.

Hak gaji terakhir Nazaruddin untuk bulan Juli berjumlah Rp 56 juta, meliputi gaji dan tunjangan pokok berjumlah Rp 40 jutaan serta gaji ke-13 sebesar Rp 16 juta.

Menurut Sekretaris Jenderal DPR  Nining Indrasaleh, Nazaruddin masih digaji meski sudah tak pernah hadir di DPR sejak ahir Mei karena belum ada surat pemberhentian formal yang diterima oleh Setjen DPR RI sehingga yang bersangkutan masih berstatus sebagai anggota Dewan.

“Dari segi hukumnya, beliau masih menerima karena kan secara hukum belum diberhentikan,” ungkapnya di ruang kerjanya di Gedung Setjen DPR, Kamis (11/8/2011).

Menurut Nining, pengiriman gaji masih lancar hingga bulan lalu, ketika bulan lalu Setjen mengirimkan gaji untuk bulan Juni. Namun, gaji bulan Juli terganjal karena ternyata rekening suami Neneng Sri Wahyuni yang didaftarkan untuk menerima gaji tersebut  sudah diblokir.

Oleh karena itu, lanjutnya, gaji Nazaruddin itu ditarik oleh Setjen dan kini berada di tangan bendahara sekretariat. Gaji dan tunjangan pokok, di antaranya tunjangan istri, tunjangan beras, tunjangan anak, dan tunjangan kehormatan.

Sementara itu, tunjangan perjalanan dinas sejak bulan Juni belum diambil. Pasalnya, untuk mengambilnya, anggota Dewan sendiri yang harus mengambil langsung ke bagian keuangan.

Meskipun belum bisa ditransfer atau diambil, Nining menegaskan, gaji dan tunjangan tersebut masih menjadi hak Nazaruddin. Bahkan, bisa diambil oleh keluarga asalkan disertai izin tertulis yang resmi dari yang bersangkutan.

Setjen beranggapan bahwa Nazaruddin masih berstatus sebagai anggota Dewan karena belum sekalipun menerima surat pemberhentian resmi dari Partai atau Fraksi Demokrat.

Menurut Nining, untuk memenuhi syarat pemberhentian, perlu ada surat usulan dari pimpinan partai untuk memberhentikan kadernya sebagai anggota DPR RI.

11 Agustus 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Demokrat Bantah Terima Duit Wisma Atlet

KOMPAS.com – Kamis, 11 Agustus 2011
KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO Sutan Bhatoegana.

 

JAKARTA, KOMPAS.com – Anggota Dewan dari Fraksi Demokrat Sutan Bhatoegana membantah pernyataan Wakil Direktur Keuangan Grup Permai Yulianis yang mengungkapkan adanya aliran dana dari induk perusahaan milik M Nazaruddin ke Partai Demokrat dalam pembukuan perusahaan pada 2010. Menurutnya, tak pernah ada aliran dana ke Demokrat.

“Enggak ada, enggak ada aliran itu. Kita kan ada pembukuan partai. Enggak ada. Tapi jangan kalian campur adukkan pembukuan partai dengan pembukuan perusahaan Nazaruddin atau perusahaan siapa saja,” ujar Sutan di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Kamis (11/8/2011).

Menurutnya, untuk pembukuan Partai Demokrat telah diaudit dan tidak ada penyimpangan aliran dana. Namun, Sutan tidak menyebutkan siapa yang bertugas mengaudit pembukuan tersebut. Jika ada aliran dana, kata Sutan, itu mungkin saja mengalir ke oknum Demokrat tertentu.

“Beda pembukuan partai itu beda, itu sudah diaudit. Ini yang munculkan pembukuan perusahaan-perusahaan. Partai Demokrat tidak punya perusahaan. Individu atau oknum Demokrat punya perusahaan silakan, enggak berurusan sama kita. Kalau itu aliran dana masuk ke sana, itu urusan pengadilan lah,” tukasnya.

Seperti diberitakan, pernyataan Yulianis ini diungkapkan saat menjadi saksi dalam sidang terdakwa kasus suap wisma atlet Mindo Rosalina Manulang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (10/8/2011). Rosa adalah bawahan Nazaruddin di PT Anak Negeri.

“Uangnya ngalir ke Demokrat, ada. Saya keluarkan dua kali untuk partai, 400.000 (dollar AS) dan Rp 1 miliar,” kata Yulianis.

Namun, Yulianis mengatakan, uang yang ditujukan kepada Partai Demokrat tersebut telah dikembalikan ke kas Grup Permai. “Itu dikembalikan lagi, ada tanda terimanya,” ujar Yulianis.

Sementara terkait kasus suap wisma atlet, sebelumnya Yulianis mengungkapkan, Grup Permai mengeluarkan Rp 16 miliar untuk mendapatkan proyek tersebut. Uang itu mengalir ke DPR, Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga, serta panitia wisma atlet di daerah. Menurutnya, uang untuk DPR sebesar 5 persen dari uang muka proyek Rp 33 miliar dialirkan demi “mengawal” penganggaran proyek

11 Agustus 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

KPK Sarankan Mobil Dinas Tak Digunakan Saat Mudik

SUARA MERDEKA CyberNews – Kamis, 11 Agustus 2011

Jakarta, CyberNews. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeluarkan himbauan bagi para pegawai negeri serta pejabat negara untuk hanya menggunakan fasilitas negara berupa kendaraan dinas untuk kepentingan kedinasan.

KPK menghimbau sebaiknya para pegawai negeri menggunakan kendaraan pribadi atau kendaraan umum saat libur Lebaran.

“Mobil dinas itu kan fasilitas untuk melaksanakan kegiatan dinas agar pegawai atau pejabat yang bersangkutan dimudahkan karena mobil itu. Tapi kalau untuk kepentingan lain, sedapat mungkin menggunakan kendaraan pribadinya atau kendaraan umum,” kata Wakil Ketua KPK M Jasin, pada detik.com Kamis (11/8).

Ia menambahkan, alasan lain dikeluarkannya himbauan ini yaitu agar kondisi kendaraan dinas tetap baik saat digunakan sebagai penunjang kegiatan pemerintahan.

( dtc , Linda Putri / CN33 )

11 Agustus 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

KPK Periksa Kabag Set Komisi X DPR

KOMPAS.com – Kamis, 11 Agustus 2011

 

JAKARTA, KOMPAS.com – Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan pemeriksaan terhadap Kepala Bagian Sekretariat Komisi X DPR Agus Salim sebagai saksi dalam kasus dugaan suap pembangunan wisma atlet SEA Games, Kamis (11/8/2011). Belum diketahui kaitan Agus dalam perkara ini.

Informasi soal pemeriksaan yang berlangsung di gedung KPK Jakarta tersebut berdasarkan jadwal pemeriksaan yang dirilis KPK. Penyidikan kasus dugaan suap pembangunan wisma atlet SEA Games tampak mulai mengarah ke DPR.

Sebelumnya KPK memeriksa Kepala Bagian (Kabag) Sekretariat Badan Anggaran DPR Nurul Faiziah dan Sekretaris Jenderal DPR Nining Indra Saleh.

Kasus tersebut melibatkan anggota Komisi VII DPR M Nazaruddin, Marketing PT Anak Negeri Mindo Rosalina Manulang, Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga Wafid Muharam, dan Manajer Pemasaran PT Duta Graha Indah Mohamad El Idris. Kasus ini juga diduga melibatkan sejumlah anggota badan anggaran DPR.

Seperti diberitakan sebelumnya, nama Angelina Sondakh, Mirwan Amir, dan Wayan Koster disebut terlibat dalam mengamankan anggaran proyek wisma atlet. Ketiganya adalah anggota Komisi X DPR.

Pada persidangan sejumlah terdakwa dalam kasus itu terungkap adanya aliran dana ke DPR terkait wisma atlet. Mantan Wakil Direktur Keungan Permai Grup, Yulinis mengungkapkan bahwa induk perusahaan milik M Nazaruddin yang menjadi tempatnya bekerja mengeluarkan dana Rp 16 miliar untuk mendapatkan proyek wisma atlet.

Uang Rp 16 miliar itu dibagi ke sejumlah pihak termasuk ke DPR dan pihak Kementrian Pemuda dan Olahraga. Dana yang mengalir ke DPR disebutkan untuk mengawal penganggaran wisma atlet.

Yulianis juga mengungkapkan adanya pengajuan permohonan pengeluaran dana kas Permai Grup untuk Angelina dan Koster. Pengeluaran dana tersebut diajukan staf Permai Grup bernama Gerhana atas perintah Rosalina. KPK juga menjadwalkan pemeriksaan Gerhana hari ini.

11 Agustus 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

KPK Periksa Gerhana

KOMPAS.com – Kamis, 11 Agustus 2011

 

JAKARTA, KOMPAS.com – Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan pemeriksaan terhadap pegawai Permai Grup bernama Gerhana, Kamis (11/8/2011). Nama Gerhana disebut dalam kesaksian mantan Wakil Direktur Keuangan Permai Grup, Yulianis di persidangan terdakwa kasus suap pembangunan wisma atlet, Mindo Rosalina Manulang, kemarin.

Gerhana adalah orang yang mengajukan permohonan anggaran Permai Grup untuk anggota DPR Fraksi Partai Demokrat Angelina Sondakh dan Fraksi PDI-Perjuangan, Wayan Koster.

Informasi pemeriksaan Gerhana tersebut berdasarkan jadwal pemeriksaan yang dirilis KPK. Pada lembaran jadwal tersebut tertulis, Gerhana merupakan saksi dalam kasus dugaan suap pembangunan wisma atlet SEA Games.

Dalam kesaksiannya, Yulianis menyebutkan, Rosa mengajukan permohonan pengeluaran dari Permai Grup untuk diberikan kepada Angelina dan Wayan. “Tiap mengajukan permohonan uang untuk menggiring (penganggaran proyek wisma atlet) tadi itu mengatakan uang untuk Angelina dan Wayan?” tanya hakim Hendra Yosfin kepada Yulianis.

“Saya menulis (mencatat) berdasarkan pengajuannya saja,” jawab Yulianis.

Pengajuan permohonan untuk DPR tersebut kemudian dikonfirmasikan kepada Nazaruddin selaku pemilik Grup Permai. “Atas persetujuan Pak Nazar, dikeluarkan uangnya,” ucapnya.

Hal tersebut kemudian dibantah Rosa. Menurut Direktur Pemasaran PT Anak Negeri itu, yang mengajukan permohonan anggaran untuk DPR bukanlah dirinya, melainkan Gerhana, sesama pegawai Grup Permai.

Namun, menurut Yulianis, Gerhana mengaku kepadanya telah diperintah Rosa untuk membuat pengajuan. “Yang nulis pengajuannya memang Bu Gerhana, tapi Bu Gerhana saya konfirmasi yang mengajukannya itu Bu Rosa,” kata Yulianis.

11 Agustus 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Duit Perusahaan Nazar Mengalir ke Partai Demokrat

TEMPOinteraktif.Com – KAMIS, 11 AGUSTUS 2011

Yulianis, saat bersaksi dalam sidang kasus suap Wisma Atlit dengan terdakwa El Idris di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, (10/8). ANTARA/Fanny Octavianus

TEMPO InteraktifJakarta – Sedikit demi sedikit, teka-teki kemana duit perusahaan  Muhammad Nazaruddin, Permai Group, mengalir akhirnya terungkap. Di persidangan, Wakil Direktur Keuangan Permai Group Yulianis mengungkap kalau dirinya pernah mencairkan dana kas perusahaannya untuk Partai Demokrat. Duit dialirkan dua kali, yakni sebesar US$ 400 ribu dan Rp 2 miliar. Duit itu hendak dipakai untuk “kepentingan 2010”.

“Apakah tidak apa-apa saya buka di sini?” kata Wakil Direktur Permai Group, Yulianis, sebelum menjawab kuasa hukum Rosa, Djufri Taufik, mengenai adanya aliran duit perusahaan Nazaruddin ke Partai Demokrat dalam sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Jakarta, kemarin. “Ada yang ke Demokrat. Saya mengeluarkan uang dua kali, 400 ribu (dolar Amerika) dan yang kedua Rp 2 miliar.”

Yulianis kemarin bersaksi dalam sidang terdakwa kasus wisma atlet Jakabaring untuk Mindo Rosalina Manulang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi DKI. Menurut dia, uang sudah dikembalikan ke kas perusahaannya. “Uang dikembalikan lagi oleh partai. Ada tanda terimanya yang Bapak bisa lihat.”

Ia tak menyebutkan kapan persisnya uang itu dikembalikan Demokrat. Hakim, jaksa, maupun kuasa hukum tak memerinci waktu kejadian dan siapa orang yang meminjam duit itu. Pada 2010, Partai Demokrat menggelar kongres di Bandung yang akhirnya memunculkan Anas Urbaningrum sebagai ketua umum. M. Nazaruddin dari persembunyiannya mengungkapkan dana kongres itu sebesar Rp 50 miliar diambil dari proyek Stadion Hambalang.

Kuasa hukum Anas, Patra M. Zein, menegaskan bahwa Anas tak tahu ihwal kasus-kasus yang dituduhkan Nazaruddin, termasuk dalam proyek Hambalang. “Anas enggak tahu. Apa yang mau diterangkan?” kata dia di kantor Mahkamah Konstitusi. “Anas saja baru dengar soal Hambalang. Dari awal dia (Anas) jamin tidak terlibat korupsi itu.”

Bukan hanya soal aliran dana ke partai, Yulianis juga memerinci aliran dana ke politikus Partai Demokrat, Angelina Sondakh, dan politikus PDI Perjuangan, I Wayan Koster. Kedua politikus DPR itu sering bertemu dengan Direktur PT Anak Negeri Mindo Rosalina Manulang dalam kaitan dengan penanganan proyek wisma atlet SEA Games XXVI, Jakabaring, Sumatera Selatan.

“Waktu itu dia (Rosa) mengajukan untuk mengambil uang (dari Permai Group ke DPR),” kata dia. “Uang itu untuk menggiring Grup Permai (mendapatkan proyek wisma atlet). Katanya untuk Angie dan Wayan.”

Kesaksian Yulianis ini menguatkan tudingan Nazar. Saat dalam pelarian, ia menyebutkan adanya aliran duit ke anggota DPR, termasuk Angelina dan Wayan Koster.

Di kediamannya, Angelina menolak berkomentar. “Nanti saja, di Dewan Pimpinan Pusat, ada rapat jam 15.00,” kata dia di pintu gerbang rumahnya. Namun, saat ditunggu di kantor Demokrat, Angelina tak terlihat. Koster akhir Juli lalu justru menuding Nazar menikmati aliran dana itu. “Enggak ada, Nazar juga, kan, di Senayan,” kata dia yang mengaku tak kenal Yulianis. “Nanti di persidangan saja kita dengarkan seperti apa.”

Dalam sidang dengan terdakwa Mohammad El Idris, Yulianis kembali menegaskan pernah “belanja” sejumlah duit ke DPR. Belanja yang dimaksud adalah membayar di muka politikus Senayan guna memastikan proyek tetap dikontrol Grup Permai. Saat “berbelanja”, Rosa dan Angelina menggunakan istilah “apel Malang” dan “apel Washington” dalam percakapan via layanan BlackBerry Messenger. Apel Malang untuk menyebut duit rupiah dan apel Washington istilah bagi uang dolar Amerika.

“Kalau Bu Rosa perlu uang ke saya, dia bilang perlu apel Malang,” kata Yulianis. “Pencairan yang rupiah dimulai Mei, kalau dolar pada April 2010 sampai September. Memang duluan ‘belanja’-nya, baru dapat ‘barang’-nya.”

Uang itu di luar success fee 5 persen setelah proyek berjalan. Yulianis menyebut duit mengalir ke DPR sejak April 2010 dalam beberapa termin.

ISMA SAVITRI | ALWAN RIDHA | FEBRIYAN

11 Agustus 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Nazar Masih Terima Gaji dari DPR Rp 51 Juta/Bulan

TEMPOinteraktif.Com – KAMIS, 11 AGUSTUS 2011 

M. Nazaruddin. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO InteraktifJakarta – Inilah “nikmatnya” menjadi M. Nazaruddin. Meski sudah menjadi buronan dia masih digaji negara. Karena belum juga ada surat apapun dari Partai Demokrat, maka Dewan Perwakilan Rakyat masih menganggap Muhammad Nazaruddin sebagai anggota mereka. Pun meski sudah hampir tiga bulan Nazar mangkir dari aktivitasnya sebagai angota DPR. Karenanya, DPR masih mengaji eks Bendahara Umum Partai Demokrat yang kini jadi buronan Komisi Pemberantas Korupsi karena kasus suap proyek Wisma Atlet.

“Sampai sekarang belum terima pergantian apa pun bentuknya. Jadi, Nazaruddin masih tercatat sebagai anggota DPR,” kata Sekjen DPR Nining Indra Saleh di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi, Rabu 10 Agustus 2011.

Menurut Nining, DPR belum menerima satu pun surat usulan pemecatan dari Partai Demokrat atas Nazaruddin sebagai anggota Dewan. Karena itu, hingga saat ini DPR masih menganggap Nazar jadi anggota Komisi Energi. “Kalau belum ada proses pemberhentian, berarti masih tercatat.”

Sebagai anggota Dewan, saban bulan Nazaruddin menerima gaji pokok dan tunjangan sekitar Rp 18,4 juta. Gaji ini masih ditambah dengan berbagai tunjangan alat kelengkapan sebesar Rp 33,1 juta. Dengan demikian, total gaji yang diterimanya mencapai Rp 51,5 juta per bulan.

Pemecatan anggota Dewan diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Nining menguraikan, usul pergantian anggota harus disampaikan partai politik terkait ke pimpinan DPR untuk kemudian diajukan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). “Untuk diminta siapa penggantinya, itu KPU yang tahu.”

Setelah nama didapatkan, KPU kemudian menyerahkan nama pengganti kepada DPR. Nama tersebut kemudian diajukan kepada presiden dalam rentang waktu satu minggu. Presiden kemudian memiliki batas waktu hingga 14 hari untuk menjawab surat usulan pemecatan anggota Dewan sekaligus penggantinya.

Selanjutnya, kata Nining, presiden mengeluarkan instruksi. “Barulah dilakukan pelantikan penggantinya.”

Anggota Dewan dari Partai Keadilan Sejahtera, Hidayat Nur Wahid, membenarkan bahwa pemecatan anggota DPR bergantung pada partainya. Namun, kata dia, DPR memiliki kewenangan melakukan pemecatan langsung. “Jika dirasa perlu untuk menjaga nama baik institusi, seperti zaman Agung Laksono,” ujarnya di Yogyakarta. Kala itu, Badan Kehormatan memecat anggota PDI Perjuangan, Max Moein.

ALI NY | RIRIN AGUSTIA | PRIBADI WICAKSONO

11 Agustus 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Mantan Bupati Sragen Jadi Tersangka Ijazah Palsu

TEMPOinteraktif.Com – KAMIS, 11 AGUSTUS 2011

Untung Wiyono. TEMPO/ Ayu Ambong

TEMPO InteraktifSemarang– Kepolisian Daerah Jawa Tengah telah menetapkan mantan Bupati Sragen, Untung Wiyono, sebagai tersangka kasus dugaan penggunaan ijazah palsu untuk pemilihan Kepala Daerah Sragen 2000 dan 2006.

Direktur Reserse Umum Polda Jawa Tengah Komisaris Besar Bambang Rudi Praktiknyo mengatakan penetapan status tersangka terhadap Untung tersebut sudah diputuskan sejak Juli 2011.

“Untuk melengkapi pemberkasan, penyidik Direktorat Reserse Umum Polda Jawa Tengah akan melakukan pemeriksaan kepada Untung pada Jumat, 12 Agustus,” kata Bambang, Kamis, 11 Agustus 2011.

Pemeriksaan terhadap Untung akan dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane, Kota Semarang. Sebab saat ini Untung sudah ditahan di penjara karena menjadi tersangka kasus dugaan korupsi pendepositoan uang APBD Sragen ke BPR Karangmalang dan BPR Jokotingkir.

Bambang menyatakan akan mengirimkan dua tim penyidik dari Direktorat Reserse Umum Polda didampingi satu orang pengawas penyidik yang mendatangi ruang tahanan Untung Wiyono di LP Kedungpane.

Bambang menyatakan pemeriksaan kasus dugaan ijazah palsu tersebut sebenarnya sudah berlangsung sejak 10 tahunan lalu. Sejumlah orang saksi telah diperiksa. Namun saat itu Untung masih menjabat sebagai Bupati Sragen dan sulit dilakukan pemeriksaan karena terkendala teknis surat izin dari Presiden yang tak kunjung turun.

Dengan dilakukan pemeriksaan terhadap Untung Wiyono, diharapkan penyusunan berkas acara pemeriksaan (BAP) kasus dugaan ijazah palsu segera rampung dan dilimpahkan ke penuntut umum kejaksaan. Bambang berharap sebelum Lebaran, penyusunan BAP sudah rampung untuk diserahkan kepada penuntut umum kejaksaan.

Karena Untung menjadi tahanan kejaksaan, maka Polda Jawa Tengah mengajukan permohonan bon pinjam tahanan ke kejaksaan. Kejaksaan sendiri sudah memberi surat balasan yang berisi diperbolehkannya pemeriksaan asal dilakukan di LP.

Saat dimintai konfirmasi, Untung Wiyono menampik jika ijazahnya palsu. “Ah, itu masalah lama. Kalau palsu kenapa saya bisa menjabat bupati selama dua periode,” katanya singkat.

Sebelumnya, beberapa kali kelompok masyarakat dari Sragen mendatangi Kantor Polda Jawa Tengah meminta kasus ijazah palsu milik Untung diusut tuntas. Misalnya, dari Forum Komunikasi Organisasi Kepemudaan Sragen yang dipimpin Jamaluddin Hidayat.

Para pengunjuk rasa sudah memiliki bukti palsunya ijazah Untung. Bukti itu berupa fotokopi surat tanda tamat belajar (STTB) yang diterbitkan SMA Negeri 6 Jakarta pada tahun 1971 serta fotokopi ijazah SMA yang dimiliki Bupati Untung Wiyono yang terbit pada tahun yang sama.

Yang dimiliki Untung dinilai palsu karena tahun 1971 tidak ada SMA yang menerbitkan ijazah, melainkan STTB. Selain itu juga ada bukti fotokopi surat keterangan Kepala SMA 6 Jakarta bahwa STTB dengan nomor seri 001054 merupakan milik Ratna Hidayat, bukan milik Untung Wiyono. Sementara ijazah Untung juga bernomor seri 001054.

ROFIUDDIN

11 Agustus 2011 Posted by | SRAGEN | Tinggalkan komentar

Dugaan Korupsi: Bupati Subang Nonaktif Bela Diri

KOMPAS.com – Kamis, 11 Agustus 2011
Kompas/Didit Putra Erlangga Eep tengah menjalani sidang dengan agenda pembacaan nota pembelaan diri di Pengadilan Negeri Bandung, Kamis (11/8/2011).

 

BANDUNG, KOMPAS.com – Terdakwa kasus korupsi biaya pungut pajak bumi dan bangunan, Eep Hidayat, Bupati Subang nonaktif, membacakan nota pembelaan diri dalam sidang di Pengadilan Negeri Bandung, Kamis (8/11/2011). Pledoi setebal 112 halaman itu tidak dibacakan seluruhnya.

Kesepakatan itu diambil oleh hakim, jaksa penuntut umum, dan tim kuasa hukum Eep. Bupati Subang nonaktif ini hanya membaca halaman pertama sedangkan sisanya dilanjutkan oleh kuasa hukumnya, Abdi Yuhana.

Isi pledoi tersebut intinya menolak upaya jaksa penuntut umum (JPU) untuk menjebloskan Eep ke penjara. Terdakwa mencurigai JPU memaksakan kehendaknya, hingga mengubah keterangan para saksi. Begitu pula menyajikan data perbandingan yang tidak relevan.

Eep diseret ke pengadilan, karena dugaan penyelewengan biaya pungut PBB sebesar Rp 14 miliar dari tahun 2005-2008. Dia dituntut penjara 8 tahun, denda Rp 500 juta dan diwajibkan mengembalikan uang sebesar Rp 2 miliar.

11 Agustus 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

KORUPSI DI INDIA: Kepercayaan Rakyat Merosot Tajam

KOMPAS.com – Rabu, 10 Agustus 2011

NEW DELHI, SELASA – Ribuan demonstran menggelar unjuk rasa memprotes maraknya skandal korupsi di tubuh Pemerintah India. Aksi protes digelar di luar gedung parlemen di New Delhi, Selasa (9/8). Aksi ini mengundang reaksi keras dari polisi setempat, yang menggunakan pentungan, menembakkan gas air mata dan meriam air untuk membubarkan mereka.

Langkah keras kepolisian diambil lantaran para pengunjuk rasa menyerang dengan brutal ke arah barikade aparat keamanan.

Mereka merangsek dan melempari polisi dengan batu. Sedikitnya 25 orang dilaporkan terluka. Sikap brutal itu disayangkan Anurag Thakur, pimpinan sayap pemuda Partai Bharatiya Janata (BJP). Dia minta unjuk rasa bisa dilakukan secara damai agar tidak merugikan.

Parlemen

Tak hanya di jalanan, kemarahan atas skandal korupsi di pemerintahan India juga pecah di dalam rapat parlemen, begitu para anggota legislatif asal BJP yang beroposisi menyerukan sikap antipemerintah.

Skandal korupsi terutama terjadi dalam proyek-proyek seputar persiapan pesta olahraga negara-negara persemakmuran (Commonwealth Games) di India tahun lalu.

Indikasi korupsi terungkap dari hasil audit yang digelar pemerintah sendiri. Skandal dan praktik korupsi itu diduga melibatkan pula sejumlah anggota kongres partai yang berkuasa.

Dugaan praktik dan skandal suap yang melibatkan orang- orang terkenal dan berpengaruh di India saat ini telah menggerogoti tingkat kepercayaan pemerintahan Perdana Menteri Manmohan Singh dalam beberapa bulan terakhir.

Hal itu tampak pula dari hasil survei terkait persepsi masyarakat atas perilaku koruptif pejabat dan aparat pemerintah. Survei dilakukan lembaga Pusat Studi Masyarakat Berkembang.

Dalam survei yang diterbitkan surat kabar The Hindu itu, tampak mayoritas rakyat di India melihat para pejabat publik dan anggota legislatif mereka sebagai kelompok paling korup. Sebanyak 43 persen dari mereka menganggap sosok politisi adalah yang terkorup.

Sebanyak dua pertiga responden melihat pemerintahan PM Singh ”sangat korup”, sementara lebih banyak lagi dari para responden menilai langkah pemerintah memberantas praktik korupsi dilakukan dengan tidak sungguh-sungguh, apalagi tulus.

(REUTERS/AP/DWA)

11 Agustus 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: