KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

SPORC Hanya Menindak Rakyat Kecil

Pemberantasan Pembalakan
KOMPAS.com – Kamis, 4 Agustus 2011
KOMPAS/SYAHNAN RANGKUTI Ilustrasi pembalakan liar

 

PONTIANAK, KOMPAS.com- Masyarakat Dayak Kalimantan Barat yang tergabung dalam tujuh organisasi meminta Menteri Kehutanan meninjau ulang keberadaan satuan polisi kehutanan reaksi cepat atau Sporc. Mereka menilai, Sporc bertindak diskriminatif, karena hanya menangani kasus-kasus yang melibatkan masyarakat kecil.

Dalam pernyataan sikap yang disampaikan ketujuh organisasi itu, Kamis (4/8/2011), Ketua Dewan Adat Dayak Kalimantan Barat Yakobus Kumis mengatakan, kasus dugaan pembalakan liar oleh perusahaan-perusahaan besar justru dibiarkan.

“Selama ini, yang ditangkap adalah masyarakat miskin yang memanfaatkan limbah kayu. Namun, perusahaan yang berlindung di balik perusahaan HPH, HTI, dan perkebunan skala besar dibiarkan,” kata Kumis.

Selain Dewan Adat Dayak, sikap yang sama juga disampaikan oleh Front Pembela Dayak Kalbar, Laskar Pemuda Dayak Kalbar, Bala Adat Dayak Kalbar, Panglima Perang Adat Dayak, Forum Borneo Bersatu, Forum Pemuda Dayak Sadar Hukum Kalbar.

Komandan Sporc Brigade Bekantan Kalimantan Barat David Muhammad mengatakan, pihaknya bekerja sesuai prosedur. “Kami tak pernah bertindak diskriminatif. Kami juga menangani kasus pelanggaran hukum perusahaan. Salah satunya perusahaan tambang di hutan lindung Kabupaten Bengkayang,” kata David.

4 Agustus 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Dana BOS/BOP: Rincian Dana BOP Harus Diumumkan

KOMPAS.com – Kamis, 4 Agustus 2011

KOMPAS/NELI TRIANA Kepala Sekolah harus menempel laporan rinci penggunaan dana BOS/BOP, misalnya di dinding sekolah. Prinsipnya, laporan bisa diakses para pihak di sekolah itu. Demikian penjelasan Budi Santoso, anggota Ombudsman RI, Kamis (4/8/2011).

 

JAKARTA, KOMPAS.com- Terkait sudah dikirimkannya surat petunjuk teknis dari Ombudsman RI kepada Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, sekolah-sekolah di DKI diimbau untuk segera melaporkan secara rinci laporan penggunaan dana BOS/BOP.

“Kalau perlu di dinding sekolah seperti mading (majalah dinding) begitu menempelkan laporannya. Jadi semua pihak bisa melihatnya,” kata Budi Susanto dari Bidang Penyelesaian Laporan/Pengaduan Ombudsman RI, saat ditemui di kantornya siang ini. Dana BOS/BOP, sesuai petunjuk teknis penggunaannya dari Departemen Pendidikan, hanya boleh digunakan untuk biaya operasional sekolah.

Praktik menahan dana BOS/BOP di bank untuk mendapatkan bunga, pembelian buku untuk koleksi pribadi maupun perpustakaan, pakaian seragam, dan lainnya dilarang menggunakan dana tersebut

4 Agustus 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Sakit, Cirus Minta Penangguhan Penahanan

KOMPAS.com – Kamis, 4 Agustus 2011

 

KOMPAS/LUCKY PRANSISKA
Terdakwa Cirus Sinaga menyimak pembacaan putusan sela dalam kasus penggelapan yang dilakukan mantan pegawai pajak Gayus HP Tambunan di Pengadilan Negeri Tangerang, Banten, Kamis (30/6).

 

JAKARTA, KOMPAS.com – Terdakwa kasus dugaan korupsi Cirus Sinaga meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang diketuai Albertina Ho untuk menangguhkan penahanannya. Jaksa non aktif itu beralasan membutuhkan pengobatan di luar tahanan secara rutin selama enam bulan berturut-turut.

“Saya ingin memulihkan kesehatan saya sampai enam bulan berturut-turut. Sementara (perawatan) di tahanan enggak memadai untuk kesehatan saya. Maka saya mohon lah Bu, untuk ditangguhkan penahanan saya demi kesehatan saya,” kata Cirus.

Sebelumnya, Cirus empat kali tidak menghadiri persidangannya karena menjalani perawatan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Kuasa hukum Cirus yakni Tumbur Simanjuntak mengatakan bahwa kliennya menderita sakit diabetes komplikasi. Saat ditanya kondisi kesehatannya hari ini, Cirus yang duduk di kursi persidangan dengan mengenakan batik itu mengaku kondisinya membaik. Hanya saja, daya ingatnya menurun.

“Kalau perubahan kesehatan sudah ada, semakin baik. Cuma masih kurang begitu (baik) perkembangannya, daya ingat juga,” ucapnya.

Menanggapi permintaan Cirus, Hakim Albertina Ho meminta tim penasehat hukum Cirus untuk menuangkan permohonan penangguhan penahanan itu dalam bentuk surat. “Supaya menjadi pertimbangan kami,” ujar Albertina.

Hari ini, Cirus menjalani persidangan dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi. Sebanyak empat saksi yang dihadirkan hari ini merupakan penyidik Bareskrim Mabes Polri. Mereka adalah Mardiyani, Pambudi Pamungkas, Abdi Farhanudin, dan Edi Haryanto.

Cirus didakwa merekayasa surat dakwaan terhadap Gayus Halomoan Tambunan, terdakwa mafia pajak, yang mengakibatkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang membebaskan Gayus dari tuduhan pencucian uang dan penggelapan.

Cirus didakwa sengaja menghilangkan pasal korupsi dalam dakwaan Gayus. Dia memerintahkan jaksa Nasran Azis untuk membuat dakwaan tanpa pasal korupsi.

4 Agustus 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Korupsi Uang Pungut PBB: Eep Dituntut 8 Tahun

KOMPAS.com – Kamis, 4 Agustus 2011

KOMPAS/DIDIT PUTRA ERLANGGA RAHARDJO Bupati Subang (nonaktif) memberikan keterangan kepada wartawan di Pengadilan Negeri Bandung, Kamis (4/8/2011). Dia dituntut 8 tahun penjara dan denda Rp 500 juta.

 

BANDUNG, KOMPAS.com- Bupati Subang (nonaktif) Eep Hidayat dituntut 8 tahun oleh Jaksa Penuntut Umum atas dugaan kasus korupsi biaya pungut Pajak Bumi dan Bangunan selama periode 2005-2008. Dia juga diwajibkan membayar denda Rp 500 juta dan mengganti uang yang sudah dibagikan sampai Rp 2 miliar.

Hal itu terungkap dalam persidangan di Pengadilan Negeri Bandung, Kamis (4/8/2011). Sidang lanjutan dengan agenda membacakan pledoi.

“Jaksa tidak bisa berargumentasi, tapi caplok berita acara pemeriksaan secara terang-terangan tanpa perhitungan saksi,” kata Eep yang mengenakan batik warna merah.

Dia menuturkan bahwa sudah pernah ada audit dari BPKP Jabar yang menyatakan tidak ada kerugian negara. Eep juga menyebut bahwa keterangannya melalui pemeriksaan terdakwa telah dipelintir oleh jaksa.

Eep dianggap bersalah karena menggunakan dana dari biaya pungut Pajak Bumi Bangunan hanya menggunakan surat keputusan bupati, tidak melalui peraturan daerah yang harusnya mendapatkan persetujuan dari DPRD.

Dia dianggap telah melakukan korupsi akibat perbuatannya dan mengakibatkan kerugian negara hingga Rp 14 miliar. Menurut rencana, dia akan membacakan pledoi atau pembelaan diri pada Kamis (11/8).

4 Agustus 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Dugaan Komersialisasi Sel Tahanan: Asal Bayar, Tahanan Bisa Pilih Blok Aman

KOMPAS.com – Kamis, 4 Agustus 2011

Surya Denah sel Polrestabes Surabaya

 

SURABAYA, KOMPAS.com – Ada dugaan terjadinya praktik “komersialisasi” blok sel tahanan di Polrestabes Surabaya, Jawa Timur. Hal itu diakui beberapa tahanan yang rela membayar agar ditempatkan di blok tertentu.

Dari temuan Surya di lapangan, berbagai macam fasilitas bisa ditemukan di balik tahanan Polrestabes Surabaya. Sumber Surya mengaku, fasilitas itu tidak gratis. Tahanan yang ingin menikmatinya harus membayar. Satu fasilitas yang bisa dinikmati, kata sumber itu, adalah memilih blok yang aman dan nyaman.

Sumber Surya, sebut saja Toni, mengaku harus membayar Rp 200.000 agar bisa tetap di bloknya saat ini. Kalau tidak, ia mungkin dipindah ke blok yang hanya diisi oleh para penjahat kasus berat.

“Saat ini saya berada di blok A. Kalau tidak membayar, saya akan dipindah ke blok D. Blok itu isinya tersangka kasus-kasus kekerasan,” akunya.

Dia mengaku tidak kuat kalau harus menjalani masa “orientasi” khas tahanan. “Digebuki itu pasti. Makanya saya ndak mau kalau harus dipindah ke sana,” imbuhnya.

Toni mengaku membayar sejumlah uang ke petugas Satuan Tahanan dan Barang Bukti (Sat Tahti). Uang itu dibawakan oleh kerabatnya yang datang membesuk.Toni menyebut nama perwira yang dipanggilnya “Komandan”. Sang “komandan”, kata Toni, meminjami dia ponsel untuk menghubungi kerabatanya agar datang membawa sejumlah uang.

Cerita serupa diungkap kerabat tersangka bernama sebut saja Andri. sebut saja bernama Andri. Kepada keluarganya Andri meminta uang sejumlah Rp 150.000 untuk diberikan kepada petugas sehingga dia tidak dimasukkan satu sel dengan penjahat sadis.

Dia kini berada di blok O. Seperti Toni, Andri juga diancam dipindah ke blok D, yang selama ini dikenal menakutkan. “Saya tidak mau saudara saya itu kena gebuk tahanan lain. Makanya saya rela baya Rp 150.000,” ujar keluarga Adri yang mewanti-wanti agar namanya tidak disebut.

Dugaan ‘komersialisasi’ blok memang menjadi rahasia umum. Pasalnya, kekerasan dalam tahanan memang lazim. Karena itu, para tahanan yang berduit atau, paling tidak, bisa menyediakan uang, bisa memilih blok agar keselamatannya terjamin.

Kasat pernah bantu

Dikonfirmasi, Kasat Tahti Polretabes Surabaya Kompol Hery Susanto membantah tudingan dirinya mengomersilkan blok tahanan. Dia balik menuding itu hanya akal-akalan tahanan untuk mendapatkan uang dari keluarganya.

“Tidak ada itu jual beli blok. Setahu saya, biasanya tersangka itu memelas dengan harapan keluarganya memberinya uang,” bantahnya saat ditemui pada Selasa (2/8/2011). Dia mengaku hanya menjalankan tugas dengan membagi tahanan di blok-blok berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan.

“Pembagian blok itu ditentukan jumlah tahanan dan kapasitas ruangan,” imbuhnya. Namun, Hery mengaku sering dimintai bantuan oleh keluarga tersangka.

Dia mencontohkan, kalau keluarga tersangka khawatir kerabatnya dikeroyok di dalam tahanan, mereka memohon dipindahkan ke blok yang lebih aman. Pernah dia mendapati tahanannya bonyok dikeroyok tahanan lain.

“Sepanjang alasan dan kondisinya masuk akal, saya berusaha bantu. Itu juga demi keselamatan tahanan sendiri,” paparnya.

Dikatakannya, uang yang diselundupkan keluarga tahanan itu biasanya digunakan untuk membeli kopi. Dia tidak menutup mata kalau uang itu juga diberikan ke tahanan lain yang lebih kuat. Istilah umumnya jatah preman (japrem).

Hery mempersilakan tahanan melapor padanya bila ada yang diperas satuannya. Ditegaskannya, keluhan itu harus ada bukti. “Siapa petugasnya yang minta kan harus jelas. Jangan asal tuding dong,” ucapnya dengan nada kesal.

Keluhan lain yang juga pernah masuk ke pihaknya adalah, sering kali ada tersangka yang satu saudara. Mereka awalnya ditempatkan di blok yang berbeda. Nah, karena jam besuk antarblok berbeda, keluarganya meminta bantuan agar tersangka ditempatkan di satu blok saja supaya memudahkan besuknya.

Sejauh ini Hery mengakui kalau pihaknya memang beberapa kali kecolongan dengan peredaran uang di tahanan. Menurutnya, uang tersebut biasanya digunakan untuk membayar para tahanan yang lebih kuat. Paling tidak, tahanan baru harus menjamu tahanan lama dengan membelikannya kopi atau makanan.

“Jadi, sebenarnya uang itu bukan untuk petugas. Uang itu didapat tahanan dengan mengarang cerita agar keluarganya iba dan memberikan uang,” elaknya.

Yang jelas, Hery membantah uang tersebut mengalir kepadanya. “Saya hanya menjalankan tugas,” pungkasnya.

Dihubungi terpisah, Waka Polrestabes Surabaya AKBP M Iqbal mengaku sudah mendengar informasi ini. Pihaknya sudah mengambil langkah untuk menyelidiki kasus itu. “Kami sudah mengumpulkan orang-orang yang tersangkut di informasi ini. Kami berjanji kalau memang ada pelanggaran, tentu akan kami tindak,” tegasnya singkat.

4 Agustus 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Dirut PT DGI Akui Jasa Rosa dalam Tender Proyek Wisma Atlet

Rabu, 03 Agustus 2011

Wisma Atlet Sea Games XXVI di Jakabaring Sport City, Palembang, Sumatera Selatan, (27/7). ANTARA/Puspa Perwitasari

TEMPO Interaktif, Jakarta – Direktur Utama PT Duta Graha Indah, Dudung Purwadi mengakui ada pemberian fee dalam tender pembangunan wisma atlet SEA Games XXVI, Jakabaring, Palembang. Namun ia mengaku semula hanya menyetujui fee yang diberikan kepada Sekretaris Kementerian pemuda dan Olahraga, Wafid Muharram  Rp 1 miliar. “Sebagai Marketing fee, karena Rosa  telah membantu PT DGI mendapatkan tender,” katanya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Rabu 3 Agustus 2011

Dudung menyebut Rosa adalah orang yang berperan penting sehingga perusahaannya yang bergerak dibidang kontraktor mendapatkan tender. “Proyek ini dari Rosa, tentunya ada sukses fee,” kata Dudung.

Menurut Dudung, Rosa mempunyai orang yang disegani di Menpora sehingga dia bisa mendapatkan tender. “Rosa ini punya orang yang disegani di Kemenpora.” katanya.

Dudung mengaku mendapat laporan ada aliran uang senilai Rp 3,2 Miliar,  setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap basah Rosa dan Idris sedang melakukan transaksi suap kepada Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga, Wafid Muharam di kantor Kemenpora, 21 April 2011 lalu. “Saya tidak tahu tentang tiga cek yang dikeluarkan itu,” kata Dudung.

Dudung menegaskan bahwa kasus penangkapan KPK tersebut terjadi setelah tender proyek disetujui. Dia juga menekankan tidak ada komitmen apapun dengan Wafid terkait proyek wisma atlet tersebut. ” PT DGI tidak punya komitmen pak Wafid, dengan saya pribadi juga tidak. Dengan Rosa, pak Idris yang sudah ada komitmen,” ujarnya.

Setelah dilapori ada deal antara Pak Idris dengan Rosa dan Pak Wafid, lanjut Dudung, saya hanya setuju Rp. 1 Miliar. Namun kemudian ternyata ada deal Rp 3,2 miliar, ia mengaku tak tahu.
RINA WIDIASTUTI

4 Agustus 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Pemenang Tender Wisma Atlet Akui Ada Deal dengan Nazaruddin

TEMPOinteraktif.Com – Kamis, 04 Agustus 2011

ANTARA/Nila Fuadi

TEMPO Interaktif, Jakarta – Direktur Utama PT Duta Ghara Indah, Dudung Purwadi, mengaku mendapat laporan adanya deal antara manajer PT Duta Gharga Indah, Muhammad Idris; Direktur PT Anak Negeri, Mindo Rosalina Manulang dan bekas Bendahara Partai Demokrat Muhammad Nazarudin. “Saya dilapori. Prinsipnya kalau proyek itu ada untung, kami menyetujui. Kalau tidak untung akan kami koreksi,” kata dia dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Rabu 3 Agustus 2011.

Awalnya, Dudung tidak tahu adanya kesepakatan antara Idris, Rosa dan Nazarudin. Dia baru mengetahui adanya deal setelah tender proyek dimenangkan perusahaannya. Soal teknis bagaimana kesepakatan diputuskan, Dudung menyebut Idris yang berperan.

“Itu tugas Pak Idris sebagai bekas dirut, dia yang tahu persis. Saya percaya,” kata Dudung. Dia sudah  menganggap Idris sebagai senior. Dudung juga mengakui mendapat laporan adanya fee untuk pihak-pihak yang terkait. “Ya setelah Pak Idris deal, saya dilapori,” ujarnya. Laporan itu terimanya awal Februari 2010.

Dudung membenarkan bahwa total fee yang dialokasikan 20 persen dari nilai proyek Rp 191 miliar. Perincian pembagiannya,  5 persen untuk daerah dengan perhitungan, 2, 5 persen untuk Komite Daerah Pembangunan Wisma Atlet SEA Games dan 2,5 persen untuk Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin dan an 2 persen untuk Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Wafid Muharam.

Adapun 13 persen fee diplot untuk Mindi Rosalina dan Nazarudin serta orang-orang di Dewan Perwakilan Rakyat di Senayan. “Yang saya tahu pasti untuk Nazarudin Rp 4,3 miliar. Saya tahu setelah dilapori Pak Idris,” kata Dudung.
RINA WIDIASTUTI

4 Agustus 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Ada Fee untuk Rosa di Proyek RSUD Ponorogo

TEMPOinteraktif.Com – Rabu, 03 Agustus 2011

Mindo Rosalina Manullang (kiri) dan Muhammad El Idris. TEMPO/Seto Wardhana

TEMPO Interaktif, Jakarta — Direktur Keuangan PT Duta Graha Indah Laurensius Teguh Khasanto mengakui, dirinyalah yang menerbitkan enam lembar cek untuk terdakwa Mohammad El Idris pada 21 April 2011 lalu. Ternyata, ada enam lembar cek yang diterbitkan, tiga diantaranya senilai Rp 2 miliar diperuntukkan untuk Mindo Rosalina Manulang, terkait proyek pembangunan RSUD Profesor Haryono di Ponorogo, Jawa Timur.

“Lauren nanti ada pengeluaran dana untuk proyek Wisma Atlet dan 608 RSUD di Ponorogo” kata Laurensius menirukan ucapan Direktur Utama PT DGI Dudung Purwadi saat bersaksi dalam sidang kasus suap dengan terdakwa Mohammad El Idris, Rabu 3 Agustus 2011. “Jadi kalau ada permintaan tolong dikeluarkan”

Kejadian itu, kata Laurens, terjadi pagi hari sebelum Rosa dan El Idris tertangkap basah Komisi Pemberantasan Korupsi di kantor Kemenpora, malam harinya. Lauren juga menyebut, dari enam cek dibuat dengan angka berbeda. Idris mengambil tiga cek dengan total nilai sekitar Rp. 3,3 miliar. Tiga cek sisanya sekitar Rp 2 miliar tidak diambil. “Ketiga cek itu akhirnya disobek-sobek” ujarnya.

Keterangan Lauren ini dikuatkan oleh Sekretaris Dudung, Claudia Angelina yang dititipi enam cek untuk Idris. Saat itu, Lauren tidak bisa menyerahkan langsung kepada Idris karena sedang berada di luar kantor. Karenanya, Lauren menitipkan kepada Claudia..

Manager Marketing PT DGI Tbk Mohammad El Idris, tak membantah kesaksian Laurencius itu. Idris mengakui, meminta Lauren menyiapkan dana Rp 3,3 miliar untuk Rosa. “Saya bilang ini ada permintaan dana dari Kemenpora melalui Rosa,” ujarnya.”
Lalu saya bilang lagi, tolong siapkan untuk Rosa juga buat proyek RSUD Ponorogo,”

Idris mengaku hanya mengambil tiga lembar cek dengan total nilai Rp 3,2 miliar yang ditujukan untuk proyek pembangunan Wisma Atlet di Kemenpora melalui Rosa.” Yang untuk (proyek RSUD) Ponorogo ditinggal,” ujarnya. “Cek itu yang disobek Lauren”

WDA | RINA WIDIASTUTI

4 Agustus 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Direktur Utama PT DGI Diperiksa KPK

TEMPOinteraktif.Com – Kamis, 04 Agustus 2011

Dudung Purwadi. TEMPO/Seto Wardhana

TEMPO Interaktif, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi tengah merampungkan pemberkasan kasus korupsi Wisma Atlet SEA Games, Palembang, dengan tersangka mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin. Pada Kamis ini, 4 Agustus 2011, Komisi memeriksa Direktur Utama PT Duta Graha Indah (DGI) Dudung Purwadi. “Dia diperiksa sebagai saksi,” kata Kepala Bagian Pemberitaan Komisi Antikorupsi Priharsa Nugraha di kantornya.

PT Duta Graha Indah merupakan rekanan proyek wisma atlet. Saat bersaksi untuk anak buahnya, Manajer Pemasaran PT Duta Graha Indah Muhammad El Idris di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Rabu kemarin, mengaku mendapat laporan adanya deal antara Idris dan Direktur PT Anak Negeri Mindo Rosalina Manulang serta Nazarudin. “Saya dilapori. Prinsipnya kalau proyek itu ada untung, kami menyetujui. Kalau tidak untung akan kami koreksi,” kata Dudung.

Dia mengatakan mulanya tidak tahu adanya kesepakatan antara Idris, Rosa, dan Nazarudin. Namun hal itu diketahuinya setelah tender proyek dimenangkan perusahaannya. Ihwal teknis bagaimana kesepakatan diputuskan, Dudung menyebut Idris yang berperan.

“Itu tugas Pak Idris sebagai bekas dirut, dia yang tahu persis. Saya percaya,” katanya. Dudung juga mengakui mendapat laporan adanya fee untuk beberapa pihak. “Ya, setelah Pak Idris deal, saya dilapori,” ujarnya. Laporan itu diterimanya pada awal Februari 2011.

Dudung pun membenarkan bahwa fee yang dialokasikan PT Duta Graha Indah adalah sebesar 20 persen dari total nilai proyek berbiaya Rp 191 miliar itu. Adapun rincian pembagiannya, 5 persen untuk daerah dengan penghitungan, 2, 5 persen untuk Komite Daerah Pembangunan Wisma Atlet, 2,5 persen untuk Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin, dan 2 persen untuk Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Wafid Muharam.

Adapun 13 persen fee diplot untuk Rosa dan Nazarudin serta orang-orang di Dewan Perwakilan Rakyat. “Yang saya tahu pasti untuk Nazarudin Rp 4,3 miliar. Saya tahu setelah dilapori Pak Idris,” Dudung menegaskan.

Pada dakwaan jaksa penuntut untuk terdakwa Rosa, disebut ada dana sebesar 5 persen dari nilai proyek yang mengalir ke Senayan. Dana itu diberikan pada Mei 2010 yang diduga bertujuan untuk memuluskan proyek wisma atlet di Dewan.

Dalam kasus wisma atlet ini, komisi antikorupsi telah menetapkan empat tersangka, antara lain Nazaruddin, Wafid, Rosa, dan Idris. Berkas Wafid sudah hampir rampung di penyidikan dan berkas Nazaruddin tengah dirampungkan.

Nazaruddin kini menjadi buron Interpol atas permintaan komisi antikorupsi. Juru bicara KPK Johan Budi SP mengatakan Komisi masih berusaha mengejar anggota DPR itu dan belum terpikir untuk menggelar pengadilan in-absentia. “Kami masih terus berusaha,” katanya.

RUSMAN PARAQBUEQ

4 Agustus 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Komite Etik KPK Mulai Bersidang

TEMPOinteraktif.Com – Kamis, 04 Agustus 2011

foto

Abdullah Hehamahua. ANTARA/Fanny Octavianus

TEMPO Interaktif, Jakarta – Komite Etik Komisi Pemberantasan Korupsi akan menggelar rapat perdananya Kamis siang ini, 4 Agustus 2011, di Kantor KPK, kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. “Ada beberapa hal yang akan dibicarakan,” kata Ketua Komite Etik Abdullah Hehamahua.

Antara lain, Komite akan membahas mengenai mekanisme, tata cara dan jadwal, serta teknis perolehan data. Rapat ini sekaligus menentukan siapa saja yang akan dimintai keterangan, termasuk pimpinan komisi antikorupsi.

Komite Etik KPK dibentuk untuk menyikapi berbagai pemberitaan di media massa yang menyebut adanya pertemuan petinggi KPK dengan berbagai pihak terkait perkara suap. Pertemuan tersebut diduga melanggar kode etik.

Komite beranggotakan tujuh orang, antara lain Abdullah Hehamahua (penasihat KPK), Syahruddin Rosul, Said Zainal Abidin (penasihat KPK), Mardjono Reksodiputro (guru besar Universitas Indonesia), Syafii Ma’arif (mantan Ketua PP Muhammadiyah), Bibit Samad Riyanto (pimpinan KPK), dan Nono Anwar Makarim (praktisi hukum UI).

Tuduhan kepada pimpinan KPK ini dilontarkan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin. Anggota DPR ini menuding pimpinan komisi antikorupsi Chandra M. Hamzah bersama Deputi Penindakan KPK Ade Raharja pernah bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum pada akhir Juni lalu, dan membangun kesepakatan agar pengusutan korupsi Wisma Atlet SEA Games di Palembang hanya sampai kepada Nazaruddin sebagai tersangka. Imbalan dari deal itu, Demokrat akan memperjuangkan keduanya agar terpilih menjadi pimpinan KPK periode berikutnya. Namun mereka membantah tudingan Nazaruddin itu.

Nazaruddin juga menuduh Wakil Ketua KPK lainnya, M. Jasin pernah berhubungan dengan Anas. Jasin juga membantah tuduhan tersebut.

RUSMAN PARAQBUEQ

4 Agustus 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: