KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

DARI MULUT HARIMAU KE MULUT BUAYA (2009)

2 Agustus 2011 Posted by | PUBLIKASI KP2KKN | Tinggalkan komentar

LIPS SERVICE PEMBERANTASAN KORUPSI (2010)

2 Agustus 2011 Posted by | PUBLIKASI KP2KKN | Tinggalkan komentar

JAUH PANGGANG DARI API (2008)

2 Agustus 2011 Posted by | PUBLIKASI KP2KKN | Tinggalkan komentar

TEBANG PILIH DALAM PUTUSAN KORUPSI (2009)

2 Agustus 2011 Posted by | PUBLIKASI KP2KKN | Tinggalkan komentar

NASIONALISME BARU TANPA KORUPSI (2008)

2 Agustus 2011 Posted by | PUBLIKASI KP2KKN | Tinggalkan komentar

KATAKAN TIDAK: PADUAN MELAWAN MAFIA PERADILAN (2006)

2 Agustus 2011 Posted by | PUBLIKASI KP2KKN | Tinggalkan komentar

HUKUMAN PERCOBAAN KASUS KORUPSI (2006)

2 Agustus 2011 Posted by | PUBLIKASI KP2KKN | Tinggalkan komentar

TIADA RUANG TANPA KORUPSI (2004)

2 Agustus 2011 Posted by | PUBLIKASI KP2KKN | Tinggalkan komentar

KPK Geledah Rumah Nazaruddin

 

KOMPAS.com – Selasa, 2 Agustus 2011
KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN Poster sayembara penangkapan tersangka kasus suap proyek pembangunan wisma atlet SEA Games Palembang, Muhammad Nazaruddin, dipasang aktivis Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) di Jakarta, Kamis (14/7/2011). LIRA menyediakan hadiah Rp 100 juta bagi siapapun yang mampu memberikan info dan menangkap mantan Bendahara Umum Partai Demokrat itu.

JAKARTA, KOMPAS.com – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah rumah tersangka kasus suap pembangunan wisma atlet SEA Games, M Nazaruddin di kawasan Pejaten Barat, Jakarta Selatan, Selasa (2/8/2011). Penggeledahan itu bertujuan untuk kepentingan penyidikan.

Ketua KPK Busyro Muqoddas membenarkan adanya penggeledahan itu. “Iya, di Pejaten,” kaya Busyro saat dikonfirmasi soal penggeledahan rumah Nazaruddin.

Belum diketahui hasil dari penggeledahan itu. Nazaruddin adalah salah satu tersangka kasus korupsi pembangunan wisma atlet SEA Games. Hingga saat ini, keberadaan Nazaruddin masih jadi misteri. Ia telah ditetapkan sebagai buronan internasional oleh Interpol atas permintaan KPK.

Nazaruddin kabur ke luar negeri, sehari sebelum dicekal. Dua orang telah jadi terdakwa dalam kasus suap wisma atlet. Mereka adalah Direktur Pemasaran PT Anak Negeri Mindo Rosalina Manulang dan Manajer Pemasaran PT Duta Graha Indah Mohamad El Idris.

2 Agustus 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Praperadilan Kasus Sisminbakum: PN Jaksel Menangkan Jaksa Agung

KOMPAS.com – Selasa, 2 Agustus 2011

KOMPAS IMAGES/KRISTANTO PURNOMO Mantan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Yusril Ihza Mahendra keluar dari Kejaksaan Agung, usai menjalani pemeriksaan, Senin (12/7/2010). Yusril diperiksa Kejaksaan Agung sebagai tersangka dugaan korupsi Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum).

 

JAKARTA, KOMPAS.com — Hakim tunggal Yonisman memenangkan Jaksa Agung dan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus dalam sidang praperadilan dugaan penghentian kasus Sisminbakum yang dimohonkan oleh Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HMI MPO) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (2/8/2011).

Hakim Yonisman menilai HMI MPO tidak memenuhi syarat mengajukan permohonan praperadilan dan tidak ada pula kepentingannya dalam kasus korupsi biaya akses Sisminbakum dengan tersangka Yusril Ihza Mahendra dan Hartono Tanoesudibyo yang tengah ditangani Kejaksaan Agung (Kejagung).

Karena syarat permintaan praperadilan sudah tidak terpenuhi, maka hakim tidak lagi memutuskan pokok perkara yakni dugaan penghentian perkara Sisiminbakum.

HMI MPO sebelumnya mengajukan permohonan praperadilan ke PN Jaksel dengan termohonnya adalah Jaksa Agung dan Jampidsus. Permohonan diajukan untuk memeriksa sah atau tidaknya penghentian perkara Sisminbakum oleh Kejagung.

HMI MPO menilai Kejagung secara diam-diam telah menghentikan perkara Sisminbakum, terbukti penyidikan sudah lama selesai, namun tak juga dilimpahkan ke pengadilan.

Dalam persidangan, Yonisman mengatakan, berdasarkan Pasal 80 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), pihak ketiga memang bisa meminta praperadilan kepada ketua pengadilan negeri. Namun, pihak  ketiga tersebut haruslah berbentuk lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang berkepentingan pada upaya perlindungan konsumen dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Atas dasar inilah, hakim menilai HMI MPO tidak berkepentingan karena bukan LSM yang terkait dengan perlindungan konsumen dan lingkungan hidup. Kuasa Hukum HMI MPO Hanif Kurniawan menyayangkan hakim yang tidak berpikir progresif dalam upaya pemberantasan korupsi.

“Jadi ini adalah bentuk pembatasan peran masyarakat dalam pemberantasan korupsi,” katanya. Menurut Hanif, pihaknya akan mengajukan banding ke pengadilan tinggi.

2 Agustus 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: