KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Ini Hasil Investigasi Pungutan PPDB!

KOMPAS.com – Senin, 1 Agustus 2011

 

shutterstock
Ilustrasi: Kepala Sekolah di Semarang diingatkan untuk tidak memungut sumbangan kepada siswa baru. Ancamannya, jika melakukan hal tersebut akan dicopot dari jabatannya.

 

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas), Mohammad Nuh mengungkapkan hasil investigasi yang dilakukan Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) mengenai pungutan yang terjadi saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Investigasi itu sengaja dilakukan lintas kementerian sejak 18 sampai 22 Juli 2011 dengan melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan inspektorat di masing-masing kementerian.

Selama hampir satu minggu, tim investigasi yang diterjunkan ke 84 kabupaten/kota di 33 provinsi melakukan uji petik terhadap 1289 sekolah. Jumlah tersebut terdiri dari 675 SD, 414 SMP, 133 SMA dan 67 SMK.

Dari hasil investigasi di 675 SD, ditemukan sejumlah pungutan dengan rincian sebagai berikut:
* 46,7 persen SD memungut biaya seragam sekolah
* 14,2 persen lainnya memungut uang buku/LKS
* 4,3 persen memungut uang gedung
* 2,5 persen memungut uang administrasi pendaftaran
* 1,9 persen memungut uang SPP
* 1,5 persen memungut uang ekstrakurikuler
* 0,3 persen memungut uang laboraturium, dan
* 0,3 persen memungut biaya masa orientasi

Sementara, untuk investigasi yang dilakukan di 414 SMP di seluruh Indonesia, ditemukan sejumlah pungutan dengan rincian sebagai berikut:
* 49 persen sekolah memungut uang
* 9,7 persen memungut uang buku/LKS
* 9,2 persen memungut biaya pembangunan/gedung
* 6 persen memungut administrasi pendaftaran
* 4,4 persen memungut uang SPP
* 0,7 persen memungut biaya ekstrakurikuler
* 0,5 persen memungut biaya laboratorium
* 3, 6 persen memungut biaya orientasi

Nuh mengatakan, untuk investigasi yang dilakukan di SMA/SMK, hampir di semua sekolah ditemukan pungutan. Menurutnya, hal itu karena jenjang SMA/SMK belum disubsidi alias masih harus membayar Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP). Nuh menambahkan, jenis pungutan yang paling banyak ditemukan di seluruh jenjang pendidikan SD-SMA adalah pungutan untuk biaya seragam sekolah.

“Seragam menjadi paling banyak ditemukan, karena seragam batik dijadikan identitas sekolah dan tidak dijual di pasaran,” kata Nuh, Senin (1/8/2011), di Jakarta.

Menurut Nuh, hasil uji petik ini membuktikan jika pungutan yang paling banyak ditemukan adalah uang seragam sekolah, buku dan biaya pembangunan gedung. Rencananya, dirinya akan segera melakukan kajian lebih mendalam untuk kemudian mengeluarkan kebijakan terkait pungutan-pungutan tersebut.

Seperti diketahui, saat penerimaan siswa baru dan memasuki tahun ajaran baru, orangtua siswa di sejumlah daerah mengeluhkan adanya pungutan-pungutan di sekolah-sekolah negeri. Besarannya memberatkan. Padahal, pemerintah menyatakan, sekolah tak boleh melakukan pungutan apapun karena telah disalurkan dana bantuan operasional sekolah dan bantuan operasional pendidikan.

1 Agustus 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Busyro dan Haryono Mundur dari Komite Etik

KPK
KOMPAS.com – Senin, 1 Agustus 2011
KOMPAS/YUNIADHI AGUNG Penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi, Abdullah Hehamahua (berpeci).

 

JAKARTA, KOMPAS.com – Komposisi anggota Komite Etik Komisi Pemberantasan Korupsi berubah. Dua orang unsur pimpinan KPK, Busyro Muqoddas dan Haryono Umar keluar dari keanggotaan komite yang bertugas memeriksa dugaan pelanggaran kode etik pimpinan KPK itu.

“Ini bentuk respon KPK terhadap aspirasi masyarakata tentang komposisi komite etik antara eksternal dan internal. Anggota Komite Etik tetap tujuh orang, empat dari luar, tiga dari dalam,” jelas Ketua Komite Etik yang juga penasihat KPK, Abdullah Hehamahua, di Jakarta, Senin (1/8/2011).

Sebelumnya, komposisi anggota Komite Etik mayoritas diisi dari kalangan internal KPK. Komposisi ini menuai kritik. Komite Etik dinilai tidak independen. Dengan mundurnya Busyro dan Haryono, unsur internal KPK dalam Komite Etik menjadi lebih sedikit.

Unsur internal KPK menjadi hanya tiga orang yakni Wakil Ketua KPK Bibit Samad Rianto sebagai perwakilan unsur pimpinan, dan Abdullah serta Said Zainal Abidin sebagai unsur penasihat KPK.

Sementara, unsur eksternalnya menjadi empat orang yakni mantan pimpinan KPK Sarajudin Rosul, Guru Besar Universitas Indonesia Marjono Rekso Diputro, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Syafii Maarif serta praktisi hukum Universitas Indonesia Nono Anwar Makarim.

Komite Etik KPK merupakan pengawas internal KPK yang dibentuk dari unsur pimpinan KPK, penasihat KPK, dan unsur eksternal. Komite tersebut dibentuk untuk memeriksa dugaan pelanggaran etika unsur pimpinan KPK menindaklanjuti tudingan M Nazaruddin, tersangka kasus dugaan suap pembangunan wisma atlet SEA Games terhadap sejumlah unsur pimpinan.

Seperti diketahui, Nazaruddin menuding unsur pimpinan KPK Chandra M Hamzah dan M Jasin telah merekayasa kasusnya. Menanggapi pembentukan Komite Etik itu, Jasin meminta agar semua unsur pimpinan KPK diperiksa. Sebab, kata Jasin, Busyro juga pernah disebut bertemu dengan Nazaruddin.

Saat disinggung apakah mundurnya Busyro dan Haryono kali ini menandakan bahwa keduanya akan turut diperiksa, Abdullah menjawab, “Air mengalir saja, eksternal internal kalau disebutkan dalam pemeriksaan itu, akan diproses.”

Dia menambahkan, Komite Etik akan mulai bekerja Kamis (4/8/2011). “Kamis, rapat pertama Komite Etik dengan agenda khusus identifikasi masalah, investarisasi masalah, menyusun time table, jadwal pemeriksaan, apakah sekali sepekan, dua kali sepekan, atau maraton, akan disesuaikan,” ungkap Abdullah.

1 Agustus 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Koalisi Masyarakat Sipil: Copot Marzuki!

Pernyataan Kontroversi Marzuki
KOMPAS.com – Senin, 1 Agustus 2011
KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN
Ketua DPR RI Marzuki Alie

JAKARTA, KOMPAS.com – Koalisi Masyarakat Sipil mendesak agar Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Marzuki Alie dicopot dari jabatannya. Desakan ini diungkapkan karena pernyataan Marzuki mengenai pemaafan bagi koruptor dan wacana pembubaran Komisi Pemberantasan Korupsi dinilai kontroversial. Ia dianggap tidak mewakili aspirasi rakyat untuk memberantas korupsi.

“Saya enggak tahu posisinya Pak Marzuki, dalam keadaan sadar atau tidak sadar, mengungkapkan pernyataan yang kontroversial. Ia tidak pantas jadi Pimpinan DPR karena tidak mewakili aspirasi masyarakat. Lebih berpihak pada koruptor yang ingin KPK dibubarkan. Marzuki tidak pro pada rakyat,” ujar Aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW), Emerson Junto, di kantor LBH Jakarta, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Senin (1/8/2011).

Emerson tergabung dalam Koalisi masyarakat sipil. Hadir dalam pernyataan tersebut antara lain tokoh lintas agama Romo Benny Susetyo dan Pengamat kepolisian Bambang Widodo Umar.

Pernyataan Marzuki, lanjutnya, bukan baru sekali menyulut kontroversi. Ia menyebut Marzuki telah beberapa kali mengeluarkan perkataan yang konyol seperti pada peristiwa tsunami di Mentawai dan masalah TKI. “Dalam catatan kita ada tujuh pernyataan yang blunder dari Marzuki Alie,” tambahnya (Baca: 7 Pernyataan Marzuki yang Kontroversial).

Sementara, Romo Benny menilai, Marzuki telah kehilangan jati dirinya sebagai sosok negarawan dengan pernyataan-pernyataannya yang kontroversial. “Kita tidak hanya prihatin pernyataan itu. Tapi kita juga merasa telah kehilangan sosok negarawan yang berpikir untuk bangsa dan negara. Figur yang mengatakan itu tidak pantas dan layak menjadi Ketua DPR. Harusnya dia punya kepentingan untuk bangsa dan negara,” kata Romo Benny dari Konferensi Wali Gereja.

Selanjutnya, Koalisi meminta seluruh fraksi di DPR RI untuk memberikan pernyataan resmi tentang penolakan terhadap pembubaran KPK dan pemaafan koruptor. Jika hal tersebut tidak dilakukan, menurut para tokoh ini, publik akan menilai semua anggota DPR secara tidak langsung membela Marzuki Alie dan melakukan pembenaran atas ucapannya.

Marzuki prihatin

Sementara itu, di Gedung DPR, Jakarta, Senin, Marzuki mempertanyakan kebebasan berpendapat yang dimilikinya terkait pernyataannya tersebut. Ia mengatakan, gagasan mengenai KPK dan para koruptor yang dilontarkannya pada Jumat (29/7/2011) lalu merupakan gagasan pribadinya sebagai warga negara dan bukan sebagai pejabat publik.

“Saya prihatin penggagas demokrasi kok malah diadili. Kalau kita beda pendapat, kok langsung diadili, bukan diskusi? Apakah wacana tersebut satu-satunya solusi. Seolah-olah pejabat tidak boleh bertentangan dengan aturan. Itu, kan, boleh bertentangan dengan aturan UU,” ujarnya.

Lihat: Video Pernyataan Marzuki

1 Agustus 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

7 Pernyataan Marzuki yang Kontroversial

KOMPAS.com – Senin, 1 Agustus 2011

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN
Ketua DPR RI Marzuki Alie

 

JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua DPR RI Marzuki Alie menjadi bintang pemberitaan media pekan ini. Ia kembali melontarkan dua pernyataan kontroversial Jumat (29/7/2011) pekan lalu.

Pertama, ia menyampaikan gagasan soal pembubaran KPK. Marzuki mengatakan, lembaga ad hoc tersebut lebih baik dibubarkan jika memang tak ada orang-orang yang kredibel dan pantas untuk duduk di sana. Kedua, ia mengajukan wacana pemaafan koruptor. Menurutnya, gagasan ini merupakan terobosan untuk memberantas korupsi di Indonesia.

Ini bukan kali pertama Marzuki menuai kritik terkait pernyataan yang dilontarkannya sebagai pucuk pimpinan wakil rakyat di parlemen. Koalisi Masyarakat Sipil mencatat, ada tujuh pernyataan Marzuki yang kontroversial.

“Dalam catatan kita ada tujuh pernyataan yang blunder dari Marzuki Alie,” ucap aktivis Indonesia Corruption Watch Emerson Yuntho kepada wartawan di Jakarta, Senin (1/8/2011).

Berikut tujuh pernyataan Marzuki yang menjadi kontroversi di masyarakat luas.

1. Pernyataan soal nelayan yang menjadi korban tsunami Mentawai, Sumatera Barat, 27 Oktober 2010. “Ada pepatah, kalau takut ombak, jangan tinggal di pantai.”

2. Pernyataan soal sejumlah kasus yang menimpa TKW di luar negeri pada 26 Februari 2011. “PRT TKW itu membuat citra buruk, sebaiknya tidak kita kirim, karena memalukan.”

3. Menanggapi kritik tentang anggota DPR yang membawa istri saat kunjungan kerja. Ini diungkapkannya pada 17 Februari 2011. “Laki-laki sifatnya macam-macam. Ya perlu diurus untuk minum obat atau pingin hubungan rutin dengan istrinya. Itu terserah. Sepanjang tidak menggunakan uang negara,”

4. Mengomentari rencana pembangunan Gedung baru DPR, 9 Mei 2011. Menurutnya, rakyat tidak perlu dilibatkan. “DPR ini bukan ngurusin gedung, tapi rakyat. Kalau saudara-saudara tanya soal gedung terus, DPR tak ada lagi, ngurusin gedung aja.”

5. Menanggapi hama ulat bulu di Pulau Jawa, 13 April 2011. “Saya dengar ulat bulu sampai ke Jakarta. Itu peringatan Tuhan.”

6. Soal memaafkan koruptor, 29 Juli 2011. “Jadi kita maafkan semuanya. Capek kita ngurusin masa lalu terus.” Ini diungkapkannya pada 29 Juli 2011.

7. Terakhir, mengenai keterlibatan petinggi KPK yang diduga terlibat skandal. “Kalau tudingan Nazaruddin terbukti, sebaiknya KPK bedol desa atau lembaga dibubarkan saja.” Pernyataan ini juga diungkapkan pada 29 Juli 2011.

1 Agustus 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

LPSE Blora: Belum Semua Pengadaan Barang Dilelang Lewat Internet

SUARA MERDEKA CyberNews – Senin, 01 Agustus 2011


Blora, CyberNews.
Pengadaan barang dan jasa pemerintah yang lelangnya melalui internet terkesan lambat. Hingga kini dari 16 kegiatan yang menurut rencana lelangnya melalui internet di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), baru empat kegiatan yang diumumkan.

“Kami tidak bisa mengoyak-oyak agar lelang kegiatan segera diumumkan lewat LPSE. Itu tergantung kesiapan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) masing masing seperti terkait perencanaan satu proyek,” ujar Kepala Dinas Perhubungan Pariwisata Kebudayaan Komunikasi dan Informatika (DPPKKI) Blora, Bondan Sukarno kepada Suara Merdeka CyberNews, Senin (1/8).

Keempat proyek yang lelangnya telah diumumkan melalui situs LPSE Blora adalah peningkatan jalan Doglik-Goa Terawang senilai Rp 1,8 miliar serta kegiatan pemeliharaan berkala jalan Jepon-Bogorejo-Jambetelu dengan nilai proyek Rp 5 miliar. Selain itu, juga pembangunan obsgyn center di RSUD Dr R Soeprapto Cepu dengan nilai proyek Rp 1,5 miliar dan kegiatan pengadaan obat serta perbekalan kesehatan di Dinas Kesehatan senilai Rp 3,6 miliar.

Padahal sesuai rencana awal, ada 16 kegiatan yang lelangnya tahun ini melalui internet. Yakni Dinas Pekerjaan Umum dua kegiatan, Rumah Sakit Dr R Soetijono (1 kegiatan), Bagian Rumah Tangga (1 kegiatan), Dinas Perhubungan Pariwisata Kebudayaan Komunikasi dan Informatika (1 kegiatan), Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UMKM (1 kegiatan) dan Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Sosial (1 kegiatan).

Selain itu Dinas Kesehatan (2 kesehatan), Dinas Pendidikan Pemuda  dan Olahraga (6 kegiatan) serta Rumah Sakit Dr Soeprapto Cepu satu kegiatan. Lelang melalui internet ini baru diterapkan Pemkab Blora tahun ini. “Ya semoga pada Agustus ini semua kegiatan itu lelangnya sudah diumumkan melalui LPSE,” tutur Bondan Sukarno.

( Abdul Muiz / CN27 / JBSM )

1 Agustus 2011 Posted by | BLORA | Tinggalkan komentar

Istana Kebohongan DPD

KOMPAS – Jum’at, 29 Juli 2011

Oleh : Apung Widadi

Saat ini Dewan Perwakilan Daerah (DPD) diam-diam masih melanjutkan pembangunan gedung mewah di 33 provinsi dengan anggaran yang cukup besar yaitu Rp.823 miliar. Sayangnya rencana pembagunan tersebut luput dari pengawasan publik.

Berbeda saat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berencana membangun gedung nan megah gelombang penolakan sangat gencar, sebaliknyaDPD agak sedikit beruntung belum mendapatkan perlawanan dari masyarakat. Hal ini bisa terjadi karena perpolitikan di tingkat nasional masih terfokus pada isu Nazaruddin dan juga karena pembangunan gedung DPD dilakukan menyebar di seluruh daerah. Jangkauan ini kemudian yang membuat pembangunan gedung DPD seakan-akan melenggang tanpa pengawasan.

Sebagai perbandingan, sama saat DPR akan membangun gedung aroma “tidak sedap” juga berhembus mengiringi rencana pembangunan gedung DPD. Dimana besaran anggaran untuk membangun gedung dinilai dapat memboroskan uang negara, disisi lain terdapat potensi mark up dalam pembangunan. Tetapi juga ada sedikit perbedaan, yaitu proses di DPR lebih transparan daripada DPD yang sangat tertutup.

Misalnya, untuk jumlah keterbutuhan dan alokasi anggaran sama sekali tidak disampaikan ke publik. Ataupun bentuk desain gedung masing-masing daerah sama sekali tidak kita ketahui oleh publik. Bahkan dalam proses tender kontraktor perenacana, siapa yang mendaftar, siapa pemenangnya tidak secara terbuka disampaikan di publik. Seharusnya sesuai KIP 14 tahun 2008 minimal harus disampaikan melalui website, seperti yang pernah DPR lakukan.

Lebih jauh dari itu, dugaan bahwa ada upaya mencari keuntungan dibalik proses pembangunan sangat kentara. Setidaknya ada tiga alasan yang dapat menguatkan. Walaupun agak teknis, tetepi ini penting disampaikan kepada publik. Pertama, bahwa dalam hasil kajian ICW seharusnya untuk membangun gedung DPD di daerah hanya butuh sekitar 9,5 miliar, tidak sampai 30 miliar per daerah seperti yang dianggarkan oleh DPD.

Selain itu gedung DPD tidak perlu berlantai empat, cukup satu lantai dengan kesederhanaan. Sehingga untuk membangun gedung di 33 provinsi hanya butuh sekitar Rp. 305, 757 miliar bukan Rp. 823 miliar seperti yang direncanakan. Bahkan temuan ICW ini juga mengkonfirmasi hasil kajian Kementrian Pekerjaan Umum tanggal 19 Oktober 2010 bahwa untuk membangun gedung DPD di daerah hanya butuh anggaran Rp. 398,8 miliar.

Kedua, dalam pagu definitif DPD RI tahun anggaran 2011, sama sekali tidak tertera angka mencapai 823 Miliar rupiah. Yang ada hanya Rp 298,8 miliar , itupun hanya untuk pembagunan 24 gedung saja, karena sembilan gedung yang lain hanya dianggarkan renovasi. Pertanyaanya dari mana 823 miliar ituitu ? Berdasarkan kebutuhan atau memang hasil “loby” elit DPD. Setelah di konfirmasi dalam websiteDPD, ternyata kekurangan dana dari Rp. 298,8 miliar ke Rp. 823 miliar tersebut akan diperjuangkan dalam APBN perubahan 2011.

Jadi, selain mark up, diduga juga terdapat mafia anggaran yang akan “memperjuangkan” Rp. 823 miliar dalam APBN-P kepada Badan Anggaran DPR. Padahal sebenarnya jika mengacu pada rekomendasi Kementrian PU kan tidak sampai angka dua kali lipat, hanya Rp. 398,8 miliar. Berarti DPD juga melanggar rekomendasi Kementrian PU. Dengan demikian juga terjawab bahwa sebenarnya angka Rp. 823 miliar tersebut atas rekomendasi kontraktor, bukan Kementrian PU.

Ketiga, pembangunan terkesan sangat dipaksakan. Ketua dan Sekjen DPD berargumentasi bahwa pembangunan gedung sesuai dengan pasal 227 ayat 4 undang-undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD bahwa DPD harus memiliki kantor disetiap ibu kota provinsi. Argumentasi seperti itu sebenarnya keliru, penafsiran “penyediaan” disimpulkan oleh elit DPD menjadi pembangunan gedung. Padahal seharusnya tidak demikian, bisa dalam bentuk sewa atau pinjam pada pemerintah daerah. Seperti yang selama ini lakukan.

Lebih jauh lagi, sangat disayangkan dibeberapa daerah sudah dilakukan peletakan batu pertama. Misalnya di Nusa Tenggara Timur (NTT) sudah peletakan batu pertama. Padahal proses tender dan anggaran pembangunan gedung belum final. Jadi, pembangunan gedung DPD di 33 provinsi tersebut sangat dipaksakan.

Lebih jauh dari itu, jika dinilai dari keterbutuhan dan funsgional, gedung tersebut belum dibutuhkan. Misalnya, kantor tersebut sebenarnya tidak akan secara permanen ditempati oleh anggota DPD. Anggota DPD hanya akan berkantor di provinsi dalam sesi kunjungan kerja ke daerah, yang jumlah kedatangannya bisa dihitung dengan jari. Belum lagi penambahan staf dan biaya perawatan gedung yang akan sangat membengkak. Lebih baik anggaran digunakan untuk program-program yang prioritas seperti pengentasan kemiskinan, pembangunan desa dan infrastuktur.

Salah Prioritas
Sebenarnya prioritas agenda kegiatan DPD bukan pada pembangunan kantor di daerah. Masih banyak pekerjaan rumah yang harus diseelesaikan. Fungsi dan kewenangan DPD masih lemah sebenanrnya. Harus diperjuangkan dalam rencana amandemen kelima UUD 1945, dimana kesetaraan kewenangan DPD dengan DPR seharusnya sama. Sehingga ada proses check and balances antara legislatif dan parlemen.

Disisi lain, masyarakat di daerah juga masih belum merasakan keberadaan DPD. Lepas dari keterbatasan fungsi dan wewenang, sebenarnya jika mengacu pada sistem ketatanegaraan kita maka setidaknya DPD mempunyai empat peran ; pertama, DPD sebagai “penyambung lidah rakyat yang berada di daerah. Kedua, sebagai penyeimbang DPR agar fungsi check and balances di parlemen juga berjalan. Ketiga, membantu meringankan beban dan tugas yang juga diemban DPR. Misalnya juga ikut dalam membahas RUU. Keempat, mengambil inisiatif dalam masalah kebangsaan, baik lokal maupun nasional.

Lebih jauh lagi, DPD juga diharapkan oleh masyarakat dapat menyuarakan kepentingan daerah secara independen. Tidak seperti DPR yang lebih menyuarakan kepentingan partai politik. Sehingga bias dalam menyarakan rakyat. Nah, dalam fungsi ini sebenarnya DPD bisa lebih “bersuara keras” untuk mengawal RUU yang berhubungan dengan pembangunan daerah. Ataupun lantang terhadap kebijakan pemerintah yang tidak adil bagi daerah.

Berkaca dari peran-peran tersebut, prestasi DPD masih jauh dari harapan. Dalam catatan ICW saja misalnya, dalam fungsi pengawasan hanya dua UU yang diawasi DPD. Dalam legislasi belum satupun yang masuk prolegnas, hanya dua usulan ke DPR. Selain itu hanya 8 pandangan dan pendapat yang selama ini sudah dijalankan. Dalam hal anggaran juga lemah, dimana belum satupun pertimbangan yang dapat disampaikan. Misalnya dalam alokasi Dana Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPID), peran DPD nihil sehingga tidak mampu mengawasi adanya dugaan mafia anggaran di dalamnya. Padahal alokasi tersebut langsung bersentuhan dengan daerah.

Jadi, saat ini, dengan rencana ngotot membangunan gedung DPD, citra anggota DPD dikhawatirkan akan semakin menurun dan akibatnya sama dengan DPR. Penolakan pembangunan gedung tersebut harusnya dianggap ultimatum pertama dan koreksi fungsi DPD. DPDseharusnyalebih peka, sensitif, dan tidak lupa akan nasib konstituennya dan lebih mengutamakan kepentingan daerah.

Selain dari itu, masih ada harapan baru untuk tetap menjaga citra dan integritas DPD. Harapan itu sebenarnya ada ditangan anggota sendiri. Dalam rencana pembagunan gedung ini sebenanrnya beberapa anggota yang masih idealis tidak hanya menolak tetapi juga memberikan masukan kepada pimpinan DPD. Dalam saranya, kelompok ini merekomendasikan pimpinan DPD untuk membatalkan pembangunan gedung di daerah dan lebih mengutamakan perjuangan amandemen kelima UUD 1945 untuk penguatan DPD. Kelompok ini khawatir, dengan membangun gedung yang mewah akan berdampak pada kurangnya dukungan publik dalam memperjuangkan hak dan kewenangan DPD.

Akhirnya, selain DPD harus peka terhadap publik dan prioritas kerja masyarakat juga harus mengawasi rencana pembangunan gedung secara masif. Masyarakat dituntut “adil” dalam arti kenapa saat dulu gelombang penolakan sangat gencar saat pembangunan DPR, kenapa saat pembangunan DPD justru melemah? Padahal potensi korupsinya juga cukup tinggi. Oleh karena itu masyarakat harus bersatu kembali menolak dan membatalkan dengan merobohkan “istana” DPD yang penuh kebohongan itu.

Apung Widadi, Anggota Badan Pekerja ICW, Divisi Korupsi Politik

1 Agustus 2011 Posted by | ARTIKEL | Tinggalkan komentar

Marzuki: Kenapa Gagasan Pribadi Saya Diadili?

Kontroversi
KOMPAS.com – Senin, 1 Agustus 2011
Robert Adhi Kusumaputra/KOMPAS
Ketua DPR RI Marzuki Alie.
JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua DPR RI Marzuki Alie mempertanyakan kebebasan berpendapat yang dimilikinya terkait keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan sikap negara terhadap para koruptor. Marzuki mengatakan gagasan mengenai KPK dan para koruptor yang dilontarkannya Jumat (29/7/2011) lalu merupakan gagasan pribadinya sebagai warga negara dan bukan sebagai pejabat publik.

Marzuki merasa pendapat pribadinya telah diadili beramai-ramai oleh publik. Padahal, lanjutnya, gagasan yang dilemparkan oleh setiap warga negara, baik pejabat publik maupun rakyat biasa seharusnya direspon dengan baik, misalnya dengan melalui diskusi dan bukan hujatan. Kalau demikian, politisi Demokrat ini khawatir ke depannya rakyat pun tak berani memberikan gagasan.

“Kalau rakyat biasa yang bicara, secemerlang apapun ide gagasannya tidak ada yang merespon. Kalau saya juga sebagai Marzuki Alie bukan pimpinan DPR suara saya tidak pernah direspon dan didengar,” katanya di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (1/8/2011).

“Lalu, sebagai pimpinan lembaga negara,” lanjutnya, “karena suara saya didengar, kalau substansi saya normatif biasa-biasa saja sesuai aturan dan kondisi yang ada, itu bukan suatu yang baru dan berita. Oleh karenanya, saya punya hak warga negara lain untuk menyampaikan gagasan secara pribadi. Meski saya sebagai Ketua DPR, tapi secara pribadi saya punya gagasan di luar wewenang saya.”

Marzuki mencontohkan gagasannya untuk melakukan reformasi terhadap Setjen DPR RI. Gagasan ini, lanjutnya, berada di luar kewenangannya. Tapi dia mau melontarkannya karena sadar seorang pejabat publik harus berani memberikan gagasan yang berbeda selama ditujukan untuk kemajuan. Gagasan apapun harus disambut dengan diskusi, bukan dengan hujatan.

Ini serupa pula dengan gagasannya Jumat lalu. Marzuki mengusulkan pertimbangan untuk membubarkan KPK bila memang tak ada lagi orang-orang yang kredibel serta wacana pemaafan untuk para koruptor dan uang ‘haram’ yang bertebaran di luar negeri. Marzuki mencatatnya sebagai gagasan, tapi menyadari dirinya tak memiliki kewenangan sama sekali untuk menerapkannya.

“Saya prihatin penggagas demokrasi kok malah diadili. Kalau kita beda pendapat kok langsung diadili, bukan diskusi? Apakah wacana tersebut satu-satunya solusi. Seolah-olah pejabat tidak boleh bertentangan dengan aturan. Itu kan boleh bertentangan dengan aturan UU,” tandasnya.

Lihat: Video Pernyataan Marzuki

1 Agustus 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

KPK Tolak Wacana Pengawasan dari Pihak Luar

SUARA MERDEKA CyberNews – Senin, 01 Agustus 2011

Jakarta, CyberNews. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menolak wacana pengawasan dari pihak luar, seperti yang dilontarkan Komisi III DPR RI. Sebab, selama ini KPK memiliki Direktorat Pengawasan Internal, Komite Etik, dan Penasihat yang dinilai masih efektif.

Penasihat KPK Said Zainal Abidin khawatir, pengawasan eksternal hanya akan mencari-cari kesalahan KPK. Setelah mendapat yang dicari, mereka akan mengusulkan supaya KPK dibubarkan. “Pengawasan yang dilakukan oleh pihak-pihak pendukung korupsi, artinya sama saja dengan menguatkan wacana pembubaran KPK,” kata Said.

Dia memaparkan, saat ini KPK memiliki penasihat yang terdiri dari orang-orang yang tidak memiliki kepentingan apapun di KPK. Sehingga, bisa melakukan pengawasan secara independen. Sedangkan Komite Etik, meskipun terdiri dari unsur pimpinan, tetapi tetap terjaga integritasnya, karena di dalamnya juga terdiri dari unsur penasihat dan masyarakat.

“Keduanya kan sudah melakukan fungsi pengawasan, jadi tidak perlu dibentuk lembaga pengawas untuk KPK,” katanya.

Seperti diketahui, KPK saat ini menjadi sorotan publik, karena adanya tudingan di lembaga yang diharapkan masyarakat untuk memberantas korupsi itu terdapat mafia yang merekayasa kasus.

Mafia itu dituding berasal dari orang-orang dalam KPK sendiri sebagaimana tudingan yang disampaikan oleh M Nazaruddin, anggota DPR RI yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap pembangunan wisma atlet SEA Games.

( Mahendra Bungalan / CN31 / JBSM )

1 Agustus 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

KPK Akan Umumkan Perubahan Komposisi Komite Etik

SUARA MERDEKA CyberNews – Senin, 01 Agustus 2011

Jakarta, CyberNews. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengumumkan perubahan komposisi Komite Etik. Hal ini diakui Ketua Komite Etik Abdullah Hehamahua.

Insya Allah, nanti jam 13.00 WIB,” kata Abdullah yang juga penasihat KPK dalam pesan singkatnya kepada Suara Merdeka CyberNews.

Penasihat KPK lainnya, Said Zainal Abidin mengatakan, perubahan komposisi komite etik akan memperbesar ruang bagi pihak eksternal. Namun, dia enggan menjelaskan berapa jumlah anggota dari pihak eksternal yang akan dimasukkan ke dalam Komite Etik. Namun komposisi tim haruslah berjumlah ganjil.

“Kita ini memperhatikan suara-suara dari masyarakat, supaya makin terpercaya,” tegas Said.

Komposisi Komite Etik saat ini terdiri dari tiga orang Pimpinan KPK, dua dari Penasihat KPK dan dua dari pihak eksternal. Said memastikan, komposisi ini akan dipertahankan. Besar kemungkinan, jumlahnya akan menjadi lebih dari tujuh orang.

Sementara, Koordinator Hukum dan Pemantau Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW) Febri Diansyah menduga, KPK akan memasukkan lebih banyak unsur masyarakat dalam komite etik. “Mungkin mereka mendengar masukan masyarakat. Dan merubah jadi dominan unsur independen,” ujar Febri.

( Mahendra Bungalan / CN31 / JBSM )

1 Agustus 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Terpidana Korupsi Diburu ke Gunung

KOMPAS.com – Minggu, 31 Juli 2011
K25-11 Constantianus Claver, terpidana korupsi APBD Mamasa yang ketiga ditangkap paksa petugas kejaksaan

 

MAMASA, KOMPAS.com – Aparat kepolisian dan kejaksaan tidak kehilangan cara untuk mengendus 24 mantan anggota legislatif Mamasa yang menjadi terpidana korupsi dana APBD senilai Rp 1,2 miliar. Termasuk Constantianus Claver, yang bersembunyi di perkampungan di puncak Pegunungan Sumarorong, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat.

Constantianus Claver dijemput paksa saat tidur bersama istri di rumah keluarganya di puncak gunung Sumarorong, Sabtu (30/07/2011) malam. Constantianus merupakan terpidana ketiga yang dijemput paksa karena tidak memenuhi putusan kasasi Mahkamah Agung.

Rumah tempat Constantianus ditangkap sempat dikepung selama 30 menit oleh puluhan aparat karena ada kekhawatiran dia bakal melarikan diri ke hutan. Petugas baru merapat setelah memastikan tak ada jalan baginya untuk kabur.

Untuk menghindari perhatian warga dan massa pendukung Constantianus, untuk menuju lokasi petugas terpaksa berjalan kaki beberapa kilometer sebelum tiba di tempat persembunyiannya.

Kader Partai Pelopor Mamasa yang disergap petugas tadi malam sempat menolak dibawa petugas karena alasan sudah sebulan sakit. Namun pernyataan istrinya tidak membuat aparat percaya begitu saja.

Constantianus dan terpidana lainnya sudah tiga kali mendapat surat panggilan untuk memenuhi putusan kasasi MA yang memberi tenggat waktu hingga 25 Juli lalu untuk menyerahkan diri.

Melihat puluhan aparat memenuhi rumahnya, Constantianus akhirnya mengalah dan bersedia dibawa petugas. Berbekal tas dan sarung yang masih melekat di badannya, dia meninggalkan sang istri dan dua anaknya yang masih kecil.

Mobil yang membawa Constantinus ke Lapas Polewali dikawal ketat puluhan aparat yang cara berjalan kaki meninggalkan kampung halaman constantianus menuju Lapas Polewali. Setelah menempuh perjalanan selama dua jam lebih dengan kondisi medan jalan yang berat, Contantianus akhirnya tiba di halaman Lapas Polewali pada Minggu (31/7/2011) sekitar pukul 00.30 wita.

Constantianus adalah terpidana ketiga yang dijemput paksa petugas kejaksaan dan aparat kepolisian, setelah Aco dan Amos Pabundu ditangkap sehari sebelumnya. Constantianus akan menjalani masa hukuman selama 18 bulan penjara dan membayar denda Rp 50 juta.

Kepala Kejaksaan Negeri Polewali Mandara, Saring SH, menegaskan tim eksekutor kini terus bekerja memburu para terpidana yang menolak memenuhi putusan kasasi mahkamah agung. “Siapapun sama di mata hukum. Mereka yang tidak kooperatif akan dijemput paksa satu persatu,” ujar saring.

Hingga kini sudah delapan terpidana korupsi APBD Mamasa yang dipenjara di Lapas Polewali. Lima di antaranya menyerahkan diri secara suka rela, sedang tiga lainnya ditangkap paksa petugas.

1 Agustus 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: